Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu mandeknya megaproyek ibu kota baru dan menegaskan bahwa status hukum Nusantara sebagai ibu kota negara tetap berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) justru dinilai menguatkan koridor legalitas pemindahan ibu kota.

Dia juga menyatakan putusan MK sama sekali tidak membatalkan penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, eksekusi resmi perpindahan ibu kota secara legal formal kini hanya menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujar Troy dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Troy memaparkan konstruksi fisik dan pengembangan kawasan di lapangan saat ini dipacu menggunakan tiga skema pendanaan sekaligus.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta realisasi investasi dari sektor swasta.

Adapun saat ini, ekspansi pembangunan tidak lagi terbatas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan sudah merambah ke sembilan wilayah perencanaan.

Wilayah tersebut mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga klaster industri pangan.

Strategi zonasi ini sekaligus membuka ruang integrasi ekonomi komprehensif bagi wilayah penyangga sekitar. OIKN mengandalkan kolaborasi lintas wilayah yang menghubungkan Nusantara dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Kota Samarinda.

Di lapangan, progres fisik yang terus berjalan mencakup pembangunan interkoneksi akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.

“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap nilai konstruksi kawasan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mencapai Rp3,1 triliun. Di mana, proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa nantinya kawasan yudikatif IKN akan dibangun di lahan seluas 15 hektare (Ha).

"Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025," kata Basuki dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Adapun, konstruksi kawasan Yudikatif IKN akan mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, proses pembangunan kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan terhitung mulai November 2025.

Sementara secara keseluruhan, anggaran pembangunan infrastruktur IKN akan bersumber dari tiga skema pembiayaan yaitu dana APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025–2028).

Selain itu, pembangunan IKN juga akan mengandalkan injeksi investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025) dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp66,3 triliun (per Oktober 2025).

Basuki menambahkan, pihaknya akan terus mempercepat pembangunan IKN sebagai bagian penting dalam pelengkap trias politica yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sendiri menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." pungkas Basuki.