Semarang (ANTARA) - Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp314 miliar kepada 1.516.936 penerima manfaat melalui berbagai program sepanjang 2025.

Penyaluran tersebut mencerminkan penguatan peran zakat tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Direktur Utama Laznas BMH Supendi menyampaikan hal itu di Semarang, Rabu, dalam Talkshow Publik Ekspose BMH bertajuk “Bahagia dengan Kolaborasi Kebaikan Zakat”. Program yang dijalankan mencakup dakwah, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan.

Menurut Supendi, penyaluran terbesar dialokasikan pada program sosial dan kemanusiaan sebesar Rp119 miliar, disusul program dakwah Rp110 miliar, serta pendidikan Rp9 miliar. Ia menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada penciptaan dampak berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Zakat adalah amanah yang harus dikelola secara profesional dan transparan sehingga mampu menghadirkan perubahan nyata bagi para penerima manfaat dan semua terwujud dengan berkolaborasi,” katanya.

Ia menambahkan, dalam periode terakhir Laznas BMH mencatat pertumbuhan penghimpunan yang positif seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk menyampaikan capaian kinerja, sebaran manfaat, serta dampak program zakat kepada publik secara terbuka dan akuntabel.

Ketua Umum Hidayatullah KH Nasfi Arsyad Lc menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian umat. “Zakat bukan sekadar ibadah, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jawa Tengah KH Ahmad Darodji menyoroti pentingnya tata kelola zakat yang baik untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam penguatan ekosistem zakat nasional.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan perspektif dari perwakilan muzakki yang menyampaikan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat tumbuh seiring dengan kejelasan laporan serta dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, penerima manfaat program pendidikan beasiswa BMH, seperti Nasya Rizky, mahasiswa Universitas Diponegoro, dan Zain Abdullah, siswa pesantren Al Burhan yang meraih medali emas dalam festival olimpiade siswa 2025, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima.

Mereka menyatakan bahwa beasiswa penuh dari Laznas BMH membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan sekaligus meraih prestasi demi mewujudkan cita-cita.

Pada kesempatan yang sama, Laznas BMH juga menandatangani nota kesepahaman dengan PT Nusacita untuk mempermudah akses masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui lebih dari 2.600 jaringan ATM Bersama.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Refinery Unit (RU) Balikpapan melalui Badan Dakwah Islamiyah (BDI) dan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) berhasil menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) senilai lebih dari Rp1 miliar untuk 3.393 mustahik di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Penyaluran dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah di Lapangan Merdeka Balikpapan, sekaligus mendistribusikan 5,5 ton beras kepada masyarakat pada Sabtu (21/3/2026).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT PPN RU Balikpapan Dodi Yapsenang menyatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat.

"Momentum Ramadan dan Idulfitri menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berbagi dan memperkuat solidaritas. Melalui penghimpunan dan penyaluran ZIS ini, kami ingin memastikan bahwa keberadaan Pertamina tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu.

Penghimpunan ZIS melibatkan 23 masjid dan mushola di lingkungan operasional PT PPN RU Balikpapan dengan total partisipasi 6.540 muzaki.

Dana yang terkumpul berasal dari zakat fitrah, zakat maal, fidyah, serta infak dan sedekah para pekerja serta jemaah.

Secara rinci, zakat maal menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp821 juta, diikuti zakat fitrah sebesar Rp162 juta, infak dan sedekah sebesar Rp53 juta, serta fidyah sebesar Rp18,4 juta.

Lebih lanjut, BAZMA PT PPN RU Balikpapan juga menjalankan sejumlah program sosial selama Ramadan, di antaranya penyaluran 900 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu senilai Rp225 juta dan 1.500 paket sembako dari muzaki senilai Rp375 juta.

Bantuan lainnya mencakup dukungan operasional masjid serta kegiatan syiar Islam sebesar Rp323 juta.

Dia mengungkapkan total penyaluran program sosial ini mencapai sekitar Rp923 juta dan belum termasuk penyaluran zakat fitrah dan maal yang nominalnya mencapai Rp983 juta. Jika dijumlahkan keseluruhan, total dana yang disalurkan melebihi Rp1,9 miliar.

Adapun Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo turut mengapresiasi semangat masyarakat dalam berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, serta mendorong peningkatan kepedulian sosial ke depan.

"Atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, kami mengapresiasi masyarakat yang telah mengisi Ramadan dengan semangat berbagi kepada sesama. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa ibadah Ramadan bukan sekadar ritual spiritual, melainkan momentum untuk memperkuat solidaritas ekonomi melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai motor pemerataan kesejahteraan.

Dalam khotbah Idulfitri 1447 Hijriah di Balai Kota DKI Jakarta, Ma’ruf menyampaikan bahwa Ramadan telah membangun kesalehan sosial yang nyata.

Menurutnya, redistribusi kekayaan yang terjadi selama satu bulan penuh merupakan wujud konkret dari keadilan ekonomi yang diajarkan Islam.

"Ramadan juga membangun solidaritas ekonomi umat. Dalam satu bulan ini kita melihat zakat ditunaikan, infak digerakkan, sedekah dibagikan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membangun kesalehan ritual tapi juga kesalehan sosial," ujar Ma’ruf Amin di Balai Kota Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ma'ruf menjelaskan, para ulama terdahulu telah menekankan bahwa agama tidak hanya tegak dengan ibadah saja, melainkan juga dengan keadilan (al-adlu).

Dalam konteks tersebut, zakat dan sedekah dipandang sebagai instrumen strategis untuk meminimalkan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin.

"Zakat, sedekah, dan kepedulian sosial adalah instrumen pemerataan ekonomi. Jika ini kita kelola dengan baik, maka umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual tapi juga kuat secara ekonomi," ucapnya.

Selain menyentuh aspek ekonomi, Ma'ruf juga menyoroti pentingnya silaturahmi sebagai modal sosial peradaban. Dia menganalogikan kemajemukan Indonesia seperti sebuah simfoni musik yang harmoni, di mana perbedaan latar belakang harus dirajut untuk menciptakan stabilitas nasional.

Menurutnya, silaturahmi akan melahirkan kepercayaan, yang kemudian memicu kerja sama antarpihak. Kerja sama inilah yang dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi kemajuan sebuah bangsa dan sistem ekonomi yang sehat.

"Silaturahim melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan kerja sama, dan kerja sama melahirkan kemajuan. Keadilan tidak akan lahir jika masyarakat terpecah belah," pungkasnya.

Ma'ruf Amin pun mengajak masyarakat untuk konsisten menjalankan nilai-nilai integritas dan kepedulian sosial tersebut guna memastikan roda ekonomi dan sosial tetap berjalan di atas koridor yang inklusif dan berkeadilan.

Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat pertumbuhan pada transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) lewat aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Hingga akhir 2025, volume transaksi ziswaf mengalami kenaikan sebesar 24,75% secara tahunan (year on year).

Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan ada banyak cara menebar kebaikan kepada sesama. Ziswaf merupakan salah satu cara untuk berbagi kebaikan, menebar manfaat, sekaligus meraih keberkahan. Menurutnya, menunaikan ziswaf pun kini semakin mudah dengan adanya fitur Hijrah Amal di Muamalat DIN yang menghadirkan kemudahan beramal secara digital, cepat, aman, dan terpercaya.

“Berbuat baik tidak perlu menunggu momen tertentu. Dengan fitur Hijrah Amal di Muamalat DIN, kita bisa mulai beramal kapan saja dan dimana saja. Kami bersyukur nasabah semakin percaya menyalurkan ziswaf lewat Muamalat DIN yang ditandai dengan kenaikan volume transaksi ziswaf dari waktu ke waktu,” ungkap Ricky.

Dalam upaya memfasilitasi penyaluran dana sosial keislaman, Bank Muamalat telah menjalin kemitraan dengan 19 lembaga kemanusiaan yang transparan dan terpercaya. Jumlah mitra tersebut meningkat 73% dari tahun sebelumnya. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada penyaluran ziswaf, tetapi juga mencakup bantuan kemanusiaan, seperti dukungan untuk masyarakat Palestina.

Khusus untuk zakat, nasabah dapat memanfaatkan fitur Kalkulator Zakat yang tersedia di Muamalat DIN untuk menghitung besaran zakat yang perlu ditunaikan.

"Nasabah bisa menunaikan ziswaf langsung maupun menjadwalkannya secara berkala baik harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Ini tentunya memudahkan kita berinfak dan bersedekah rutin, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini," jelas Ricky.

Untuk menunaikan ziswaf melalui Muamalat DIN, nasabah dapat mengakses fitur Bayar, kemudian mencari Hijrah Amal dan memilih fitur Ziswaf. Setelah itu, nasabah dapat menentukan lembaga amil zakat yang diinginkan dan memilih jenis transaksi, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah, atau zakat fitrah.

Langkah selanjutnya, nasabah memasukkan nominal ziswaf yang akan dibayarkan dan melanjutkan proses transaksi hingga selesai di Muamalat DIN.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menginstruksikan agar infak Jumat di seluruh masjid Persyarikatan Muhammadiyah dialihkan untuk membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana tersebut.

Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Muhammadiyah mengenai penghimpunan dana infak Jumat untuk kepedulian terhadap bencana yang melanda saudara sebangsa dan setanah air.

Kebijakan pengalihan tersebut juga berlaku bagi seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pengurus masjid di lingkungan persyarikatan.

Pengumpulan infak dilakukan pada Jumat 12, 19, dan 26 Desember 2025. Langkah kepedulian ini akan dikoordinasikan bersama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dari tingkatan ranting, cabang, hingga daerah agar penyaluran berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Haedar juga menginstruksikan agar setelah proses penghimpunan dan distribusi selesai, setiap tingkat kepengurusan diwajibkan memberikan laporan secara berjenjang.

“Dan, bersamaan dan setelah itu dilakukan pelaporan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan Persyarikatan di atasnya,” ujar Haedar dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (10/12/2025).

Melalui langkah ini, Haedar mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memperkuat solidaritas, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu sesama yang tengah mengalami musibah besar sebagai wujud persaudaraan.

“Kepada seluruh anggota Persyarikatan Muhammadiyah mari kita Fastabiqul Khairat mengeluarkan dana infak tersebut seoptimal mungkin. Karena itulah yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari dan wujud persaudaraan kita terhadap saudara-saudara yang tertimpa dan terdampak musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain di berbagai daerah. Khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut,” tegasnya.

A. Toha Almansur

Waketum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) dan Direktur Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Kemandirian Umat (LAZISKU).

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) telah melahirkan sebuah terobosan fiqih yang "revolusioner" dengan mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Langkah ini bukan sekadar jawaban atas persoalan kekinian, melainkan fondasi kokoh bagi masa depan jaminan sosial di Indonesia.

Fatwa ini menjadi pembaru paradigma yang mengalihkan zakat dari bentuk yang bersifat konsumtif menuju strategi yang visioner dan preventif, selaras dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl). Mengapa fatwa ini begitu krusial? Jawabannya terpampang nyata dalam kehidupan sehari-hari para pekerja rentan dan miskin di Indonesia.

Kelompok yang mencakup buruh harian lepas, pekerja gig, dan pedagang kecil ini sering terjepit dalam dilema pahit: memenuhi kebutuhan pokok hari ini atau menyisihkan uang untuk iuran jaminan sosial yang melindungi masa depan mereka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan bahwa hampir 49 juta orang masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Setiap kali penyakit datang, banyak dari mereka terpaksa menjual aset berharga, berutang, atau mengorbankan pengobatan—sebuah pilihan yang berujung pada produktivitas yang anjlok dan jerat kemiskinan yang makin dalam. Biaya pengobatan penyakit kritis kerap menjadi pintu langsung menuju kemiskinan yang tak terelakkan.

Dari perspektif ketenagakerjaan, puluhan juta pekerja belum tercakup dalam program jaminan sosial. Bayangkan seorang kepala keluarga yang tiba-tiba di-PHK tanpa akses kepada Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam sekejap, ia dan keluarganya bisa terperosok dalam kubangan kesulitan.

Belum lagi risiko kecelakaan kerja yang mengintai pekerja sektor informal seperti konstruksi atau transportasi, di mana sebuah insiden tidak hanya melukai tubuh tetapi juga menghancurkan mata pencaharian seluruh keluarga. Inilah yang disebut kerentanan sosial, di mana satu musibah saja cukup untuk menjatuhkan keluarga yang sudah pas-pasan ke dalam kemiskinan absolut.

Fatwa MUI ini hadir sebagai jawaban cerdas atas akar masalah tersebut. Daripada hanya memberi bantuan setelah kemiskinan terjadi, dana ZIS kini dapat dialirkan untuk mencegah kemiskinan itu sendiri.

Dengan menyalurkan ZIS untuk iuran BPJS, Lembaga Amil Zakat pada hakikatnya sedang membangun jaring pengaman proaktif yang memberikan “payung” sebelum hujan datang. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi aset dan martabat keluarga rentan, mencegah mereka menjual satu-satunya harta berharga hanya untuk menanggung biaya tak terduga.

Dari sisi fiqih, penggunaan dana zakat untuk pembiayaan jaminan sosial ini memiliki pijakan yang kuat. Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia (QS. Al-Ma’idah: 32) dan melarang harta hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).

Banyak ulama, seperti Imam Al-Qarafi dan Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa penyaluran zakat untuk kemaslahatan umum termasuk dalam kategori fi sabilillah, yaitu segala upaya yang membawa kemanfaatan besar bagi umat. Dengan demikian, fatwa ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang menyesuaikan makna fi sabilillah dengan kebutuhan zaman modern.

Dari perspektif ekonomi syariah, kebijakan ini memiliki dampak makro yang signifikan. Dana ZIS yang disalurkan ke jaminan sosial meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin, memperkuat daya beli, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan dan kesehatan yang baik.

Secara ekonomi, ZIS berfungsi sebagai instrumen inclusive finance bagi sektor informal, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional namun kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, kebijakan ini menjadi bentuk nyata implementasi Health in All Policies (HiAP) berbasis nilai Islam.

Biaya kesehatan yang tak tertanggulangi (catastrophic health expenditure) merupakan penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan ZIS untuk membayar iuran BPJS, masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa menanggung beban finansial yang berat.

Ini menjadikan zakat bukan hanya instrumen ibadah sosial, tetapi juga alat promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan umat. Namun, keberhasilan implementasi fatwa ini menuntut tata kelola yang kuat. Kolaborasi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan harus dibangun di atas prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah.

Diperlukan mekanisme seleksi yang jelas untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar termasuk kategori mustahiq, serta sistem audit sosial untuk menghindari penyalahgunaan dana. Di sinilah pentingnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan sinergi dengan otoritas publik agar program berjalan efektif dan terpercaya.

Dari sisi etika Islam, kebijakan ini meneguhkan nilai ta’awun (tolong-menolong) dan takaful ijtima’i (solidaritas sosial Islam). Penggunaan zakat untuk perlindungan sosial bukanlah amal tambahan, melainkan wujud tanggung jawab sosial Islam yang hakiki.

Prinsip al-‘adl wa al-ihsān (keadilan dan kebajikan) menjadi dasar bahwa kesejahteraan umat tidak dapat didelegasikan hanya kepada negara, tetapi juga menjadi mandat moral bagi setiap individu muslim yang mampu. Jika ditinjau secara komparatif, beberapa negara seperti Malaysia dan Qatar telah mempraktikkan integrasi zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Langkah MUI ini menempatkan Indonesia dalam jajaran negara Muslim yang mulai membangun model social protection system berbasis nilai Islam dan keadilan distributif. Hal ini sejalan dengan arah fiqih sosial global yang mengedepankan kemaslahatan, keberlanjutan, dan kemandirian umat.

Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 102 Tahun 2025 bukan sekadar produk hukum keagamaan, melainkan lompatan besar dalam filantropi Islam yang visioner. Ia mengubah dana sosial keagamaan dari sekadar “pemberi pertolongan” menjadi “pembangun ketahanan”—sebuah tameng kokoh yang melindungi para pekerja, pahlawan ekonomi negeri ini, dari jurang kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakpastian hidup.

Inilah wujud nyata kemaslahatan umat di era modern, ketika solidaritas keagamaan dan sistem negara bersatu dalam membangun kesejahteraan bersama.

JAKARTA - Langkah besar dalam perlindungan pekerja Indonesia kembali tercapai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa ini menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan, bahwa sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi ulama dan umara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda menambahkan, bahwa skema ZIS untuk pembayaran iuran pekerja rentan menjadi bentuk gotong royong sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. “Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyambut penuh apresiasi atas fatwa tersebut. Dengan adanya launching fatwa ini memberi landasan kuat bagi perluasan perlindungan pekerja, khususnya mereka yang belum mampu secara finansial.

"Banyak pekerja informal yang kini bisa terbantu melalui dukungan lembaga zakat dan filantropi,” ungkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. “Kami berharap fatwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan program BPJS berbasis syariah dan juga dapat memperluas cakupan perlindungan ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eko.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua, Mu’minati menyambut baik dan mendukung penuh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membiayai program jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Menurutnya, Fatwa ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dan keagamaan dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan di Indonesia.

"Hal ini juga dipandang sebagai wujud nyata solidaritas umat dalam melindungi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan," ucapnya.

Dalam fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa penyaluran dana ZIS untuk membiayai kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan merupakan bentuk tasharruf fi sabilillah (penggunaan di jalan Allah) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peluncuran Fatwa MUI Program JKK dan JKM Sesuai Prinsip Syariah menjadi bukti nyata kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan syariah Islam.

Jakarta: Langkah besar dalam perlindungan pekerja Indonesia kembali tercapai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa ini menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.

Ketua MUI Bidang Fatwa M. Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi ulama dan umara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, menambahkan skema ZIS untuk pembayaran iuran pekerja rentan menjadi bentuk gotong royong sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.

“Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menyambut penuh apresiasi atas fatwa tersebut.

“Dengan adanya launching fatwa ini memberi landasan kuat bagi perluasan perlindungan pekerja, khususnya mereka yang belum mampu secara finansial. Banyak pekerja informal yang kini bisa terbantu melalui dukungan lembaga zakat dan filantropi,” ungkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.

“Kami berharap fatwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan program BPJS berbasis syariah dan juga dapat memperluas cakupan perlindungan ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eko.

Peluncuran Fatwa MUI Program JKK dan JKM Sesuai Prinsip Syariah menjadi bukti nyata kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan syariah Islam.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) untuk ke-12 kalinya pada 2025. Dalam momentum muhasabah, BI menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus berkembang pesat hingga kini menempati posisi tiga besar dunia. Ke depan, BI menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah nomor satu di dunia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, industri ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satu pendorongnya adalah konsistensi penyelenggaraan ISEF setiap tahun sebagai ajang sinergi dan edukasi publik.

“BI, para stakeholder, bersama masyarakat secara berjamaah terus mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global,” kata Perry dalam Pembukaan ISEF 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025) lalu.

Perry menuturkan, ISEF pertama kali digelar pada 2014 dan kini menjadi festival ekonomi syariah terbesar di dunia. Selama 12 tahun, ISEF berkontribusi besar terhadap pengembangan halal value chain, zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf), serta ekonomi pesantren.

“Dua belas tahun lalu kita tidak tahu apa-apa. Sekarang Alhamdulillah, Indonesia naik dari peringkat 10 ke 3 ekonomi syariah global dalam 10 tahun. Insya Allah, ini dicatat sebagai amal jariyah kita bersama,” ujarnya.

Perry menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. BI pun mengembangkan tiga pilar utama, yakni halal value chain berkelanjutan, optimalisasi blended finance ziswaf, serta akselerasi digitalisasi syariah.

“BI berkomitmen memperkuat sinergitas jamaah agar ekonomi syariah kita terus maju dan memberi manfaat bagi umat. ISEF menjadi bukti kepemimpinan Indonesia di level internasional,” tegas Perry.

Dalam kesempatan itu, Perry meminta arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait empat agenda strategis ISEF tahun ini: peluncuran Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029, sinergi pusat-daerah, peningkatan investasi melalui sukuk dan operasi moneter syariah, serta peluncuran database ziswaf terintegrasi.

“Dalam ISEF ke-12 ini, niat kita adalah terus berjamaah dan berbuat kebaikan agar ekonomi syariah semakin berdaya,” ujarnya.

ISEF 2025 menjadi puncak rangkaian kegiatan yang dimulai sejak Juni 2025 melalui Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di tiga kawasan, yakni Sumatra (Lampung), Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Festival ini berlangsung lima hari, 8–12 Oktober 2025, menampilkan ratusan pelaku UMKM syariah, pameran produk halal, serta modest fashion show yang menghadirkan 11 desainer internasional dan lebih dari 1.000 karya nasional.