Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap nilai konstruksi kawasan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mencapai Rp3,1 triliun. Di mana, proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa nantinya kawasan yudikatif IKN akan dibangun di lahan seluas 15 hektare (Ha).

"Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025," kata Basuki dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Adapun, konstruksi kawasan Yudikatif IKN akan mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, proses pembangunan kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan terhitung mulai November 2025.

Sementara secara keseluruhan, anggaran pembangunan infrastruktur IKN akan bersumber dari tiga skema pembiayaan yaitu dana APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025–2028).

Selain itu, pembangunan IKN juga akan mengandalkan injeksi investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025) dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp66,3 triliun (per Oktober 2025).

Basuki menambahkan, pihaknya akan terus mempercepat pembangunan IKN sebagai bagian penting dalam pelengkap trias politica yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sendiri menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." pungkas Basuki.