Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah yang hendak memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol.

Jusuf Hamka menyebut, pihaknya belum mendapat arahan langsung dari Pemerintah mengenai hal itu. Akan tetapi, dia memastikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh segala keputusan yang ditetapkan pemerintah.

“Belum, belum ada omongan, tetapi kemarin begitu ada berita, saya dengan teman-teman direksi mengatakan semua sepakat rapat, kita ikut apa pemerintah punya mau,” kata Jusuf saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai dampaknya terhadap tarif tol, dia masih enggan merinci. Hanya saja, wacana PPN jalan tol diproyeksikan akan mengerek tarif yang ditanggung oleh masyarakat.

“Wallahualam [apakah akan berdampak ke tarif], tapi memang harusnya jadi naik,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dikabarkan tengah mematangkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol. Langkah strategis ini dibidik mulai diimplementasikan secara resmi pada 2028.

Rencana tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP periode 2025—2029. Dokumen krusial ini diteken langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 lalu.

Secara spesifik, kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperluas basis pemajakan nasional. Pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan melalui penambahan objek pajak baru.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP dalam dokumen Renstra.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional nontol dan jalan tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas mengenai kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang mudik Lebaran 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

"Berbagai langkah telah disiapkan untuk memastikan kondisi jalan nasional nontol, jalan tol, serta sarana pendukung lainnya berada dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman dilalui oleh masyarakat," ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dody mengatakan Kementerian PU berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur serta layanan pendukung melalui Instruksi Menteri PU Nomor 01 Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menghadapi periode mudik Lebaran. Dalam pelaksanaannya, ucap Dody, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan kondisi jalan dan jembatan tetap mantap serta mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan di lapangan. Dody menyampaikan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberikan dukungan fasilitas sanitasi seperti toilet portabel dan mobil tangki air pada titik-titik layanan masyarakat.

"Sementara itu, Sekretariat Jenderal memperkuat komunikasi publik serta integrasi sistem informasi," tambah Dody.

Secara nasional, Dody menyampaikan jaringan jalan nasional nontol yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU mencapai sekitar 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,5 persen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan jalan nasional nontol tersebut menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat selama periode mudik, khususnya pada koridor utama di Pulau Jawa dan Sumatra.

"Sementara itu, jaringan jalan tol operasional saat ini mencapai sekitar 3.115 kilometer yang terdiri atas 76 ruas jalan tol di seluruh Indonesia," sambung Dody.