Bisnis.com, JAKARTA — Eks Waka BGN Sony Sonjaya menyatakan masih memperjuangkan status Justice Collaborator (JC) ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meski sebelumnya sudah ditolak Kejagung.

Pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti mengatakan pihaknya sudah melengkapi berkas serta syarat yang diperlukan untuk permohonan pengajuan JC ke LPSK.

"Kan kita tetap ngajuin JC kan ke LPSK gitu. Sekarang sedang dikaji, seluruh persyaratan sudah kita lengkapi," ujar Krisna saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Selain permohonan JC, Krisna juga mengajukan perlindungan dirinya dan keluarganya ke LPSK. Sebab, kliennya itu sudah berkomitmen membongkar kasus MBG.

Oleh karenanya, jaminan perlindungan dari LPSK dinilai penting lantaran telah menyinggung tokoh-tokoh besar yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program MBG.

"Mengingat tidak adanya jaminan keamanan, keselamatan bagi Soni Sonjaya maupun keluarganya ketika bersaksi untuk mengungkap nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG ini," imbuhnya.

Adapun, dia juga berharap agar LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami berharap LPSK memberikan keputusan seobjektif mungkin tanpa intervensi, mengingat seluruh nama yang akan diungkap oleh Sony merupakan orang-orang penting," tuturnya.

Di lain sisi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi mengatakan saat ini permohonan JC dari Sony masih dikaji sebelum nantinya dikabulkan atau tidak

"Ya, ada yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Dan masih dalam penelaahan. Udah intinya itu aja. Jadi ada yang mengajukan permohonan," ujar Achmadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan baru Kementerian Hukum yang mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), melaporkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara elektronik, dikhawatirkan menambah beban baru bagi pelaku usaha hingga menciptakan kebocoran data.

Diketahui, melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, seluruh PT diwajibkan menyerahkan akta notaris persetujuan RUPS Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dokumen yang dilaporkan mencakup laporan keuangan lengkap, susunan dan remunerasi direksi maupun komisaris, hingga laporan kegiatan perusahaan yang selama ini bersifat rahasia.

Kewajiban yang sama diberlakukan tanpa membedakan antara Perseroan Terbuka dan Tertutup. Penyamarataan inilah yang dipertanyakan oleh pelaku usaha dan para akademisi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, terdapat tiga isu utama yang perlu dijawab pemerintah sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh. Pertama, kepastian perlindungan terhadap kerahasiaan data sensitif perusahaan.

Kedua, jaminan keamanan sistem SABH dari potensi kebocoran data. Ketiga, pembatasan akses terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Tanpa kepastian mengenai tiga aspek tersebut, Apindo menilai kewajiban pelaporan berpotensi menjadi tambahan beban administratif tanpa memberikan manfaat yang proporsional.

“Terkait implementasinya, dunia usaha melihat adanya sejumlah aspek yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak menambah beban kepatuhan secara berlebihan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, asosiasi juga menyoroti potensi duplikasi kewajiban administrasi. Apindo mendorong agar sistem pelaporan melalui SABH diintegrasikan dengan sistem pelaporan pada kementerian dan lembaga lainnya sehingga tidak menciptakan lapisan birokrasi baru yang meningkatkan biaya kepatuhan (cost of compliance) perusahaan.

Di sisi lain, Apindo katanya meminta penerapan kebijakan dilakukan secara proporsional berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko perusahaan. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum pemberlakuan sanksi administratif.

"Fokus awal kami mencakup isu-isu strategis yang secara langsung mempengaruhi cost structure, operational certainty, dan daya saing industri nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, Shinta menyebut bahwa Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking yang bertugas mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Menjelang batas waktu implementasi pada 30 Juni 2026, Apindo juga berencana mengundang Kementerian Hukum untuk memberikan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai ruang lingkup kewajiban pelaporan, tata cara penyampaian dokumen, jaminan keamanan data, serta konsekuensi administratif dari kebijakan tersebut.

Pelaku usaha menegaskan tidak menolak penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka menilai berbagai aspek implementasi yang belum memperoleh kepastian berpotensi membuat kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru apabila diterapkan tanpa penyempurnaan.

Wajib Ada Tanggung Jawab Kebocoran Data

Sementara itu, akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, persoalan utama dalam implementasi Permenkum tersebut bukan hanya aspek teknis, melainkan kesiapan negara mengelola risiko apabila terjadi kebocoran data perusahaan.

"Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya," sebut Trubus.

Dia mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila data perusahaan yang disampaikan melalui SABH mengalami kebocoran, termasuk bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada perusahaan terdampak.

"Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan. Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ," tutur Trubus.

Selain itu, dia menilai penyamarataan kewajiban pelaporan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup tidak mempertimbangkan karakter hukum kedua jenis badan usaha tersebut.

Menurutnya, perusahaan terbuka memang memiliki kewajiban keterbukaan informasi karena sahamnya diperdagangkan kepada publik. Sebaliknya, perusahaan tertutup tidak memiliki kewajiban serupa sehingga tidak semestinya diperlakukan sama.

“Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua," singgung Trubus.

Di samping substansi aturan, dia juga menilai masa transisi sekitar enam bulan sejak regulasi diterbitkan terlalu singkat. Menurutnya, pemerintah masih perlu memperkuat sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara efektif.

"Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mungkin perlu dikaji ulang dulu," katanya.

London (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada Selasa (9/6) memperingatkan agar kapal tidak mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa jaminan keamanan kredibel sembari menekankan tidak ada pertimbangan komersial apapun yang menjustifikasi keputusan yang dapat menempatkan para awak kapal dalam bahaya ekstrem.

"Saya semakin prihatin mendengar kabar bahwa kapal-kapal terus berupaya melintasi Selat Hormuz tanpa jaminan keamanan yang kredibel," kata Sekjen IMO Arsenio Dominguez dalam sebuah pernyataan.

Dominguez mengatakan para awak kapal telah terbunuh, terluka, dan ditahan dalam sejumlah insiden baru-baru ini, sementara situasi keamanan di kawasan tersebut tetap sangat tidak stabil dan minim jaminan yang andal untuk pelayaran yang aman.

"Prioritas utama saya adalah keselamatan dan nyawa para awak kapal yang ditempatkan dalam situasi ini," katanya, seraya menambahkan, awak kapal tidak boleh ditempatkan dalam risiko bahaya yang sudah jelas ada, signifikan, dan di luar jangkauan mitigasi.

Sekjen IMO itu menekankan bahwa kapten kapal dan perusahaan pelayaran memikul tanggung jawab utama atas perencanaan pelayaran dan penilaian risiko dalam kerangka manajemen keselamatan dan keamanan internasional.

"Tidak ada pertimbangan komersial atau operasional apa pun yang dapat menjustifikasi keputusan untuk menempatkan para awak kapal dalam risiko sebesar itu. Perlindungan terhadap nyawa mereka harus tetap menjadi prioritas utama di setiap saat," katanya.

Dia juga menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mendesak semua pihak untuk tidak mengambil tindakan yang dapat membahayakan para pelaut sipil.

Menurut data IMO, hingga 9 Juni, total 42 insiden maritim telah dikonfirmasi sejak pecahnya konflik pada akhir Februari, yang mengakibatkan 11 korban jiwa di kalangan pelaut. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026