JAKARTA - Komisi V DPR terus mengulirkan wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh di Lebaran 2026. Langkah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas (Lalakantas) dengan fatalitas tinggi yang memicu banyak korban jiwa.

“Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat jika tingkat kemacetan selama arus mudik dan balik lebaran terus menurun. Tidak ada lagi kemacetan horor yang membuat pemudik berhari-hari di jalanan. Maka saat ini fokus stake holder terkait terutama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri harus dialihkan pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang dipicu penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Huda menilai berkurangnya titik kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran merupakan buah dari kian lengkapnya jaringan infrastruktur nasional. Tersambungnya Tol Trans Jawa, semakin panjangnya bentangan Tol Sumatera, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen arus kendaraan terbukti efektif mengurai kepadatan.

"Kita melihat kemajuan nyata. Strategi manajemen lalu lintas seperti kebijakan ganjil-genap, contraflow, hingga one way di jalur tol sangat membantu menurunkan potensi kemacetan. Solidnya koordinasi lintas sektoral membuat arus mudik jauh lebih lancar dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Meski kemacetan berhasil diredam, Huda mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi. Saat ini, angka kecelakaan masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa dalam setiap periode mudik. Mayoritas insiden tersebut terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi oleh pengguna sepeda motor.

"Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam. Fakta bahwa jalur arteri dan kendaraan roda dua mendominasi angka kecelakaan fatal menunjukkan adanya urgensi untuk intervensi kebijakan yang lebih berani," tegas Politisi PKB tersebut.

Sebagai solusi, Huda meminta Pemerintah menyusun strategi push and pull yang komprehensif terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi mudik jarak jauh. Menurutnya, Pemerintah tidak boleh sekadar melarang tanpa memberikan alternatif nyata.

“Pemerintah bisa meningkatkan razia penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh sekaligus memberikan solusi transportasi publik yang masif, terjangkau, dan aman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya.

Dia menegaskan jika pembatasan mudik motor dilakukan karena memang berbahaya. Meskipun penggunaan sepeda motor lebih murah dan fleksibel tapi sangat rentan jika digunakan jarak jauh karena adanya faktor kelelahan, minimnya tingkat perlindungan bagi pengendara.

"Pembatasan mudik motor ini murni alasan kemanusiaan. Kita ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan seperti ibu dan anak-anak yang terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan roda dua," pungkasnya.

JAKARTA - Kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah jadi alarm keras bagi kesiapan transportasi nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Lakalantas yang terjadi Senin (22/12/2025) dini hari itu menewaskan 16 orang.

Peristiwa tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan kelayakan armada. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda. Dia menegaskan bahwa tragedi ini adalah early warning atau peringatan dini yang tidak boleh diabaikan.

Mengingat, mobilitas warga pada Nataru tahun ini diprediksi mencapai angka fantastis, yakni 119,5 juta orang, dengan konsentrasi pergerakan terbesar di Pulau Jawa.

"Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun," ujar Syaiful Huda, Selasa (23/12/2025).

Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk segera mengimplementasikan strategi komprehensif guna memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

Khusus untuk moda transportasi bus, Huda menuntut Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh. Ia tidak ingin spekulasi mengenai ketidaklayakan armada atau perilaku ugal-ugalan sopir akibat tekanan kerja menjadi fenomena umum di masa puncak liburan.

"Kemenhub harus memastikan seluruh armadaperusahaan otobus (PO)yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus 'zombie' atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan," tegas Politisi PKB tersebut.

Selain kelayakan unit, Huda juga menyoroti aspek kesehatan dan jam kerja para pengemudi. Menurutnya, intensitas kerja yang tinggi selama masa Nataru seringkali membuat awak bus kelelahan, yang berujung pada menurunnya konsentrasi di jalan raya.

"Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka," tambahnya.

Dengan mayoritas mobilitas yang diprediksi berpusat di Pulau Jawa, titik-titik rawan seperti simpang tol dan jalur wisata harus mendapatkan pengawalan ekstra. Huda berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan penyedia jasa jalan tol dapat mencegah terulangnya insiden memilukan seperti yang dialami bus PO Cahaya Trans.

"Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik," pungkas Huda.