IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, calon emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun ini, wajib memiliki porsi saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kebijakan menaikkan free float secara bertahap merupakan salah satu yang cukup hangat diperbincangkan antara OJK bersama BEI, dan Self-Regulatory Organization (SRO).

"Kami sudah diskusi mendalam di OJK dan SRO, BEI, KSEI, kami mempunyai staging untuk mencapai pemenuhan hal tersebut. Tidak bisa kita mungkiri, tidak bisa serta merta untuk memenuhi 15 persen, harus stages (bertahap). Tapi yang bisa kami lakukan, IPO untuk yang pertama masuk tahun ini (free float) harus sudah 15 persen," ujarnya saat mengikuti fit and proper test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia menegaskan, kebijakan untuk menaikkan free float harus dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, pihaknya sudah berbincang dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

"Kita sudah berdiskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia, pemenuhan secara stages ini dapat dilakukan bertahap," kata wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Kiki menuturkan, emiten diberikan waktu untuk memenuhi ketentuan free float sebesar 15 persen secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Namun, ketika emiten tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, OJK menyiapkan exit policy.

"Dilakukan di tahun pertama, kemudian dilanjutkan tahun ketiga dan ultimately, ketika emiten itu tidak bisa memenuhi ketentuan 15 persen, kita akan siapkan exit policy, sehingga semuanya win-win solution, artinya mereka tidak bisa tetap eksis tanpa memenuhi ketentuan yang kita berikan," kata Kiki.

Sehingga, ujar Kiki, OJK memperkirakan kebutuhan tambahan saham beredar di publik untuk memenuhi ketentuan tersebut dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun pada 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan likuiditas pasar modal domestik.

"Dengan begitu, kita juga melihat untuk pemenuhan untuk peningkatan free float di atas Rp200 triliun di tahun 2026 ini harapan kita bisa tercapai," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap calon perusahaan tercatat akan menyesuaikan free floatmereka mengikuti aturan baru.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan pihaknya berharap calon-calon perusahaan tercatat yang baru sudah mulai memahami akan ada penerapan pengaturan jumlah minimum free float yang baru.

“Yang semula di angka minimum 7,5%, nanti pada saatnya ada IPO baru sudah akan meningkat menjadi 15%. Nah tentu yang diperlukan nanti mereka akan menyelaraskan rencana awal yang semula mungkin mempertimbangkan jumlah free float di bawah 15% dan sendirinya akan mereka ubah menjadi 15%,” ucap Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Hasan menjelaskan sampai saat ini, peraturan I-A yang lama masih berlaku. Hasan menuturkan proses IPO calon perusahaan tercatat yang ada di pipeline saat ini akan tetap diproses sesuai dengan peraturan I-A yang saat ini berlaku.

“Jadi nanti silahkan. Artinya yang sudah ada di pipeline akan tetap diproses sesuai dengan peraturan I-A yang saat ini berlaku di Bursa Efek Indonesia,” tutur Hasan.

Apabila calon emiten baru tersebut telah tercatat di Bursa, maka nantinya peraturan I-A yang baru akan mengatur masa transisi emiten-emiten baru ini secara bertahap.

Hasan juga menegaskan OJK bersama SRO akan terus mengedepankan kualitas dari setiap perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan diri untuk mendapatkan persetujuan pernyataan efektif di OJK.

Sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float.

Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan. Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.