Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakmampuan terminal dalam merespons pola mobilitas masyarakat sebagai akar menjamurnya terminal bayangan. Operator bus mendesak pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum.

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi perhatian khusus terhadap Perusahan Otobus (PO) yang tidak masuk terminal, menyusul kecelakaan yang kembali terjadi pada awal Mei di Jalan Lintas Sumatra.

Tabrakan antara bus dan truk tangki tersebut menyebabkan kebakaran dan 16 orang meninggal dunia. Bus tersebut diketahui tak mengantongi izin sejak 2020.

Praktik bus menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal sejatinya bukan persoalan baru. Fenomena itu sudah lama menjadi wajah transportasi jalan di berbagai daerah, dipicu persoalan efisiensi, lemahnya pengawasan, hingga terminal yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di lapangan, banyak bus antarkota justru lebih sering berhenti di pinggir jalan, persimpangan, hingga terminal bayangan dibanding masuk terminal resmi. Penumpang pun terbiasa menunggu di titik-titik informal yang dinilai lebih dekat, lebih cepat, dan lebih murah dijangkau dibanding harus masuk terminal.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengakui persoalan tersebut dan memandang tidak sekadar berkaitan dengan ketidakpatuhan pengemudi.

Menurutnya, perilaku operator dan penumpang terbentuk dari sistem operasional angkutan jalan yang selama ini lebih berorientasi pada efisiensi setoran dibanding keteraturan layanan.

Penumpang merasa masuk terminal hanya menambah waktu perjalanan dan biaya tambahan. Sementara bagi pengemudi, semakin cepat mendapatkan penumpang berarti semakin cepat memenuhi target setoran harian.

“Selama target harian tercapai, manajemen tidak akan terlalu mempermasalahkan armada mereka masuk terminal atau tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, masih ada operator yang tidak melengkapi armadanya dengan dokumen resmi atau belum memenuhi ketentuan teknis kendaraan sehingga memilih menghindari terminal karena khawatir terkena pemeriksaan ramp check.

Data pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperlihatkan persoalan kepatuhan angkutan bus memang masih tinggi. Sepanjang 1 Januari—6 Maret 2026, pengawasan terhadap layanan AKAP di 115 terminal tipe A menunjukkan lebih dari 60% kendaraan yang tiba maupun bereangkat melakukan pelanggaran.

Terbanyak berupa penyimpangan trayek yang mencapai 217.757 kasus pada kendaraan berangkat dan 215.514 kasus pada kendaraan datang. Selain itu, pelanggaran uji kendaraan kedaluwarsa mencapai lebih dari 100.000 kasus, sedangkan pelanggaran kartu pengawasan atau KPS kedaluwarsa mendekati 200.000 kasus.

Terminal Kehilangan Fungsi

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) sekaligus pemilik PO SAN Kurnia Lesani Adnan menilai akar persoalan terletak pada banyaknya terminal yang tidak lagi sesuai dengan pola mobilitas masyarakat.

Sebagian terminal berada jauh dari pusat kota dan tidak terintegrasi dengan angkutan lanjutan, terutama pada malam hingga dini hari.

Akibatnya, masyarakat memilih naik dari titik-titik informal yang lebih mudah dijangkau. Situasi itu kemudian memunculkan terminal bayangan yang terus tumbuh karena adanya permintaan penumpang.

“Masuk terminal itu seharusnya penting apabila kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi karena di terminal pemerintah bisa mengontrol kelayakan operasi kendaraan sebelum melakukan pelayanan,” tutur Sani, sapaannya.

Persoalannya, lemahnya penegakan hukum membuat praktik di luar terminal terus berlangsung. Angkutan ilegal maupun bus yang menaikkan penumpang sembarangan tetap beroperasi tanpa pengawasan memadai.

Kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak sehat. Operator yang patuh masuk terminal harus menanggung biaya operasional tambahan, sementara angkutan ilegal atau bus yang berhenti sembarangan justru lebih fleksibel mencari penumpang.

“Keresahan kami lebih ke pembiaran pemerintah dan tidak tegasnya dalam law enforcement,” ujarnya.

Ketua Forum Angkutan Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pangestu B. Darmo menilai harus ada ketegasan dari pihak yang berwenang untuk menindak operator nakal.

“⁠Secara umum kekurangpahaman operator terkait keselamatan dan oknum-oknum nakal yang masih bekerja yang hanya memikirkan keuntungan sepihak,” katanya.

Padahal, sudah ada UU LLAJ, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang layanan angkutan bus dalam trayek, wisata maupun angkutan penumpang di luar trayek.

Menurutnya, seluruh aktivitas penumpang seharusnya tercatat melalui terminal sebagaimana pola yang berlaku di stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Dengan begitu, pengawasan keselamatan dan pencatatan penumpang dapat berjalan lebih baik.

Penertiban Bus

Pemerintah melihat tantangan terbesar penertiban bus saat ini berasal dari kultur operasional yang belum berubah.

Sistem setoran membuat pengemudi berlomba mencari penumpang sebanyak mungkin dalam waktu singkat, termasuk dengan berhenti di bahu jalan atau menaikkan penumpang di titik terlarang.

Praktik itu tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena bus kerap berhenti mendadak di jalan raya dan melaju ugal-ugalan.

Data Ditjen Hubdat menunjukkan sejumlah perusahaan otobus masih mencatat pelanggaran dalam jumlah besar. PT Selamat Sugeng Rahayu menjadi operator dengan jumlah pelanggaran tertinggi mencapai 59.586 kasus. Mayoritas berasal dari penyimpangan trayek sebanyak 47.979 pelanggaran.

PT Eka Mira Prima Sentosa mencatat 54.258 pelanggaran, disusul PT Bagong Dekaka Makmur sebanyak 40.158 pelanggaran, PT Primajasa Perdanarayautama 37.632 pelanggaran, dan PT Anindya Mitra Internasional sebanyak 32.344 pelanggaran.

Dirjen Aan menyampaikan, langkah fundamental untuk membenahinya adalah dengan mentransformasi operator ke arah manajemen korporasi profesional serta menerapkan sistem pembayaran berbasis pemenuhan standar layanan.

Melalui skema tersebut, operator dibayar berdasarkan kualitas layanan dan kilometer tempuh, bukan jumlah penumpang. Pemerintah pun mulai mendorong transformasi pola bisnis operator melalui program buy the service atau BTS.

“Besar harapan awak kendaraan akan tertib melakukan aktivitas di terminal karena tidak perlu lagi kejar setoran,” ujar Aan.

Selain itu, Selain itu, terminal tipe A mulai diarahkan menjadi pusat transportasi yang lebih nyaman dan terintegrasi dengan aktivitas pendukung lain agar kembali menarik penumpang.

Pemerintah juga mulai mendorong digitalisasi terminal melalui pembelian tiket resmi berbasis aplikasi agar praktik “cegat bus” di pinggir jalan perlahan berkurang.

Meski demikian, perubahan tersebut diperkirakan tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Selama terminal belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan penegakan hukum masih lemah, praktik bus berhenti di luar terminal diperkirakan akan tetap bertahan.

Bisnis.com, MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menegur pihak PT Antar Lintas Sumatra (ALS) terkait kelengkapan manifes atau dokumen penumpang salah satu bus yang terlibat kecelakaan dengan truk tangki BBM dan terbakar di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Sumatra Selatan (Sumsel) pada Rabu (6/5/2026).

Bobby menyebut ketiadaan data mempersulit identifikasi korban yang dalam insiden maut tersebut hampir hangus terbakar. Pasalnya, hanya lima penumpang yang terdata oleh pihak ALS lantaran tak semua penumpang naik dari loket.

"Yang berangkat (terdaftar) ada lima, tapi yang meninggal 14 orang. Itu kesulitannya, kesulitan yang kalian buat sendiri," kata Bobby kepada Direktur ALS di kantor PT ALS usai insiden, dikutip dari Instagram resminya, Jumat (8/5/2026).

Bobby pun menekankan pentingnya manifes penumpang untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.Update & Publish

Dia juga meminta pihak ALS segera menghubungi keluarga korban yang telah teridentifikasi dan memberikan fasilitas yang pasti kepada keluarga korban kecelakaan.

"Kami dari Pemprov ingin memastikan keluarga yang selamat maupun menjadi korban meninggal dunia bisa sampai ke kampung halamannya dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumut Nasjwin Andi Nurdin memastikan seluruh korban kecelakaan bus ALS dengan truk tangki minyak di Muratara mendapatkan jaminan santunan.

Namun, kata dia, proses pendataan masih menunggu penyelesaian identifikasi korban.

"Seluruh korban dijamin Jasa Raharja. Namun kami masih menunggu proses identifikasi karena kondisi korban terbakar sehingga membutuhkan waktu," ujarnya.

Nasjwin pun sepakat dengan Gubernur Sumut terkait pentingnya manifes penumpang untuk mempercepat proses identifikasi terutama saat terjadi kecelakaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan melaporkan kendaraan yang terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatra nyatanya tak mengantongi izin sejak 2020.

Aan mengungkapkan, bus antar lintas Sumatra (ALS) bernomor polisi BK 7778 DL ini tidak memiliki izin sejak 4 November 2020. Sementara data bukti lulus uji elektronik (BLUe) masih berlaku hingga 11 Mei 2026.

“Bus ALS tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Sebagaimana pelanggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Pada pasal 102, yakni memalsukan dokumen perjalanan yang sah, mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya, serta melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Sementara saat investigasi di lapangan, petugas menemukan adanya perbedaan nomor rangka pada kendaraan sehingga terindikasi terjadi praktik pemalsuan nomor polisi kendaraan pada bus ALS.

"Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tentu saja berpotensi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin enam hingga 12 bulan dan bisa juga dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek," ungkapnya.

Meski demikian semua temuan lapangan ini akan didalami dengan melakukan audit inspeksi terhadap perusahaan, dan terkait pemberian sanksi akan ditelusuri lebih lanjut.

Sebelum terjadinya kecelakaan pada Rabu (6/5/2026), bus ALS melintas di Terminal Tipe A Batay (Lahat) dengan tujuan Medan dan manifes 10 penumpang.

Selanjutnya, di Terminal Lubuklinggau tercatat kendaraan bus meninggalkan terminal pada pukul 10.00 WIB dengan total manifes 18 orang yang terdiri atas 14 penumpang dan 4 kru.

Dari kejadian ini mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 16 orang yang terdiri atas 11 penumpang bus, 3 kru bus, dan 2 kru truk tangki. Korban luka - luka sebanyak 4 orang yang terdiri atas 3 penumpang bus dan 1 kru bus.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, bus ALS yang dikemudikan A diduga berupaya menghindari lubang jalan dan mengambil jalur kanan.

Pada saat bersamaan, truk tangki yang dikemudikan Y bersama seorang penumpang datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan frontal tidak dapat dihindarkan dan memicu ledakan dan kebakaran hebat yang melahap habis bus serta truk tangki di lokasi kejadian.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ikut dalam penanganan korban kecelakaan Bus ALS bernomor polisi 346 BK 7778 DL yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (6/5/2026) siang.

Dia menyampaikan belasungkawa terhadap insiden yang menewaskan 16 orang tersebut dan menyebut Pemprov akan membantu pemulangan para korban ke kampung halaman masing-masing, baik yang berasal dari Sumatra Utara maupun dari luar Sumut.

“Kami turut berduka sedalam-dalamnya. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memastikan seluruh korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia dapat ditangani dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing,” ujar Bobby saat mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Medan, Kamis (7/5/2026).

Bobby pun mengatakan pasca insiden pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel terkait proses evakuasi korban dari Musi Rawas Utara menuju daerah asal masing-masing korban.

Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi, termasuk pendataan manifest penumpang dan kontrol kendaraan.

“Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik perusahaan otobus maupun pemerintah daerah. Manifest penumpang sangat penting untuk memudahkan identifikasi korban dan penanganan saat terjadi musibah,” tegasnya.

Adapun Direktur PT ALS Chandra Lubis menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan bus ALS rute Medan–Semarang yang terjadi di Sumatra Selatan.

Menurutnya, pihak perusahaan telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk memperoleh informasi terkait kondisi kru dan penumpang.

Dia juga menegaskan PT ALS akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban dan memastikan santunan diberikan kepada para korban.

“Saat ini perwakilan ALS di Sumsel sudah turun ke lapangan dan juga memberikan bantuan berupa akomodasi bagi keluarga korban yang ingin menuju Sumsel,” ujar Chandra.

Sebagai informasi, salah satu armada Bus ALS menabrak truk tangki pengangkut BBM di Jalan Lintas Sumatra Kabupaten Musi Rawas Utara Sumsel pada Rabu siang.

Dari informasi awal yang diterima, sopir bus diduga mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang sebelum akhirnya menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan.

Tabrakan maut tak terelakkan dan memicu kobaran api. Sementara, tercatat 16 orang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut, termasuk pengemudi dan kernet bus dan truk tangki. Sejumlah korban saat ini juga disebut masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Sumsel.

PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban kecelakaan maut antara Bus ALS dan truk tangki pengangkut BBM di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatra Selatan (Sumsel) mendapat santunan dan jaminan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatra Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Rabu (6/5) itu menewaskan 16 orang dan menyebabkan empat korban lainnya luka-luka. Insiden melibatkan Bus ALS bernomor polisi BK 7451 DL dan truk tangki minyak yang identitasnya masih didata polisi.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya langsung mengerahkan petugas ke lokasi begitu menerima informasi kecelakaan.

"Jasa Raharja hadir untuk memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh perlindungan dasar secara cepat dan tepat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat melakukan pendataan, koordinasi dengan rumah sakit dan pihak terkait, serta memastikan seluruh korban memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Rabu (6/5).

Jasa Raharja menyebut petugas di Kantor Wilayah Sumatra Selatan langsung membantu proses evakuasi korban dan berkoordinasi dengan Unit Laka Lantas untuk penerbitan laporan polisi.

Petugas juga mendatangi rumah sakit tempat korban dirawat guna memastikan proses penanganan medis berjalan lancar.

Selain itu, perusahaan telah menerbitkan surat jaminan atau guarantee letter kepada RSUD Rupit Muratara untuk mempercepat penanganan korban luka. Pendataan korban dan ahli waris juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran santunan bagi korban meninggal dunia.

Kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB dan memicu kebakaran besar usai tabrakan antara bus ALS dan truk tangki BBM.

Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama mengatakan sopir bus ALS turut menjadi korban meninggal dunia. Dari total korban tewas, 14 orang berada di dalam bus, terdiri dari sopir dan 13 penumpang. Sementara kernet bus selamat dengan luka ringan setelah terlempar keluar saat kecelakaan.

Polisi menduga kecelakaan terjadi saat sopir bus mencoba menghindari lubang di jalan hingga kendaraan berpindah jalur dan menabrak truk tangki dari arah berlawanan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Nandang Mu'min Wijaya mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih didalami melalui olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim terpadu Ditlantas, laboratorium forensik, hingga tim Traffic Accident Analysis (TAA).

Di sisi lain, tiga korban luka berat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Rupit.

Pihak rumah sakit menyebut dua korban mengalami luka bakar sekitar 80 persen, sementara satu korban lainnya mengalami luka bakar hingga 99 persen dan dirawat di ICU menggunakan ventilator.

MUSI RAWAS UTARA - Polisi membuka posko identifikasi korban (Disaster Victim Identification/DVI) terkait kasus kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangka di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (6/5/2026).

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengatakan, posko DVI disiapkan di RSUD Lubuk Linggau untuk proses identifikasi dan pengambilan jenazah. "Posko kita buka di RSUD. Untuk pengambilan jenazah. Ada 16 Jenazah di RSUD Lubuk linggau," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Proses identifikasi akan dilakukan langsung tim Dokkes Polda Sumsel yang telah diberangkatkan melalui jalur darat. Tim gabungan Direktorat Lalu Lintas, Labfor, TAA Kecelakaan Lalu Lintas dan Jasa Raharja juga sudah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

Kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan mengakibatkan 16 orang tewas.

MUSI RAWAS UTARA - Kecelakaan maut bus ALS vs truk tangki menewaskan 16 orang di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026). Dalam insiden itu, polisi telah mengidentifikasi para pengemudi dan sejumlah penumpang di dua kendaraan tersebut.

Mayoritas korban meninggal akibat terbakar setelah tabrakan tersebut. "Dalam penyelidikan (penyebab laka)," kata Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, Rabu (6/5/2026).

Adapun identitas korban jiwa yang telah teridentifikasi sebagai berikut:

Bus ALS

1. Pengemudi

Nama: Alif

Usia: 44 tahun

Alamat: Jawa Tengah

Meninggal dunia terbakar

2. Penumpang/Kenek

Nama: M Fadli

Tahun lahir: 1996

Pekerjaan: Kenek bus

Alamat : Riau

Mengalami luka goresan

Nama: Saf

Usia: 50 tahun

Pekerjaan : kenek bus

Alamat : Medan

Meninggal dunia

Truk Tangki Seleraya

1. Pengemudi

Nama : Yanto

Meninggal dunia terbakar dalam mobil

2. Penumpang

Nama : Martini

Meninggal dunia terbakar dalam mobil.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengatakan bakal menginvestigasi penyebab kecelakaan yang melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100 di Koridor 13 (Puri Beta-Petukangan) di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, pada Senin pagi (23/2/2026).

"Penyebab insiden tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dilansir Antara.

Dia mengatakan fokus utama TransJakarta saat ini yaitu memastikan keselamatan penumpang.

Berdasarkan informasi, kecelakaan tersebut menyebabkan bagian bus ringsek dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan.

"Petugas telah melakukan evakuasi cepat ke halte terdekat dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan," ujar Ayu.

Sementara itu, bus Koridor 13 yang mencakup rute 13B (CBD Ciledug-Tegal Mampang) dan L13E (Puri Beta-Pancoran) mengalami keterlambatan akibat kepadatan kendaraan di Puri Beta 2 dan sekitar kolong JORR.

Hal itu pun mengakibatkan waktu tempuh perjalanan dari Puri Beta 2 menuju Petukangan yang biasanya hanya 7 menit meningkat hingga mencapai 39 menit.

Ayu mengatakan situasi tersebut juga menyebabkan penumpukan dan antrean pelanggan di halte menjadi lebih padat dari biasanya. Selain armada bus Transjakarta, Mikrotrans JAK107 (Jembatan Garden-Puri Beta) juga mengalami keterlambatan yang signifikan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memberikan sanksi berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang terhadap perusahaan otobus (PO) PT Cahaya Wisata Transportasi atau Cahaya Trans, imbas kecelakaan maut di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah.

"Pembekuan izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 12 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selama pemberlakuan sanksi administratif, perusahaan tersebut juga wajib memperbaharui perizinan berusaha dan Kartu Pengawasan yang dimiliki serta melaporkan dan mendaftarkan seluruh armada yang digunakan/dioperasionalkan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Di samping itu, lanjutnya, Cahaya Trans juga wajib untuk menyusun, melaksanakan, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, paling lama tiga bulan sejak perizinan berusaha yang terbaru diterbitkan.

"PT Cahaya Wisata Transportasi wajib melaksanakan perbaikan dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan serta melaporkannya kepada Dirjen Perhubungan Darat," tegasnya.

Apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan yang berupa perizinan berusaha Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Bus Pariwisata.

Ia menuturkan berdasarkan hasil pengawasan dan hasil rapat klarifikasi ditemukan bahwa PO tersebut melakukan pelanggaran yang berupa tidak melaporkan terjadinya perubahan kepengurusan perusahaan serta mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki.

Selain itu, PO itu juga melakukan pelanggaran karena mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya dan melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Diketahui, bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV mengalami insiden kecelakaan di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 Desember 2025 lalu.

Diduga saat melintas di jalan menikung, pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga oleng dan terguling ke kanan. Dari kejadian tersebut sebanyak 16 orang meninggal dunia serta 12 orang terluka.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi membekukan izin penyelenggaraan angkutan orang milik PT Cahaya Wisata Transportasi atau bus PO Cahaya Trans, imbas kecelakaan yang terjadi di Semarang pada 22 Desember 2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyamapaikan, pembekuan yang berlaku selama 12 bulan atau satu tahun tersebut usai Cahaya Trans terbukti melakukan sejumlah pelanggaran.

Selama pemberlakuan sanksi administratif, perusahaan wajib memperbaharui perizinan berusaha dan Kartu Pengawasan yang dimiliki serta melaporkan dan mendaftarkan seluruh armada yang dioperasionalkan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"PT Cahaya Wisata Transportasi wajib melaksanakan perbaikan dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan serta melaporkannya kepada Dirjen Perhubungan Darat," kata Aan dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).

Pembekuan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026.

Di samping itu, perusajaan juga wajib untuk menyusun, melaksanakan, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, paling lama tiga bulan sejak perizinan berusaha yang terbaru diterbitkan.

Apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan yang berupa perizinan berusaha Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Bus Pariwisata.

Adapun berdasarkan hasil pengawasan dan hasil rapat klarifikasi, ditemukan Cahaya Trans terbukti melakukan pelanggaran berupa tidak melaporkan terjadinya perubahan kepengurusan perusahaan.

Selain itu, Cahaya Trans juga mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki.

Pelanggaran lainnya, yakni mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya dan melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV mengalami insiden kecelakaan bus di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 Desember 2025 lalu.

Diduga saat melintas di jalan menikung, pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga oleng dan terguling ke kanan, dari kejadian tersebut sebanyak 16 orang meninggal dunia serta 12 orang terluka.

Aan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan—segan menindak tegas perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan. Pihaknya akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang—undangan sehingga dapat memberikan efek jera.

“Kami harap melalui kejadian ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh perusahaan bus untuk tertib mematuhi aturan," pungkasnya.

Dirjen Hubdat pun selama masa Nataru yang lalu telah melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh Indonesia. Total kendaraan yang diperiksa telah mencapai 104.023 unit.

Dari jumlah kendaraan yang diperiksa diperoleh hasil sebanyak 70.080 unit atau 67,37% Diizinkan Operasional dan sebanyak 18.593 unit atau 17,87% diberikan Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang).

JAKARTA - Kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah jadi alarm keras bagi kesiapan transportasi nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Lakalantas yang terjadi Senin (22/12/2025) dini hari itu menewaskan 16 orang.

Peristiwa tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan kelayakan armada. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda. Dia menegaskan bahwa tragedi ini adalah early warning atau peringatan dini yang tidak boleh diabaikan.

Mengingat, mobilitas warga pada Nataru tahun ini diprediksi mencapai angka fantastis, yakni 119,5 juta orang, dengan konsentrasi pergerakan terbesar di Pulau Jawa.

"Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun," ujar Syaiful Huda, Selasa (23/12/2025).

Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk segera mengimplementasikan strategi komprehensif guna memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

Khusus untuk moda transportasi bus, Huda menuntut Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh. Ia tidak ingin spekulasi mengenai ketidaklayakan armada atau perilaku ugal-ugalan sopir akibat tekanan kerja menjadi fenomena umum di masa puncak liburan.

"Kemenhub harus memastikan seluruh armadaperusahaan otobus (PO)yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus 'zombie' atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan," tegas Politisi PKB tersebut.

Selain kelayakan unit, Huda juga menyoroti aspek kesehatan dan jam kerja para pengemudi. Menurutnya, intensitas kerja yang tinggi selama masa Nataru seringkali membuat awak bus kelelahan, yang berujung pada menurunnya konsentrasi di jalan raya.

"Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka," tambahnya.

Dengan mayoritas mobilitas yang diprediksi berpusat di Pulau Jawa, titik-titik rawan seperti simpang tol dan jalur wisata harus mendapatkan pengawalan ekstra. Huda berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan penyedia jasa jalan tol dapat mencegah terulangnya insiden memilukan seperti yang dialami bus PO Cahaya Trans.

"Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik," pungkas Huda.

Kita investigasi, saya sudah minta jajaran Kementerian Perhubungan dan juga Korlantas Polri untuk investigasi sampai tuntas semuanya..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pihaknya yang membawahi Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi regulasi menyusul terjadinya kecelakaan bus di exit Tol Krapyak, Semarang.

"Iya, tentu kita akan evaluasi," kata Menko AHY ditemui di sela meninjau kesiapan layanan angkutan kereta api selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan, hal tersebut saat awak media menanyakan langkah pemerintah dalam memitigasi kecelakaan bus imbas adanya insiden di Tol Krapyak, termasuk kemungkinan penguatan regulasi dan evaluasi menyeluruh kebijakan keselamatan transportasi.

Menanggapi hal itu, AHY memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan aturan, serta mencegah kecelakaan serupa terulang di kemudian hari.

Mengenai insiden Tol Krapyak, AHY juga mengaku telah memerintahkan investigasi menyeluruh melibatkan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri guna mengungkap penyebab kecelakaan secara objektif serta memastikan rekomendasi perbaikan ke depannya.

"Kita investigasi, saya sudah minta jajaran Kementerian Perhubungan dan juga Korlantas Polri untuk investigasi sampai tuntas semuanya. Intinya kita tidak ingin ada kecelakaan-kecelakaan maut yang terjadi lagi berulang," ujarnya.

Fokus utama diarahkan pada kepatuhan aturan keselamatan termasuk pemeriksaan kendaraan berkala kelaikan jalan serta kesiapan pengemudi agar perjalanan publik berlangsung aman, bertanggung jawab sesuai standar yang berlaku.

Menko juga menekankan pencegahan kecelakaan memerlukan disiplin bersama penegakan hukum konsisten dan pengawasan berlapis sehingga risiko fatalitas transportasi jalan raya dapat ditekan berkelanjutan melalui kolaborasi pusat daerah operator dan masyarakat luas.

"Dan semua benar-benar harus taat, harus sesuai dengan aturan. Kendaraan dicek dengan benar. Pengemudi juga harus fit dan sesuai dengan ketentuan sehingga sekali lagi kita mencegah terjadinya korban di jalan raya," imbuh AHY.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif membangun budaya keselamatan berkelanjutan sehingga mobilitas masyarakat aman, efisien dan selamat.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, hasil ramp check bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV yang mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, tidak laik jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan pada aplikasi MitraDarat, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun AKAP.

"Adapun untuk data BLU-e, ditemukan data kendaraan tersebut terakhir melakukan uji berkala pada tanggal 3 Juli 2025. Sedangkan hasil ramp check kendaraan yg dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan tidak laik jalan dan dilarang operasional," kata Aan dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/12).

Aan menyampaikan Kemenhub turut berduka cita atas peristiwa tersebut terjadi pada Senin (22/12) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

"Dilaporkan dari lapangan, bus dengan 33 penumpang tersebut berangkat dari Jatiasih Bekasi menuju D.I Yogyakarta," ujar Aan.

Bus melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal itu juga diduga karena kurangnya konsentrasi pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak.

Akibatnya, lanjut Aan, bus mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan. Terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang dan satu orang luka ringan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025