Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (20/1).

Ia mengatakan akan membahas sejumlah hal dengan Purbaya, termasuk utang Kereta Cepat-Jakarta Bandung alias Whoosh.

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang beberapa waktu lalu mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa apa yang menjadi direktif Bapak Presiden dapat diselesaikan dengan baik," kata AHY ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan solusi utang Whoosh harus baik untuk semua pihak. Pemerintah katanya tidak hanya ingin Whoosh dapat beroperasi dengan baik, tetapi bisa dikembangkan hingga ke Surabaya.

"Pada akhirnya juga bisa dikembangkan karena tentu tidak berhenti di Bandung, kita berharap pengembangan kereta cepat ini juga bisa hingga Surabaya bahkan," katanya.

AHY mengatakan ia juga akan membahas pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana banjir-tanah longsor di Sumatera. Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana saat ini, sambungnya, peran infrastruktur menjadi dominan.

"Oleh karena itu, kami ingin mendiskusikan hal-hal pokok yang memang menjadi tugas sejumlah kementerian dan lembaga terkait dengan perbaikan serta pembangunan infrastruktur pascabencana, baik itu jalan, jembatan, maupun sumber daya air bersih," katanya.

Sebelumnya, Purbaya ngotot tak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Whoosh.

Penolakan disampaikan karena saat ini Whoosh dikelola oleh BUMN yang saat ini berada di bawah Danantara.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri ke kantornya, Jumat (9/1), untuk membahas merger anak usaha hingga insentif sektor minyak dan gas (migas) tahun ini.

"Ada beberapa poin yang perlu dibahas dan dilaporkan," ujar Simon ketika tiba di kantor Purbaya.

Menurut Simon, pembahasan pertama akan terkait dengan penggabungan tiga anak usaha yakni Pertamina Patra Niaga (PPN), Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina International Shipping (PIS).

"(Bahas) rencana integrasi bisnis hilir kita, jadi kita kan akan menggabungkan KPI, PPN dan PIS," ujarnya.

Selain itu, kedua nya juga akan membahas mengenai insentif yang memungkinkan untuk berikan di tahun ini, terutama di sektor migas.

"(Termasuk insentif dan keringanan untuk merger?) Iya, termasuk," tegasnya.

Wacana penggabungan tiga anak usaha perseroan sudah disampaikan sejak akhir tahun lalu. Rencananya akan mulai dilakukan mulai 1 Januari 2026, namun sampai saat ini masih belum dilaksanakan.

Simon sebelumnya mengatakan penggabungan tiga anak usaha ini tujuannya agar peran perusahaan selaras dan sejalan dengan arah BPI Danantara.

Alasan lain penggabungan lantaran laba salah satu dari tiga perusahaan turun disebabkan oleh lemahnya permintaan global di tengah kondisi yang tak menentu.

Padahal, produksi terus meningkat karena banyak kilang-kilang baru.

"Supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara Kilang, PIS, dan PPN," ujar Simon dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap mendukung pelaku industri furnitur di Indonesia.

Ia menyampaikan itu sebagai salah satu bahasan dalam pertemuannya dengan sekelompok pengusaha yang dipimpin Ketua Kadin Anindya Bakrie di Kantor Kemenkeu pada pagi hari ini, Jumat (19/12).

"Ini industri furnitur ya, itu saya akan lihat kan kalau kita bisa bantu, kita bantu," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Purbaya mengatakan Kemenkeu memiliki Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan lembaga keuangan untuk mendorong ekspor nasional.

Hanya saja ia mengatakan masih melihat kesiapan lembaga ini untuk menyalurkan bantuan.

"Kita tahu, LPEI kemarin masih ada masalah. Jadi kita cek udah betul belum di LPEI, kalau sudah betul kita tambahkan insentif udukungan dukungan ke industri furnitur lewat LPEI," ucap dia.

Ia menyebut para pengusaha itu juga menyampaikan aspirasi daya saing mereka dengan Vietnam dari sisi pembiayaan terganggu.

"Karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi mereka tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi," ujarnya.

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambangi kantor Purbaya pada Jumat (19/12) untuk melaporkan sejumlah hambatan bisnis.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya secara khusus membahas industri furnitur dan elektronik. Ia menilai perlu ada deregulasi atau insentif yang diberikan pemerintah agar surplus perdagangan di sektor tersebut tidak semakin tipis.

"Industri ini (furnitur) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah, jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan," tutur Anindya usai bertemu Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip dari detikcom.

Pria yang akrab disapa Anin itu juga menyoroti tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen. Terlebih, pasar Negeri Paman Sam menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas peredaran barang impor produk tekstil bekas (thrifting).

Dalam pertemuan itu, AGTI mengapresiasi keputusan pemerintah membatasi thrifting di pasar lokal dengan tegas. Langkah ini diyakini memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi pasar lokal.

"Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh," kata Anne dalam keterangannya, dikutip Antara, Selasa (4/11).

Untuk itu, AGTI memaparkan peta jalan penguatan daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Peta jalan ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan.

Dalam dua pekan mendatang, sambungnya, AGTI juga berencana untuk menyampaikan secara detail soal tantangan dan usulan solusi untuk meredam hambatan.

Anne pun mengungkapkan sejumlah anggota AGTI saat ini tengah menambah kapasitas produksi, bahkan membuka perekrutan tenaga kerja baru.

"Tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Justru ada yang pensiun dan kami rekrut kembali. Bahkan salah satu anggota kami akan segera meresmikan pabrik baru. Artinya, industri ini terus tumbuh," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertekad untuk menertibkan perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting ilegal.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri tekstil dalam negeri yang selama ini tertekan oleh banjir produk impor murah.

"Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup," tegasnya.

Purbaya menyebut pemerintah akan memperkuat aturan larangan impor pakaian bekas ilegal yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Ia juga berencana menambah sanksi berupa denda terhadap importir yang terbukti melanggar agar negara tidak hanya menanggung biaya pemusnahan barang.

Ia juga meminta jajaran Bea Cukai memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku impor ilegal.

Menurutnya, perlindungan terhadap industri lokal adalah langkah awal untuk memperkuat basis ekonomi nasional sebelum bersaing di pasar ekspor.

"Kalau tekstil kita mau hidup, kita harus buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saingnya makin bagus, baru kita serang ke luar negeri," ujarnya.