Bisnis.com, BANDUNG-- Kabupaten Sumedang mencatatkan capaian signifikan dalam menekan angka stunting, dengan prevalensi penurunan kasus menjadi 6,74% dari angka awal 17,1% berdasarkan data SIGIZI Kesga.

Meski menunjukkan tren positif, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada pengawasan ketat di lapangan.

“Tahun ini turun, tetapi masih banyak yang harus dibenahi. Penanganan stunting bukan hanya soal program, tetapi soal kedisiplinan kita mengawal lapangan,” ujarnya.

Fajar secara tegas menginstruksikan seluruh camat untuk memperketat pengawasan terhadap kepala desa (kades). Pengawasan ini bertujuan memastikan agar Kades lebih proaktif memantau ibu hamil, bayi, balita dan wilayah yang tergolong rawan stunting. Ia juga meminta jajaran di tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan pendekatan langsung.

“Lakukan door to door. Jangan hanya menunggu laporan. Datangi rumah-rumah, lihat situasi nyata, dan pastikan tidak ada kasus stunting baru,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan pentingnya pembaruan data secara real time agar setiap intervensi dapat dilakukan tepat sasaran dan tidak ada kasus stunting yang terlewat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Fajar juga menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh anggota TPPS yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik.

“Tim ini orang-orang pilihan yang dipercaya untuk memastikan anak-anak Sumedang tumbuh kembang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi selama ini. Semoga rakor ini menghasilkan strategi yang lebih tajam, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumedang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang, Aceng Solahudin Ahmad, menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan Sumedang menekan angka stunting secara signifikan.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus fokus pada penguatan edukasi keluarga dan intervensi gizi.

“Capaian penurunan stunting tidak lepas dari kerja bersama semua pihak mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga kader dan masyarakat. Kami DPPKBP3A Kabupaten Sumedang akan terus memperkuat edukasi keluarga, pendampingan ibu hamil, serta intervensi gizi yang berkelanjutan,” tutup Aceng.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerja sama menyusun dan meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Nasional untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan peluncurkan SPO tersebut didasarkan pada masalah penyebaran tenaga kesehatan yang kurang merata di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta angka stunting dan penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung, TBC, dan stroke yang masih tinggi.

Masalah kesehatan tersebut belum didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup.

"Seperti 4,6% puskesmas di Indonesia belum ada dokternya, lalu 38,8% puskesmas belum punya 9 jenis tenaga kesehatan yang memenuhi standar minimal. Kemudian 27,1% RSUD juga bahkan belum dilengkapi dengan 7 dokter spesialis dasar yang seharusnya menjadi elemen vital dalam pelayanan kesehatan," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Untuk menuntaskan masalah tersebut, maka perlu bagi tenaga kesehatan melakukan uji kompetensi dasar yang sesuai dengan SPO agar bisa memenuhi kebutuhan di berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Wakil Mendiktisaintek Fauzan mengatakan bahwa menyusunan SPO dilakukan dalam waktu dan proses yang cukup panjang, mempertimbangkan kebutuhan dan berbagai kritikan yang masuk baik ke Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan.

"Kami berharap penerapan SPO ini dapat memperbaiki proses pembelajaran di bidang kesehatan yang selama ini belum optimal, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaannya. Saya kira sangat bagus dua Kementerian, dan didorong oleh berbagai Kementerian dan lembaga lain yang akhirnya bisa melahirkan SPO ini,” tambahnya.

Direktur Jenderal Sumberdaya Manusia Kesehatan Yuli Farianti juga menambahkan bahwa melalui peluncuran SPO ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, merata, dan siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.