Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meneken kontrak dua paket pengerjaan infrastruktur baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan total nilai mencapai Rp3,85 triliun.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dua kontrak yang baru diteken itu di antaranya pembangunan infrastruktur pendukung kawasan legislatif dan yudikatif, serta paket pembangunan jalan kawasan pendukung KIPP 1A.

"Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer dengan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Sementara itu, paket pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,1 triliun dengan total panjang 5,399 kilometer dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Kemudian, OIKN turut menandatangani kontrak manajemen konstruksi induk senilai Rp8,5 miliar yang mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.

Secara lebih rinci, Basuki menuturkan bahwa pembangunan IKN Tahap 2 dibagi ke dalam 3 Gelombang atau batch. Batch 1 merupakan proyek Single years contract (2025), batch 2 proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (2025-2027), dan batch 3 proyek multi years contract (2026-2028).

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki.

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Basuki menegaskan, dengan ditandatanganinya 2 kontrak proyek tersebut. pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir.

"Langkah ini memperkuat komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028," pungkasnya.