Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa kaum wanita di negara-negara berkembang adalah pihak yang paling mendapat dampak buruk ketika negara tersebut terus berutang.

Cara negara-negara menangani kenaikan utang justru memperlebar kesenjangan pendapatan, memangkas layanan dasar, dan meningkatkan angka kematian ibu, menurut analisis itu.

Studi tersebut dilakukan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dengan mengambil data dari 85 negara berkembang. Menurut laporan itu, peningkatan beban pembayaran utang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya 55 juta pekerjaan bagi perempuan dan penurunan 17% dalam pendapatan per kapita perempuan.

Laporan bahwa adanya penurunan pendapatan per kapita perempuan tersebut juga berlawanan dibandingkan dengan pendapatan kaum laki-laki, yang sebagian besar tidak berubah.

Laporan itu menemukan kondisi bahwa kaum perempuan terkena dampak yang tidak proporsional melalui hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan, dan meningkatnya tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar. Di lain pihak, pendapatan laki-laki di lingkungan yang sama sebagian besar tetap tidak berubah.

Keadaan tersebut pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan gender.

UNDP menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan sistem perawatan kerap kali menjadi dikurangi ketika pemerintah mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk pembayaran utang.

Kondisi itu membatasi akses semua masyarakat ke layanan esensial dan juga kepada peluang terhadap pekerjaan formal. Meski begitu, mereka menyebut bahwa terdapat dampak yang sangat mencolok pada ketidaksetaraan gender.

Laporan UNDP itu memperkirakan bahwa setara dengan 55 juta pekerjaan perempuan berada dalam risiko dalam jangka pendek dan 92,5 juta pekerjaan juga berada dalam risiko dalam jangka panjang ketika para negara beralih dari beban pembayaran utang tingkat menengah ke tingkat tinggi.

Studi ini juga menemukan bahwa terdapat peningkatan 32,5% dalam angka kematian ibu, setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Lalu, angka harapan hidup juga menurun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Artinya, terdapat peningkatan beban pada sistem kesehatan masyarakat.

Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan bahwa analisis itu memberikan pandangan baru mengenai pembayaran utang yang sangat berat yang membuat banyak pemerintah di seluruh dunia memiliki ruang fiskal yang terbatas dan membuat terjadinya pemotongan layanan sosial yang vital, dengan perempuan menjadi korban terberatnya.

"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (5/5/2026).

Sebagai contoh permasalahan, De Croo mengatakan bahwa ketika layanan perawatan dipotong, maka tanggung jawab tersebut akan kembali ditanggung oleh rumah tangga. Di rumah tangga, perempuan pun menanggung sebagian besar akibatnya. Maka, sering kali akses perempuan ke peluang ekonomi menjadi terbatas.

Dia menyebut bahwa strategi pengelolaan utang, pada akhirnya, harus menjaga ruang bagi investasi sosial dan investasi perawatan yang menopang ekonomi yang tangguh. Dengan begitu, pembangunan manusia juga dapat menjadi ditopang.

Kemunduran dalam Pembangunan

Dampak-dampak yang ditemukan itu, menurut UNDP, setara dengan kemunduran atas pencapaian pembangunan. Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah tren yang dapat terakselerasi dalam konteks kekerasan militer dan krisis yang terjadi akhir-akhir ini ini, seperti yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah.

Mereka menegaskan bahwa ruang fiskal negara makin tertekan ketika pemerintah merespons peningkatan ketidakamanan, volatilitas di pasar energi, dan tekanan inflasi, ruang fiskal semakin tertekan. Akibatnya, investasi sosial acap menjadi korban.

UNDP menyatakan bahwa studi tersebut menekankan pentingnya integrasi analisis gender ke dalam setiap keputusan peminjaman.

“Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,” ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas dalam keterangan yang sama.

Dia mengatakan bahwa perempuan akan dirugikan dalam pekerjaan, keamanan ekonomi, dan layanan yang diterima oleh mereka.

Selain mengintegrasikan penilaian dampak berbasis gender ke dalam pengambilan keputusan, Lagunas menyebut bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang terkait juga harus melindungi investasi penting dalam infrastruktur sosial dan perawatan. Semua pemegang kepentingan, katanya, harus menggunakan penganggaran yang responsif terhadap fenomena gender untuk melacak pengaruh pembayaran utang terhadap hasil-hasil ekonomi yang berbeda bagi kelompok orang yang juga berbeda.

De Croo dan penulis-penulis laporan tersebut mendesak pemerintah dan lembaga keuangan global untuk memprioritaskan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender dalam strategi keberlanjutan utang. Mereka juga mendorong adanya peralihan dari langkah-langkah penghematan, yang dinilai memperburuk ketidaksetaraan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - Narasi target pertumbuhan ekonomi 8% terus digaungkan oleh pemerintah. Daftar strategi yang sering disampaikan kepada publik tak jauh dari hilirisasi sumber daya alam, industri kendaraan listrik, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sampai gentengisasi.

Semua strategi itu boleh jadi relevan. Namun ada satu faktor penting yang juga perlu masuk dalam diskusi strategis soal pertumbuhan ekonomi, yakni partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Ini bukan soal kesetaraan gender semata. Ini soal logika ekonomi dasar. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Bagaimana mungkin meningkatkan laju konsumsi jika perahunya hanya dikayuh oleh satu orang? Dan bagaimana satu orang itu bisa tetap di pasar kerja jika sistem tidak mendukungnya?

Mengurus rumah tangga menjadi alasan tertinggi perempuan berhenti kerja (34,6%), jauh di atas alasan kontrak habis (14%). Pada laki-laki, alasan serupa hanya 2,5%. Artinya, banyak perempuan sebenarnya masih bisa bekerja, tapi terpaksa berhenti setelah punya anak karena tidak ada support system yang memadai.

Perempuan dengan gaji di atas Rp20 juta mungkin mampu membayar daycare swasta. Tapi bagi pekerja bergaji UMR? Itu kemewahan yang tak terjangkau. Bayangkan, dengan gaji Rp5 juta, biaya transportasi Rp500.000, daycare Rp2,5 juta per bulan, pendapatan yang tersisa hanya Rp1,5 juta. Ini bukan soal motivasi. Ini soal aritmetika sederhana yang memaksa jutaan perempuan keluar dari pasar kerja setiap tahunnya.

Indonesia hanya pernah tumbuh di atas 8% sekali, pada 1995. Tidak kebetulan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia stagnan di kisaran 50-54% selama 35 tahun terakhir, sementara TPAK laki-laki stabil di 82-84%. Ini berarti kesenjangan gender hampir 30%.

Bandingkan dengan Vietnam yang konsisten tumbuh di atas 8% pada 1993-1997 dengan TPAK perempuan sekitar 74%, atau China yang tumbuh 9-14% per tahun saat TPAK perempuannya mencapai 73% di awal 1990-an. Ketika China mengurangi dukungan daycare dan cuti berbayar, TPAK perempuan turun ke 69% dan pertumbuhan ekonominya melambat ke bawah 5,5% dalam tiga tahun terakhir.

Jepang mengambil pelajaran lebih awal lewat kebijakan Womenomics 2013 yang membangun 400.000 tempat daycare, TPAK perempuan Jepang naik dari 48% menjadi 55,9% pada 2025, menambahkan 3,3 juta perempuan baru ke angkatan kerja.

INVESTASI PERAWATAN ANAK

Pada 2022, Bank Dunia merilis laporan Economic Gains from Investing in Childcare: The Case of Indonesia. Investasi perawatan anak sebesar 0,1-0,5% PDB dapat membuka potensi produktif perempuan senilai US$62 miliar atau sekitar Rp1.023 triliun, berpotensi mengungkit pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7%. Dengan PDB 2025 sebesar Rp23.800 triliun, nilai anggaran yang direkomendasikan berkisar Rp23-115 triliun. Apabila diambil nilai tengahnya, sekitar Rp69-70 triliun, berpotensi mendongkrak tambahan Rp1.000 triliun bagi perekonomian.

Sifat anggaran ini lebih tepat disebut investasi, bukan subsidi. Begitu fasilitas ada, perempuan produktif bisa langsung merespons, kembali bekerja, dan menggerakkan konsumsi. Prinsip ini sebenarnya sudah terbukti nyata dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Program PNM Mekaar, yang dirancang khusus untuk menjangkau perempuan pengusaha ultra mikro yang selama ini luput dari sistem keuangan formal, kini telah melayani lebih dari 22,9 juta perempuan di seluruh Indonesia. Tanpa agunan, tanpa birokrasi yang rumit, program ini membuktikan satu hal yang sederhana namun sering diabaikan, yakni ketika perempuan diberi akses dan kepercayaan, mereka mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah sekalipun.

Pola pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan penguatan kapasitas semacam ini seharusnya menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih luas, termasuk layanan perawatan anak.

Ada dua advokasi kebijakan yang mendesak. Pertama, Layanan Publik Perawatan Anak dengan model seperti rumah sakit umum, di mana fasilitas pemerintah dan swasta saling melengkapi dan bisa mendapat dukungan melalui skema BPJS.

Kedua, NPWP Individu bagi pasangan menikah. Dengan NPWP yang saat ini otomatis digabung ke suami, pasangan yang keduanya berpenghasilan justru menanggung beban pajak lebih tinggi dibanding ketika hidup sendiri. Kebijakan ini juga menyulitkan perempuan wirausaha yang harus menggunakan NPWP suami saat mengurus NIB atau PT Perseorangan, situasi yang makin rumit bagi mereka yang kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja.

Hampir mustahil Indonesia tumbuh 8% tanpa pemberdayaan perempuan. Vietnam, China, dan Jepang sudah membuktikannya. Abai terhadap potensi perempuan adalah kerugian nyata bagi seluruh perekonomian. Agenda ini bukan hanya penting bagi para perempuan, tetapi penting bagi kita semua sebagai satu bangsa yang ingin tumbuh lebih sejahtera, adil, dan sentosa.