Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyatakan kabar mengenai kenaikan harga tiket pesawat yang akan berpengaruh terhadap biaya haji nasional pada tahun 2026 dipastikan tidak terjadi.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya tambahan imbas kenaikan tiket pesawat yang akan membawa ratusan ribu jamaah haji Indonesia menempuh perjalanan spiritual menuju Tanah Suci hingga nantinya kembali ke Tanah Air.

"Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines, meminta penambahan biaya, dan tentu saja kami mengikuti arahan Presiden [Prabowo Subianto]. Presiden mengatakan penambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Ini yang disampaikan oleh Presiden," kata Gus Irfan dalam sela-sela pelantikan PPIH di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Jumat (17/4/2026).

Walau begitu, Gus Irfan mengakui bahwa gejolak geopolitik yang terjadi imbas konflik bersenjata antara Iran dan koalisi Amerika Serikat-Israel juga turut serta memengaruhi persiapan penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah di tiap-tiap negara, termasuk di Indonesia.

Dia mengungkapkan, usai puluhan tahun lamanya pengurusan dan pengambilan kebijakan perjalanan ibadah haji dan umrah dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), tongkat estafet tersebut saat ini dipegang oleh Kemenhaj, yang notabene adalah kementerian atau lembaga yang baru lahir pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Semua sudah kita persiapkan dengan rapi, tiba-tiba di Timur Tengah suasana dan situasinya berbeda. Ada pergolakan di sana yang cepat atau lambat sedikit akan berpengaruh pada kami. Yang jelas, hari ini kita sudah terpengaruh dengan biaya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Irfan juga menegaskan seluruh biaya tambahan tiket perjalanan pulang-pergi yang terdongkrak imbas kenaikan harga avtur pasca-pembatasan jalur logistik Selat Hormuz akan ditanggung lewat skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirinya juga mengklaim bahwa kebijakan tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku pemegang kunci terhadap fiskal negara.

Dia menegaskan kembali bahwa kebijakan tersebut dijalankan atas perintah langsung Presiden Prabowo agar para jamaah haji tidak terbebani.

"Intinya [tambahan biaya perjalanan haji] ditanggung oleh pemerintah. Sudah, sudah [disampaikan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa]. Itu perintah langsung dari Presiden. Jangan [tambahan biaya tiket perjalanan] dibebankan kepada jamaah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk industri penerbangan hingga relaksasi ke PT Pertamina (Persero) seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan harga tiket akan dijaga di kisaran 9% sampai dengan 13%. Kenaikan harga tiket penerbangan ini menjadi konsekuensi lonjakan harga minyak dunia terhadap bahan bakar avtur.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9% sampai 13%," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kenaikan harga tiket pesawat ini diawali oleh penaikan fuel surcharge atau biaya tambahan yang dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan untuk menutupi kenaikan biaya bahan bakar.

Airlangga menyebut fuel surcharge kemudian dinaikkan lagi menjadi 38% untuk pesawat jenis jet maupun propeller (baling-baling). Sebelumnya, kenaikan fuel surcharge untuk keduanya hanya sebatas masing-masing 10% dan 25%.

"Jadi, ada kenaikan dari segi jet sekitar 28% dan untuk propeller 13%," ungkap Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Dari segi insentif yang bakal digelontorkan, jenisnya mencakup insnetif perpajakan seperti pajak maupun kepabeanan, sekaligus relaksasi terhadap Pertamina.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp1,3 triliun per bulannya untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau.

Dia menyebut kebijakan ini akan diberlakukan selama dua bulan seiring dengan evaluasi kondisi geopolitik ke depan. Periode pemberian PPN DTP ini juga berbarengan dengan ketetapan fuel surcharge.

"Jadi, kalau kami persiapkan dua bulan makanya Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimal di 9% sampai 13%," papar Airlangga.

Kedua, relaksasi mekanisme sistem pembayaran antara Pertamina dan maskapai dengan term of conditions setara business-to-business (B2B).

Ketiga, penurunan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat menjadi 0%. Airlangga menyebut insentif ini ditujukan untuk menjaga daya saing ekosistem industri penerbangan. Penerimaan bea masuk untuk spare part tahun lalu yakni sebesar Rp500 miliar.

"Tahun lalu bea masuk spare part Rp500 miliar atau Rp0,5 triliun. Kebijakan ini memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar US$700 juta per tahun. Tentunya bisa mendukung output PDB sampai US$1,49 miliar dan menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang dan tidak langsung bisa mendekati tiga kali," tuturnya.

Selanjutnya, langkah ini bakal ditindaklanjuti dalam penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan seluruh insentif yang digelontorkan pemerintah itu sudah melalui perhitungan matang.

"Setiap kebijakan diberi ada konsekuensi biayanya ke kami [Kementerian Keuangan] dan kami sudah hitung cukup," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mudik lebaran menjadi momentum perusahaan otobus (PO bus) untuk menyerok cuan. Kebutuhan permintaan transportasi massal ini melonjak seiring dengan mobilitas besar masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan, meskipun tak mau menyinggung besaran omzet rata-rata yang didapat satu PO dalam periode mudik lebaran, dia menjelaskan bahwa pada arus mudik selalu ada peningkatan load factor karena pergerakan orang meningkat.

Load factor adalah rasio atau persentase perbandingan antara jumlah muatan (penumpang/barang) yang diangkut dengan kapasitas total yang tersedia pada suatu moda transportasi. Load factor yang tinggi berarti kursi terisi maksimal sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.

"Momen mudik atau peak season lebaran tahun ini naik 40% dari musim biasa. Artinya kalau di saat musim biasa kami melayani pemberangkatan 10 bus per hari, saat peak season lebaran ini ada tambahan empat unit menjadi 14 bus,” ujar Sani kepada Bisnis, Kamis (19/3/2026).

Direktur PO SAN tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya peningkatan mobilitas massa di tahun ini masih lebih rendah dari pertumbuhan momen mudik lebaran 2025 yang mencapai 60%.

"Tahun 2023, 2022, 2021 itu kenaikan saat [mudik] lebaran mencapai 85%. Kalau di tahun 2024, 2025, dan 2026 ini sebenarnya [kenaikannya] turun,” ujarnya.

Seperti halnya hukum pasar, lonjakan permintaan bus turut diikuti kenaikan harga tiket, khususnya mendekati lebaran. Salah satu contohnya adalah harga tiket bus di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

Sebelumnya, Penanggung Jawab PO Bus Sinar Jaya Terminal Kampung Rambutan, Sutrisno Rico menjelaskan bahwa pemesanan untuk rute jarak jauh saat ini meningkat tajam. Dia mencontohkan untuk rute tujuan ke Pemalang bahkan harganya bisa melonjak lebih dari 100%.

"Saat ini untuk tarif tujuan Pemalang yang semula Rp120.000 naik menjadi Rp150.000 mulai 10 Maret. Kemungkinan berpotensi mencapai Rp270.000 mendekati H-1 Lebaran," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket bus antar kota antar provinsi (AKAP) bisa naik pada hari-hari yang semakin mendekati hari H Lebaran. Di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur, kenaikan harga tiket bus beragam dari 20%, 50% bahkan sampai 100%.

Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain menjelaskan pada dasarnya tiket bus itu ada dua jenis, yakni untuk bus ekonomi dan non-ekonomi. Tiket bus ekonomi ketentuannya diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sementara untuk kelas non ekonomi ditentukan mekanisme pasar. Keduanya diatur pemerintah tidak boleh melebihi ketentuan batas atas apabila terjadi kenaikan harga.

"Apabila ada kenaikan tarif, maka perusahaan otobus wajib mengumumkan harga kenaikan tiket di loket penjualan tiket dan menjelaskan layanan-layanan yang diberikan.

Sudah tentu pasti semakin bagus layanannya, itu pasti harganya mungkin lebih meningkat. Di lapangan itu kenaikan antara 30-50%," kata Revi saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Rabu (18/3/2026).

Kenaikan harga tiket tersebut sejalan dengan tingginya permintaan. Revi memperkirakan puncak arus mudik Terminal Kampung Rambutan di Lebaran 2026 akan terjadi hari Rabu (18/3) atau H-3 Lebaran dengan estimasi keberangkatan hingga 5.000 orang.

"Peningkatan jumlah pemesanan tiket itu terjadi pada tanggal 17 dan 18 Maret hari ini. Kita antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, maka kita akan siapkan bus bantuan. Bus bantuan itu kita bekerjasama dengan perusahaan otobus yang pastinya akan kami cek dahulu kesiapannya termasuk administrasinya," ujarnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab PO Bus Sinar Jaya Terminal Kampung Rambutan, Sutrisno Rico menjelaskan bahwa pemesanan untuk rute jarak jauh saat ini meningkat tajam. Dia mencontohkan untuk rute tujuan ke Pemalang bahkan harganya bisa melonjak lebih dari 100%.

"Saat ini untuk tarif tujuan Pemalang yang semula Rp120.000 naik menjadi Rp150.000 mulai 10 Maret. Kemungkinan berpotensi mencapai Rp270.000 mendekati H-1 Lebaran," ungkapnya dikutip dari website resmi Pemprov Jakarta.

Adapun, melansir aplikasi Tiket.com, harga tiket bus dari Kampung Rambutan Jakarta Timur ke Terminal Bungurasih Surabaya untuk PO MTrans kelas eksekutif keberangkatan Kamis (19/3) atau H-2 Lebaran menyentuh Rp904.365. Sementara untuk rute dan PO yang sama di kelas sleeper bus dikenakan tarif Rp1,11 juta.

Sementara untuk kelas yang lebih rendah pada keberangkatan H-1 Lebaran, pada rute yang sama PO Sinar Jaya melayani pemberangkatan dengan tarif Rp569.902 di kelas suite. Sedangkan, PO Medali Emas untuk kelas executive plus mengenakan tarif Rp733.800.

Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan di kawasan Asia mulai menaikkan harga tiket dan menyiapkan berbagai langkah darurat di tengah lonjakan harga minyak yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026), Kenaikan harga energi tersebut dikhawatirkan memicu guncangan pasar minyak terbesar sejak dekade 1970-an dan berdampak langsung terhadap biaya operasional industri penerbangan, terutama harga bahan bakar avtur.

Sejumlah maskapai di India dilaporkan telah menaikkan harga tiket penerbangan jarak jauh hingga sekitar 15%. Mereka juga mempertimbangkan kenaikan tarif lanjutan apabila harga bahan bakar terus meningkat.

Di Vietnam, media pemerintah memperingatkan bahwa tarif tiket pesawat berpotensi melonjak hingga 70% karena tingginya ketergantungan negara tersebut terhadap impor bahan bakar jet.

Sementara itu, Hong Kong Airlines mengumumkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) yang mulai berlaku pada 12 Maret. Maskapai tersebut menaikkan biaya tambahan sebesar HK$5 untuk rute penerbangan ke China daratan serta HK$150 untuk penerbangan jarak jauh, termasuk ke Amerika Utara.

Maskapai-maskapai Asia dinilai lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak dibandingkan maskapai di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan banyak operator di kawasan tersebut belum memiliki strategi lindung nilai (hedging) bahan bakar yang kuat.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah maskapai berbiaya rendah di Asia Tenggara mulai menyiapkan skenario darurat, termasuk kemungkinan menghentikan sementara operasional sejumlah pesawat apabila harga bahan bakar jet menjadi terlalu mahal atau pasokannya terganggu.

Adapun, harga minyak dunia sempat melonjak mendekati US$120 per barel pada awal pekan ini, sebelum kembali melandai usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik diperkirakan segera berakhir.

Trump juga menyampaikan rencana untuk mencabut sanksi terkait minyak serta menugaskan Angkatan Laut AS mengawal kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menangani sekitar seperlima arus minyak mentah global.

Analis pasar minyak Sparta Commodities SA, June Goh, mengatakan lonjakan harga bahan bakar jet membuat maskapai yang menjual tiket lebih awal dengan harga lama menjadi semakin tertekan.

“Maskapai di Asia yang memiliki program lindung nilai lemah sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar saat ini,” ujarnya.

Tekanan biaya tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi maskapai berbiaya rendah dengan margin keuntungan tipis. Beberapa maskapai bahkan berisiko bangkrut apabila kondisi harga energi tinggi berlangsung lebih dari tiga bulan.

Analis Deutsche Bank, Michael Linenberg, menilai konflik berkepanjangan dapat memaksa maskapai global menghentikan operasional ribuan pesawat, terutama bagi operator yang kondisi keuangannya paling lemah.

Di sisi lain, maskapai Air New Zealand telah menangguhkan proyeksi kinerja keuangannya setelah harga bahan bakar jet berfluktuasi tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Maskapai tersebut menyatakan krisis energi diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pada paruh kedua tahun fiskal 2026 hingga kondisi pasar bahan bakar dan operasional kembali stabil.

Gangguan terhadap industri penerbangan ini mencerminkan meluasnya dampak konflik Timur Tengah terhadap sektor transportasi global. Aktivitas penerbangan di kawasan tersebut sebelumnya juga telah terganggu, dengan sejumlah maskapai dan bandara utama di Timur Tengah menghentikan atau membatasi operasionalnya.

Meski demikian, sebagian pelaku industri masih berharap konflik tersebut tidak berlangsung lama.

CEO Air Lease Corp., John Plueger, menilai situasi saat ini kemungkinan bersifat sementara.

“Dunia tidak berhenti. Mungkin hanya tertahan untuk sementara waktu,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Lufthansa Carsten Spohr menyebut maskapai yang memiliki strategi lindung nilai bahan bakar berpotensi memperoleh keuntungan relatif ketika maskapai lain terpaksa menaikkan harga tiket.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar maskapai penerbangan untuk menjaga kewajaran harga tiket pesawat menjelang arus mudik lebaran Idulfitri 2026.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa menyatakan bahwa praktik penetapan harga yang berlebihan dapat merugikan masyarakat. Oleh karenanya, maskapai diharapkan tetap menjalankan praktik bisnis yang sehat serta tidak memanfaatkan momentum mudik untuk menetapkan harga secara tidak wajar.

“Maskapai diwajibkan tetap mematuhi ketentuan tarif yang berlaku serta menjaga transparansi dalam mekanisme penetapan harga,” kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut, Fanshurullah menegaskan bahwa KPPU akan terus memantau perkembangan harga tiket pesawat selama periode Lebaran tahun ini.

Apabila ditemukan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat atau perilaku yang berpotensi merugikan konsumen, pihaknya bakal mengambil langkah penegakan hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, KPPU telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga tiket pesawat domestik beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya tren kenaikan pada periode permintaan tinggi seperti musim liburan dan hari raya Idulfitri.

Fanshurullah memaparkan bahwa analisis terhadap data harga pesawat pada rute domestik utama seperti Jakarta–Surabaya, menunjukkan harga tiket cenderung meningkat menjelang periode lebaran. Hal ini seiring dengan lonjakan permintaan perjalanan udara.

Pihaknya pun juga membuka penyelidikan awal terhadap penetapan harga tiket pesawat oleh maskapai domestik, usai tren kenaikan harga masih terjadi dalam dua tahun terakhir.

“KPPU juga akan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan terkait hasil pengawasan tersebut,” ujar Fanshurullah.

Dalam perkembangan lain, Kementerian Perhubungan menyatakan masih terus mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) harga tiket pesawat domestik di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menuturkan, saat ini proses tersebut masih terus berlangsung. Meski demikian, dirinya belum menjelaskan lebih lanjut mengenai target penyelesaian revisi tersebut, maupun poin-poin yang dibahas, selain komponen avtur atau fuel surcharge (FS).

“Sampai saat ini masih kami evaluasi dan prosesnya masih berjalan terus,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (27/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai penyelidikan awal terhadap penetapan harga tiket pesawat oleh maskapai domestik terkait dengan tren kenaikan selama dua tahun terakhir, termasuk periode mudik Lebaran 2026.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa menjelaskan dalam proses pengawasan, KPPU telah memanggil berbagai pihak serta menerima sejumlah dokumen yang disampaikan oleh maskapai penerbangan.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, KPPU memutuskan untuk membuka penyelidikan awal terhadap penetapan harga tiket oleh maskapai penerbangan domestik. KPPU juga akan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan terkait hasil pengawasan tersebut.

"Pemantauan KPPU terhadap perkembangan harga tiket pesawat domestik menunjukkan adanya tren kenaikan pada periode permintaan tinggi, seperti musim liburan dan Hari Raya Idulfitri," kata Fanshurullah dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan analisis terhadap data harga pada rute domestik utama, antara lain Jakarta-Surabaya, menunjukkan harga tiket cenderung meningkat menjelang periode Lebaran seiring dengan lonjakan permintaan perjalanan udara.

Menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, KPPU mengimbau maskapai penerbangan untuk menjaga kewajaran harga tiket dan menghindari praktik penetapan harga yang berlebihan yang dapat merugikan masyarakat. Maskapai diharapkan tetap menjalankan praktik bisnis yang sehat serta tidak memanfaatkan momentum mudik untuk menetapkan harga secara tidak wajar.

“Persaingan yang sehat dalam industri penerbangan sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi udara dengan harga yang wajar, transparan, dan kompetitif. Maskapai diwajibkan tetap mematuhi ketentuan tarif yang berlaku serta menjaga transparansi dalam mekanisme penetapan harga,” kata Fanshurullah.

KPPU menegaskan akan terus memantau perkembangan harga tiket pesawat selama periode Lebaran. Apabila ditemukan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat atau perilaku yang berpotensi merugikan konsumen, langkah penegakan hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan tersebut, KPPU berharap pelaku usaha di sektor penerbangan dapat berkontribusi menghadirkan layanan transportasi udara yang terjangkau, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Adapun, penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan pelaksanaan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri.

Dalam putusan tersebut, sejumlah maskapai, yakni PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi dinyatakan terbukti melakukan kesepakatan penetapan harga tiket pesawat.

Salah satu amar putusan mewajibkan para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU sebelum mengambil setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat selama 2 tahun.

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1811/K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada September 2023. Sejak saat itu, KPPU melakukan pengawasan atas pelaksanaan amar putusan tersebut dalam periode September 2023 hingga September 2025.