JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JATENG - Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Jawa Tengah dan DIY Soewondo Koesoemo menyatakan dukungan penuh percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mewujudkan transisi menuju energi bersih.

Menurut Soewondo, pengembangan EBT merupakan langkah strategis yang harus terus didorong guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission (NZE). Soewondo menilai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan tidak hanya menjadi kebutuhan masa depan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor energi nasional.

Karena itu, MKI secara konsisten mendorong percepatan pembangunan berbagai proyek energi bersih di Jawa Tengah maupun wilayah lainnya di Indonesia. Dalam berbagai forum ketenagalistrikan, Soewondo mengungkapkan Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan, mulai dari energi surya, biomassa, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

“Transformasi sektor energi tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Untuk itu, Soewondo mendorong terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah, PLN, investor, perguruan tinggi, dan dunia usaha guna mempercepat realisasi berbagai proyek EBT di daerah. Selain pengembangan energi terbarukan, Soewondo juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi Waste-to-Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi atas meningkatnya persoalan sampah di berbagai daerah.

Menurut Soewondo, sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dikurangi secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Lihat video: Dinantara Fokus pada Investasi EBT hingga Pangan



“Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pengolahan sampah menjadi energi membuka peluang besar bagi pemerintah daerah maupun investor untuk mengembangkan PLTSa secara lebih luas,” katanya.

Jawa Tengah disebut memiliki potensi yang sangat menjanjikan mengingat tingginya volume timbulan sampah di sejumlah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, MKI mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan potensi, menyiapkan lahan, serta menyusun regulasi pendukung guna mempercepat realisasi proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Soewondo berharap percepatan pengembangan EBT dan implementasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat memberikan manfaat ganda bagi Indonesia, yakni meningkatkan ketersediaan pasokan listrik nasional sekaligus membantu mengatasi persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

“Pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah nyata menuju masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, saya optimistis target transisi energi nasional dapat tercapai,” ujarnya.

JAKARTA - PT Hero Global Investment Tbk (HGII) , perusahaan produsen listrik independen (IPP) berbasis energi baru terbarukan , menegaskan kesiapannya untuk mengambil peran lebih besar dalam akselerasi energi hidro nasional. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang menempatkan energi air sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar kedua dengan target penambahan kapasitas 11,7 gigawatt (GW).

HGII saat ini mengoperasikan PLTM Parmonangan-1 (9 MW) dan PLTM Parmonangan-2 (10 MW) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang keduanya beroperasi penuh di bawah skema Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero). Perseroan juga memiliki saham minoritas pada Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Ujung Batu di Riau berkapasitas 3 MW.

Sebagai perusahaan yang telah lebih dari satu dekade mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sumatera Utara, HGII memiliki keunggulan komparatif yang kuat untuk berkontribusi pada pencapaian target ambisius tersebut.

Indonesia Mulai Ekspor Listrik EBT ke Singapura, Segini Hitungan Keuntungan Ekonominya



“Energi hidro adalah segmen yang kami kuasai secara mendalam, dari sisi teknis, operasional, hingga kemitraan dengan PLN. RUPTL 2025–2034 membuka ruang yang sangat besar bagi HGII untuk tumbuh bersama kebutuhan energi bersih nasional,” ujar Direktur Utama HGII, Robin Sunyoto.

Kemitraan Global dan Keuangan yang Solid

Kekuatan HGII tidak hanya tercermin dari pipeline proyek, tetapi juga dari fondasi kemitraan internasional yang kokoh. Shikoku Electric Power Co., Inc. (Yonden), perusahaan energi terkemuka dari Jepang yang berpengalaman di lebih dari 10 negara, telah mengakuisisi 25% saham HGII, memberikan akses terhadap keahlian teknis kelas dunia dan jaringan pembiayaan global.

Dari sisi kinerja keuangan, HGII mencatatkan pendapatan sebesar Rp17,96 miliar dengan laba bersih mencapai Rp5,83 miliar pada kuartal 1 tahun 2026. Perseroan juga membukukan peningkatan margin laba bersih menjadi 32,5%, mencerminkan efektivitas strategi bisnis dan efisiensi operasional yang terus terjaga.

HGII juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan mencatatkan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,26x per 31 Maret 2026, mencerminkan tingkat leverage yang relatif rendah dan posisi keuangan yang solid. Rendahnya DER memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan proyek energi baru terbarukan ke depan.

Listrik dan Peradaban



Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi kepada para pemegang saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 11 Juni 2026.

Dalam RUPST tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas sejumlah agenda penting, termasuk pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025, penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026, serta penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyerukan langkah drastis untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi. METI menegaskan, bahwa transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing.

Direktur Eksekutif METI, Christine Effendy menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.

Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff.

Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.

"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.

Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.

Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.

Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan



METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.

Beberapa program unggulan METI untuk tiga tahun ke depan, seperti program 100 GW yakni memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi terbarukan di seluruh Indonesia. Desa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lalu fokus pada pemanfaatan energi terbarukan untuk sektor industri dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi.

Dalam peta jalan transisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dinilai sebagai tulang punggung yang paling siap. Selain kapasitasnya yang besar dan tarif yang kompetitif, PLTA memiliki tingkat keandalan tinggi sebagai baseload untuk menggantikan pembangkit fosil.

METI juga aktif mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) beserta regulasi turunannya. Konsistensi regulasi jangka panjang dianggap kunci utama untuk membangun kepercayaan investor dan menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Christine.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan dan kemandirian energi . Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan program elektrifikasi nasional melalui pengembangan energi terbarukan , khususnya tenaga surya dan geothermal.

Dalam sambutannya pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara, pada Rabu (11/3/2026), Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki banyak alternatif sumber energi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan ke depan.

“Energi terbarukan dari tenaga surya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya dan kita akan buktikan kepada dunia, bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini,” ujar Kepala Negara.

Krisis Adalah Berkah Tersembunyi di Mata Prabowo: Yang Kuat Akan Selamat



Menurut Prabowo, dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi kondisi lebih sulit, Indonesia justru memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sebagai modal untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Negara menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai sumber energi, mulai dari kelapa sawit, singkong, jagung, hingga tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar.

“Ini memaksa kita akselerasi, kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini," ungkapnya.

"Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya,” imbuh Prabowo.

Prabowo Heran Cucu BUMN Tak Boleh Diaudit: Peraturan dari Mana?



Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan bahwa percepatan pembangunan energi terbarukan tersebut merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu bergerak cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Dengan transformasi energi yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencapai kemandirian energi, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam peta energi masa depan dunia.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mematok angka fantastis untuk mewujudkan transisi energi bersih di tanah air. Tak tanggung-tanggung, kebutuhan investasi guna mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) diprediksi mencapai Rp3.000 triliun.

Investasi jumbo ini sejalan dengan target ambisius pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 69,5 gigawatt, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Farah Heliantina menegaskan, bahwa secara regulasi dan payung hukum, Indonesia sebenarnya sudah siap melangkah.Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator



“Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan RUPTL, RUKN, dan arahan Bapak Presiden tentang Asta Cita,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Initiative Day 2026 di Jakarta, Selasa (10/3).

Guna menambal kebutuhan ribuan triliun tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai skema pendanaan internasional, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana tersebut terdiri dari pembiayaan konsesional dan komersial yang ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Sebenarnya kan di JETP itu ada 10 yang terkait dengan konsensional, 10 billion, dan 10 memang yang komersil,” ujarnya.



Untuk mempercepat realisasi pendanaan tersebut, pemerintah juga telah membentuk unit khusus yang bertugas mengoordinasikan implementasi penyaluran dana bagi proyek transisi energi. Gas Tetap Jadi Pilar Transisi Energi, Tantangan Pasokan dan Infrastruktur Masih Besar



“Sekarang sudah ada namanya JETP Delivery Unit, kita set up JETP Delivery Unit yang fokus nanti kepada implementasi untuk penyaluran funds dari yang 10 billion yang konsensional dan 10 billion yang terkait dengan yang komersil,” kata Farah.

Meski demikian, penyaluran dana tersebut masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pendanaan diperkirakan baru mencapai sekitar 18% dari total komitmen yang ada.

“Kalau sampai hari ini itu kita sekurang lebih hampir 18 persen sudah tersalurkan. Jadi diharapkan sampai 2029-2030 ini sudah bisa diimplementasikan semua,” ujarnya.

Selain aspek pembiayaan, Farah menekankan bahwa transisi energi juga harus tetap memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau. “Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat dapat energi yang affordable, accessible, dan accessibility,” tutupnya.

BATAM - PT Indonesia Prima Energi (IPE) dan SmartGreen Solution Co., Ltd. Taiwan, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah awal kemitraan strategis. Kemitraan ini bertujuan pengembangan Battery Energy Storage System (BESS) serta penguatan ekosistem Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Kerja sama ini sebagai komitmen kedua perusahaan untuk membangun kerangka kerja sama jangka panjang. ”Mencakup pengembangan solusi penyimpanan energi, peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik , serta dukungan terhadap transisi energi dan dekarbonisasi sektor industri di Indonesia," kata Komisaris Utama IPE, Misbakhul Akbar dalam keteragan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).

Misbah berharap kerja sama ini dapat menjadi fondasi bagi adopsi teknologi BESS yang lebih luas. Baik untuk kawasan industri, fasilitas manufaktur, maupun integrasi dengan sumber energi terbarukan.

Secara umum, sistem BESS terdiri dari beberapa komponen utama, meliputi baterai, power conversion system (PCS), energy management system (EMS), serta sistem proteksi dan keselamatan. Melalui kemitraan ini, IPE dan SmartGreen Solution akan berkolaborasi dalam pengembangan konsep sistem, penyelarasan teknologi, serta penerapan BESS yang sesuai dengan kebutuhan industri dan karakteristik sistem kelistrikan di Indonesia.

Misbah menyampaikan kemitraan ini memiliki makna strategis bagi pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia. “Kami melihat penyimpanan energi sebagai elemen kunci dalam mendukung transisi energi, meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, serta mendorong pemanfaatan EBT secara lebih optimal," ujarnya.

Direktur Operation & Marketing, Hendrata Fendianto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan transfer pengetahuan. Kolaborasi dengan SmartGreen Solution membuka peluang besar bagi penguatan kapasitas teknis dan pengembangan solusi BESS yang sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia. ”Kami berharap kemitraan ini dapat melahirkan berbagai inisiatif konkret yang mendukung kebutuhan industri sekaligus agenda energi bersih nasional,” katanya.

Senior Manager ASEAN Regional SmartGreen Solution, Taiwan, Lian Wang optimistis dengan potensi pasar Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan BESS, seiring dengan pertumbuhan industri dan meningkatnya penetrasi energi terbarukan. ”Melalui kemitraan ini, kami berkomitmen untuk berbagi keahlian teknologi dan bekerja bersama IPE dalam menghadirkan solusi penyimpanan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan," ujarnya.

Melalui MoU ini, IPE dan SmartGreen Solution sepakat menjajaki berbagai peluang kerja sama di bidang pengembangan proyek, kajian teknis, serta penguatan roadmap teknologi BESS di Indonesia. Kedua belah pihak berharap kemitraan ini dapat berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, dan mempercepat pencapaian target transisi energi Indonesia.

BANJARBARU - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bersama PT Borneo Indobara (BIB) menandatangani perjanjian jual beli Renewable Energy Certificate (REC). Dengan perjanjian ini, BIB resmi menambah pembelian REC sebanyak 23.040 unit atau setara 40.000 megavolt ampere (MVA) listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) .

Penandatanganan perjanjian berlangsung di Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu (8/2/2026). Transaksi ini memperluas kolaborasi antara BUMN penyedia listrik dan perusahaan tambang besar di Indonesia dalam mendukung praktik pertambangan yang lebih hijau ( green mining ) serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Mendes Sebut EBT Bisa Jadi Sumber Listrik untuk Desa Tertinggal

REC merupakan sertifikat digital yang mewakili atribut lingkungan dari satu megawatt hour listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti surya, air, atau panas bumi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa listrik yang digunakan pelanggan benar-benar dilengkapi dengan kontribusi EBT, meski secara teknis listriknya mengalir melalui grid umum PLN yang juga mencampurkan berbagai sumber energi.

Dengan membeli REC, perusahaan tidak perlu membangun langsung infrastruktur EBT sendiri, tetapi tetap bisa mengklaim penggunaan listrik hijau untuk memenuhi target keberlanjutan, pengurangan emisi, dan tuntutan konsumen atau regulator. Instrumen ini juga tercatat secara tracking elektronik, sehingga memastikan transparansi dan keabsahan konsumsi energi terbarukan yang disertifikasi.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bukti kuat dukungan PLN terhadap transisi energi industri nasional. PLN berkomitmen penuh untuk mendukung daya saing industri nasional dengan mendorong penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan. ”Kami menghadirkan opsi layanan listrik hijau 100 persen yang dipasok oleh pembangkit berbasis EBT melalui layanan REC,” katanya.

Hal ini tidak hanya sekadar jual beli sertifikat, tetapi juga langkah nyata memperkuat daya saing industri Indonesia di tengah tuntutan global dekarbonisasi dan peningkatan praktik keberlanjutan. Chief Operating Officer BIB, Raden Utoro mengaku bangga atas komitmen yang ditunjukkan kedua pihak.

Dia mengapresiasi komitmen PLN yang mendukung penuh pelaksanaan program Green Mining Realization di lingkungan operasional perusahaan. “Kerja sama ini sangat krusial karena keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan mutlak, mengingat gangguan pasokan dapat menghentikan seluruh aktivitas operasional tambang,” katanya.

Ia menekankan keandalan pasokan listrik bersih menjadi kebutuhan penting, terutama untuk operasional titik tambang BIB yang terus berkembang. Dukungan teknis dan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk transmisi dan pembangunan gardu induk, diyakini akan menopang kebutuhan daya puncak yang diperkirakan mencapai 200–240 MVA pada 2028.

“Program ini menjadi salah satu yang pertama di Indonesia untuk skala besar. Target elektrifikasi pada 2026 mencapai 25% armada alat berat berbasis listrik, naik menjadi 75% pada 2028, serta membidik target nol emisi pada 2028–2029,” lanjutnya.

Di sisi lain, permintaan terhadap REC di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan. Pada 2024, pengguna REC naik lebih dari 117% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total konsumsi energi hijau mencapai lebih dari 10,9 terawatt hour (TWh). PLN mencatat lebih banyak perusahaan, termasuk pemain global dan lokal, mulai memanfaatkan instrumen ini untuk mendukung target keberlanjutan mereka.

Kenaikan minat ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran industri dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan untuk meminimalkan jejak karbon. Instrumen REC dianggap sebagai katalis penting dalam mempercepat pencapaian target bauran energi nasional yang diamanatkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Listrik Tempat Usaha Tak Lagi Cukup? Cek Cara Mudah dan Cepat Tambah Daya

General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyambut positif keputusan PT BIB. Ia menegaskan penjualan 23.040 unit REC ini merupakan pencapaian terbesar di wilayah Kalimantan. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan PT Borneo Indobara kepada PLN,” katanya.

Lebih jauh, Iwan meyakini kolaborasi ini menjadi benchmark transformasi energi bersih bagi sektor pertambangan lainnya di Indonesia. Dengan kualitas dan keandalan pasokan listrik yang kuat, PLN siap menopang pertumbuhan produksi dan kebutuhan listrik industry, sekaligus mendukung target-target lingkungan yang semakin ambisius di era transisi energi.

JAKARTA - Industri energi baru dan terbarukan (EBT) memegang peran yang sangat strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Sejalan dengan itu, pemerintah semakin gencar mendorong agenda transformasi bauran energi nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam periode 2025-2034 pemerintah menargetkan perluasan kapasitas pembangkit EBT hingga 76 persen.

Dorongan tersebut membuat sektor EBT kian menarik perhatian dari berbagai pihak, yang tercermin dari masuknya penyertaan modal asing serta investasi dari perusahaan-perusahaan besar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E. menyampaikan ketertarikan investor global menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek pengembangan EBT di Indonesia. EBT dinilai memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat tinggi, meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

“Salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia adalah panas bumi atau geothermal. Potensi panas bumi Indonesia tercatat sebagai yang terbesar kedua di dunia dengan kapasitas mencapai sekitar 24 gigawatt (GW). Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Sejauh ini, berbagai kajian sudah dilakukan guna mendukung pengembangan panas bumi secara berkelanjutan,” ungkap Telisa melalui keterangannya pada Kamis (22/1/2026).

Telisa menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi industri panas bumi tanah air mulai dari aspek teknis, regulasi, hingga pembiayaan.“Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan secara bertahap agar pengembangan panas bumi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Indonesia sudah memiliki kajian cukup banyak dan pemetaan-pemetaan mengenai potensi panas bumi,” tambah Telisa.

Di sisi pembiayaan, Telisa menilai pembentukan Danantara berpotensi menjadi katalis penting dalam mempercepat akselerasi pemanfaatan panas bumi guna mendukung perekonomian nasional. Telisa berharap PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) sebagai pemain panas bumi terbesar di tingkat nasional, dapat membantu merumuskan dan mengimplementasikan solusi akan berbagai tantangan panas bumi.

PGE baru saja mengumumkan pergantian kepemimpinan, dengan Ahmad Yani resmi menjabat sebagai Direktur Utama yang sebelumnya dijabat oleh Julfi Hadi. Menurut Telissa, pergantian kepemimpinan di PGE dapat menjawab berbagai kendala operasional dalam pengembangan panas bumi.

“Pergantian kepemimpinan Pertamina Geothermal Energy saya pikir dilakukan untuk menyesuaikan agar ekosistem yang sedang dibangun sesuai dengan ekspektasi dariDanantara. Semoga dibawah kepemimpinan baru, berbagai kendala tersebut dapat diselesaikan dengan memastikan semua aspek terpenuhi,” pungkas Telisa.

Dilansir dari keterangan resmi, PGE memperkuat kepemimpinan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1/2026). Selain menunjuk Ahmad Yani sebagai Direktur Utama, PGE juga menetapkan Andi Joko Nugroho sebagai Direktur Operasi, posisi yang sebelumnya dijabat Ahmad Yani.

Sebelumnya, Ahmad Yani menjabat sebagai Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sejak 2023. Ia dikenal memiliki rekam jejak yang panjang dan pengalaman mendalam di industri panas bumi. Selama menjabat, Ahmad Yani berkontribusi signifikan dalam menjaga keandalan operasi dan meningkatkan efisiensi pembangkitan.