Bisnis.com, JAKARTA — Eksekusi pengosongan lahan Blok 15 Gelora Bung Karno eks Hotel Sultan yang berlangsung pada Kamis. (18/6/2026) berjalan ricuh.

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 10.00 WIB, massa mulai melakukan melempari aparat dengan benda-benda keras seperti bambu hingga batu. Massa mendesak untuk masuk ke hotel.

Aparat yang berada di lokasi berusaha menangkis dan berlindung di balik tameng. Selain itu polisi juga menembakan water canon ke massa untuk meredam pergerakan mereka.

“Siaga siaga, mundur mundur,” kata aparat polisi yang berada di lokasi.

Diketahui, aparat kepolisian mengerahkan sebanyak 3.161 personel gabungan untuk mengamankan jalannya eksekusi pengosongan lahan Blok 15 Gelora Bung Karno eks Hotel Sultan.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menjelaskan pengerahan pasukan berskala besar ini dilakukan guna memastikan seluruh proses eksekusi fisik bangunan dan lahan di kawasan strategis tersebut berjalan kondusif. Langkah pengamanan ini melibatkan sinergi lintas instansi di wilayah DKI Jakarta.

"Untuk pengamanan eksekusi eks Hotel Sultan, jumlah pam 3.161 personel," ujar Erlyn dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Erlyn merinci kekuatan pengamanan tersebut merupakan gabungan personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah (Pemda). Kehadiran aparat ini disiagakan di sejumlah titik krusial di sekitar objek eksekusi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama proses pengosongan berlangsung.

Sebelumnya, pihak internal Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) juga telah menyiapkan 300 personel gabungan secara mandiri menjelang pelaksanaan eksekusi Blok 15 GBK eks Hotel Sultan.

Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK Hendry Arisandi menyebutkan personel internal itu terdiri dari perwakilan PPKGBK, Kementerian Sekretariat Negara, tim kuasa hukum, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Koordinasi intensif dan persiapan teknis di lapangan bahkan sudah digelar sejak Senin (15/6).

Melalui persiapan yang matang tersebut, manajemen PPKGBK berharap pelaksanaan eksekusi Blok 15 GBK eks Hotel Sultan dapat berlangsung lancar, tertib, aman, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

Langkah eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari berkekuatan hukumnya sengketa lahan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menolak gugatan PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara casu quo (c.q.) PPKGBK terkait pengelolaan Hotel Sultan melalui putusan e-court.

Dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., majelis hakim menyimpulkan negara melalui Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Gelora merupakan pemilik sah dari kawasan tersebut.

Hak guna bangunan Hotel Sultan dinyatakan telah dihapus demi hukum sejak 2023. Atas dasar itu, tindakan negara dinilai sah dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, termasuk tanah dan bangunan. Putusan hukum tersebut bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat segera dilaksanakan di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan perintah majelis hakim terkait pemindahan terdakwa Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari majelis hakim.

“Iya baik, tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah dan tadi malam sudah dilaksanakan oleh kami,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan meskipun eks Mendikbudristek itu telah menjadi tahanan rumah, Kejagung tetap melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan pemasangan detektor terhadap Nadiem.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan, termasuk Polri. Nadiem juga tidak dapat bepergian tanpa izin dari hakim maupun jaksa penuntut umum.

“lya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga,” pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Keputusan itu tertuang dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Dalam ketentuan tersebut, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara yang sama.

“Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif,” pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia angkat bicara terkait dengan insiden penembakan orang tidak dikenal di area tambang Grasberg, Mimika, Papua Tengah.

VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati menyampaikan insiden penembakan itu terjadi pada Rabu (11/3/2026) sekitar 08.30 WIT.

"PT Freeport Indonesia mengonfirmasi telah terjadi penembakan oleh orang tak dikenal pada hari Rabu, 11 Maret 2026, sekitar pukul 8.30 WIT di area tambang terbuka Grasberg," ujar Katri dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan, dalam insiden tersebut telah jatuh korban dari karyawan senior Freeport Indonesia yakni Simson Mulia (48). Oleh sebab itu, Katri menyatakan pihaknya ikut berduka cita atas peristiwa ini.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan memberikan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan," tutur Katri.

Adapun, Katri menekankan bahwa pihaknya memastikan keselamatan dan keamanan karyawan serta seluruh pihak yang berada di wilayah operasional Freeport.

Lebih jauh, Freeport memastikan telah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memastikan pengamanan di area tambang Grasberg itu.

"Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan pemerintah terkait hal ini. Keselamatan dan keamanan seluruh karyawan serta semua pihak di wilayah operasional kami tetap menjadi prioritas utama kami," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Marsinah, buruh perempuan asal Jawa Timur yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan ini sontak menarik perhatian publik bukan hanya karena Marsinah akhirnya mendapat pengakuan negara, tapi juga karena dalam daftar yang sama, terdapat nama Jenderal Besar TNI Soeharto, sosok yang identik dengan rezim Orde Baru, masa ketika Marsinah tewas secara tragis.

Marsinah dikenal sebagai buruh di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo. Dia aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama soal upah dan kesejahteraan buruh. Pada Mei 1993, setelah aksi mogok kerja menuntut kenaikan upah, Marsinah ditemukan meninggal dunia dengan tanda-tanda penyiksaan.

Kasus kematiannya sempat menggemparkan Indonesia dan dunia internasional. Namun hingga kini, pelaku pembunuhannya tak pernah terungkap secara tuntas. Banyak pihak menduga keterlibatan aparat keamanan pada masa itu, mengingat konteks politik dan represi terhadap gerakan buruh di bawah kekuasaan Orde Baru.

Lebih dari tiga dekade berlalu, nama Marsinah kini diakui sebagai Pahlawan Nasional sebuah pengakuan moral terhadap perjuangan kaum buruh, terutama perempuan. Penghargaan ini dianggap sebagai langkah simbolis untuk mengembalikan kehormatan Marsinah dan mereka yang berjuang melawan ketidakadilan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa nama aktivis buruh Marsinah sebenarnya sudah pernah diajukan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional sejak tahun 2022. Namun, dia menyebut kelengkapan dokumen pendukung pada waktu itu masih minim.

“Sebetulnya kalau Marsinah itu dari 2022 sudah pernah diajukan. Cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim,” ujar Khofifah kepada wartawan sebelum agenda Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Khofifah menjelaskan, pengajuan Marsinah sebagai calon pahlawan nasional mendapat dorongan kuat dari berbagai serikat buruh di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Menurutnya, momen peringatan Hari Buruh atau May Day menjadi salah satu saat di mana aspirasi tersebut disuarakan serentak.

“Ketika May Day itu hampir serentaklah seluruh serikat buruh termasuk yang di Jawa Timur memasukkan salah satu rekomendasinya itu adalah pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Marsinah. Jawa Timur juga ada, di Jakarta ini juga. Dan ketika di Jakarta langsung mendapatkan respon dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, oh iya kalau itu saya juga dukung. Kira-kira begitu lah,” tuturnya.

Khofifah menambahkan, untuk memperkuat proses pengajuan, pihaknya bersama pemerintah daerah membentuk posko Marsinah dan melakukan penelusuran langsung ke lapangan.

“Setelah itu kita bikin posko lah posko Marsinah. Saya sudah pernah dua kali ya dulu ke makamnya Marsinah, ke rumahnya gitu. Jadi gitu sih kawan-kawan, tapi kita menunggu saja nanti setelah diumumkan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya yang mengajukan langsung nama Marsinah, Khofifah membenarkan bahwa proses pengajuan dilakukan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Nganjuk serta pihak pemerintah provinsi.

“Ya terakhir ya prosesnya begitu. TP2GD dari Kabupaten Nganjuk, Pak Bupatinya juga sangat proaktif. Kemudian kami, kemudian kita mencarikan data-data primer. Karena kan tidak bisa di-googling gitu ya, jadi kita mesti ke beberapa media untuk mencari dokumen-dokumen supaya kita mendapatkan data primer gitu. Insya Allah sangat lengkap,” katanya.

Marsinah dikenal sebagai aktivis buruh perempuan yang memperjuangkan hak-hak pekerja pada awal 1990-an.

Dia ditemukan meninggal dunia secara tragis pada 1993 setelah memimpin aksi mogok kerja di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasusnya hingga kini masih menjadi simbol perjuangan buruh perempuan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan pemerintah masih mendalami penyebab ledakan dalam insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat (7/11/2025).

Hal ini disampaikan Djamari kepada wartawan jelang pelantikan Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan.

“Ya sedang didalami lah ya. Baru kita lihat tempatnya kan di situ terus ada beberapa yang terluka. Sedang dicari apa penyebabnya,” kata Djamari saat ditemui di kompleks Istana Negara.

Ketika ditanya soal kemungkinan motif di balik peristiwa tersebut, Djamari menegaskan bahwa belum ada kesimpulan yang dapat diambil.

“Belum tahu. Sama sekali belum tahu,” ujarnya.

Dia juga menepis dugaan bahwa ledakan itu berkaitan dengan aksi terorisme.

“Belum. Belum ada kesimpulan,” tegasnya.

Menurut Djamari, aparat keamanan saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara bersama unsur TNI dan kepolisian.

Saat ditanya apakah dirinya akan meninjau langsung lokasi kejadian, Djamari belum memberikan jawaban pasti. Pemerintah, kata dia, menunggu hasil investigasi awal sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim, dan Wamen saya juga ada di sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkap total ada 54 korban luka dalam insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia menjelaskan puluhan orang itu merupakan korban ringan hingga sedang. 54 korban itu kini sudah dievakuasi ke RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih.

"Data yang awal yang bari kita terima tadi, ya, kalau kita jumlahkan, kurang lebih sekitar 54 orang," ujarnya di RS Cempaka Putih, Jumat (7/11/2025).

Dia menambahkan, korban ini akibat dampak dari luka bakar, serpihan akibat ledakan hingga beberapa luka lainnya.

"Sebagian luka bakar juga, ada yang kena luka serpihan, dan juga ada yang luka kecil dan ada beberapa yang luka," imbuhnya

Di lain sisi, Asep menyatakan belum bisa menjelaskan secara detail terkait ledakan ini. Sebab, tim sedang melakukan pendalaman.

Pada intinya, kata Asep, tim penjinak bom (Jibom) dari Gegana telah diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi.

"Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah, apa namanya, olah TKP, Policelune, ya. Dan juga sterilisasi oleh JIBOM, ya, dari Gegana, Brimob Polda," pungkas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan pemerintah masih mendalami penyebab ledakan dalam insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat (7/11/2025).

Hal ini disampaikan Djamari kepada wartawan jelang pelantikan Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan.

“Ya sedang didalami lah ya. Baru kita lihat tempatnya kan di situ terus ada beberapa yang terluka. Sedang dicari apa penyebabnya,” kata Djamari saat ditemui di kompleks Istana Negara.

Ketika ditanya soal kemungkinan motif di balik peristiwa tersebut, Djamari menegaskan bahwa belum ada kesimpulan yang dapat diambil.

“Belum tahu. Sama sekali belum tahu,” ujarnya.

Dia juga menepis dugaan bahwa ledakan itu berkaitan dengan aksi terorisme.

“Belum. Belum ada kesimpulan,” tegasnya.

Menurut Djamari, aparat keamanan saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara bersama unsur TNI dan kepolisian.

Saat ditanya apakah dirinya akan meninjau langsung lokasi kejadian, Djamari belum memberikan jawaban pasti. Pemerintah, kata dia, menunggu hasil investigasi awal sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim, dan Wamen saya juga ada di sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkap total ada 54 korban luka dalam insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia menjelaskan puluhan orang itu merupakan korban ringan hingga sedang. 54 korban itu kini sudah dievakuasi ke RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih.

"Data yang awal yang bari kita terima tadi, ya, kalau kita jumlahkan, kurang lebih sekitar 54 orang," ujarnya di RS Cempaka Putih, Jumat (7/11/2025).

Dia menambahkan, korban ini akibat dampak dari luka bakar, serpihan akibat ledakan hingga beberapa luka lainnya.

"Sebagian luka bakar juga, ada yang kena luka serpihan, dan juga ada yang luka kecil dan ada beberapa yang luka," imbuhnya

Di lain sisi, Asep menyatakan belum bisa menjelaskan secara detail terkait ledakan ini. Sebab, tim sedang melakukan pendalaman.

Pada intinya, kata Asep, tim penjinak bom (Jibom) dari Gegana telah diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi.

"Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah, apa namanya, olah TKP, Policelune, ya. Dan juga sterilisasi oleh JIBOM, ya, dari Gegana, Brimob Polda," pungkas Asep.