JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui implementasi program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Mulai 1 Juli 2026, implementasi campuran biodiesel meningkat menjadi 50 persen (B50) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia.

Program Mandatori B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan devisa negara melalui pengurangan impor solar dan pengurangan Gas Rumah Kaca CO2 melalui pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.

Namun, juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas industri sawit nasional, peningkatan serapan minyak sawit domestik, serta kesejahteraan pekebun sawit di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015-2025 telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp722,9 triliun, menciptakan nilai tambah sebesar Rp114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel, mendukung penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor sawit, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton CO2.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program biodiesel tidak hanya menjadi instrumen ketahanan energi nasional, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri sawit, dan penciptaan lapangan kerja.

Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengatakan, implementasi B50 merupakan bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dengan pengembangan industri sawit yang produktif dan berkelanjutan.

"Program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan pasar domestik yang kuat bagi produk sawit Indonesia. Implementasi B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Keberhasilan implementasi B50 tidak terlepas dari upaya penguatan sektor hulu yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, BPDP tidak hanya mendukung program biodiesel, tetapi juga menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit nasional.

Program-program tersebut meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, dukungan penelitian dan pengembangan (riset), serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Melalui program PSR, BPDP mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menggunakan bibit unggul yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sementara itu, dukungan terhadap riset dan pengembangan terus dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, serta keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Berbagai hasil penelitian tersebut menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan industri, termasuk peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan produk hilir berbasis sawit.

Program B50 menjadi salah satu bukti nyata manfaat program penelitian dan pengembangan yang didukung BPDP pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama BPDP melalui program pendidikan, pelatihan, dan beasiswa yang bertujuan mencetak SDM perkebunan yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

BPDP sebagai badan yang mendapat mandat mendukung program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit akan terus memastikan keberlangsungan implementasi program melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program biodiesel sekaligus memperkuat ekosistem industri sawit nasional.

Ke depan, BPDP akan terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sawit, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit Indonesia sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tulus Abadi,

Pegiat Perlindungan Konsumen dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

BAK bahan pangan, energi listrik adalah infrastruktur vital bagi masyarakat, apalagi di era yang serba elektronik dan digitalisasi perekonomian. Oleh sebab itu, pasokan listrik yang andal adalah menjadi keniscayaan. Dan sebaliknya, gangguan pasokan listrik, akan melambatkan bahkan melumpuhkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Relevan dengan ini, beberapa hari terakhir di Pulau Jawa sistem listriknya sempat endut-endutan. Pemadaman bergilir dimana-mana, kisaran 4-5 jam. Memang masih jauh jika dibandingkan dengan black out di Sumatera bulan lalu.

Namun jika dicermati, persoalan listrik di Jawa tampaknya lebih cimplicated, mengingat pemadaman bergilir aliran listrik di Pulau Jawa, terbukti bukan hanya karena adanya gangguan teknis saja (kerusakan mesin pembangkit), tetapi justru dipicu oleh masalah yang lebih besar di sisi hulu, yakni gangguan pasokan batubara ke pembangkit batubara milik PT PLN. Saat ini kebutuhan pembangkit batubara mencapai 154 juta metrik ton, tetapi PLN baru berkontrak dengan pihak produsen batubara hanya 134 juta metrik ton.

Jadi masih minus sekitar 20 juta metrik ton. Selain itu ada keengganan produsen batubara untuk menjual batubara ke PLN via penugasan/DMO, karena harga DMO-nya diklaim terlalu rendah (70 US$ per metrik ton) daripada harga internasional. Belum lagi kebutuhan batubara kualitas medium calorie bagi pembangkit PLN, yang juga sulit diwujudkan.

Fenomena pemadaman bergilir di Pulau Jawa adalah sinyal negara belum mampu dalam mewujudkan kemandirian energi primer (security supply). Ironisnya fenomena itu justru dipicu oleh tekanan kuat oligarki batubara kepada negara. Ini jelas fenomena yang ironis, bahkan tragis; sebab Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia dan penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia, tetapi untuk kebutuhan nasional justru termarginalisasikan. Hak asasi warga negara untuk mendapatkan energi listrik yang terus menerus dengan kualitas yang baik, akhirnya tercampakkan. Pemadaman bergilir di Pulau Jawa makin eskalatif, baik luasnya zona maupun lamanya jam pemadaman.

Di saat negara lain fokus pada pengamanan pasokan energi primer untuk kepentingan nasional, justru Indonesia mengarusutamakan energi primer untuk keperluan ekspor, dan potensi minus untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, demi mengusung kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia, plus demi tegaknya implementasi Pasal 33 UUD 1945, maka negara tak boleh menyerah/kalah dengan oligarki batu bara tersebut.

Yakni, DMO batu bara untuk nasional-PLN tetap sebesar 25 persen jika perlu ditambah, dengan kualitas kalori yang baik/medium, dengan harga tetap 70 US$ per ton. Mungkin saat ini biaya operasional per ton batubara cukup tinggi (10-12 persen), tetapi toh untuk keperluan DMO produsen batubara masih tetap mendulang untung, belum lagi masih untung besar untuk kepentingan ekspor batubara.

Bahkan, merujuk pada dinamika geo politik global dan krisis iklim, seharusnya pada titik tertentu negara via Kementerian ESDM harus berani melakukan moratorium ekspor batu bara. Tata ulang kebijakan ekspor batu bara dan tingkatkan untuk kebutuhan nasional. Plus keseriusan negara untuk mengembangkan energi baru terbarukan (green energy), sebagai wujud konsistensi menuju net zero emission pada 2060.

Saat ini pemerintah mengklaim terjadi peningkatan bauran energi, yakni mencapai 17,89 persen. Tentu ini khabar yang menggembirakan, sebab target bauran energi sampai 2026 adalah 14 persen. Bauran energi ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil khususnya batu bara (coal). Sementara sumber energi baru terbarukan di Indonesia sangat melimpah, seperti energi angin, energi matahari, biomasa, geo termal, bahkan energi gelombang laut.

Energi listrik yang andal dan terus-menerus, adalah hak asasi warga negara, apalagi seiring era yang serba elektronik dan digitalisasi ekonomi, keberlangsungan dan keandalan energi listrik adalah keniscayaan. Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut. Sebaliknya gangguan pasokan energi listrik, akan mendulang kerugian sosial ekonomi yang sangat masif, bahkan bisa mengancam keamanan nasional yang berujung pada krisis politik. Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia, di tengah melimpahnya pasokan batu bara nasional adalah seperti idiom: listrik mati di lumbung batu bara.

Hal ini tidak terjadi. Negara tidak boleh kalah/menyerah dengan oligarki batu bara. Namun. di sisi lain pemerintah juga harus adil, terkait utang pada PLN sebesar Rp 111 triliun mustinya harus segera dilunasi. Dan kemudian PLN bisa membayar utangnya sebesar Rp 77 triliun kepada pengusaha batu bara. Setelah persoalan persoalan hulu tersebut terselesaikan, maka muaranya PLN harus mampu memasok energi listrik yang andal kepada masyarakat, tanpa fenomena endut-endutan voltasenya, tanpa byar pet, dan tanpa black out pula.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble

Jakarta (ANTARA) - Setiap pagi, urat nadi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak berputar di gedung-gedung pencakar langit yang mewah.

Roda itu justru mulai bergerak di hamparan sawah sebelum matahari terbit, di tengah lautan tempat nelayan menebar jaring, serta di kios-kios pasar yang mulai membuka pintunya.

Di tempat-tempat sederhana itu, jutaan rakyat bekerja tanpa sorotan kamera. Aktivitas harian mereka justru menjadi fondasi terkuat yang menjaga ekonomi negara ini tetap berdiri tegak.

Sebab, negara yang kuat bukan cuma soal angka investasi yang besar, melainkan karena rakyatnya mampu menggerakkan ekonominya sendiri.

Pola pikir ini sangat selaras dengan arah pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi dijadikan pilar utama pembangunan nasional. Ketiganya sengaja dikunci untuk satu tujuan besar, yaitu menciptakan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

Dalam ekosistem ini, bank tidak boleh lagi cuma berperan sebagai lembaga pembiayaan. Bank harus bisa menjadi jembatan hidup yang menghubungkan modal, inovasi, pasar, dan kepercayaan.

Peran vital ini yang diambil oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mereka tidak sekadar menyalurkan kredit, tapi merajut rantai pemberdayaan dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga eksportir disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Strategi BNI ini berangkat dari realitas nyata di lapangan. Banyak usaha kecil punya produk bagus, tapi sering tumbang di tengah jalan karena modal cekak, minim teknologi, dan buta akses pasar.

BNI masuk membawa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi taktis. BNI gencar menyalurkan modal ke sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri dan jasa.

Sektor-sektor ini dipilih karena paling banyak menyerap tenaga kerja dan punya efek domino yang besar bagi lingkungan sekitar.

Bagi petani, modal ini berarti bisa membeli benih unggul, pupuk tepat waktu, dan alat pertanian yang lebih modern. Hasilnya, produktivitas melonjak dan panen pun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Bagi nelayan, dana segar ini membantu memperbaiki kapal, membeli alat pendingin hasil tangkap, hingga mengembangkan budidaya laut. Sementara bagi UMKM, modal usaha adalah kunci utama untuk menaikkan kapasitas produksi agar bisa melayani permintaan pasar yang lebih luas.

Data internal BNI berbicara dengan sangat jelas mengenai dampak ini. Hingga akhir 2024, penyaluran KUR BNI khusus untuk sektor pangan berhasil menembus angka Rp14,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan hampir 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang mencapai Rp33,2 triliun.

Kucuran modal ini telah menyentuh dan membantu lebih dari 128 ribu debitur di seluruh penjuru Indonesia.

Tren positif

Tren positif ini pun terus menggelinding hingga tahun 2025. Sampai pertengahan 2025, BNI kembali mengalirkan pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun yang disebarkan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

Di balik deretan angka tersebut, ada dampak nyata yang hidup di masyarakat, mulai dari usaha yang berkembang, lapangan kerja baru yang tercipta, hingga daya beli warga daerah yang perlahan ikut terangkat.

Namun, urusan tidak selesai hanya dengan bagi-bagi modal. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan usaha lewat koperasi.

Sebagai wadah kolektif, koperasi membuat posisi tawar petani dan nelayan jadi lebih kuat. BNI masuk lewat suntikan modal, digitalisasi layanan, dan kemudahan transaksi keuangan.

Dengan koperasi yang sehat, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah membeli bahan baku murah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Setelah wadah usahanya kuat, baru masuk ke tahap hilirisasi. Menjual barang mentah itu ruginya banyak karena untungnya tipis. Oleh karena itu, BNI mendorong nasabahnya untuk mulai mengolah komoditas mereka sendiri.

Biji kopi tidak lagi dijual karungan dalam bentuk mentah, melainkan diolah jadi bubuk kopi siap seduh. Ikan tangkapan nelayan tidak cuma dijual segar, tapi diolah jadi produk pangan matang yang nilai jualnya berlipat ganda. Hilirisasi ini yang memperpanjang perputaran uang dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Ketika produk sudah naik kelas, saatnya memperluas pasar. Lewat platform BNI Xpora, pelaku UMKM lokal diajak berani melirik pasar internasional.

Di platform ini, BNI tidak cuma jadi penonton. Mereka memberikan pelatihan ekspor, pendampingan bisnis, informasi pasar luar negeri, mempertemukan dengan pembeli internasional melalui business matching, hingga menyiapkan solusi pembiayaan ekspor.

Produk yang dulunya cuma berputar di pasar kecamatan, kini punya peluang hadir di etalase global. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan BNI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dengan mendampingi pertumbuhan usaha mereka dari nol.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble. Justru sebaliknya, bisnis perusahaan tumbuh semakin sehat dan moncer.

Pada kuartal pertama 2026, total kredit BNI tercatat tumbuh impresif sebesar 20,1 persen secara tahunan, mencapai Rp919,3 triliun. Di saat yang sama, raihan dana murah atau current account saving account (CASA) juga melonjak hingga 26,6 persen, menjadi Rp731,6 triliun.

Pertumbuhan ini sukses mengantarkan BNI mencetak laba bersih sebesar Rp5,6 triliun, dengan kualitas aset yang tetap aman karena rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga ketat di level 1,9 persen.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa misi sosial membantu masyarakat bawah dan menjaga keberlanjutan bisnis bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung lewat sistem ekonomi yang inklusif.

Sebab, suksesnya sebuah bank tidak melulu dihitung dari tebalnya laba di atas kertas laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah seberapa besar kontribusi bank tersebut dalam membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat luas.

Lewat integrasi modal, penguatan koperasi, hilirisasi, dan akses ekspor, BNI membuktikan diri sebagai mitra strategis negara. Mereka hadir untuk memastikan kemandirian ekonomi nasional tumbuh kokoh dan berkelanjutan, langsung dari akar rumput.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai pengembangan gas biometana terkompresi (compressed biomethane gas/CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) akan memperkuat pelaksanaan transisi energi dan kemandirian energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan CBG dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (LNG).

"Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi," kata Hokkop​​​​​​​ dalam forum Climate Policy Initiative (CPI).

Pemanfaatan POME menjadi CBG mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," tambahnya.

Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun.

Namun, hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik.

Di sisi lain, tambah Hokkop, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan.

PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.

Hokkop menjelaskan pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44-48 persen pada 2030 serta pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060.

Untuk mempercepat pengembangan industri biometana, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.

Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.

"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," kata Hokkop.

Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan, Medan, Sumut.

Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD bio-CBG, yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar 20 juta dolar AS.

"Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e," sebutnya.

Hokkop juga menjelaskan proyek percontohan di PLTGU Belawan menjadi model awal integrasi biometana ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Selain menekan emisi, skema cofiring memungkinkan pemanfaatan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia, sehingga dapat mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan tanpa memerlukan pembangunan pembangkit baru dalam skala besar.

Selain manfaat lingkungan, menurut Hokkop, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.

Sementara, dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030.

"Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional," kata Hokkop.

Pengembangan CBG menunjukkan bahwa solusi transisi energi tidak selalu berasal dari teknologi baru yang mahal.

Melalui pemanfaatan limbah sawit, tambah Hokkop, Indonesia memiliki peluang besar menekan emisi metana, mengurangi ketergantungan LNG, serta membangun ketahanan energi yang lebih berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengejar kemandirian energi nasional, salah satunya dengan instrumen energi terbarukan untuk merespons situasi geopolitik global yang tidak menentu.S

"Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita," ungkap Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz menyebabkan seluruh dunia merasakan dampak negatif secara langsung. Indonesia turut menghadapi ancaman serius berupa kekurangan pasokan bahan bakar minyak mentah beserta produk turunannya.

Meskipun demikian, kata Hashim, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengamankan komitmen pasokan dari Rusia. Presiden Vladimir Putin menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia pada tahun ini.

"Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Perihal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik," ungkap dia.

Pemerintah juga menjamin stabilitas harga ini dapat dicapai tanpa penghapusan subsidi bagi masyarakat bawah. Walaupun pasokan sementara aman, negara harus tetap mengantisipasi berbagai potensi krisis geopolitik di masa depan.

"Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak," ucap Hashim.

Oleh karena itu, ujar dia, transisi cepat menuju kemandirian energi mutlak diperlukan agar RI tidak bergantung kepada negara asing.

Hashim menyatakan proyek pengembangan energi terbarukan kini menjadi semakin krusial untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memaksimalkan potensi proyek pembangkit listrik tenaga air di Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt.

"Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi Indonesia mencapai target emisi nol bersih. Hashim meneruskan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menyampaikan komitmen pencapaian target tersebut pada Sidang Umum PBB.

"Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu," tegasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Sebanyak 70% masyarakat Desa Pasir Panjang Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis pesisir dan pariwisata.

Hal itu terungkap saat Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rinca untuk menyapa masyarakat serta meninjau langsung program pemberdayaan yang dijalankan PNM, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

Menurut Maman, potensi ini menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak untuk terus didorong agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat #PNMuntukUMKM #PNMPemberdayaanUMKM, melalui pendekatan pemberdayaan, Permodalan Nasional Madani (PNM) hadir mendampingi masyarakat pesisir, khususnya perempuan prasejahtera, dalam mengembangkan usaha ultra mikro.

Dalam kunjungan tersebut, PNM bersama pemerintah daerah menghadirkan rangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Kegiatan diawali dengan Pelatihan Mba Maya (Membina dan Memberdaya) yang secara khusus diberikan kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekaar untuk meningkatkan literasi keuangan, kemampuan pengelolaan usaha, hingga kualitas produksi.

Selain itu, PNM juga menghadirkan Ruang Pintar PNM yang berkolaborasi dengan Pojok Baca Rinca sebagai sarana edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat pesisir.

Lihat video: Hendak Mencari Madu, Seorang Warga Digigit Komodo di Pulau Rinca



Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen PNM tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong UMKM berbasis potensi lokal, termasuk sektor pariwisata di Pulau Rinca.

“Alhamdulillah rangkaian kegiatan kami di NTT bersama Pak Gubernur NTT dan PNM berjalan baik, termasuk mendorong peningkatan alokasi dana KUR untuk masyarakat. Kami juga berkunjung ke Desa Pasir Panjang, Kepulauan Rinca, untuk berdialog langsung dengan ibu-ibu nasabah binaan PNM,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Mereka menyampaikan Program Mekaar sangat membantu perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, dan ke depan diharapkan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari PNM.” Ujar Maman.

Melalui kegiatan ini, PNM berharap pemberdayaan yang dilakukan dapat terus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan, serta membuka peluang usaha yang lebih luas berbasis potensi lokal dan pariwisata.

PNM juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Dengan langkah ini, PNM optimistis dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Nusa Tenggara Timur,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi pada akhir tahun 2029. Target ini diungkapkan Prabowo saat meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Meski begitu, Prabowo memastikan pemerintah akan bekerja cepat supaya target swasembada energi bisa segera dicapai. “Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat ya,” tegas Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo optimistis target itu bisa segera tercapai apalagi Indonesia dikaruniai sumber yang luar biasa. Dia menegaskan bahwa tugas dari pemerintah adalah mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya.

Prabowo Dibisikin Pakar: Indonesia Swasembada Energi Paling Lama 6 Tahun Lagi



“Kita optimis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” pungkasnya.

Sebelumnya menurut Prabowo, krisis justru menciptakan peluang. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki, Prabowo optimistis Indonesia bisa semakin kuat dan melalui krisis yang melanda dunia ini.

Pemerataan Energi Bersih lewat 70 Ribu Jaringan Transmisi Pintar, Hashim Ajak Siap Hadapi Transisi Energi



"Krisis adalah ujian, batu loncatan. Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Memang penuh tantangan, tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik," kata Prabowo pada awal Maret lalu.

BANDUNG BARAT - Upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan komoditas unggulan lokal terus dilakukan. Salah satunya melalui Program Desa Sejahtera Astra yang dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, Astra menjadi bagian dalam Kolaborasi Kampus Berdampak melalui pendekatan One Village One CEO (OVOC) yaitu sebuah program pengembangan ekosistem bisnis desa hulu-hilir berbasis produk unggulan lokal di Desa Sejahtera Astra Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat 24 April 2026.

Adapun aktivitas program yang akan dilaksanakan di Desa Sejahtera Astra Kabupaten Bandung Barat di mulai sejak 2020 meliputi analisa perencanaan potensi produksi bersama mitra kelompok tani, transfer pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan kualitas produk holtikultura termasuk aktivitas pemasaran serta kerjasama dengan mitra pasar.

Luas lahan yang dikelola yaitu sebesar 20 hektare dengan mencapai 650 masyarakat terpapar program dan kapasitas produksi yaitu 15 ton per siklus panen di enam desa. Masyarakat setempat mengembangkan komoditas hortikultura seperti selada air, labu, tomat, buncis kenya, cabai, kol merah, dan paprika, serta didukung dalam peningkatan kapasitas produksi, kualitas hasil panen, dan perluasan akses pasar, dengan tingkat penyerapan produk yang optimal.

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto mengatakan, melalui program Desa Sejahtera Astra Bandung Barat petani mengalami peningkatan pendapatan dari Rp1,2 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan.

“Kami memandang desa bukan hanya sebagai objek pemberdayaan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya saing dan akses pasar yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Sementara di wilayah lainnya, pihaknya terlibat dalam kolaborasi yang mencakup pada pengembangan desa serta peningkatan kapasitas pengolahan produk porang di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial (Kemensos), Universitas Mataram serta offtaker produk porang yaitu PT Sanindo Pangan Rinjani yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dan semakin mengakselerasi program yang telah berjalan di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara, NTB.

“Kami telah melakukan pendampingan di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara sejak 2019 dan telah melibatkan 432 masyarakat dari 16 desa melalui pelatihan komprehensif mulai dari budidaya hingga pascapanen, pengolahan hasil pertanian, sertifikasi produk, hingga penguatan sarana produksi,” katanya.

Melalui proses tersebut, masyarakat mengembangkan komoditas unggulan seperti porang, sorgum, kemiri, mete, kelor, dan cabai sebagai penggerak ekonomi desa, yang turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dari sebelumnya di bawah Rp1 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan serta membuka peluang kerja baru.

Hingga 2025, Program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.533 desa di 180 kabupaten di seluruh Indonesia, dengan rata-rata peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 56,85% serta menciptakan lebih dari 3.700 lapangan kerja baru. Selain itu, sebanyak 492 desa telah berhasil menembus pasar ekspor ke 26 negara dengan total valuasi mencapai sekitar Rp411 miliar.

“Kami mendukung pemberdayaan masyarakat desa karena sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyampaikan transisi energi menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian nasional, sehingga Indonesia tidak terpapar oleh gejolak eksternal.

“Di tengah volatilitas harga energi dunia, penguatan EBT (energi baru terbarukan) menjadi kunci agar Indonesia semakin mandiri dan tangguh menghadapi tekanan global,” ujar Saleh dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Saleh berpandangan transisi energi bukan lagi sekadar tren global, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian nasional.

Menurut dia, percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus terpapar gejolak eksternal.

Dari sisi operasional, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terus memperkuat langkah antisipasi.

Direktur Pemasaran Eko Ricky Susanto menyebut pasar global saat ini masih dibayangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan (supply disruption fear).

Sebagai respons, Pertamina melakukan diversifikasi sumber impor, memperkuat kontrak jangka panjang, mengoptimalkan kapasitas kilang domestik, serta memperketat penyaluran subsidi agar stok BBM dan LPG tetap terjaga serta tepat sasaran.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjalankan beberapa langkah mitigasi komprehensif pascapenutupan Selat Hormuz imbas ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20 persen pasokan minyak mentah di Indonesia.

“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral, dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR Fraksi PDIP Cornelis menyampaikan catatan mendalam terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketahanan energi nasional. Cacatannya itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain mengesahkan berbagai produk legislasi, rapat paripurna tersebut juga menjadi wadah strategis bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Di antara berbagai laporan yang dibahas, Cornelis memberikan sorotan khusus pada isu ketahanan energi nasional, terutama temuan mengenai belum memadainya cadangan energi, khususnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Penyampaian laporan BPK ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola energi nasional. Kami melihat pentingnya penguatan cadangan BBM dan LPG sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi catatan konstruktif agar pencapaian target ketahanan energi di sektor minyak dan gas bumi dapat semakin optimal di masa mendatang," ujar Cornelis.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menekankan bahwa temuan BPK harus dijadikan momentum berharga untuk mempererat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia mendorong agar dilakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh mitra kerja agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kami berharap hasil audit BPK ini betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan dianggap angin lalu. Perlu diingat bahwa ketahanan energi ini merupakan salah satu program unggulan Presiden yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tindak lanjut atas temuan ini bersifat krusial dan mendesak," tegas Cornelis.