Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan masih menunggu keputusan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memuat hasil pembahasan bersama platform digital mengenai teknis pelaksanaan pemungutan pajak platform lokapasar (marketplace).

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Saat ini, idEA terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap mekanisme administrasi yang diterapkan dapat efektif, sederhana dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, platform digital, maupun para penjual (seller)," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Budi menerangkan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, platform marketplace diperkirakan diberikan waktu sekitar satu bulan sejak aturan pelaksanaan ditetapkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mulai menjalankan mekanisme pemungutan pajak. Namun, masa penyesuaian tersebut masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah.

Selain itu, idEA juga menunggu komunikasi dan sosialisasi dari DJP kepada para penjual agar memahami mekanisme yang akan diterapkan dan bisa mempersiapkan diri.

"Kami meyakini bahwa koordinasi yang erat, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui platform marketplace dapat mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, ia menegaskan waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan DJP.

"Marketplace enggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (29/6).

Menkeu menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan penegasan atas kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih setara setelah adanya masukan dari pelaku usaha luring yang selama ini merasa menanggung kewajiban PPN, sementara pedagang di platform digital dinilai belum diperlakukan sama.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa omzet penjual dari berbagai marketplace akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya juga melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

Ia menambahkan penjual dengan omzet usaha di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform telah melampaui Rp500 juta dalam setahun, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah secara konsisten terus memberikan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) .

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, negara secara hukum menyediakan fasilitas Tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nominal saldo sampai dengan Rp50 juta. Kebijakan batas ambang ini terbukti telah melindungi mayoritas kelompok buruh berpenghasilan menengah ke bawah dari beban pajak saat memasuki hari tua.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa pembayaran klaim JHT periode Januari-Mei 2026, dari 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim (95,45%) memiliki saldo di bawah Rp50 juta dan telah diberikan insentif pajak 0 persen,” papar Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, bagi para peserta kelas pekerja yang memiliki akumulasi saldo JHT di atas Rp50 juta, skema pemotongan pajaknya pun tetap diberikan kelonggaran. Atas nilai kelebihan saldo dari batas tersebut hanya akan dikenakan Tarif PPh Final yang sangat kompetitif sebesar 5%.

Fasilitas tarif rendah ini diberikan dengan syarat mutlak di mana seluruh rangkaian proses pencairan dana diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun kalender, terhitung sejak tanggal eksekusi pencairan pertama kali di masa pensiun nasabah.

Di sisi lain, Kemenkeu menerapkan aturan yang berbeda bagi pekerja yang nekat melakukan penarikan dana JHT saat statusnya masih aktif bekerja. Untuk klaster penarikan dini ini, mekanisme perpajakannya akan dilaksanakan secara ketat mengikuti ketentuan Tarif Umum PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara



Perbedaan perlakuan ini sengaja diadopsi sebagai instrumen kendali agar para peserta tidak buru-buru mencairkan tabungannya di awal, sehingga fungsi proteksi hari tua dapat dirasakan secara maksimal. Purbaya juga meluruskan anggapan keliru mengenai adanya pungutan berganda atas pendapatan pekerja.

Adapun Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa iuran dana JHT yang disetor secara rutin oleh buruh maupun perusahaan setiap bulan saat masa aktif bekerja merupakan komponen dana bersih yang tidak pernah dipotong PPh sedikit pun.

Melalui bauran skema insentif saat pencairan akhir inilah, negara hadir secara nyata untuk memberikan kepastian hukum yang berlandaskan asas keadilan, kemudahan administrasi, serta kesederhanaan bagi perlindungan hari tua para pekerja.

Untuk mendapatkan asistensi informasi regulasi yang lebih mendalam, masyarakat diimbau untuk langsung menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Senin, bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa pedagang pada platform lokapasar (marketplace) akan mulai membayarkan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Juli 2026.

Namun, kata dia lagi, keputusan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak,” kata Purbaya, di Jakarta, Senin.

Menkeu memastikan kebijakan tersebut bukan sebagai pajak tambahan, melainkan penegasan atas kewajiban pajak yang selama ini dinilai belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring.

Dia menjelaskan, arah kebijakan ini muncul setelah adanya keluhan dari pelaku usaha luring.

Para pengusaha luring menilai adanya ketimpangan perlakuan pajak karena mereka selama ini wajib membayar PPN, sementara pelaku usaha daring dianggap belum menanggung kewajiban serupa.

“Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gara-gara hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, DJP memastikan omzet seller atau pedagang yang berjualan di berbagai platform marketplace (lokapasar) akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya akan melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

Menurut Inge, data tersebut dapat terhubung selama identitas penjual, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau identitas perpajakannya, sama di setiap platform.

Inge menjelaskan penjual yang merasa omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform, sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform ternyata telah melampaui Rp500 juta, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

JAKARTA - Rencana peluncuran paket insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri dikabarkan mundur jauh dari jadwal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa dirinya sejauh ini belum menerima pemberitahuan ataupun informasi resmi lebih lanjut mengenai kabar penundaan kembali implementasi kebijakan stimulus hijau tersebut.

Kabar mengenai pergeseran linimasa ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa regulasi fasilitas pembebasan fiskal EV tersebut masih memerlukan pendalaman teknis. Akibat proses pengkajian yang belum rampung, jadwal pemberlakuan insentif yang sedianya mengudara bulan depan kemungkinan besar harus digeser mundur hingga Agustus mendatang.

Purbaya menuturkan bahwa Menko Airlangga secara personal belum berdiskusi langsung dengannya mengenai keputusan pengunduran tersebut. Untuk meluruskan kesimpangan jadwal ini, bendahara negara menegaskan bakal segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak Kemenko Perekonomian dalam waktu dekat.

"Mungkin persiapannya belum cukup. Dia (Menko) belum bicara sama saya, ingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi," ungkap Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Berdasarkan catatan kebijakan pada pekan lalu, Menko Airlangga sempat mengutarakan bahwa pemerintah memproyeksikan eksekusi subsidi kendaraan listrik baru berjalan efektif pada Agustus 2026. Insentif Motor Listrik Ditunda Satu Bulan, Menko Airlangga: Masih Dikaji



Skema stimulus yang dijanjikan otoritas kabinet kepada publik meliputi bantuan langsung tunai pemotongan harga motor listrik serta fasilitas diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian mobil listrik.

Kemenkeu sendiri pada awalnya merancang program penguatan ekosistem ramah lingkungan ini dapat mulai dinikmati pasar pada bulan Juni. Dalam cetak biru awal yang sempat dibocorkan Purbaya pada bulan lalu (7/5/2026), pemerintah mengalokasikan kuota awal sebesar 200.000 unit kendaraan listrik buatan lokal sebagai penerima manfaat.

Porsi tersebut dibagi rata, masing-masing menyasar pada komitmen penyediaan 100.000 unit motor listrik baru serta 100.000 unit mobil listrik berbasis baterai. Purbaya telah mengunci besaran insentif modal bagi kendaraan roda dua senilai Rp5 juta per unit, sedangkan formula diskon komersial bagi kendaraan roda empat masih disimpan rapat oleh otoritas.

"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subsidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," kata Purbaya.

Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa penetapan regulasi tata cara penyaluran di lapangan saat ini masih berada dalam fase finalisasi administrasi. Teknis pengawasan serta mekanisme pendaftaran kelayakan nantinya akan diumumkan secara formal dan terintegrasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kemenko Perekonomian.

Kendati jadwal eksekusi di pasar cenderung bergeser, Menkeu menjamin pasokan pagu anggaran negara siap mengamankan kuota awal yang telah disepakati. Bahkan, Kemenkeu membuka peluang lebar untuk menggelembungkan kuota bantuan di paruh kedua tahun ini apabila penyerapan pasar terbukti agresif, mengingat kapasitas produksi pabrikan EV di dalam negeri sudah sangat mumpuni.

"Yang sudah didiskusikan, masih mentah ya, 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau kurang (ditambah) 100.000 lagi dam 100.000 lagi," ujar Purbaya.

"Nanti skemanya pak menteri perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga menteri perekonomian menjelaskan seperti apa," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang daring (online) di platform marketplace bakal resmi digulirkan per tanggal 1 Juli 2026. Meski begitu Purbaya menegaskan, bahwa dirinya masih akan melakukan koordinasi matang serta pengecekan final bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum mengumumkan tanggal kepastian eksekusinya di pasar.

Langkah ini diambil menyusul kesiapan otoritas pajak yang menyatakan bahwa draf hukum administrasi tersebut telah rampung dan tinggal menunggu instruksi tertulis menteri.

"Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP). Tapi rasanya akan seperti itu, tapi itu bukan pajak tambahan," jelas Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Saat dipertegas kembali mengenai kepastian pemberlakuan per 1 Juli 2026, Menkeu menjawab singkat, "Sepertinya itu."

Purbaya meluruskan, kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa kebijakan anyar ini sama sekali bukan dirancang untuk menambah persentase beban pajak baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital.

Sebaliknya intervensi regulasi ini murni diambil guna menciptakan ekosistem kompetisi usaha yang lebih sehat, adil, dan transparan antara pedagang berbasis digital dengan pelaku usaha konvensional (offline). Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, selama ini Kementerian Keuangan kerap menerima gelombang keberatan dan protes dari para pedagang fisik di pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern.

Mereka mengeluhkan ketimpangan operasional di mana pedagang konvensional diwajibkan patuh menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara aktivitas dagang di marketplace dinilai belum tersentuh oleh mekanisme pengawasan perpajakan yang setara.

"Anglenya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kok online enggak bayar. Gara-gara hanya itu, supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," imbuh Purbaya.

Senada dengan penjelasan Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah mengedukasi pasar bahwa sistem pemungutan lewat pihak ketiga ini bukanlah objek pajak baru.

Melalui skema ini, perusahaan penyedia platform marketplace yang ditunjuk pemerintah hanya akan bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen atas setiap transaksi penjualan pedagang.

Ketentuan pemotongan langsung ini mengacu secara berkala pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Otoritas menjamin dana PPh yang dipotong di marketplace tersebut nantinya tetap dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pengurang dalam laporan kewajiban SPT tahunan sang penjual, sehingga dipastikan tidak akan memicu risiko pungutan berganda (double taxation).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan bunga kredit maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli



"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi. BI Rate Naik Sampai 5,75%, Siap-siap Cicilan Bank dan KPR Bengkak

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) Indonesia-China dalam penerbitan obligasi Panda Bond yang dijadwalkan meluncur pada akhir Juli 2026. Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperluas sumber pembiayaan negara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Beberapa fund manager besar atau bank-bank besar di sana terlambat mengetahui penerbitan ini, sehingga mereka minta kita undur sedikit supaya punya waktu mengajukan proposal ke investment committee mereka," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan, penerbitan perdana obligasi berdenominasi renminbi itu semula direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026. Namun, pemerintah memutuskan menggeser jadwal penerbitan ke akhir Juli guna memberi waktu tambahan bagi sejumlah institusi keuangan dan pengelola dana besar di China untuk menyelesaikan proses internal investasi.

Menurut dia, tingginya minat investor menjadi sinyal positif bagi pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan dana melalui instrumen tersebut. Sejumlah lembaga keuangan besar China, seperti Agricultural Bank of China (ABC) dan China Exim Bank, disebut telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam penerbitan Panda Bond.

“Saya pikir sudah bagus. Berarti minatnya besar. Jadi saya tunda sampai akhir Juli supaya yang beli makin banyak. Kalau besar nanti saya bisa serap sebanyak mungkin sesuai rencana atau bahkan lebih besar,” kata Purbaya.

Ia menegaskan penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan negara agar tidak hanya bergantung pada obligasi berdenominasi dolar AS. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Dalam skema LCT, investor di China akan membeli Panda Bond menggunakan renminbi, kemudian melalui mekanisme kerja sama bank sentral kedua negara dana tersebut langsung dikonversi menjadi rupiah. Dengan mekanisme itu, pemerintah Indonesia dapat menerima pembiayaan dalam rupiah tanpa melalui konversi dolar AS.

“Begitu dijual nanti saya akan pakai jalur LCT. Mereka bayar dengan renminbi, kemudian melalui mekanisme bank sentral kedua negara saya langsung menerima rupiah,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pemanfaatan skema LCT berpotensi mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah karena penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional semakin berkurang. Selain itu, optimalisasi kerja sama tersebut juga dinilai memperkuat akses likuiditas devisa Indonesia melalui fasilitas bilateral dengan bank sentral China.

“Kalau LCT betul-betul berjalan, secara de facto seolah-olah cadangan devisa kita bertambah sekitar USD50 miliar. Memang secara de jure tidak tercatat, tetapi akses terhadap likuiditas menjadi jauh lebih mudah,” kata Purbaya.

Kalau saya hitung-hitung kan kalau dikasih pinjaman 17 miliar dolar AS, boleh lah kita kasih kantor cabang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berencana membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Kemenkeu akan menyiapkan lahan dan bangunan untuk kantor AIIB. Komitmen itu merupakan salah satu hasil kunjungan kerja Purbaya ke China pada 16-19 Juni 2026. Dalam lawatannya, pemerintah juga memperoleh komitmen pembiayaan proyek senilai 17 miliar dolar AS dari AIIB.

"AIIB juga ingin buka kantor cabang di Indonesia. Kalau saya hitung-hitung kan kalau dikasih pinjaman 17 miliar dolar AS, boleh lah kita kasih kantor cabang. Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka, untuk mereka pakai. Karena saya juga punya aset-aset yang enggak kepakai," kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan komitmen pendanaan senilai 17 miliar dolar AS tersebut bukan merupakan utang dalam pengertian umum, melainkan pembiayaan proyek (project financing) yang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek produktif di Indonesia.

Skema pembiayaan bisa dimanfaatkan secara bertahap hingga 2029 sesuai kesiapan proyek-proyek yang diajukan pemerintah.

"Jadi sebenarnya kalau saya bilang, ini seperti orang investasi ke sini, kita ngulangin investasi untuk proyek yang produktif tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available, bisa diambil sampai 2029," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke China, Purbaya tidak hanya mengamankan komitmen pembiayaan dari AIIB.

Ia juga menggelar sejumlah pertemuan dengan regulator dan investor untuk mematangkan rencana penerbitan surat utang berdenominasi renmibi, Panda Bond.

Ia mengatakan minat investor China terhadap Panda Bond jauh lebih tinggi dari perkiraan. Karena itu, pemerintah membuka peluang menaikkan target penerbitan di atas rencana awal sebesar 1 miliar dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal menaikkan target penerbitan surat utang Panda Bond di atas 1 miliar dolar AS.

Keputusan tersebut akan bergantung pada besarnya permintaan investor di pasar China.

"Tambah (target Panda Bond)," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan akan terus memantau perkembangan pasar. Target pasti penerbitan Panda Bond nantinya akan mengikuti besaran minat para investor.

"Kita lihat market-nya seperti apa. Kalau demand-nya besar ya, kita perbesar sekalian," tuturnya.

Purbaya melanjutkan, kebutuhan penerbitan obligasi global pemerintah saat ini masih tersisa sekitar 3 miliar dolar AS. Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penerbitan Panda Bond, pemerintah akan memaksimalkan instrumen tersebut.

Optimisme tersebut muncul seiring tingginya minat investor China terhadap rencana penerbitan Panda Bond. Karena itu, pemerintah memutuskan menunda jadwal penerbitan dari rencana semula pada awal Juli menjadi akhir Juli 2026.

Penundaan dilakukan untuk memberi waktu kepada sejumlah manajer investasi dan bank besar di China menyelesaikan proses persetujuan internal sebelum berpartisipasi dalam pembelian surat utang tersebut.

"Jadi Panda Bond itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya (minat investor) meningkat, ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu, jadi mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," kata Purbaya.

Ia mengatakan antusiasme investor yang melebihi perkiraan menjadi alasan utama pemerintah menyesuaikan jadwal penerbitan surat utang berdenominasi yuan renminbi tersebut.

Menkeu menilai permintaan tersebut merupakan sinyal positif atas tingginya minat investor China terhadap instrumen pembiayaan Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memberikan waktu tambahan agar partisipasi investor dapat lebih optimal.

"Saya pikir sudah bagus lah. Berarti minatnya besar tuh, jadi saya tunda sampai akhir Juli," tambah Purbaya.

Dengan mundurnya jadwal penerbitan, jumlah investor yang berpartisipasi diharapkan meningkat sehingga dana yang dihimpun dapat melampaui target awal.

Selain meningkatnya minat dari manajer investasi, Purbaya mengungkapkan sejumlah institusi keuangan besar di China juga mulai menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam penerbitan Panda Bond.

Beberapa bank bahkan meminta kesempatan untuk menjadi underwriter agar dapat membantu memperluas pemasaran surat utang Indonesia di pasar China.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke China pada 16-19 Juni 2026, Purbaya menyampaikan pemerintah menargetkan penerbitan awal Panda Bond senilai 1 miliar dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026