Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah yang hendak memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol.

Jusuf Hamka menyebut, pihaknya belum mendapat arahan langsung dari Pemerintah mengenai hal itu. Akan tetapi, dia memastikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh segala keputusan yang ditetapkan pemerintah.

“Belum, belum ada omongan, tetapi kemarin begitu ada berita, saya dengan teman-teman direksi mengatakan semua sepakat rapat, kita ikut apa pemerintah punya mau,” kata Jusuf saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai dampaknya terhadap tarif tol, dia masih enggan merinci. Hanya saja, wacana PPN jalan tol diproyeksikan akan mengerek tarif yang ditanggung oleh masyarakat.

“Wallahualam [apakah akan berdampak ke tarif], tapi memang harusnya jadi naik,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dikabarkan tengah mematangkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol. Langkah strategis ini dibidik mulai diimplementasikan secara resmi pada 2028.

Rencana tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP periode 2025—2029. Dokumen krusial ini diteken langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 lalu.

Secara spesifik, kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperluas basis pemajakan nasional. Pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan melalui penambahan objek pajak baru.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP dalam dokumen Renstra.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif langkah pemerintah yang resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir tahun ini.

Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

"Kebijakan PPN DTP memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tren penjualan rumah. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli sekaligus menumbuhkan minat masyarakat untuk segera memiliki hunian," ujar Deddy kepada Bisnis.com, Selasa (6/1/2026).

Deddy menjelaskan bahwa kehadiran insentif ini memberikan fleksibilitas finansial bagi konsumen. Dengan porsi pajak yang ditanggung oleh pemerintah, calon pembeli dapat mengalihkan alokasi dana PPN tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya atau biaya pendukung dalam proses akad kredit.

Keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa.

"Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.

Adapun implementasi PPN DTP 2026 ini diatur dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa perpanjangan PPN DTP dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

Kemudian, dalam Pasal 14 dituliskan bahwa peraturan menteri terkait perpanjangan implementasi PPN DTP berlaku mulai 1 Januari 2026.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," bunyi beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6 persen harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan. Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Hitung Ulang Tarif PPN

Di sisi lain, Purbaya pernah mengemukakan sedang menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini berada di level 11%.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga Rp70 triliun.

“Waktu di luar saya enaknya ngomong, turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah, rugi juga nih,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menuturkan, meski sempat berpikir PPN idealnya di bawah 10%, kini ia harus berhitung realistis terhadap kapasitas fiskal negara. Ia ingin memastikan dampak kebijakan itu tidak menekan defisit anggaran yang berpotensi tembus di atas 3% terhadap PDB.

Tarif PPN 11% saat ini berlaku setelah pemerintah membatalkan rencana kenaikan menjadi 12% di akhir 2024. Kenaikan itu hanya diterapkan secara terbatas pada barang-barang mewah, setelah gelombang penolakan publik yang cukup besar.

Purbaya menyebut keputusan terkait revisi tarif PPN baru akan diambil setelah pemerintah menilai kemampuan otoritas fiskal dalam memungut pajak, bea, dan cukai. Ia menargetkan, evaluasi tersebut bisa dilakukan setelah dua kuartal mendatang, seiring dengan perbaikan ekonomi yang mulai terlihat.

“Mungkin akhir triwulan tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur potensi penerimaan kalau pajak saya turunkan, kekurangannya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi semua sudah direncanakan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu.

Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan.

Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik keputusan pemerintah melanjutkan pemberian bebas pajak pembelian rumah atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi, Deddy Indrasetiawan menjelaskan keputusan tersebut memberikan kepastian bagi para pengembang maupun konsumen. Sehingga, akan mendorong kepastian usaha sektor properti dalam beberapa waktu ke depan.

"Keputusan tersebut membuat Pengembang sekarang ini bisa merencanakan dengan baik. Dulu kan, yang sebelum itu PPN DTP [diumumkan] 6 bulan sekali. Kita kan tahu bahwa kalau bangun rumah itu kan 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi nggak ada kepastikan apakah PPNDTP-nya diperpanjang atau nggak," jelasnya dikutip Selasa (28/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Deddy menyebut keputusan tersebut bakal mendorong pengembang lebih antusias memacu suplai rumah.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.