Secara global, keselamatan ibu masih menjadi ujian besar bagi peradaban modern. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan rasio kematian ibu dunia turun sekitar 40% sejak 2000. Dari 339 menjadi sekitar 197 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 2023.

Meski menunjukkan kemajuan, laju penurunannya melambat dalam satu dekade terakhir. Dunia masih tertatih untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni di bawah 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Di tengah lanskap global yang penuh tantangan tersebut, capaian Indonesia layak dibaca secara proporsional dan optimistis. Laporan terbaru BPS pada 5 Mei 2026 yang lalu berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 , Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Ratio (MMR) Indonesia turun menjadi 144 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka ini membaik signifikan dibandingkan 189 pada Long Form Sensus Penduduk 2020, dan turun tajam dari 346 pada Sensus Penduduk 2010. Dalam konteks negara berpenduduk besar dengan keragaman geografis tinggi, penurunan ini merupakan capaian yang tidak sederhana.

Dalam rentang 15 tahun, Indonesia berhasil memangkas AKI sebesar 202 poin. Ini bukan sekadar keberhasilan statistik di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa semakin banyak ibu Indonesia yang selamat melalui proses persalinan. Artinya, semakin banyak anak yang tumbuh dengan kasih sayang ibu, dan semakin banyak keluarga yang terjaga dari guncangan sosial-ekonomi. Di balik satu angka penurunan AKI, sesungguhnya terdapat ribuan kisah keluarga yang terselamatkan.

Keberhasilan tersebut penting dibaca dalam perspektif pembangunan nasional. Selama ini, indikator kesehatan ibu sering disebut sebagai “cermin” kapasitas sistem kesehatan. Negara yang mampu menurunkan kematian ibu umumnya juga memiliki tata kelola layanan dasar yang semakin baik, mulai dari fasilitas kesehatan primer, jaringan rujukan, pembiayaan kesehatan, hingga kualitas tenaga medis. Dengan kata lain, membaiknya AKI Indonesia menunjukkan adanya penguatan fondasi pelayanan publik.

Akselerasi di Tengah Kompleksitas

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penurunan AKI di Indonesia memiliki bobot tantangan yang berbeda dibanding banyak negara lain. Menjangkau ibu hamil di pelosok pegunungan, pulau terpencil, hingga kawasan perbatasan membutuhkan presisi kebijakan yang luar biasa. Jarak geografis, keterbatasan transportasi, kondisi cuaca, hingga sebaran tenaga kesehatan menjadi variabel yang tidak ringan. Karena itu, capaian angka 144 memiliki makna strategis.

Penurunan ini merupakan buah dari “orkestrasi” berbagai kebijakan yang bekerja secara simultan. Perluasan layanan Puskesmas, revitalisasi Posyandu, kehadiran bidan desa, hingga penguatan rumah sakit rujukan telah memperkecil celah risiko. Program pemeriksaan kehamilan yang lebih rutin membuat komplikasi dapat dideteksi lebih dini, sementara sistem rujukan yang semakin tertata membantu ibu hamil berisiko tinggi memperoleh penanganan tepat waktu.

Secara khusus, kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi katalisator penting dalam meruntuhkan hambatan biaya yang selama ini menjadi momok bagi warga kurang mampu. Sebelum era jaminan kesehatan universal, banyak keluarga menunda pemeriksaan kehamilan atau persalinan di fasilitas kesehatan karena alasan biaya. Kini, perlindungan pembiayaan yang lebih luas membuat akses menjadi lebih terbuka.

Berbagai studi global, termasuk yang dimuat dalam The Lancet Global Health, menegaskan bahwa akses terhadap tenaga kesehatan terlatih (skilled birth attendants) dan layanan obstetri darurat merupakan faktor penentu penurunan kematian ibu. Indonesia telah bergerak ke jalur yang benar. Keberhasilan ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas antardaerah yang mempercepat waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan.

Selain itu, meningkatnya pendidikan perempuan memberi dampak positif yang besar. Perempuan dengan pendidikan lebih baik cenderung lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, nutrisi, tanda bahaya persalinan, dan keputusan medis saat darurat. Karena itu, investasi pendidikan sesungguhnya juga merupakan investasi kesehatan ibu.

Menutup Celah Kesenjangan

Namun, di balik optimisme ini, kita tidak boleh menutup mata pada ruang pembelajaran yang tersisa. Data SUPAS 2025 mengungkap disparitas antarwilayah yang masih ada. Jawa-Bali mencatat AKI 114 dan Sumatra 130, keduanya di bawah rata-rata nasional. Namun, tantangan besar masih membentang di Kalimantan (164), Sulawesi (214), hingga kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang mencapai 317.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu bukan semata urusan nasional, melainkan sangat dipengaruhi konteks lokal. Daerah dengan tantangan topografi berat, kepadatan fasilitas rendah, atau keterbatasan tenaga spesialis tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding kawasan metropolitan. Kebijakan seragam sering kali tidak cukup menjawab keragaman persoalan di lapangan.

Data tersebut perlu menjadi navigasi untuk arah kebijakan berikutnya. Jika pada tahap ini Indonesia berhasil mencatat progress, maka tahap berikutnya adalah memastikan inclusive progress. Artinya, penurunan AKI harus dirasakan merata hingga ke wilayah yang paling sulit dijangkau.

Kematian ibu bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan keadilan akses. Ketika seorang ibu di kota dapat menjangkau rumah sakit dalam hitungan menit, sementara ibu di daerah terpencil harus menempuh perjalanan berjam-jam, maka di situlah ketimpangan terjadi secara nyata.

Dampak Lintas Generasi

Keselamatan ibu memiliki dampak jauh melampaui ruang persalinan. Riset UNICEF dan WHO menunjukkan bahwa anak yang kehilangan ibu memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting, gangguan tumbuh kembang, putus sekolah, hingga jatuh dalam kemiskinan. Ibu kerap menjadi pusat pengasuhan, penjaga gizi keluarga, sekaligus penopang stabilitas rumah tangga.

Karena itu, menjaga keselamatan ibu adalah strategi fundamental untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Anak yang tumbuh sehat dan mendapatkan pengasuhan optimal akan memiliki peluang pendidikan dan produktivitas lebih baik di masa depan. Dalam konteks makroekonomi, inilah fondasi penting untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan umumnya tidak hanya berfokus pada industri dan infrastruktur, tetapi juga serius membangun kualitas manusianya sejak awal kehidupan. Menurunkan AKI merupakan bagian integral dari agenda besar tersebut.

Ke depan, setidaknya ada tiga agenda krusial yang perlu dipercepat.

Pertama, intervensi berbasis wilayah untuk daerah dengan AKI tinggi melalui afirmasi tenaga kesehatan, penempatan dokter spesialis secara lebih adaptif, serta penyediaan rujukan cepat berbasis transportasi lokal, baik ambulans darat, kapal kesehatan, maupun skema transportasi komunitas.

Kedua, penguatan kualitas layanan secara seragam. Akses saja tidak cukup jika tidak dibarengi standar mutu operasional yang sama antara kota dan desa. Pelayanan antenatal, keselamatan persalinan, penanganan perdarahan, hingga tata laksana preeklamsia harus memiliki standar nasional yang benar-benar diterapkan.

Ketiga, memperkuat peran komunitas. Tidak sedikit keterlambatan penanganan terjadi karena keraguan keluarga dalam mengambil keputusan. Di sinilah kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendamping keluarga dapat menjadi jembatan kepercayaan yang sangat vital.

Indonesia tidak memulai dari nol. Penurunan AKI dari 346 menjadi 144 adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dicapai dengan konsistensi kebijakan, kerja tenaga kesehatan, dan dukungan masyarakat. Target SDGs bukan lagi utopia, melainkan sasaran realistis yang dapat didekati jika reformasi kesehatan terus dijaga.

Bangsa yang besar bukan hanya diukur dari megahnya gedung pencakar langit atau panjangnya jalan tol, melainkan dari kemampuannya memastikan setiap ibu pulang ke rumah dengan selamat sambil memeluk bayinya. Setiap ibu yang selamat adalah tanda bahwa pembangunan kita memiliki hati. Dan ketika negara mampu menjaga para ibu, sesungguhnya negara sedang menjaga masa depannya sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa kaum wanita di negara-negara berkembang adalah pihak yang paling mendapat dampak buruk ketika negara tersebut terus berutang.

Cara negara-negara menangani kenaikan utang justru memperlebar kesenjangan pendapatan, memangkas layanan dasar, dan meningkatkan angka kematian ibu, menurut analisis itu.

Studi tersebut dilakukan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan mengambil data dari 85 negara berkembang. Menurut laporan itu, peningkatan beban pembayaran utang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya 55 juta pekerjaan bagi perempuan dan penurunan 17% dalam pendapatan per kapita perempuan.

Laporan bahwa adanya penurunan pendapatan per kapita perempuan tersebut juga berlawanan dibandingkan dengan pendapatan kaum laki-laki, yang sebagian besar tidak berubah.

Laporan itu menemukan kondisi bahwa kaum perempuan terkena dampak yang tidak proporsional melalui hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan, dan meningkatnya tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar. Di lain pihak, pendapatan laki-laki di lingkungan yang sama sebagian besar tetap tidak berubah.

Keadaan tersebut pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan gender.

UNDP menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan sistem perawatan kerap kali menjadi dikurangi ketika pemerintah mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk pembayaran utang.

Kondisi itu membatasi akses semua masyarakat ke layanan esensial dan juga kepada peluang terhadap pekerjaan formal. Meski begitu, mereka menyebut bahwa terdapat dampak yang sangat mencolok pada ketidaksetaraan gender.

Laporan UNDP itu memperkirakan bahwa setara dengan 55 juta pekerjaan perempuan berada dalam risiko dalam jangka pendek dan 92,5 juta pekerjaan juga berada dalam risiko dalam jangka panjang ketika para negara beralih dari beban pembayaran utang tingkat menengah ke tingkat tinggi.

Studi ini juga menemukan bahwa terdapat peningkatan 32,5% dalam angka kematian ibu, setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Lalu, angka harapan hidup juga menurun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Artinya, terdapat peningkatan beban pada sistem kesehatan masyarakat.

Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan bahwa analisis itu memberikan pandangan baru mengenai pembayaran utang yang sangat berat yang membuat banyak pemerintah di seluruh dunia memiliki ruang fiskal yang terbatas dan membuat terjadinya pemotongan layanan sosial yang vital, dengan perempuan menjadi korban terberatnya.

"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (5/5/2026).

Sebagai contoh permasalahan, De Croo mengatakan bahwa ketika layanan perawatan dipotong, maka tanggung jawab tersebut akan kembali ditanggung oleh rumah tangga. Di rumah tangga, perempuan pun menanggung sebagian besar akibatnya. Maka, sering kali akses perempuan ke peluang ekonomi menjadi terbatas.

Dia menyebut bahwa strategi pengelolaan utang, pada akhirnya, harus menjaga ruang bagi investasi sosial dan investasi perawatan yang menopang ekonomi yang tangguh. Dengan begitu, pembangunan manusia juga dapat menjadi ditopang.

Kemunduran dalam Pembangunan

Dampak-dampak yang ditemukan itu, menurut UNDP, setara dengan kemunduran atas pencapaian pembangunan. Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah tren yang dapat terakselerasi dalam konteks kekerasan militer dan krisis yang terjadi akhir-akhir ini ini, seperti yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah.

Mereka menegaskan bahwa ruang fiskal negara makin tertekan ketika pemerintah merespons peningkatan ketidakamanan, volatilitas di pasar energi, dan tekanan inflasi, ruang fiskal semakin tertekan. Akibatnya, investasi sosial acap menjadi korban.

UNDP menyatakan bahwa studi tersebut menekankan pentingnya integrasi analisis gender ke dalam setiap keputusan peminjaman.

“Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,” ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas dalam keterangan yang sama.

Dia mengatakan bahwa perempuan akan dirugikan dalam pekerjaan, keamanan ekonomi, dan layanan yang diterima oleh mereka.

Selain mengintegrasikan penilaian dampak berbasis gender ke dalam pengambilan keputusan, Lagunas menyebut bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang terkait juga harus melindungi investasi penting dalam infrastruktur sosial dan perawatan. Semua pemegang kepentingan, katanya, harus menggunakan penganggaran yang responsif terhadap fenomena gender untuk melacak pengaruh pembayaran utang terhadap hasil-hasil ekonomi yang berbeda bagi kelompok orang yang juga berbeda.

De Croo dan penulis-penulis laporan tersebut mendesak pemerintah dan lembaga keuangan global untuk memprioritaskan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender dalam strategi keberlanjutan utang. Mereka juga mendorong adanya peralihan dari langkah-langkah penghematan, yang dinilai memperburuk ketidaksetaraan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mendorong program SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia) berkembang menjadi gerakan nasional dalam momentum peringatan Hari Kartini guna menjawab tingginya angka kematian ibu serta berbagai persoalan kesehatan perempuan di Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (21/4/2026). Acara ini turut dihadiri Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam data yang dipaparkan, kondisi kesehatan perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Setiap hari, rata-rata 22 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau setara satu kematian setiap jam.

Selain itu, angka kematian ibu (AKI) masih berada di kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi lain, beban penyakit seperti kanker serviks juga masih tinggi. Setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru terdeteksi dengan lebih dari 21.000 kematian atau sekitar satu perempuan meninggal setiap 25 menit.

Ketua Umum POGI, Budi Wiweko, menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi alasan utama lahirnya SPRIN. Program ini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat.

“SPRIN bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa kesehatan perempuan adalah pondasi pembangunan bangsa,” ujarnya dalam konferensi pers SPRIN, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menambahkan bahwa perempuan yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas keluarga dan generasi. Oleh karena itu, SPRIN didorong menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak.

“Ke depan, SPRIN kami dorong menjadi Gerakan Nasional dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kami juga menargetkan pembentukan Satgas agar program berjalan terstruktur dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam implementasinya, SPRIN akan diperkuat melalui SPRIN Summit 2026 sebagai forum tahunan. Kegiatan ini akan menjadi wadah evaluasi dan penguatan komitmen bersama lintas sektor.

Selain itu, POGI juga tengah menyiapkan Rumah Perempuan Indonesia (R-PRIN). Fasilitas ini dirancang sebagai pusat edukasi, layanan, dan pemberdayaan perempuan secara terpadu.

“R-PRIN diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mendukung keberlanjutan gerakan ini,” jelas Budi.

Adapun pelaksanaan SPRIN dilakukan melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor atau model pentahelix. Model ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), FISIP UI, Pegadaian, serta KADIN. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan program ke berbagai daerah.

Menurut Budi, terdapat empat tantangan utama yang menjadi fokus penanganan. Tantangan tersebut meliputi tingginya angka kematian ibu, mutu layanan yang belum merata, kesenjangan akses, serta rendahnya literasi masyarakat.

“Melalui SPRIN, kami mendorong pendekatan terintegrasi mulai dari peningkatan kesadaran hingga memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, SPRIN memiliki 10 fokus utama yang dijalankan secara bertahap. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok perempuan dari remaja hingga lansia.

Berikut fokus utama SPRIN:
- Skrining DNA HPV dan vaksinasi HPV massal
- Edukasi kesehatan reproduksi
- Pemberian suplemen ibu hamil
- Program perencanaan kehamilan
- Skrining anemia
- Pemeriksaan kesehatan menopause
- Podcast edukasi kesehatan
- Sertifikasi mutu layanan
- Pendidikan kader kesehatan (SPRINTER)
- Program finansial untuk kesehatan reproduksi

Sejumlah inisiatif juga telah dijalankan untuk mendukung program ini. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilakukan di sejumlah wilayah.

Di antaranya adalah vaksinasi HPV di 10 titik cabang POGI, pemberian suplemen, hingga gerakan kader kesehatan. Selain itu, terdapat pula program kolaborasi untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan stunting.

Ketua Umum POGI juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pihaknya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program dapat berjalan lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci utama agar dampak program semakin luas. Kami ingin memastikan lebih banyak perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” kata Budi.

SPRIN juga mengusung semangat “When we educate a woman, we educate a nation” sebagai dasar gerakan. Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.

“Ketika perempuan sehat dan berdaya, maka keluarga dan generasi juga akan lebih kuat. Menyelamatkan perempuan hari ini berarti menyelamatkan masa depan Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Memperingati Hari Kartini Tahun 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, sekaligus mendorong peran strategis perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Ajakan ini sejalan dengan tema Hari Kartini 2026, yaitu “Bergerak Bersama Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)”, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melindungi keselamatan ibu sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Gubernur Khofifah, upaya penurunan angka kematian ibu tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran perempuan sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari lingkup keluarga hingga tingkat global. Spirit perjuangan R.A. Kartini, lanjutnya, harus terus diaktualisasikan dalam bentuk langkah nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup perempuan.

“Spirit perjuangan Kartini harus kita wujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan memastikan kesehatan ibu sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (21/4).

Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa, memperkuat ketahanan keluarga, serta menjaga keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan layanan kesehatan, yang turut berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta perbaikan status gizi masyarakat. Selain itu, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan melalui pengembangan stroke center, jantung center, dan onkologi center, serta layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau wilayah kepulauan.

“Pemanfaatan teknologi juga terus kita dorong, salah satunya melalui aplikasi e-Desi untuk deteksi dini faktor risiko hipertensi, yang menjadi bagian penting dalam pencegahan komplikasi pada ibu hamil,” jelasnya.

Capaian tersebut sejalan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting di Jawa Timur yang berhasil ditekan hingga 14,7 persen pada tahun 2025. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa upaya penurunan AKI harus terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk edukasi kesehatan, peningkatan kualitas layanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

“Penurunan angka kematian ibu bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan gerakan bersama seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan gender, Jawa Timur menunjukkan tren yang semakin positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2025 tercatat sebesar 93,29 berdasarkan komponen Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2020, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 92,19 dan tetap melampaui rata-rata nasional. Capaian ini mencerminkan semakin membaiknya kualitas hidup perempuan di Jawa Timur, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 0,347, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 0,421. Selain itu, keterwakilan perempuan di legislatif telah mencapai sekitar 20 persen, dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen.

Meski capaian tersebut positif, Khofifah mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih perlu dihadapi secara bersama, di antaranya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, serta stunting yang turut berkontribusi terhadap risiko kesehatan ibu.

“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi pelaku utama pembangunan. Karena itu, kualitas hidup perempuan harus terus kita tingkatkan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat perlindungan perempuan melalui optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat dukungan sosial dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu.

Dalam konteks global, Khofifah juga menyoroti peran perempuan Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, salah satunya melalui inisiatif organisasi Muslimat NU yang mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres.

Surat tersebut memuat sembilan poin imbauan, antara lain penghentian konflik bersenjata, penguatan diplomasi damai, perlindungan warga sipil, serta peningkatan peran perempuan dalam proses perdamaian dunia.

“Ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya berperan di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam membangun peradaban dunia yang damai dan berkeadilan,” ujarnya.

Di akhir, Khofifah mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus bergerak bersama, berkontribusi, dan berkhidmat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, hingga dunia, dengan menjadikan kesehatan ibu sebagai prioritas utama.

“Selamat Hari Kartini. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak bersama menurunkan angka kematian ibu, memperkuat peran perempuan, dan menghadirkan generasi yang sehat, kuat, serta berdaya saing,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai lebih dari 147 ribu orang. Data tersebut merupakan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 yang dilakukan BPS bersama Otorita IKN (OIKN).

“Berdasarkan hasil pendataan PPIKN 2025, penduduk IKN saat ini di wilayah delineasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau 43.293 rumah tangga,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi PPIKN 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (16/12/2025) lalu.

Mengenai persebaran penduduk IKN, kepadatan penduduk tertinggi pada 2025 terdapat di Desa Samboja Kuala (Kecamatan Samboja), Desa Muara Jawa Ulu (Kecamatan Muara Jawa), Desa Muara Jawa Pesisir (Kecamatan Muara Jawa), serta Desa Telemow (Kecamatan Sepaku). Kepadatan penduduk di wilayah tersebut tercatat lebih dari 400 orang per kilometer persegi.

Dilihat dari kelompok generasi, penduduk IKN paling banyak berasal dari generasi Z (Gen Z), yakni sekitar 27,20 persen. Disusul generasi milenial sebesar 23,54 persen dan generasi pascagen Z (generasi Alpha) sebesar 22,28 persen. Selanjutnya, generasi X mencapai 19,29 persen, baby boomer 7,14 persen, dan pre-boomer 0,55 persen dari total penduduk IKN.

“Dengan demikian, penduduk IKN didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial yang secara keseluruhan mencapai lebih dari setengah populasi IKN,” jelasnya.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Tercatat penduduk IKN berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75.974 jiwa atau 51,53 persen, sedangkan perempuan berjumlah 71.453 jiwa atau 48,47 persen dari total penduduk IKN. Dengan demikian, rasio jenis kelamin mencapai 106, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan di IKN terdapat 106 penduduk laki-laki.

BPS juga mencatat adanya migrasi masuk di IKN. Migrasi masuk seumur hidup pada 2025 tercatat sebesar 41,16 persen, yang berarti sekitar 4 dari 10 penduduk IKN dilahirkan di luar wilayah IKN. Daerah asal migran terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan (28,11 persen), disusul Jawa Timur (23,51 persen), dan Kalimantan Timur (19,86 persen). Migran seumur hidup adalah penduduk yang pada saat PPIKN 2025 tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi tempat kelahirannya.

Sementara itu, migrasi masuk risen pada 2025 tercatat sebesar 6,03 persen. Artinya, sekitar 6 dari 100 penduduk IKN tinggal di luar wilayah IKN lima tahun sebelumnya. Wilayah asal migran risen terbanyak berasal dari Kalimantan Timur (29,30 persen), disusul Sulawesi Selatan (20,36 persen), dan Jawa Timur (12,91 persen). Migran risen merupakan penduduk yang pada saat PPIKN 2025 tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya lima tahun lalu.

Dari sisi pendidikan, sebanyak 6,96 persen penduduk IKN merupakan lulusan perguruan tinggi. Sementara itu, sekitar 30 persen penduduk IKN merupakan lulusan SMA, 17 persen lulusan SMP, dan sebanyak 46,05 persen berpendidikan SD ke bawah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerja sama menyusun dan meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Nasional untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan peluncurkan SPO tersebut didasarkan pada masalah penyebaran tenaga kesehatan yang kurang merata di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta angka stunting dan penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung, TBC, dan stroke yang masih tinggi.

Masalah kesehatan tersebut belum didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup.

"Seperti 4,6% puskesmas di Indonesia belum ada dokternya, lalu 38,8% puskesmas belum punya 9 jenis tenaga kesehatan yang memenuhi standar minimal. Kemudian 27,1% RSUD juga bahkan belum dilengkapi dengan 7 dokter spesialis dasar yang seharusnya menjadi elemen vital dalam pelayanan kesehatan," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Untuk menuntaskan masalah tersebut, maka perlu bagi tenaga kesehatan melakukan uji kompetensi dasar yang sesuai dengan SPO agar bisa memenuhi kebutuhan di berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Wakil Mendiktisaintek Fauzan mengatakan bahwa menyusunan SPO dilakukan dalam waktu dan proses yang cukup panjang, mempertimbangkan kebutuhan dan berbagai kritikan yang masuk baik ke Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan.

"Kami berharap penerapan SPO ini dapat memperbaiki proses pembelajaran di bidang kesehatan yang selama ini belum optimal, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaannya. Saya kira sangat bagus dua Kementerian, dan didorong oleh berbagai Kementerian dan lembaga lain yang akhirnya bisa melahirkan SPO ini,” tambahnya.

Direktur Jenderal Sumberdaya Manusia Kesehatan Yuli Farianti juga menambahkan bahwa melalui peluncuran SPO ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, merata, dan siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.