Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, serta transformasi digital.

Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun.

"UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya hampir Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai hampir 50 persen, 50,83 (persen)," kata Airlangga dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6).

Airlangga melanjutkan, dana KUR tersebut telah disalurkan kepada 2,32 juta debitur dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Adapun Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui penyediaan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pelindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro.

Berbagai rangkaian kegiatan juga dihadirkan untuk memperkuat kolaborasi antarKementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna mendorong tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain KUR, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing usaha.

Menurut Airlangga, pemanfaatan AI untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah akan membantu UMKM memperluas jangkauan bisnis.

Di sisi lain, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN juga akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara menjadi semakin mudah.

"Festival ini juga menghadirkan workshop mengenai Artificial Intelligence (AI). Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM," pungkas Airlangga.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

"SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Platform SAPA UMKM merupakan super-app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program Pemerintah.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.

Melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, Pemerintah optimistis UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh.

ST016 hadir sebagai salah satu instrumen investasi syariah ritel untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi yang terjangkau, dan memiliki manfaat jangka panjang. Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan negara.

Pada penawaran kali ini, ST016 menawarkan dua pilihan tenor, yakni ST016T2 (tenor dua tahun) dengan imbal hasil sebesar 6,05 persen per tahun serta ST016T4 (tenor empat tahun) dengan imbal hasil sebesar 6,25 persen per tahun. Tingkat imbal hasil tersebut dinilai kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan saat ini.

Selain menawarkan potensi imbal hasil yang menarik, ST016 juga memiliki karakteristik investasi yang sesuai bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Instrumen ini diterbitkan dan dijamin langsung oleh pemerintah dengan format Green Sukuk Ritel sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan melalui penawaran Sukuk Tabungan seri ST016. Penawaran ST016 berlangsung pada periode 8 Mei hingga 3 Juni 2026 dan dapat diakses dengan mudah melalui layanan digital bank bjb.

Melalui kemudahan layanan digital, masyarakat kini dapat melakukan pemesanan ST016 secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Proses registrasi dan pemesanan dapat dilakukan secara online melalui platform resmi bank bjb. Dengan layanan yang terintegrasi, nasabah dapat memilih produk investasi sesuai profil risiko dan tujuan keuangannya.

bank bjb terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam penyediaan instrumen investasi yang mudah dijangkau oleh generasi muda dan investor pemula.

bank bjb juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum penawaran ST016 sebagai langkah awal membangun kebiasaan investasi yang sehat dan produktif. Dengan nominal investasi yang terjangkau, masyarakat dapat mulai berinvestasi sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan, instrumen investasi pemerintah seperti ST016 dinilai menjadi pilihan menarik karena memiliki risiko relatif rendah dibandingkan berbagai instrumen investasi lainnya.

bank bjb berharap hadirnya ST016 dapat meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat dalam membangun kebiasaan investasi jangka panjang. Melalui akses yang lebih inklusif, bank bjb ingin menjadi bagian dari perjalanan finansial masyarakat menuju kesejahteraan.

Melalui tagline bertajuk “Pilihan Berharga untuk Langkah Aman Hari Depan”, bank bjb mengajak masyarakat untuk menjadikan investasi sebagai bagian dari gaya hidup finansial yang sehat dan berorientasi masa depan. Dengan imbal hasil menarik dan proses yang mudah, ST016 melalui bank bjb menjadi pilihan berharga bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/obligasiRitel.

Segera investasi ST016 di bank bjb.

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengatakan, arus investasi asing saat ini lebih banyak menyasar Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Ia menerangkan, posisi Indonesia saat ini masih di bawah dari ketiga negara tersebut.

Didik membandingkan, arus investasi masuk ke sebuah negara berdasarkan rasio terhadap PDB. Singapura punya porsi terbesar arus investasi asing atau setara 27,8% dari PDB, Vietnam sekitar 4,2%, dan Malaysia 3,7%.

"Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak. Indonesia menerima investasi asing masuk dalam kategori tidak memadai hanya 1,8 persen terhadap PDB," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (17/5/2026).

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Didik menyatakan, rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia menyeret dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang impresif. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari angka 5% sejak beberapa tahun ke belakang.

Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat tidak bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target Presiden Prabowo 8%. Target tersebut hanya bisa dicapai oleh peningkatan ekspor atau masuknya berkembangnya investasi di tanah air.

"Masalah institusi yang lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha," kata Didik.

Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk



Namun demikian, Didik mengatakan investor masih tersandung oleh banyaknya regulasi sebelum menanamkan uangnya di tanah air. Regulasi yang berbelit membuat pemodal berpikir ulang memilih Indonesia sebagai tempat investasinya. Sebab investor bukan sekedar melihat market lewat jumlah populasi.

"Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu," lanjutnya.

Disamping itu menurutnya, investor punya pandangan sebelah mata terhadap regulasi yang panjang. Sebab di baliknya terdapat potens-potensi celah praktik yang kurang sehat. Sebab akan ada banyak meja yang harus disambangi sebelum berbagai perizinan diterbitkan.

"Kunci keberhasilannya bukan sekadar 'memangkas izin', melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," lanjut Didik.

Sebelumnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, setara dengan 24,4% dari target tahunan 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan angka ini tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) dari Rp465,2 triliun, dan naik tipis 0,4% secara kuartalan (quarter-on-quarter) dari Rp496,9 triliun.

"Investasi pada periode ini turut menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 706.569 orang, meningkat 18,9 persen secara year-on-year," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan dari sisi kepemilikan modal investasi terbagi hampir merata antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berkontribusi sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total, tumbuh 8,5% secara year-on-year. Sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun atau 49,9%, dengan pertumbuhan 6,0% year-on-year.

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan regulasi yang terlalu berlebihan atau overregulated sehingga menyebabkan biaya ekonomi menjadi mahal dan menghambat masuknya investasi. Menurut Didik, kondisi tersebut membuat daya saing Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam yang dinilai lebih agresif melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi ekonomi.

"Indonesia sudah terlalu overregulated, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat," ujar Didik dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan hanya soal perlambatan investasi, tetapi juga lemahnya institusi dan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit. Proses perizinan investasi di Indonesia bahkan disebut dapat memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Prabowo Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Perizinan



Padahal, menurut dia, negara lain mampu menyelesaikan proses serupa hanya dalam hitungan dua minggu. Kondisi tersebut membuat investor asing lebih memilih negara lain yang menawarkan kepastian dan kemudahan usaha.

Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.

"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.

Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi



Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.

"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan pemerintah terus memperkuat sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) untuk menekan ketidakpastian dan mendorong investasi.

“Memang yang kita coba kurangi sekarang adalah faktor ketidakpastian. Faktor ketidakpastian ini yang kita coba selalu perbaiki dari segala level,” kata Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan sistem OSS sempat mengalami kendala dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Rosan, kendala itu terjadi seiring upaya peningkatan sistem OSS melalui integrasi penuh dengan 18 kementerian dan lembaga setelah implementasi PP Nomor 28.

Namun, lanjutnya, dukungan anggaran untuk penguatan sistem OSS kini telah disetujui dan mulai memasuki tahap pencairan.

“Kami sudah meminta anggaran hampir satu tahun dan alhamdulillah baru disetujui. Sekarang sudah mulai akan diberikan pencairannya,” ujarnya.

Rosan mengatakan penguatan OSS diharapkan dapat mempercepat proses perizinan sekaligus mengurangi pertemuan tatap muka yang berpotensi menambah ketidakpastian.

Ia menambahkan sistem baru OSS juga akan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan blockchain.

“Sistem yang baru ini kita tentunya akan menggunakan AI, blockchain, dan yang lain-lainnya dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan,” tutur Rosan.

Berdasarkan paparan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan sejak 2021 hingga 8 April 2026 mencapai sekitar 15,8 juta.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta NIB diterbitkan dalam kurun lima bulan sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 pada Oktober 2025 hingga 8 April 2026.

Rosan menilai lonjakan itu menunjukkan minat berusaha dan berinvestasi di Indonesia tetap tinggi.

“Ini justru menunjukkan bahwa dunia usaha kita ini tetap berjalan dan tetap bergairah, justru dalam lima bulan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme fiktif positif, yakni izin dapat diterbitkan apabila kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan respons sesuai batas waktu layanan yang telah disepakati.

Rosan mengatakan melalui mekanisme tersebut pemerintah telah menerbitkan sekitar 258 izin sebagai bagian dari upaya mempercepat proses perizinan.

“Nah sekarang apabila mereka (investor) sudah setuju dengan kami 20 hari, 20 hari mereka tidak berespons ke kami sama sekali, otomatis izinnya bisa saya keluarkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut juga mendorong kementerian dan lembaga lain merespons proses perizinan sesuai service level agreement yang telah disepakati.

Menurut Rosan, berbagai langkah itu diharapkan memperkuat iklim investasi nasional di tengah dinamika global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam diberikan kemudahan pemulihan usaha guna menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut.

"Kami telah melakukan rapat dengan Kementerian UMKM untuk dicanangkan di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pelaku UMKM yang terdampak bencana itu harus ada relaksasi atau kemudahan usaha," ujar Lamhot di Medan, Kamis.

Ia mengatakan dalam rapat dengan Kementerian UMKM tersebut juga ada penambahan modal untuk usaha kembali pasca-bencana.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemulihan terhadap UMKM tersebut akan di inventarisir oleh kementerian UMKM yang berkolaborasi dengan Komisi VII DPR RI sebagai mitra strategis pemerintah.

"Kami telah sepakat program untuk para pelaku UMKM yang menjadi korban dampak bencana tersebut kami telah sepakat harus menjadi prioritas dalam waktu dekat ini," ucapnya.

Lamhot menambahkan untuk relaksasi bagi para pelaku UMKM yang terdampak bencana, Kementerian UMKM menggelontorkan dana untuk pemulihan usaha sekitar Rp400 miliar.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan dana tersebut diambil dari pagu awal anggaran 2026 sebesar Rp546 miliar, sehingga setelah konsolidasi pagu akhir Kementerian UMKM menjadi Rp453 miliar.

“Jadi ada kebijakan untuk mengkonsolidasi anggaran dari Rp546 miliar nanti akan dipersiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara kita yang tertimpa bencana Sumatera,” ujar dia.

Maman mengatakan anggaran kementerian sebesar Rp453 miliar tersebut dibagi ke enam pos utama, yakni belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, operasional dan pemeliharaan sarana prasarana Rp85 miliar, nonoperasional Rp216 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Layanan Pengembangan UMKM atau Smesco Rp35 miliar.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Romli Atmasasmita

Pakar Hukum

KRISIS ekonomi kini tengah melanda perekonomian negara-negara di Asis, khususnya Asia Tenggara. Hal ini menandakan dampak buruk kebangkrutan negara-negara tersebut, dan terparah dampak sosial ekonomi karena korupsi dan kejahatan keuangan.

Fenomena tersebut juga ditandai oleh tingkat volatilitas yang tinggi atau fluktuasi harga saham di pasar modal yang tidak terkendali atau karena perdagangan saham gorengan yang kian meningkat yang mengganggu perdagangan saham-saham di pasar modal. Termasuk saham-saham yang berasal dari korporasi domestik dan asing yang bernilai lebih dari Rp500 miliar.

Arus jual saham yang signifikan menandakan ketidakpercayaan pelaku usaha asing dan domestik terhadap pasar bursa saham yang dikelola Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengakibatkan pengurus OJK mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakmampuan mengkelola gejolak pasar modal.

Salah satu yang sering dijadikan alasan korporasi asing adalah ketidakpastian hukum yang mengatur aktivitas pelaku usaha termasuk pelaku korporasi asing. Ketidakpastian hukum, terutama masalah perizinan untuk keperluan investasi yang sering berubah-ubah sangat merugikan investasi usaha.

Sayangnya belum tampak upaya pemerintah membenahi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semakin buruknya kinerja penyelenggaraan negara yang disebabkan persekongkolan antara oknum birokrasi pengambil keputusan dan pelaku usaha bisnis yang dekat dengan kekuasaan (oligarki) hingga menyebabkan penderitaan sosial ekonomi rakyat.

Di sisi lain, tampak kinerja penegakan hukum yang telah dijalankan, baik oleh kejaksaan maupun KPK hanya fokus pada bagaimana mengembalikan kerugian keuangan Negara. Mereka tidak mempertimbangkan efek samping negatif dari langkah-langkah tersebut terhadap iklim dunia usaha baik yang sedang dijalankan pelaku usaha domestik maupun asing.

Ada satu langkah pemerintah yang menurut sementara kalangan pelaku bisnis mencerahkan. Yakni jajaran direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan proteksi dari tuntutan tindak pidana korupsi melalui UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001. Bahwa direksi dan pegawai BUMN bukan penyelenggara negara dan kerugian/keuntungan BUMN adalah kerugian/keuntungan BUMN, bukan kerugian keuangan negara dengan perubahan UU No 19/2003 tentang BUMN yaitu UU No 1/2025.

Namun demikian perubahan tersebut bersifat kontraproduktif manakala terjadi korupsi oleh BUMN yang kebetulan bekerja sama dengan pelaku usaha asing. Jajaran direksi BUMN tidak dapat dikenakan UU Tipikor 1999, akan tetapi pelaku usaha domestik dan asing dapat diberlakukan UU Tipikor.

Dalam hal ini terdapat perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif yang berdampak buruk di mata internasional terhadap pemerintah Indonesia. Jika mengingat dua peristiwa hukum di atas dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dan hukum Indonesia memasuki masa krisis kepercayaan dunia usaha yang berimbas terhadap rendahnya daya beli masyarakat sehari-hari.

Faktor penyebab keadaan sedemikian dapat dikembalikan pada ketidakmampuan pejabat penyelenggara dalam bidang ekonomi keuangan dan hukum dalam memperhitungkan dampak efek negatif dari setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan. Kemampuan dimaksud adalah ketidakmampuan melakukan analisa dampak ekonomi yang bertalian erat dengan kebijakan hukum atau kemampuan analisis ekonomi tentang hukum (economic analysis of law).

Analisis ekonomi tentang hukum dalam setiap kebijakan ekonomi ini telah dijalankan negara-negara maju Eropa dan AS tetapi belum dilakukan di dalam pengambilan kebijakan hukum dan ekonomi di Indonesia. Kelemahan pendidikan hukum dan ekonomi di Indonesia.

Bahwa kurikulum pendidikan tinggi dalam kedua disiplin ilmu tersebut tidak saling berkolaborasi satu sama lain. Seakan tidak berhubungan erat satu sama lain. Sedangkan di dalam kehidupan sosial ekonomi dapat dipastikan 99% berkaitan dengan hukum yang mengaturnya sebagai the guardian of the life of the society in economy as well as in compliance to the law.

Bermula dari kios sederhana di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamaludin Lahiji sendiri tak pernah menyangka bahwa usaha sampingan yang dijalani sejak 2019 akan mengubah kehidupannya, bahkan membawanya meraih prestasi tingkat nasional.

Kisah bermula dari keinginan Kamaludin menambah penghasilan keluarga dari kios sederhananya. Ia memilih membuka layanan BRILink Agen Sorwaru, yang ternyata terbukti membuka akses perbankan bagi masyarakat sekitar. Dengan lokasi tempat tinggal di wilayah pegunungan, Kamaludin bukan hanya berperan sebagai BRILink Agen, tetapi juga melayani warga setempat untuk menjual hasil bumi.

"Awalnya saya hanya anggap BRILink sebagai usaha sampingan. Yang utama itu kios. Tidak pernah terbayang akan menjadi seperti sekarang ini dan saya mendapatkan berbagai reward dari BRI," ujar Kamaludin.

Seiring waktu, BRILink Agen Sorwaru berkembang pesat. Volume transaksi terus meningkat dengan layanan yang diberikan mulai dari pembayaran BPJS, pembelian token listrik dan pulsa, hingga layanan pengiriman uang. Rata-rata transaksi yang dilayani Kamaludin mencapai 23.278 transaksi per bulan, menjadikannya salah satu BRILink Agen dengan kinerja tertinggi di wilayah kerja BRI.

Berkat dedikasi dan ketekunannya, Kamaludin terpilih sebagai Juara Program Super BRILink Agen Tingkat Nasional Tahun 2025, dan berhak menerima hadiah umrah dari BRI. Prestasi ini melengkapi berbagai penghargaan yang telah diterima sebelumnya, mulai dari emas 5 gram pada 2019, sepeda motor pada 2021, motor listrik pada 2023, perjalanan ke Jepang pada 2024, hingga emas dan logam mulia.

"BRILink sangat bermanfaat bagi saya, keluarga dan masyarakat. Terutama membantu mereka yang belum terlalu paham transaksi keuangan digital. BRILink Agen yang buka 24 jam ini memberi kemudahan bagi masyarakat pegunungan yang datang bertransaksi malam hari," tutur Kamaludin.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secrtary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa BRILink Agen Sorwaru milik Kamaludin Lahiji menjadi bukti nyata sinergi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan BRI dapat menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus mendorong inklusi keuangan di wilayah pedalaman.

Dhanny menegaskan, melalui model bisnis berbasis kemitraan ini, BRI berhasil menciptakan ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan di mana masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan perbankan, tetapi juga bagian dari rantai nilai ekonomi digital yang memberikan dampak sosial dan ekonomi secara langsung di tingkat desa.

"Kehadiran BRILink Agen tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan UMKM," pungkas Dhanny.

Di wilayah Kabupaten Alor saat ini tercatat memiliki 1.238 BRILink Agen yang tersebar di 18 kecamatan, 17 kelurahan, dan 158 desa. Rata-rata transaksi per bulan mencapai 227.509 transaksi dengan sales volume sebesar Rp122,56 miliar.

Secara nasional, hingga Desember 2025, BRI didukung oleh sekitar 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, menjangkau 66.098 desa atau lebih dari 80 persen total desa di Tanah Air. Kini, AgenBRILink telah memfasilitasi 1 miliar transaksi finansial dengan total volume mencapai Rp1.746 triliun.

Salah satu yang menjadi basis pemikiran kami itu arahnya kepada ease of doing business (kemudahan berusaha), termasuk PP 28/2025 tersebut.

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerbitan 151 izin usaha oleh dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku industri.

“Salah satu yang menjadi basis pemikiran kami itu arahnya kepada ease of doing business (kemudahan berusaha), termasuk PP 28/2025 tersebut,” kata Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Bersamaan dengan itu, pihaknya terus melakukan reformasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian guna menyederhanakan perizinan, termasuk mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dengan dukungan itu, diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha makin percaya diri untuk berbisnis di Indonesia.

“Jadi, kami juga sudah reformasi, mengeluarkan permenperin yang baru, seperti reformasi yang sudah kami tanda tangani berkaitan dengan TKDN,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 151 izin usaha yang dikeluarkan dengan mekanisme fiktif positif melalui One Single Submission (OSS) dalam kurun waktu dua bulan.

Ia mengatakan, angka proses perizinan usaha fiktif positif yang berlaku sejak awal bulan lalu, bertambah bila dibandingkan dengan 132 izin usaha per 17 Oktober tahun ini.

Menurut Rosan, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor. Adapun dasar hukum kebijakan fiktif positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, katanya lagi, akan memberikan kepercayaan lebih bagi investor dan calon investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain itu, Rosan yang juga CEO Danantara tersebut mengatakan saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian telah terintegrasi dalam OSS.

“Misalnya Kementerian Investasi ada perjanjian dengan Kementerian A, (proses perizinan) 10 hari. Kalau 10 hari mereka tidak kembali ke kami, otomatis izinnya saya keluarkan, karena kita sudah punya PP-nya (PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko),” kata dia lagi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Transformasi digital dalam sektor pariwisata Indonesia sudah lama menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar tren.

Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, perubahan gaya hidup, dan tekanan global terhadap efisiensi serta transparansi, digitalisasi menjadi jembatan untuk menghubungkan kepentingan wisatawan, pengelola objek wisata, dan pemerintah daerah.

Inisiatif, seperti BSS Tech Forum 2025, yang digelar PT Bahana Security Sistem (BSS Parking) di Denpasar menjadi relevan karena memantik percakapan serius tentang bagaimana teknologi dapat memperbaiki tata kelola dan pengalaman wisata di Indonesia.

Diperkenalkannya platform easyticket.id dalam forum ini menjadi ilustrasi menarik tentang bagaimana inovasi digital lokal berusaha menjawab persoalan nyata di lapangan.

Felix Panjaitan, Founder easyticket.id, mengatakan melalui forum ini, dapat ditunjukkan bahwa digitalisasi bisa diakses oleh semua pihak, dari objek wisata besar, hingga pelaku usaha kecil di daerah.

Tujuannya kemudian menjadi sederhana, yakni menghadirkan platform yang memudahkan wisatawan menikmati perjalanan tanpa repot, sekaligus membantu pelaku wisata mengelola tiket dan promosi secara real-time

Selama ini, banyak objek wisata dan penyelenggara kegiatan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual untuk penjualan tiket, pencatatan pengunjung, dan promosi.

Akibatnya, data wisata menjadi tidak akurat, peluang kolaborasi antarobjek wisata sulit dilakukan, dan pendapatan daerah kerap tidak termonitor secara optimal.

Kehadiran sistem terpadu, bukan semata urusan efisiensi teknis, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata yang lebih tertata dan transparan.

Transformasi ini tidak hanya menyangkut kemudahan membeli tiket secara daring, tetapi juga perubahan cara berpikir tentang tata kelola pariwisata.

Ketika data transaksi, pola kunjungan, dan perilaku wisatawan dapat terintegrasi dalam satu sistem, maka kebijakan publik bisa disusun lebih berbasis bukti.

Pemerintah daerah tidak lagi menebak kebutuhan wisatawan atau kapasitas objek wisata, melainkan memiliki dasar data untuk merencanakan infrastruktur, menetapkan batas kunjungan, hingga merancang strategi promosi yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, teknologi bukan tujuan, tetapi alat untuk memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Pemerataan akses

Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ni Nyoman Trisnawati, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang menilai forum, seperti BSS Tech Forum, penting untuk mempertemukan pelaku industri dan pemerintah.

Di satu sisi, sektor swasta membawa inovasi dan kecepatan adaptasi, di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan regulasi dan pemerataan akses.

Kolaborasi seperti ini menciptakan ruang bagi digitalisasi yang lebih manusiawi, teknologi yang tidak menggantikan manusia, tetapi memberdayakannya.

BSS Parking, yang berawal sebagai perusahaan pengelola sistem parkir, menunjukkan bahwa inovasi dapat lahir dari pengalaman operasional yang konkret.

Setelah bertahun-tahun mengelola sistem berbasis teknologi di sektor publik dan komersial, perusahaan ini memahami pentingnya efisiensi, keamanan, dan integrasi data. Dari situ, lahir gagasan untuk menerapkan pendekatan serupa di dunia pariwisata melalui easyticket.id.

Langkah ini mencerminkan bagaimana sektor-sektor tradisional pun bisa menjadi katalis perubahan digital bila memiliki visi yang jelas terhadap masa depan.

Meski begitu, keberhasilan transformasi digital di pariwisata tidak hanya bergantung pada kehadiran platform atau aplikasi baru. Tantangan terbesar terletak pada kesenjangan literasi digital dan infrastruktur antarwilayah.

Banyak objek wisata kecil di daerah masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, minimnya SDM yang terlatih, dan keraguan terhadap sistem digital yang dianggap rumit.

Untuk itu, transformasi semacam ini perlu diiringi dengan program pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan. Digitalisasi tanpa pemberdayaan hanya akan melahirkan ketimpangan baru di antara pelaku pariwisata.

Forum, seperti BSS Tech Forum, berperan penting sebagai ruang dialog di mana kebijakan, kebutuhan teknis, dan kapasitas lokal dapat disinergikan.

Ketika pengelola objek wisata kecil diberi ruang untuk memahami manfaat sistem digital, mereka tidak lagi menjadi objek perubahan, melainkan bagian dari gerakan yang turut mengarahkan arah transformasi.

Inilah bentuk kolaborasi yang strategis: teknologi menyediakan alat, tetapi manusialah yang menentukan arah pemanfaatannya.

Keadilan ekonomi

Jika dilihat lebih luas, digitalisasi pariwisata juga menyentuh isu keadilan ekonomi. Dengan sistem pemesanan dan manajemen tiket yang transparan, potensi kebocoran pendapatan daerah bisa ditekan, sementara pelaku usaha kecil mendapat peluang yang sama untuk tampil di peta digital pariwisata nasional.

Platform yang terpadu dan mudah berpotensi menjadi wadah yang mempersatukan ekosistem wisata dari berbagai lapisan, menciptakan sistem yang lebih inklusif dan terukur.

Langkah untuk memperluas layanan di Bali untuk mendukung pengembangan inovasi digital juga bisa dibaca sebagai strategi desentralisasi inovasi.

Wilayah timur Indonesia, seperti Bali dan Nusa Tenggara, menjadi laboratorium penting untuk menguji konsep pariwisata digital yang berpijak pada kearifan lokal.

Di sini, teknologi bukan sekadar alat modernisasi, melainkan sarana memperkuat identitas daerah, melalui tata kelola yang efisien dan berkelanjutan.

Transformasi digital pariwisata di Indonesia pada akhirnya adalah soal keberanian mengubah cara lama dalam mengelola industri yang padat interaksi manusia.

Hanya saja, ini membutuhkan keberanian untuk meninggalkan sistem manual yang rentan inefisiensi, tetapi juga kebijaksanaan agar perubahan tidak menyingkirkan nilai-nilai lokal. Digitalisasi harus menumbuhkan rasa percaya, memudahkan kerja, dan membuka kesempatan, bukan sekadar memindahkan transaksi ke layar gawai.

Melalui inisiatif seperti ini, sektor pariwisata Indonesia sedang belajar bahwa inovasi terbaik tidak selalu datang dari luar negeri atau perusahaan besar, melainkan dari upaya kolektif untuk memahami masalah dan merancang solusi yang kontekstual.

Bila model kolaborasi semacam ini diperluas ke berbagai sektor, mulai dari transportasi, konservasi, hingga ekonomi kreatif, maka transformasi digital Indonesia tidak hanya akan mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperdalam kualitas pembangunan itu sendiri.

Dari Denpasar, semua melihat secercah arah baru bahwa transformasi digital yang sejati bukan tentang teknologi yang canggih, melainkan tentang sistem yang membuat manusia lebih efisien, adil, dan bermakna dalam bekerja serta menikmati kehidupan.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Anda dapat mengecek dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) secara online. Selain itu juga mengunduh dan menyimpannya di ponsel.

Caranya dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aplikasi tersedia baik untuk pengguna iOS dan Android.

Untuk melakukan pengecekan KK, Anda perlu memiliki akun IKD terlebih dulu. Pembuatan dan aktivasi dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dukcapil sesuai domisili.

Berikut proses aktivasi IKD:

1. Datangi kantor Dukcapil dan ambil nomor antrean untuk membuat akun IKD
2. Buka aplikasi IKD setelah diunduh
3. Ikuti proses yang tersedia di dalamnya
4. Klik Pendaftaran Online dengan mengisi data diri dengan benar
5. Klik Proses
6. Pilih Kirim
7. Lakukan verifikasi wajah tanpa menggunakan topi, kacamata atau aksesoris lain
8. Pindai QR code yang diberikan petugas

9. Petugas akan memberikan PIN IKD, Anda juga bisa mengubahnya melalui menu Pengaturan dan pilih Ubah PIN

Cara Cek KK Online

Setelah semua proses aktivasi selesai, berikut cara mengecek Kartu Keluarga secara online

1. Masuk ke aplikasi IKD
2. Masukkan PIN
3. Pilih Dokumenku pada laman utama
4. Tekan tombol Lihat
5. Masukkan lagi PIN
6. Kartu Keluarga akan muncul di layar ponsel

Cara Cetak KK Lewat HP

Anda dapat mencetak KK Online dengan mendatangi kantor Dukcapil. Berikut caranya:

1. Sampaikan permintaan mencetak KK di kantor Dukcapil baru dalam bentuk HVS yang dilengkapi barcode
2. Anda akan mendapatkan file KK dalam format PDF
3. Dokumen dikirimkan melalui WhatsApp atau email
4. Anda bisa mencetak file PDF itu secara fisik dengan HVS berukuran A4 dan berat 80 gram

Sementara itu untuk mencetak KK dengan HP, simak caranya berikut ini:

1. Login ke akun IKD
2. Pilih menu Pelayanan
3. Masuk ke opsi Permohonan Cetak Kartu Keluarga
4. Isi alasan pengajuan dan keterangan tambahan
5. Klik tombol Ajukan
6. Anda bisa memantau permintaan itu dalam menu Pemantauan Pelayanan di dalam aplikasi
7. Setelah disetujui, file KK akan dikirim melalui email atau dapat diunduh dalam aplikasi

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Tangerang bukan hanya kota penyangga Jakarta, tapi kota peluang. Tempat terbaik bagi investasi yang ingin tumbuh, hijau, dan berkelanjutan serta dan memberikan pelayanan terbaik (great services)

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang memperkuat daya tarik investasi dengan mengusung konsep "3G Series Investment" yakni Growth, Green and Great Services sebagai langkah strategis arah baru pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan, kemudahan perizinan, dan percepatan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Suggiharto Achmad Bagdja di Tangerang Selasa mengatakan investasi menjadi kunci utama dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Ia mengatakan pihaknya berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ramah bagi pelaku usaha.

“Tangerang bukan hanya kota penyangga Jakarta, tapi kota peluang. Tempat terbaik bagi investasi yang ingin tumbuh, hijau, dan berkelanjutan serta dan memberikan pelayanan terbaik (great services),” ujarnya.

Menurut Suggiharto, Kota Tangerang kini sedang mengembangkan sejumlah kawasan strategis yang siap menampung investasi baru, salah satunya Kawasan Aerotropolis, yang terintegrasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis logistik, teknologi, dan jasa.

“Dengan posisi geografis yang sangat strategis, infrastruktur yang terus ditingkatkan, serta dukungan pemerintah daerah yang pro-investasi, kami optimistis Tangerang akan menjadi pilihan utama bagi para investor nasional maupun global,” tambahnya.

Selain Aerotropolis, pemerintah daerah juga menyiapkan program prioritas investasi di berbagai sektor potensial, seperti transportasi dan infrastruktur perkotaan, pengembangan kawasan industri dan UMKM, properti dan hunian vertikal ramah lingkungan, energi terbarukan serta layanan publik digital.

Untuk mendukung hal itu, DPMPTSP Kota Tangerang terus memperkuat sistem perizinan berbasis digital melalui Online Single Submission (OSS) dan layanan konsultasi terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat dan investor.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor mendapatkan pengalaman pelayanan yang cepat, transparan, dan pasti. Tidak ada lagi birokrasi yang berbelit-belit. Tangerang siap menjadi kota yang bersahabat dengan investasi,” tegas Suggiharto.

Pemerintah kota juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Melalui pendekatan Green Investment, Pemkot Tangerang mendorong investasi yang ramah lingkungan, efisien energi, dan berorientasi pada ekonomi hijau.

“Investasi bukan hanya soal angka, tapi bagaimana membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Itu yang kami sebut investasi berkelanjutan,” kata Suggiharto.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan target investasi daerah untuk tahun 2025 sebesar Rp15,11 triliun dan hingga semester satu telah tecapai Rp12,58 triliun atau sekitar 83 persen dari target tahunan.

“Kami berhasil menutup semester pertama dengan capaian realisasi investasi yang luar biasa. Ini menunjukkan jika Kota Tangerang menjadi salah satu kota yang diminati bagi pelaku usaha," katanya.

Dari data DPMPTSP menunjukkan bahwa di semester I 2025, sektor-sektor yang paling besar kontribusinya adalah Industri karet & plastik Rp2,4 triliun atau 20 persen, Transportasi, gudang & telekomunikasi Rp1,6 triliun atau 13 persen, perdagangan & reparasi Rp1,6 triliun, perumahan & kawasan perkantoran Rp881 miliar. Kemudian logam dasar, barang logam bukan mesin & peralatan Rp834 miliar. Lalu Listrik, gas & air Rp807 miliar, industri kertas & percetakan Rp697 miliar dan sektor lainnya Rp3,6 triliun.

Realisasi investasi pada periode tersebut didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan sekitar 71 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar 29 persen.

"Ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Tangerang masih menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Produk hukum daerah tidak hanya menjadi payung regulasi, tapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025