Bisnis.com, JAKARTA - Panic buying bahan bakar minyak (bbm) terjadi di tengah masyarakat setelah muncul isu bahwa stok hanya cukup sampai 20 hari imbas konflik di Timur Tengah.

Isu ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jember, Jawa Timur.

Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di beberapa SPBU Jember pada Jumat (6/3) pagi hingga siang.

Panic buying juga terjadi di wilayah Aceh, imbas kekeliruan pernyataan stok dan kenaikan harga BBM di tengah konflik Timur Tengah.

CEK FAKTA

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan stok BBM hanya sampai 20 hari karena terkait dengan kemampuan daya tampung (storage) yang dimiliki Indonesia.

"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari," katanya dikutip dari Antaranews, Sabtu.

Menurut Bahlil, standar nasional minimal berada di angka 20–21 hari, sementara maksimalnya sekitar 25 hari. Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata ketahanan stok BBM nasional tercatat berada di level 22–23 hari.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan stok bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan yang belum mencukupi untuk menampung cadangan lebih besar.

“Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bahlil meminta agar pemberitaan terkait stok BBM tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia mengatakan bahwa persoalannya terletak pada infrastruktur penyimpanan, bukan pada ketersediaan pasokan energi.

Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman di tengah kebutuhan Ramadhan dan Lebaran 2026 hingga dinamika geopolitik global.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan bahwa ketersediaan BBM yang berada pada kisaran sekitar 21 hari merupakan stok atau pasokan operasional yang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional. Hal ini guna menjamin kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.

"Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional. Stok ini terus dilakukan top-up/re-fill atau penambahan produk melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, secara rutin dan berkala, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM," ujar Roberth.

Ia menambahkan, Pertamina memiliki sistem pengelolaan rantai pasok energi yang terintegrasi, mulai dari pengadaan minyak mentah dan produk BBM, pengolahan di kilang, transportasi, hingga distribusi ke berbagai wilayah Indonesia.

Sistem tersebut memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan dapat diakses masyarakat secara merata.

Oleh sebab itu pihaknya meminta masyarakat untuk tidak panic buying karena justru akan menimbulkan terganggunya distribusi yang seharusnya normal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang berkisar 20 hingga 23 hari yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dudy memastikan stok BBM tersebut tidak akan memengaruhi kebutuhan masyarakat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Memang storage (kapasitas penyimpanan) 21 hari itu sebenarnya mengukur kapasitas penyimpanannya. Kalau lebih, kita tidak bisa menampung," ujar Dudy saat update kesiapan Angkutan Lebaran 2026 di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Sebagai salah satu anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dudy menjelaskan angka 21 hari tidak berarti stok BBM akan habis setelah periode tersebut. Angka itu merupakan batas minimum cadangan yang harus selalu dijaga, bukan stok statis yang dibiarkan berkurang hingga habis. "Kalau nanti berkurang, maka Pertamina dan ESDM akan menambah," ucap Dudy.

Dudy menyampaikan pasokan minyak global mengalami dinamika setelah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz yang menyumbang sekitar 20 persen dari distribusi minyak global. Namun begitu, lanjut Dudy, Indonesia masih memiliki alternatif pasokan dari negara lain yang relatif tidak terdampak konflik.

"Memang yang di Hormuz itu sekitar 20 persen dari total global. Berarti kita masih ada tempat-tempat lain yang bisa mendapatkan BBM tersebut," lanjut Dudy.

Dudy menyebut masih terdapat sejumlah tempat lain yang bisa menjadi pilihan untuk pasokan minyak global ke Indonesia. Dudy berharap hal tersebut dapat memberikan angin segar dalam menjaga pasokan stok BBM di Indonesia.

"Kalau saya lihat kemarin itu ada beberapa negara yang sepertinya tidak terlalu terdampak dari lokasi konflik. Ada beberapa negara yang sebagai pengekspor minyak masih bisa memenuhi kebutuhan kita," kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang berkisar 20 hingga 23 hari yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dudy memastikan stok BBM tersebut tidak akan memengaruhi kebutuhan masyarakat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Memang storage (kapasitas penyimpanan) 21 hari itu sebenarnya mengukur kapasitas penyimpanannya. Kalau lebih, kita tidak bisa menampung," ujar Dudy saat update kesiapan Angkutan Lebaran 2026 di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Sebagai salah satu anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dudy menjelaskan angka 21 hari tidak berarti stok BBM akan habis setelah periode tersebut. Angka itu merupakan batas minimum cadangan yang harus selalu dijaga, bukan stok statis yang dibiarkan berkurang hingga habis. "Kalau nanti berkurang, maka Pertamina dan ESDM akan menambah," ucap Dudy.

Dudy menyampaikan pasokan minyak global mengalami dinamika setelah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz yang menyumbang sekitar 20 persen dari distribusi minyak global. Namun begitu, lanjut Dudy, Indonesia masih memiliki alternatif pasokan dari negara lain yang relatif tidak terdampak konflik.

"Memang yang di Hormuz itu sekitar 20 persen dari total global. Berarti kita masih ada tempat-tempat lain yang bisa mendapatkan BBM tersebut," lanjut Dudy.

Dudy menyebut masih terdapat sejumlah tempat lain yang bisa menjadi pilihan untuk pasokan minyak global ke Indonesia. Dudy berharap hal tersebut dapat memberikan angin segar dalam menjaga pasokan stok BBM di Indonesia.

"Kalau saya lihat kemarin itu ada beberapa negara yang sepertinya tidak terlalu terdampak dari lokasi konflik. Ada beberapa negara yang sebagai pengekspor minyak masih bisa memenuhi kebutuhan kita," kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan strategi serapan gabah yang lebih agresif pada 2026 seiring proyeksi peningkatan produksi nasional. Menurut Rizal, langkah tersebut disiapkan untuk mengimbangi potensi panen yang lebih besar dari hasil perluasan cetak sawah dan penguatan program pertanian pemerintah.

Ia menyebut estimasi pengadaan beras Bulog pada 2026 akan melampaui realisasi 2025 yang mencapai 3 juta ton. Kenaikan serapan tersebut mengikuti arahan Menteri Pertanian dan akan difinalkan melalui Instruksi Presiden yang ditargetkan terbit pada 2026.

“Estimasi pengadaan pasti akan lebih besar dari tahun 2025. Jadi, kalau pengadaan tahun 2025 kemarin kita 3 juta ton, otomatis pada tahun 2026 ini lebih besar dari 3 juta ton,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa (22/12/2025).

Ia menjelaskan peningkatan serapan gabah membutuhkan kesiapan infrastruktur penyimpanan. Bulog telah menyiapkan tambahan gudang melalui rencana pembangunan 100 gudang baru oleh pemerintah, serta pemanfaatan gudang filial maupun gudang sewa untuk menutup kebutuhan jangka pendek.

Dalam evaluasi serapan 2025, Bulog tetap mendukung kebijakan pembelian gabah any quality yang dinilai berpihak kepada petani. Namun, Rizal menekankan pentingnya kualitas panen agar gabah yang diserap dapat menghasilkan beras dengan mutu optimal.

“Kalau any quality pada prinsipnya kami sangat mendukung karena itu menyejahterakan para petani. Namun, kami memberikan masukan agar setiap gabah yang dipanen merupakan gabah yang sudah siap masa usia panen,” ujarnya.

Bulog juga merancang pola penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasar. Program SPHP ditargetkan berjalan sepanjang tahun dengan penyesuaian volume di wilayah sentra produksi saat masa panen agar perputaran stok tetap terjaga.

Langkah agresif lainnya ditempuh melalui peningkatan produksi beras komersial untuk merespons perubahan selera konsumen. Bulog menyiapkan beras premium dengan merek kedaerahan untuk memperluas pasar tanpa mengabaikan mandat pelayanan publik.

“Kami juga akan meningkatkan produksi kami untuk pelayanan komersial. Bukan hanya beras medium, banyak juga yang menginginkan beras premium,” tutur Rizal.

Hingga akhir 2025, Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 3.535.000 ton. Stok tersebut menjadi modal awal penguatan serapan gabah pada 2026 di tengah target pengadaan yang lebih tinggi.

Dengan kombinasi peningkatan serapan, pengelolaan distribusi, dan penguatan produk komersial, Bulog menyiapkan fondasi agar lonjakan panen petani dapat terserap secara optimal. Strategi ini diharapkan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Morris Capital Indonesia (MCI), yang mengambil alih PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), resmi mengumumkan Penawaran Tender Wajib (PTW) atau Mandatory Tender Offer.

Manajemen MCI dalam keterangan resminya menyebutkan dana yang disiapkan untuk buyback saham publik dalam tender wajib mencapai maksimal Rp93.457.762.581 (Rp 93,45 miliar). Harga yang ditawarkan adalah Rp 54,47 per lembar saham.

“Harga ini merupakan harga terendah yang diwajibkan, dihitung dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham PIPA di bursa selama 90 hari terakhir,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Morris Capital Indonesia (MCI) resmi menjadi pengendali PIPA setelah mengakuisisi 1.500.000.000 (1,5 miliar) lembar saham, atau sekitar 43,78% kepemilikan, dari Para Penjual pada 6 dan 10 Oktober 2025. Setelah akuisisi, MCI akan mengembangkan PIPA sebagai bagian dari ekosistem distribusi energi nasional yang terintegrasi.

“Kami melihat PIPA memiliki potensi strategis yang bisa di-leverage untuk masuk ke sektor energi dan logistik,” ujar manajemen.

Rencananya, PIPA akan bertransformasi mencakup kegiatan perdagangan dan logistik Bahan Bakar Minyak (BBM), serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan dan jaringan distribusi darat-laut yang efisien. Strategi ini akan memposisikan PIPA sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi nasional.

Jadwal Tender Wajib Saham PIPA

• Periode Penawaran Tender Wajib: 23 Desember 2025 - 22 Januari 2026.
• Tanggal Pembayaran: 3 Februari 2026.
• Harga Penawaran: Rp 54,47 per lembar saham.
• Jumlah Saham yang Ditawar: Sebanyak-banyaknya 1.715.765.790 lembar saham (sekitar 50,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh).

MCI juga menegaskan bahwa mereka tidak berencana melikuidasi, mengubah kebijakan dividen, atau menghapus pencatatan saham (delisting) PIPA dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Tapi ini adalah sinyal positif buat stabilitas perusahaan ke depannya.

Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme crossing di BEI. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

Dengan ini pengendali baru menyatakan bahwa MCI memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada pemegang saham yang berhak sehubungan dengan penawaran tender wajib.

Morris Capital Indonesia (MCI) merupakan perusahaan investasi dan pengembangan bisnis yang berfokus pada sektor energi, logistik, dan infrastruktur distribusi. Melalui anak perusahaan dan entitas afiliasinya, MCI menjalankan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem rantai pasok (supply chain) end-to-end.

Selain itu, perusahaan bergerak di bisnis pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan (storage), sistem distribusi darat dan laut, dan jaringan logistik energi terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.

MCI juga melakukan integrasi bisnis energi hulu dan hilir, termasuk kolaborasi dengan entitas industri pipa dan energi, guna memperkuat efisiensi pasokan dan distribusi.

Kegiatan usaha ini dijalankan dengan pendekatan berbasis aset dan kontrak jangka panjang untuk memastikan arus pendapatan berulang, efisiensi operasional, serta peningkatan nilai strategis dalam pembangunan ekosistem energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manajemen data dan infrastruktur penyimpanan asal Taiwan, Synology menyampaikan ketertarikannya terhadap rencana pemerintah yang tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN).

Country Manager Synology Indonesia Clara Hsu menyatakan siap berkontribusi melalui kolaborasi dengan sektor pemerintah dan swasta lainnya.

"Kami sangat antusias jika dapat berpartisipasi dalam proyek pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan data nasional. Itu yang bisa kami garap dari sisi solusinya,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

Adapun saat ini, portofolio bisnis perseroan di Indonesia tercatat relatif seimbang antara sektor pemerintah dan swasta, dengan tahun ini lebih banyak di sektor swasta.

Namun dia memperkirakan pada 2026 mendatang, porsi penggunaan antara keduanya akan kembali seimbang seiring meningkatnya kebutuhan penyimpanan data terintegrasi di berbagai sektor.

Dia menyampaikan kesadaran perusahaan di Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan dan keamanan data semakin meningkat.

Tren ini mendorong banyak pelaku industri, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, untuk beralih ke solusi penyimpanan data on premise, yang dinilai lebih aman dan efisien dibandingkan dengan sepenuhnya mengandalkan layanan cloud publik.

Clara Hsu memaparkan pertumbuhan industri data di tanah air menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya saat ini semakin banyak perusahaan yang sudah sadar bahwa data adalah aset penting. Namun kondisi ini juga menimbulkan tantangan, volume data terus bertambah sedangkan ancaman siber juga semakin kompleks.

“Sekarang software jahat menyerang tanpa pandang bulu, baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar semuanya bisa jadi target,” imbuhnya.

Dalam situasi tersebut, banyak perusahaan mulai menilai ulang strategi penyimpanan data mereka. Solusi on-premise menjadi pilihan karena memberikan kontrol penuh atas privasi dan biaya yang lebih terkendali.

Synology mencatat, adopsi solusi on-premise saat ini tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga di sektor pemerintahan.

Instansi pemerintah, yang mengelola data sensitif dan bersifat privat, cenderung memilih private cloud berbasis on premise agar tetap dapat menikmati fitur cloud tanpa melepas kontrol data dari tangan sendiri.

Instansi pemerintah, yang mengelola data sensitif dan bersifat privat, cenderung memilih private cloud berbasis on-premise agar tetap dapat menikmati fitur cloud tanpa melepas kontrol data dari tangan sendiri.

“Kalau di pemerintah, fokusnya adalah penyimpanan data berskala besar dan privasi tinggi. Sedangkan di sektor swasta, banyak digunakan untuk kebutuhan file sharing dan kolaborasi antar tim,” tambahnya.

Sektor perbankan dan industri lain juga mulai beralih ke solusi modern untuk kebutuhan backup dan arsip data.

Head of Southeast Asia Synology, Thachawan Chinchanakarn mengatakan transformasi digital menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan data.

Momentum ini mendorong meningkatnya permintaan akan solusi yang lebih canggih, termasuk di Indonesia.

“Lima tahun terakhir, Synology mendapat kepercayaan dari berbagai vertikal industri di Indonesia, mendorong pertumbuhan pendapatan hingga 400%,” ujarnya.