JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP perlu dilakukan menyeluruh dan transparan. Ketegasan aparat penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Menurut dia, kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, apabila terdapat dugaan praktik ekspor yang merugikan negara, maka proses penegakan hukum harus berjalan profesional dan tanpa pandang bulu.

“Kasus ini harus menjadi momentum menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pelaku usaha. Investor yang sehat justru membutuhkan kepastian bahwa negara mampu menindak setiap dugaan pelanggaran secara objektif dan berdasarkan fakta hukum,” ujar Hardjuno, Kamis (18/6/2026).

Apabila dugaan terhadap PT SIP terbukti, maka dampaknya tidak hanya terkait potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola sektor ekspor nasional. Sebaliknya, jika PT SIP tidak terbukti melanggar, proses hukum yang transparan juga akan memberikan kepastian bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kejagung mengakui sedang menyelidiki dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP. Perusahaan tersebut diduga melakukan ekspor di bawah harga pasar untuk menekan kewajiban pajak dan menyembunyikan keuntungan.

Kejagung juga telah mendalami informasi terkait fasilitas perbankan dan skema pembiayaan yang digunakan PT SIP sebagai bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyatakan komitmen untuk memberi kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat melalui Reforma Agraria.

“Reforma Agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat,” ujar Aribowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Aribowo menambahkan, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Pada Selasa (3/6), berlangsung penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Badan Bank Tanah dan para Subjek Reforma Agraria pada Selasa di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan.

Melalui penandatanganan tersebut, sebanyak 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, selangkah lebih dekat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut melalui program Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan melalui kolaborasi Badan Bank Tanah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sinergi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aribowo.

Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan yang berlaku.

Hulu Sungai Selatan menjadi wilayah ketiga yang telah melaksanakan perjanjian pemanfaatan program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebelumya telah dilaksanakan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan total alokasi seluas 1.870 Ha dan Cianjur, Jawa Barat dengan alokasi seluas 203 Ha.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan transformasi atau streamlining badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usaha BUMN disertai dengan kepastian hukum.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Upaya yang ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka penataan ulang BUMN yakni dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” di Wisma Danantara Indonesia pada Selasa (12/5).

Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas institusi dalam mendukung transformasi BUMN.

FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses penataan dan streamlining BUMN maupun anak usaha BUMN.

Melalui diskusi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta langkah mitigasi risiko yang terukur dalam setiap proses transformasi korporasi.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dalam menyamakan perspektif terkait implementasi kebijakan strategis penataan BUMN.

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses transformasi BUMN dapat berjalan lebih optimal, terukur, serta memiliki landasan regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika ekonomi global.

BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus mendorong sinergi lintas kelembagaan guna memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, BP BUMN dan Danantara berkomitmen memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga mampu memperkuat daya saing BUMN di tingkat global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MANADO - Dirjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo menegaskan batas desa urgent (penting) untuk segera diselesaikan. Ini karena penegasan batas desa untuk menciptakan kepastian hukum, perencanaan pembangunan tepat sasaran, dan mengurangi konflik antar desa.

“Serta mendukung efektivitas pemerintah desa, dan dasar dalam penataan wilayah luas (kabupaten, provinsi, dan negara),” kata La Ode Ahmad P Bolombo dalam paparannya saat pelaksanaan Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa Bagi Pemerintah Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/4/2026).

Dalam program ILASPP ini, Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan selama lima tahun dari 2025 -2029 dengan total target 5.000 desa. Pada tahap pertama, penegasan batas desa dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi, yaitu Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Donggala dan Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Penegasan batas desa akan dilakukan di 457 desa. Kabupaten Bolaang Mongondow mencakup seluruh desa yang berjumlah 200 desa. Untuk Kabupaten Donggala sebanyak 154 desa dan Kabupaten Toli Toli sebanyak 103 desa.

“Maksudnya, meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang tertib dan sesuai regulasi. Tujuan ILASPP adalah mendukung pemerinta daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penetapan batas desa,” katanya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia. Ada 10 provinsi dengan capaian batas desa tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, NTT, Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Adapun 10 provinsi dengan capaian batas desa terendah adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa ini meliputi serangkaian proses tahapan, yaitu sosialisasi di kabupaten, kecamatan, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa secara historis maupun yuridis, tahapan pelacakan, dan sebagainya.

Jakarta (ANTARA) - PLN Icon Plus bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menjalin kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha serta mendukung percepatan transformasi digital yang dijalankan perusahaan tersebut di berbagai wilayah.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana menyatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik.
Menurut dia pendampingan hukum dari Kejaksaan dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan setiap langkah bisnis berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Kami tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya berdiri di atas fondasi hukum dan tata kelola yang kuat.” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu Senior Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah Leandra Agung Tri Radi Putra, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut akan memperkuat pelaksanaan operasional dan pengembangan layanan di wilayah kerja.

“Dukungan pendampingan hukum ini memberikan keyakinan bagi kami dalam menjalankan berbagai program pengembangan jaringan dan layanan digital. Selain itu, kerja sama ini juga membantu memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada Rabu (15/4) tersebut mencakup pendampingan dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan dan penelaahan kontrak, penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara, penertiban aset, hingga penagihan piutang.

Hal itu sejalan dengan peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menjadi sorotan penting, seiring meningkatnya interaksi antara negara, warga negara, dan dunia usaha. Isu ini dinilai krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang adil sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Eman Achmad Sulaeman mengangkat persoalan tersebut dalamSidang Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat. Dia secara khusus membedah kompetensi absolut pengadilan negeri dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Penelitian ini mengulas dinamika hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam praktiknya kerap memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

“Dalam praktik, masih sering terjadi ketidakpastian forum. Gugatan yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri justru dinyatakan sebagai kewenangan PTUN, dan sebaliknya. Kondisi ini berpotensi merugikan para pencari keadilan,” ujar managing partner kantor hukum Eman Achmad & Co ini, dikutip Senin (23/2/2026).

Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, data perkara, serta wawancara mendalam dengan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil kajian menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah dalam konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.

Menurut Eman, kunci utama terletak pada kejelasan parameter dalam menilai perbuatan pemerintah. “Parameter yang jelas sangat dibutuhkan untuk menentukan kapan pengadilan negeri mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan kapan hal tersebut menjadi kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara. Tanpa itu, kepastian hukum akan selalu menjadi persoalan,” tegasnya.

Memperhatikan fenomena perebutan kompetensi tersebut, dalam disertasinya, Eman menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Pertimbangannya memuat ketentuan-ketentuan yang telah menimbulkan salah tafsir yang mengisyaratkan seolah-olah bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah hanya kompetensi absolut PTUN.

Di mana dalam praktik di lapangan saat ini telah terjadi kebingungan dalam menerapkan domain peradilan mana dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah.

Dalam rumusannya, Eman menetapkan parameter aplikatif yang merujuk pada unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperkuat oleh yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang. Ia juga menemukan dasar yang memungkinkan penerapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap pemerintah dalam situasi tertentu, khususnya ketika negara menguasai atau mengendalikan risiko yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.

“Ketika negara berada pada posisi pengendali risiko atas suatu akibat yang merugikan hak perseorangan atau hak atas harta kekayaan warga masyarakat, maka beban tanggung jawab pemerintah bersifat mutlak dan beban pembuktian tidak seharusnya berada pada sisi warga negara. Prinsip keadilan menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih memperhatikan kepentingan warga masyarakat sebagai korban,” jelas Eman.

Pendekatan ini dinilai penting tidak hanya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi dunia usaha dalam berinteraksi dengan suatu kebijakan dan tindakan Pemerintah.

Eman menambahkan di sisi pemerintah hasil penelitian ini akan berguna bagi Pemerintah dalam melakukan manajemen risiko atas perbuatan-perbuatan atau kebijakannya. Kebijakan pemerintah itu harus dibuat dengan mempertimbangkan apakah dampaknya dapat menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Dia mengusulkan agar pemerintah harus terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan parameter yang ditawarkan dalam disertasinya untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan Pemerintah yang ada saat ini atau yang akan dilakukan, akan menimbulkan risiko yang merugikan warga masyarakat dan kemudian melakukan mitigasi risiko tersebut sejak awal jika ada.

Sebagai profesional manajemen risiko hukum, Eman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati jika kendali atas risiko tersebut hanya berada di Pemerintah maka Pemerintah harus bertanggung jawab secara mutlak atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian kepada warga masyarakat. Pemerintah tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan seperti kebijakan atau peraturan terkait pembukaan lahan hutan, kebijakan makanan bergizi gratis atau kebijakan pembatasan kepada swasta pengelola bahan bakar minyak untuk mengimpor bahan bakar minyak, merupakan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang berpotensi dapat diterapkannya pertanggungjawaban Pemerintah secara mutlak apabila akibat kebijakan tersebut kemudian berdampak pada timbulnya kerugian pada hak perseorangan atau harta kekayaan warga masyarakat.

Ke depan, Eman berharap gagasan hukum yang ia tawarkan dapat menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum, hakim, serta pembuat kebijakan dalam membangun sistem peradilan yang lebih konsisten, pasti, dan berkeadilan di Indonesia.

WASHINGTON - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang bersih dan kondusif. Ia juga berkomitman menindak segala penyimpangan di dalam negeri. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

“Kami tahu kami memiliki banyak masalah. Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar. Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” kata Prabowo.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar yang beroperasi di luar aturan. Ia memastikan bahwa negara tidak ragu mengambil tindakan drastis demi menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

“Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, yang beroperasi di luar area izin atau konsesi mereka, dan sebagainya. Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum,” ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmennya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan kondusif bagi investor asing, termasuk dari Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik hanya bisa tercapai dengan penegakan hukum yang kuat.

"Bapak Eckerson menyebutkan bahwa saya dahulu berada di militer. Setelah militer, saya terjun ke dunia bisnis. Saya juga berbisnis di negara-negara di luar Indonesia. Jadi, saya tahu dan memiliki pengalaman menjadi investor asing," ungkapnya.

"Kami pernah berada di Kazakhstan, kami juga ada di Azerbaijan. Jadi, kami memahami kekhawatiran korporasi dan bisnis asing. Dan saya rasa saya bangga bisa mengatakan bahwa saya memiliki teman-teman di sini, teman-teman lama, bukan? Seperti Bapak Eckerson, kita sudah berteman selama berapa dekade?" imbuh dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kesepakatan kerja sama dengan investor asing. Sesuai tradisi, Indonesia akan selalu menyambut orang asing sebagai tamu dan harus dilindungi.

“Saya rasa beliau bisa menjadi saksi bagaimana komitmen kami, bagaimana kami melindungi tamu asing kami, bagaimana kami menjunjung tinggi kesucian kontrak dan kesepakatan. Saya rasa ini akan membuktikan tradisi orang Indonesia yang menyambut orang asing sebagai tamu. Itulah tradisi kami. Semua tamu kami anggap harus dilindungi. Kami boleh saja bertengkar di antara sesama kami, tetapi bagi kami, tamu asing atau tamu dalam tradisi kami harus dilindungi dan dihargai,” jelasnya.

Romli Atmasasmita

Pakar Hukum

KRISIS ekonomi kini tengah melanda perekonomian negara-negara di Asis, khususnya Asia Tenggara. Hal ini menandakan dampak buruk kebangkrutan negara-negara tersebut, dan terparah dampak sosial ekonomi karena korupsi dan kejahatan keuangan.

Fenomena tersebut juga ditandai oleh tingkat volatilitas yang tinggi atau fluktuasi harga saham di pasar modal yang tidak terkendali atau karena perdagangan saham gorengan yang kian meningkat yang mengganggu perdagangan saham-saham di pasar modal. Termasuk saham-saham yang berasal dari korporasi domestik dan asing yang bernilai lebih dari Rp500 miliar.

Arus jual saham yang signifikan menandakan ketidakpercayaan pelaku usaha asing dan domestik terhadap pasar bursa saham yang dikelola Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengakibatkan pengurus OJK mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakmampuan mengkelola gejolak pasar modal.

Salah satu yang sering dijadikan alasan korporasi asing adalah ketidakpastian hukum yang mengatur aktivitas pelaku usaha termasuk pelaku korporasi asing. Ketidakpastian hukum, terutama masalah perizinan untuk keperluan investasi yang sering berubah-ubah sangat merugikan investasi usaha.

Sayangnya belum tampak upaya pemerintah membenahi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semakin buruknya kinerja penyelenggaraan negara yang disebabkan persekongkolan antara oknum birokrasi pengambil keputusan dan pelaku usaha bisnis yang dekat dengan kekuasaan (oligarki) hingga menyebabkan penderitaan sosial ekonomi rakyat.

Di sisi lain, tampak kinerja penegakan hukum yang telah dijalankan, baik oleh kejaksaan maupun KPK hanya fokus pada bagaimana mengembalikan kerugian keuangan Negara. Mereka tidak mempertimbangkan efek samping negatif dari langkah-langkah tersebut terhadap iklim dunia usaha baik yang sedang dijalankan pelaku usaha domestik maupun asing.

Ada satu langkah pemerintah yang menurut sementara kalangan pelaku bisnis mencerahkan. Yakni jajaran direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan proteksi dari tuntutan tindak pidana korupsi melalui UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001. Bahwa direksi dan pegawai BUMN bukan penyelenggara negara dan kerugian/keuntungan BUMN adalah kerugian/keuntungan BUMN, bukan kerugian keuangan negara dengan perubahan UU No 19/2003 tentang BUMN yaitu UU No 1/2025.

Namun demikian perubahan tersebut bersifat kontraproduktif manakala terjadi korupsi oleh BUMN yang kebetulan bekerja sama dengan pelaku usaha asing. Jajaran direksi BUMN tidak dapat dikenakan UU Tipikor 1999, akan tetapi pelaku usaha domestik dan asing dapat diberlakukan UU Tipikor.

Dalam hal ini terdapat perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif yang berdampak buruk di mata internasional terhadap pemerintah Indonesia. Jika mengingat dua peristiwa hukum di atas dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dan hukum Indonesia memasuki masa krisis kepercayaan dunia usaha yang berimbas terhadap rendahnya daya beli masyarakat sehari-hari.

Faktor penyebab keadaan sedemikian dapat dikembalikan pada ketidakmampuan pejabat penyelenggara dalam bidang ekonomi keuangan dan hukum dalam memperhitungkan dampak efek negatif dari setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan. Kemampuan dimaksud adalah ketidakmampuan melakukan analisa dampak ekonomi yang bertalian erat dengan kebijakan hukum atau kemampuan analisis ekonomi tentang hukum (economic analysis of law).

Analisis ekonomi tentang hukum dalam setiap kebijakan ekonomi ini telah dijalankan negara-negara maju Eropa dan AS tetapi belum dilakukan di dalam pengambilan kebijakan hukum dan ekonomi di Indonesia. Kelemahan pendidikan hukum dan ekonomi di Indonesia.

Bahwa kurikulum pendidikan tinggi dalam kedua disiplin ilmu tersebut tidak saling berkolaborasi satu sama lain. Seakan tidak berhubungan erat satu sama lain. Sedangkan di dalam kehidupan sosial ekonomi dapat dipastikan 99% berkaitan dengan hukum yang mengaturnya sebagai the guardian of the life of the society in economy as well as in compliance to the law.

Ikrar Nusa Bhakti

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik

DALAM teori investasi, risiko adalah bagian dari keputusan bisnis. Risiko pasar, risiko teknologi, hingga risiko geopolitik dapat dimitigasi dan dihitung. Namun ada satu jenis risiko yang paling dihindari investor jangka panjang: risiko hukum yang tidak konsisten dan sulit diprediksi. Risiko inilah yang kini menjadi perhatian ketika publik mengikuti sejumlah perkara besar yang menjerat pelaku usaha dan pengambil kebijakan di Indonesia.

Salah satu studi kasus yang paling disorot adalah perkara yang melibatkan Pertamina dan sejumlah pelaku usaha logistik energi. Pada Februari 2025 Kerry Andrianto, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo serta beberapa staf Pertamina ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tuduhan yang disampaikan ke publik saat itu sangat serius: pengaturan tender, manipulasi harga, hingga praktik BBM oplosan. Narasi ini segera membentuk persepsi publik tentang skandal korupsi besar di sektor energi.

Namun, ketika perkara mulai disidangkan pada Oktober 2025, konstruksi dakwaan yang muncul berbeda secara mendasar. Tuduhan mengenai tata kelola minyak mentah, mark up, dan BBM oplosan tidak lagi muncul dalam dakwaan resmi. Fokus perkara bergeser pada penyewaan kapal tanker dan fasilitas penyimpanan BBM, dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih kecil dibandingkan klaim awal. Bagi dunia bisnis, perubahan ini bukan sekadar dinamika hukum, melainkan sinyal ketidakpastian standar penegakan hukum.

Dari perspektif industri, para terdakwa merupakan pelaku usaha penyewaan kapal dan fasilitas penyimpanan BBM—bagian dari rantai pasok energi yang memang dijalankan Pertamina melalui skema outsourcing. Dari ratusan kapal yang disewa Pertamina, porsi kapal yang mereka kelola hanya sebagian kecil.

Praktik ini lazim dalam industri migas global yang padat modal dan berisiko tinggi. Sejumlah mantan direktur Pertamina bahkan menyatakan di persidangan bahwa prosedur yang dijalankan berada dalam batas kewajaran tata kelola.

Bagi investor, persoalan utamanya bukan pada satu kasus tertentu, melainkan pada pola. Pola serupa juga terlihat dalam perkara lain yang melibatkan tokoh publik dan pengambil kebijakan. Dalam kasus Tom Lembong, misalnya, klaim kerugian negara yang besar disampaikan sejak awal penetapan tersangka, namun kemudian berubah setelah audit dilakukan dan diuji di persidangan. Terlepas dari hasil akhirnya, perubahan konstruksi dan angka kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi metodologi.

Hal yang sama juga dapat diamati dalam perkara Ira Puspadewi, yang terkait dengan pengelolaan BUMN transportasi (ASDP Indonesia Ferry). Kasus ini memunculkan diskusi publik tentang batas antara keputusan manajerial, kebijakan korporasi, dan pertanggungjawaban pidana. Apakah setiap keputusan bisnis yang dipersoalkan di kemudian hari harus berujung pada kriminalisasi?

Demikian pula dalam kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim. Perdebatan publik tidak hanya berkisar pada benar atau salahnya kebijakan, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah risiko kebijakan publik yang dijalankan dengan itikad baik dapat berubah menjadi risiko pidana ketika hasilnya diperdebatkan?

Dari sudut pandang pendidikan bisnis, rangkaian kasus ini membentuk case portfolio yang penting. Investor tidak menilai Indonesia dari satu perkara, melainkan dari konsistensi sistemnya. Mereka bertanya: apakah penetapan tersangka dan penahanan selalu didasarkan pada konstruksi hukum yang matang sejak awal? Apakah perhitungan kerugian negara mengikuti metodologi yang jelas, transparan, dan dapat diuji?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan bagi investasi jangka panjang. Dalam iklim di mana batas antara kesalahan bisnis, kebijakan publik, dan tindak pidana menjadi kabur, risiko hukum berubah dari sesuatu yang dapat dihitung menjadi risiko yang tidak terukur (unquantifiable risk). Jenis risiko inilah yang paling sering membuat investor menunda keputusan atau memilih yurisdiksi lain.

Indonesia tentu membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Tidak ada kompromi dalam hal itu. Namun ketegasan tanpa konsistensi justru berisiko melemahkan tujuan yang lebih besar. Integritas hokum bukan hanya soal keras atau lunaknya hukuman, tetapi soal kejelasan standar, proporsionalitas, dan kepastian proses.

Jika Indonesia ingin menarik investasi berkualitas dan berjangka panjang, maka pelajaran dari berbagai kasus ini harus dibaca dengan jernih. Modal datang bukan karena retorika atau insentif semata, melainkan karena kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh ketika hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dipahami dan diprediksi.

JAKARTA - Upaya pemerintah menertibkan kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kepastian hukum hak atas tanah. Sejumlah lahan perkebunan sawit yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sah, bahkan dikuatkan melalui putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), tercatat masih masuk dalam daftar objek penertiban.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM), Muhamad Zainal Arifin, mengatakan berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH. ‘’Satgas tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan Mahkamah Agung, sehingga memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum,’’ kata Zainal Arifin dalam keterangannya.

Sehingga penyitaan terhadap lahan yang sudah memenangkan perkara merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap supremasi hukum. Berdasarkan catatan dari PUSTAKA ALAM, ada setidaknya 3 perkebunan di Sumatera Utara, 1 perkebunan di Kalimantan Tengah, 1 perkebunan di Kalimantan Barat, dan 1 perkebunan di Kalimantan Selatan yang sudah memenangkan perkara di pengadilan justru tetap disita oleh Satgas PKH.

Bahkan, lanjut Zainal, dalam kasus Surya Darmadi atau Duta Palma sebagaimana Perkara No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PNJktPst yang menjadi acuan Kejaksaan Agung, hakim justru mengecualikan HGU dari ranah korupsi. Putusan tersebut menegaskan bahwa selama HGU belum dicabut oleh instansi berwenang, legalitasnya tetap sah dan pemegang HGU memiliki hak penuh untuk menjalankan usahanya. ‘’Pertimbangan ini seharusnya menjadi pedoman Satgas PKH,’’ paparnya.

Dia mengungkapkan, akar kekacauan ini terletak pada kekeliruan fatal Pemerintah dan Satgas PKH yang menganggap SK Kawasan Hutan Skala Provinsi ataupun SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai produk penetapan kawasan hutan final. PUSTAKA ALAM memiliki data tentang peta dan SK Penetapan Kawasan Hutan yang sudah ditata batas sejak tahun 1987 hingga 2014, akan tetapi Satgas PKH tidak menggunakan SK Penetapan Kawasan Hutan tersebut dan masih menggunakan SK penunjukan untuk menyita lahan.

Secara hukum agraria dan kehutanan, HGU yang telah terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan harus dilindungi berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011. Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan yang dilakukan belakangan tidak bisa membatalkan HGU, melainkan negara wajib mengeluarkan (enclave) lahan HGU tersebut dari peta kawasan hutan.

Berdasarkan asas Rechtsverwerking, negara dianggap telah melepaskan klaim kawasan hutan karena selama bertahun-tahun membiarkan penerbitan dan pemanfaatan HGU tersebut tanpa keberatan, apalagi instansi kehutanan turut terlibat menyetujuinya sebagai Anggota Risalah Panitia B. ‘’Karena itu, penetapan kawasan hutan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hak keperdataan yang sudah lahir sebelumnya,’’ tegasnya.

Sebaliknya, jika kawasan hutan ditetapkan lebih dahulu dengan bukti berita acara tata batas, maka HGU dapat dievaluasi, namun untuk pembatalan HGU yang sudah berusia di atas lima tahun, wajib melalui mekanisme peradilan. Hal ini diatur tegas dalam Pasal 64 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa apabila jangka waktu lima tahun terlampaui, maka pembatalan hak atas tanah wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan. ‘’Selama belum ada putusan pengadilan tentang pembatalan HGU, maka HGU tetap sah dan tidak dapat menjadi objek penguasaan kembali maupun denda administratif oleh Satgas PKH,’’ ungkapnya.

Zainal memperingatkan bahwa praktik penyitaan HGU tanpa kepastian hukum akan berdampak serius terhadap iklim investasi nasional, khususnya sektor perkebunan dan pertanian. “Ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi bagi investasi. Sertifikat HGU tidak lagi menjamin keamanan aset karena bisa disita sewaktu-waktu akibat beda rezim pemerintahan beda kebijakan. Politik hukum dalam UU Cipta Kerja justru dilanggar oleh Perpres 5/2025 dan PP 45/2025,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Satgas PKH telah menguasai kembali 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan selama kurun waktu satu tahun terakhir. "Dalam kurun waktu satu tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Satgas PKH di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026)

Menurut Prasetyo, penguasaan kembali kawasan perkebunan sawit ilegal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan.

SIMALUNGUN - Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu meyakini bahwa daya saing industri bakal semakin baik jika diimbangi dengan kepastian hukum. Hal tersebut dikatakannya dalam konteks pemberian atau perpanjangan izin Hak Guna Usaha pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Jika HGU mereka berakhir, segera perpanjang jika mereka memenuhi semua kewajiban dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika kewajiban tak terpenuhi dan melanggar hukum segera pastikan HGU diakhiri,” ujar Bane dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (25/1/2026) malam.

Bane menyampaikan hal itu setelah mempelajari temuan Komisi VII DPR saat kunjungan kerja ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026). Dalam kesempatan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa perpanjangan izin HGU ini menjadi kendala yang dialami banyak perusahaan di Indonesia.

Bane pun meminta pemerintah segera menyelesaikan proses perpanjangan HGU tersebut. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi, keberlanjutan industri, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di sekitar area operasional perusahaan.

“Kepastian hukum perlu untuk iklim investasi. Serta menghindari gonjang ganjing di masyarakat,” ungkap Bane.

PT Bridgestone telah menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja, dan 90 persennya berasal dari wilayah sekitar, seperti dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Dengan luas area perkebunan yang mencapai lebih dari 17 ribu hektare, Bane menilai peluang penyerapan tenaga kerja masih bisa dimaksimalkan.

Bane juga menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan akibat menurunnya produktivitas, baik karena penurunan hasil panen maupun fluktuasi harga komoditas. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian agar keberlangsungan industri tetap terjaga.

“Kami di Komisi VII, khususnya melalui Panja Daya Saing Industri, mendorong adanya kepastian hukum dan kepastian usaha. Jangan sampai investasi berjalan, tetapi kepastian hukumnya tidak diberikan oleh pemerintah,” tegasnya.

Di sisi lain, Bane menegaskan bahwa penerapan industri hijau harus jadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha. Ia menilai, kemajuan sektor industri harus seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan.

“Industri boleh berkembang, tetapi harus tetap berkelanjutan. Lingkungan tidak boleh dikorbankan. Prinsip industri hijau sudah menjadi keharusan,” pungkasnya.

Negara yang dinilai lemah dalam enforcement cenderung dipersepsikan memiliki risiko tata kelola yang tinggi. Hal ini dapat memengaruhi keputusan investor institusional, lembaga pembiayaan internasional, hingga peringkat daya saing nasional.

Jakarta (ANTARA) - Mengemukanya isu tunggakan pajak yang melibatkan puluhan perusahaan baja di Indonesia telah menjadi sorotan tajam di awal tahun fiskal 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi sekurang-kurangnya 40 perusahaan baja yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan dua perusahaan terbesar dari kelompok ini akan segera disidak untuk menegakkan kepatuhan fiskal.

Kasus ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan mencerminkan tantangan mendasar dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat sektor industri baja merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur, manufaktur, konstruksi, hingga proyek-proyek strategis nasional.

Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul di sektor ini termasuk persoalan kepatuhan pajak tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan isu sistemik yang berdampak luas terhadap iklim investasi dan kepercayaan pasar.

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pajak bukan hanya instrumen fiskal untuk mengejar penerimaan negara, tetapi juga instrumen institusional untuk memastikan terciptanya keadilan ekonomi, persaingan usaha yang sehat, serta kepastian berusaha.

Ketika tunggakan pajak dalam jumlah besar dapat berlangsung lama dan melibatkan banyak entitas usaha, publik wajar mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan, konsistensi penegakan hukum, dan keberpihakan kebijakan fiskal terhadap prinsip keadilan.

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan memengaruhi persepsi investor, baik domestik maupun global, terhadap kualitas iklim investasi Indonesia.

Kepastian hukum

Prasyarat utama bagi investasi jangka panjang adalah hadirnya kepastian hukum. Investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga stabilitas regulasi, konsistensi kebijakan, dan keadilan dalam penegakan aturan.

Dalam kerangka ini, kasus tunggakan pajak perusahaan baja menghadirkan sinyal yang ambigu. Di satu sisi, negara berupaya mendorong industrialisasi dan hilirisasi melalui berbagai insentif dan kemudahan. Namun di sisi lain, ketika kewajiban fiskal dari pelaku industri strategis justru tidak tertagih secara optimal, muncul persepsi adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kepastian hukum perpajakan juga sangat penting karena Indonesia memiliki target penerimaan pajak yang ambisius, yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Hingga akhir Desember 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.917,6 triliun, setara 87,6 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun. Namun realisasi ini juga menunjukkan adanya shortfall sekitar Rp271,7 triliun, yang sebagian di antaranya berasal dari tantangan penagihan dan kepatuhan wajib pajak besar.

Lebih jauh, kepastian hukum pajak juga berkaitan erat dengan prinsip rule of law. Negara yang konsisten menegakkan kewajiban pajak, termasuk kepada perusahaan besar dan sektor strategis, akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata pelaku usaha.

Sebaliknya, toleransi yang berlebihan terhadap tunggakan pajak justru menciptakan preseden buruk, seolah-olah skala usaha dan posisi strategis dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban fiskal. Preseden semacam ini berbahaya karena merusak disiplin pasar dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara.

Dalam jangka panjang, kepastian hukum pajak yang kuat akan menurunkan country risk premium. Investor akan menilai Indonesia sebagai negara dengan sistem fiskal yang dapat diprediksi dan adil, sehingga keputusan investasi dapat didasarkan pada fundamental ekonomi, bukan pada spekulasi terhadap kebijakan atau relasi non-ekonomis.

Dengan demikian, penegakan hukum pajak yang konsisten justru menjadi aset penting dalam strategi menarik investasi berkualitas.

Persaingan usaha

Penegakan hukum pajak juga memiliki implikasi langsung terhadap persaingan usaha. Dalam pasar yang ideal, setiap pelaku usaha bersaing berdasarkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk. Namun, ketika sebagian perusahaan menunggak pajak, tercipta distorsi biaya yang signifikan. Perusahaan yang tidak patuh memperoleh keuntungan biaya secara tidak wajar, karena kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara justru digunakan untuk menopang operasional atau ekspansi usaha.

Dalam konteks industri baja, distorsi ini menjadi semakin problematik. Industri baja memiliki struktur biaya yang kompleks dan margin keuntungan yang relatif sensitif terhadap harga bahan baku, energi, dan pembiayaan.

Selain itu, menurut peraturan perpajakan di Indonesia, transaksi tertentu termasuk pembelian baja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang tarifnya sekitar 0,3 persen dari dasar PPN atas transaksi pembelian baja, dan hal itu seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pemungutan dan pengawasan.

Distorsi persaingan semacam ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas investasi. Investor yang memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik (good corporate governance) akan menghadapi dilema ketika masuk ke pasar yang tidak memberikan penghargaan terhadap kepatuhan hukum. Hal tersebut bukan hanya membuat potensi penerimaan negara menjadi hilang, basis pasar yang adil juga akan terkikis. Dampak kumulatifnya adalah terjadinya moral hazard, dimana praktik penghindaran tidak hanya menjadi opsi bagi pihak tertentu, tetapi menjadi norma yang memengaruhi perilaku pelaku usaha lain.

Lebih dari itu, persaingan usaha yang tidak sehat juga berpotensi memicu praktik ekonomi bayangan (shadow economy). Ketika ketidakpatuhan tidak ditindak secara tegas, pelaku usaha lain dapat terdorong untuk meniru perilaku serupa demi bertahan di pasar. Dampaknya bersifat kumulatif: basis pajak menyempit, penerimaan negara tergerus, dan kepercayaan terhadap sistem fiskal semakin melemah.

Oleh karena itu, menyelesaikan tunggakan pajak perusahaan baja bukan hanya soal penagihan, tetapi soal memulihkan integritas mekanisme pasar.

Kredibilitas negara

Kredibilitas negara merupakan faktor penentu dalam membangun iklim investasi yang berkelanjutan. Kredibilitas ini tidak dibangun melalui retorika kebijakan atau besarnya insentif fiskal, melainkan melalui konsistensi tindakan dan penegakan aturan. Dalam hal ini, penegakan hukum pajak menjadi cermin sejauh mana negara mampu menegakkan otoritasnya secara adil dan profesional.

Kasus tunggakan pajak di sektor baja menguji kapasitas institusi perpajakan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Proses penyelesaian yang transparan, berbasis data, dan bebas dari intervensi non-ekonomis akan memperkuat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Sebaliknya, jika proses tersebut berlarut-larut atau tidak jelas, maka kredibilitas negara akan terkikis, baik di mata masyarakat domestik maupun investor internasional.

Kredibilitas fiskal juga berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat dan stabil untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Ketika perusahaan besar dan strategis menunggak pajak, beban fiskal cenderung dialihkan kepada kelompok wajib pajak lain yang lebih patuh, termasuk UMKM dan pekerja formal. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan horizontal dan berpotensi memicu resistensi sosial terhadap kebijakan pajak.

Dalam konteks global, kredibilitas penegakan hukum pajak juga berpengaruh terhadap posisi tawar Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional. Negara yang dinilai lemah dalam enforcement cenderung dipersepsikan memiliki risiko tata kelola yang tinggi. Hal ini dapat memengaruhi keputusan investor institusional, lembaga pembiayaan internasional, hingga peringkat daya saing nasional. Dengan demikian, penegakan hukum pajak bukan sekadar isu domestik, melainkan bagian dari reputasi ekonomi Indonesia di mata dunia.

Pada akhirnya, penegakan hukum pajak harus diposisikan sebagai pilar utama strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Menyelesaikan tunggakan pajak perusahaan baja adalah langkah awal untuk menunjukkan bahwa negara hadir secara tegas, adil, dan konsisten. Ketegasan tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk adalah investasi yang sehat, beretika, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Negara yang kredibel bukan hanya mampu menarik modal, tetapi mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dalam aktivitas ekonomi memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan masa depan perekonomian Indonesia.

Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026