JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan bunga kredit maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli



"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi. BI Rate Naik Sampai 5,75%, Siap-siap Cicilan Bank dan KPR Bengkak

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada triwulan I 2026. Laba bersih mencapai Rp 77 miliar, tumbuh 81 persen secara year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 42 miliar. Kinerja tersebut didorong peningkatan aktivitas bisnis dan perbaikan kualitas aset.

Pembiayaan business unit tercatat sebesar Rp 32,3 triliun, meningkat 13 persen dari Rp 28,6 triliun. Sementara itu, penjaminan mencapai Rp 4,2 triliun dan volume asuransi sebesar Rp 1,4 triliun. Capaian tersebut menegaskan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung pembiayaan dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha berorientasi ekspor.

Dari sisi kualitas aset, Indonesia Eximbank mencatat collection dan special asset sebesar Rp 648 miliar. Kinerja positif tersebut turut mendorong perbaikan rasio NPL net menjadi 1,77 persen dari sebelumnya 2,41 persen pada posisi Desember 2025.

Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan bisnis dan risiko yang dijalankan Indonesia Eximbank untuk menjaga agar bisnis tetap sehat dan tumbuh berkelanjutan.

“Peningkatan kinerja Indonesia Eximbank ini sejalan dengan peningkatan aktivitas Pembiayaan Ekspor Nasional dan perbaikan fundamental pengelolaan aset serta mencerminkan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, namun tetap memenuhi prudential norms untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sukatmo Padmosukarso, dalam keterangan persnya, Kamis (21/5/2026).

Selain itu, dalam mendukung program ekspor nasional melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE), realisasi disbursement PKE pada triwulan I 2026 mencapai Rp 3,6 triliun atau meningkat 39 persen (YoY).

Adapun Program PKE Trade Finance dan PKE Kawasan menjadi kontributor disbursement terbesar. Sementara Program PKE UKM merupakan program dengan portofolio debitur terbanyak yang menunjukkan program ini mengakomodasi kebutuhan pelaku UKM berorientasi ekspor.

“Melalui program PKE, pelaku usaha berorientasi ekspor dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, serta memperluas akses ke pasar internasional, khususnya negara-negara nontradisional,” ujar Sukatmo.

Tidak hanya mencatatkan kinerja keuangan yang positif, Indonesia Eximbank juga terus memperkuat peran pengembangan ekspor melalui layanan jasa konsultasi dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Hingga Maret 2026, total Desa Devisa binaan Indonesia Eximbank meningkat menjadi 2.379 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Desa Devisa telah mengalami peningkatan kualitas melalui penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen ekspor, penguatan proses produksi berkualitas, dan perluasan akses pasar termasuk melalui kegiatan business matching.

LPEI juga berhasil mencetak 120 eksportir baru sehingga total akumulasi eksportir baru mencapai 1.774 eksportir.

“Berbagai pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia Eximbank dalam memperkuat ekosistem ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor,” tutup Sukatmo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kredit macet kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal itu dilakukan saat pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 13 Mei 2026.

Dua saksi yang dimaksud ialah, Riki Sendjaja selaku Pemilik PT. Apollo Aneka Persada dan PT Trasindo Jaya Perkasa serta Petrus Halim selaku Pemilik PT. Intan Baruprana Finance.

"Kedua saksi secara kooperatif hadir. Dalam pemeriksaannya, saksi dimintai keterangan mengenai kredit macet kepada LPEI," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (15/5/2026).

Diberitakan sebelumnya, KPK membongkar kode 'uang zakat' dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Kode tersebut merupakan uang fee yang diduga diberikan para debitur kepada direksi LPEI.

Adapun besaran fee yang diberikan yakni 2,5 hingga 5% dari pihak yang mendapat kredit. "Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan memang ada namanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut," kata Plh Direktur Penyidikan Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Lihat video: LPEI Fasilitasi Kredit ke 11 Debitur, KPK Taksir Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun



Diketahui, KPK menyelidiki 11 debitur LPEI dengan total kerugian Rp11,7 triliun. Dalam hal ini, KPK baru menyebut PT Petrol Energy (PE). Sejalan dengan itu, KPK mengumumkan lima tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelimanya adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan dan masing-masing Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta dari pihak PT PE.

"Dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih 60 juta dolar AS dikhusus untuk PT PE," ujarnya.

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) resmi menggandeng Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terkait kerja sama penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar internasional.

Kerja sama kedua pihak diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), pada Senin (2/3/2026) lalu.

"Melalui kolaborasi ini, Eximbank dapat membangun sistem pembiayaan yang lebih tangguh, transparan dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat kesiapan institusi sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda aksesi Indonesia," ujar Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer/CEO IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Lewat kerja sama ini, menurut Rizki, pihaknya bakal memberikan pendampingan strategis untuk memperkuat kebijakan, sistem, dan kapasitas internal Indonesia Eximbank dalam penerapan prinsip ESG secara komprehensif.

Dukungan ini meliputi penguatan kebijakan ESG, sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial, serta manajemen emisi karbon, yang secara keseluruhan akan mendukung pemenuhan standar dan kriteria internasional.

Sedangkan bagi IIF sendiri, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi perusahaan di Indonesia melalui penguatan kerangka ESG yang terstruktur.

"Kami percaya bahwa implementasi ESG akan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi kedua institusi," ujar Rizki.

Selain memberikan pembiayaan kepada proyek infrastruktur, IIF juga aktif memberikan jasa konsultansi kepada sektor publik dan sektor swasta seperti feasibility study preparation, transaction advisory, financial advisory, strategy and business advisory, economic dan/atau financial assessment, social and environment advisory, dan policy advisory.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Sukatmo Padmosukarso, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dari upaya dari pihaknya dalam meningkatkan kualitas praktik pembiayaan ekspor agar selaras dengan praktik global yang prudent dan prinsip keberlanjutan.

Sejalan dengan itu, Indonesia Eximbank terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, dan mengembangkan pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

"Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mendorong transformasi menuju praktik pembiayaan yang berdaya saing global dan memenuhi standar internasional," ujar Sukatmo, dalam kesempatan yang sama.

Sebagai bagian dari Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, kolaborasi IIF dan Indonesia Eximbank memperkuat peran lembaga pembiayaan nasional dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui penerapan standar dan praktik terbaik internasional.

(taufan sukma)

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI periode 2015-2023 dengan kerugian mencapai Rp919 miliar. Dengan demikian, total ada 8 tersangka dalam kasus tersebut.

"Hari ini, kita merilis penetapan tersangka perkembangan dari penyidikan LPEI 2015-2023, yang mana penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan 4 tersangka hasil pengembangan dari penyidikan Pembiayaan Ekspor Nasional 2015-2023," ujar Aspidsus Kejati Jakarta, Nauli Rahim Siregar, Rabu (14/1/2026).

Menurut Nauli, keempat tersangka yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011-2017, lalu IA selaku Kadiv. Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007-2016. Kemudian, GG selaku Kadep. Syariah 1 LPEI periode 2017-2018 dan KRZ selaku Kadep. Pembiayaan Syariah 2 periode 2011-2016.

"Peranan masing-masing tersangka tersebut bersama-sama dengan RW membuat kajian tanpa didasari data yang valid, tidak melakukan verifikasi secara layak atas agunan yang telah di mark-up, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan pengikatan jaminan secara patut. Sehingga, dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI da PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar," jelas Nauli.

Nauli menerangkan, perbuatan tersebut disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 hurufc dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

"Terhadap Tersangka IA dan GG dilakukan penahanan dimulai sejak hari ini Rabu, 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 02 Februari 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Nomor: Print-01&02/M.1/Fd.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026," bebernya.

Nauli menerangkan, dua tersangka lainnya, AMA dan KRZ belum dilakukan penahanan karena tidak menghadiri panggilan penyidik. Maka itu, Kejati Jakarta meminta keduanya segera menghadiri panggilan Penyidik untuk segera dilakukan proses hukum.

"Namun, apabila tidak segera hadir, Penyidik akan melakukan langkah hukum sesui KUHAP guna memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," paparnya.

Dia mengungkap, dalam penyidikan perkara tersebut, Penyidik telah melaksanakan penggeledahan, penyitaan dan pengumpulan bukti-bukti serta juga telah melakukan pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset dalam bentuk Kebun Sawit di Tebo, Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci, Bekasi, dan Mobil mewah sebanyak 4 unit serta perhiasan emas dengan perkiraan nilai total aset sebesar Rp566 miliar.

"Saat ini, Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," ungkapnya.

Adapun dalam kasus tersebut, sejatinya Kejati Jakarta telah menetapkan 4 orang tersangka sebelumnya, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana 1 tahun 2009-2018, RW selaku relationship manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, dan HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS. Maka itu, total tersangka dalam kasus tersebut kini ada sebanyak 8 orang, yang mana 2 orang di antaranya belum dilakukan penahanan.

"Di kluster pertama itu kurang lebih 4 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Sekarang 4 orang dan dilakukan penahanan 2 tersangka, karena yang 2 belum hadir pada panggilan kami. Jadi total itu 8 tersangka," kata Nauli.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengalokasikan dana pembiayaan Rp2 triliun untuk mendukung industri tekstil dan furnitur nasional. Dana stimulus ini disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) guna memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Purbaya mengungkapkan bahwa pengusaha di kedua sektor tersebut sebelumnya mengajukan kebutuhan modal mencapai Rp16 triliun. Meskipun saat itu kapasitas pemerintah masih terbatas di angka Rp200 miliar, kini pemerintah telah berhasil mengamankan anggaran yang jauh lebih besar.

Misi Purbaya Membangkitkan Kembali Industri Tekstil Bersama AGTI



"Sekarang kita siapkan Rp2 triliun untuk tadi perusahaan tekstil maupun furniture," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Salah satu keunggulan dari skema pembiayaan ini adalah tingkat suku bunga yang sangat kompetitif, yakni sebesar 6%. Angka ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang selama ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan bunga rendah dari perbankan komersial.

Adapun ketentuan utama untuk mengakses dana tersebut diantaranya suku bunga tetap sebesar 6%, institusi penyalur melalui LPEI dan khusus bagi perusahaan tekstil dan furnitur yang berorientasi ekspor. "Jadi mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu yang saya janjikan ke mereka, sudah bisa mereka datang ke LPEI-nya," kata Purbaya.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi debottlenecking untuk mengurai masalah permodalan yang kerap menghambat produktivitas sektor manufaktur padat karya. Lapor ke Purbaya, Pengusaha Tekstil Keluhkan Sulit Dapat Kredit Bank



Dengan adanya kepastian dana Rp2 triliun ini, para pengusaha kini sudah bisa mulai mengajukan permohonan kredit langsung ke kantor LPEI guna mendukung aktivitas operasional dan ekspansi pasar internasional mereka di tahun 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menambah alokasi kredit untuk industri furnitur hingga tekstil, dari semula Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun.

Itu menyusul aduan dari para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Menurutnya, para pelaku usaha sekarang bisa mengajukan kredit ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Ternyata kalau kita lihat dari LPEI Rp200 miliar. Sekarang kita siapkan (kredit) Rp2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur," ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

"Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu yang saya janjikan ke mereka (pengusaha), sudah bisa mereka datangi LPEI," tegasnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kredit tersebut disalurkan untuk mendukung aktivitas ekspor para pengusaha lokal.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan jajaran menyambangi kantor Menkeu Purbaya untuk membahas industri furnitur hingga elektronik. Ia menilai perlu ada deregulasi atau insentif yang diberikan pemerintah agar surplus perdagangan di sektor tersebut tidak semakin tipis.

Pria yang akrab disapa Anin itu juga menyoroti tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen. Terlebih, pasar Negeri Paman Sam menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

"Industri ini (furnitur) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah, jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan," tutur Anin usai bertemu Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Akhirnya, para pengusaha mengklaim aktif melakukan diversifikasi ekspor ke pasar non-tradisional. Pengiriman barang-barang furnitur itu sekarang menyasar wilayah lain, seperti Uni Eropa dan Kanada.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap mendukung pelaku industri furnitur di Indonesia.

Ia menyampaikan itu sebagai salah satu bahasan dalam pertemuannya dengan sekelompok pengusaha yang dipimpin Ketua Kadin Anindya Bakrie di Kantor Kemenkeu pada pagi hari ini, Jumat (19/12).

"Ini industri furnitur ya, itu saya akan lihat kan kalau kita bisa bantu, kita bantu," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Purbaya mengatakan Kemenkeu memiliki Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan lembaga keuangan untuk mendorong ekspor nasional.

Hanya saja ia mengatakan masih melihat kesiapan lembaga ini untuk menyalurkan bantuan.

"Kita tahu, LPEI kemarin masih ada masalah. Jadi kita cek udah betul belum di LPEI, kalau sudah betul kita tambahkan insentif udukungan dukungan ke industri furnitur lewat LPEI," ucap dia.

Ia menyebut para pengusaha itu juga menyampaikan aspirasi daya saing mereka dengan Vietnam dari sisi pembiayaan terganggu.

"Karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi mereka tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi," ujarnya.

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambangi kantor Purbaya pada Jumat (19/12) untuk melaporkan sejumlah hambatan bisnis.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya secara khusus membahas industri furnitur dan elektronik. Ia menilai perlu ada deregulasi atau insentif yang diberikan pemerintah agar surplus perdagangan di sektor tersebut tidak semakin tipis.

"Industri ini (furnitur) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah, jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan," tutur Anindya usai bertemu Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip dari detikcom.

Pria yang akrab disapa Anin itu juga menyoroti tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen. Terlebih, pasar Negeri Paman Sam menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha tidak langsung PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS), PT Borneo Indobara (BIB), memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan limit pinjaman mencapai Rp900 miliar.

Corporate Secretary GEMS, Sudin, menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian fasilitas kredit senilai Rp900.000.000.000 tersebut telah dilakukan oleh BMRI dan BIB pada 10 Desember 2025.

“Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 5 sampai dengan 7 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit term loan,” ujar Sudin dalam keterbukaan informasi, Rabu (10/12/2025).

Sudin menambahkan, fasilitas kredit ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan cash flow gap dalam rangka pengembangan usaha serta kebutuhan umum perusahaan dan grup. Adapun fasilitas tersebut dijamin dengan sejumlah aset sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit term loan.

“Fasilitas kredit tersebut akan berdampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan dan memperkuat kondisi keuangan perseroan,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Borneo Indobara (BIB) juga telah memperoleh fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan limit pinjaman Rp1 triliun. Perjanjian kredit tersebut ditandatangani pada 10 Juni 2024, dengan tenor 12 bulan untuk kebutuhan modal kerja.

“Fasilitas ini akan mendukung pertumbuhan operasional perseroan serta memperkuat kondisi keuangan GEMS karena adanya tambahan modal kerja,” kata Sudin dalam keterbukaan informasi, Rabu (12/6/2024).

Kinerja GEMS Tertekan Semester I/2025

Dari sisi kinerja, GEMS mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih pada semester I/2025. Emiten batu bara Grup Sinarmas ini membukukan laba bersih US$151,6 juta atau setara Rp2,46 triliun (kurs Jisdor Rp16.231 per dolar AS per 30 Juni 2025).

Pendapatan usaha GEMS turun 16,30% menjadi US$1,14 miliar (Rp18,57 triliun) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar US$1,36 miliar.

Penjualan luar negeri merosot signifikan menjadi US$482,07 juta dari US$917,3 juta pada tahun sebelumnya. Sementara pendapatan dalam negeri meningkat menjadi US$662,3 juta dari US$449,8 juta pada semester I/2024.

Beban pokok penjualan naik tipis 1,34% menjadi US$743,3 juta dari US$733,49 juta. Dengan demikian, laba kotor GEMS turun 36,71% menjadi US$401,08 juta dari US$633,7 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Alhasil, laba bersih GEMS anjlok 52,14% YoY menjadi US$151,6 juta dari US$316,9 juta.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) kembali menegaskan komitmen mendukung penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satu langkah nyata diwujudkan adalah pemberdayaan Desa Devisa Kemiri di Lombok Tengah, yang memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor.

Data Indonesia Eximbank Institute menunjukkan, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-13 dalam ekspor kemiri dunia dengan nilai sebesar US$4 juta atau sekitar 0,5 persen dari total ekspor global.

Namun, tren positif mulai terlihat. Ekspor kemiri Indonesia terkini mencatat lonjakan signifikan, meningkat 350 persen secara tahunan dengan nilai mencapai US$9,58 juta. Dari sisi volume, kenaikan lebih besar mencapai 413 persen menjadi 6,95 ribu ton.

Saat ini, Bangladesh dan Malaysia menjadi tujuan ekspor utama dengan pangsa sebesar 64 persen. Sementara Amerika Serikat dan China tercatat sebagai pasar terbesar dunia dengan nilai impor masing-masing US$500 juta dan US$320 juta.

Potensi pasar yang belum tergarap tercatat sangat besar, antara lain China dengan nilai US$232 juta, Amerika Serikat US$82 juta, Vietnam US$28 juta, Jerman US$20 juta, dan Belanda US$10 juta.

Melihat potensi tersebut, Indonesia Eximbank memberikan dukungan strategis untuk meningkatkan daya saing kemiri asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bantuan yang diberikan mencakup satu unit mesin Automatic Vacuum Packager untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga higienitas produk, dua unit mesin pendingin (dryer) untuk mempercepat proses pengeringan dan pemecahan kemiri, serta 2 ribu bibit kemiri varietas unggul guna mendukung peremajaan lahan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kelestarian tanah.

"Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas produk kemiri lokal, memperpanjang daya simpan, menjaga standar mutu pasca-panen, mempercepat proses pengeringan, serta mendukung pemberdayaan petani agar pendapatan masyarakat meningkat," kata Anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank, Yon Arsal saat penyerahan bantuan TJSL di Lombok, beberapa waktu lalu.

Desa Devisa Kemiri di Lombok Tengah sendiri merupakan kontributor ekspor kemiri Indonesia. Didukung oleh program pembinaan yang mencakup 40 desa dan memberdayakan sekitar 350 petani, dengan 60 persen di antaranya adalah petani inti perempuan, Desa Devisa ini berhasil mencapai kapasitas produksi hingga 120 ton per tahun, dengan 40 persen penjualan ditujukan untuk pasar ekspor.

Inisiatif ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia Eximbank dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 2, yaitu mengakhiri kelaparan dan mendorong pertanian berkelanjutan bagi kemiri varietas unggul; SDG 5, yaitu kesetaraan gender; serta SDG 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan bagi kelompok petani dan masyarakat sekitar.

Dukungan ini diperkirakan akan memberikan dorongan signifikan pada volume produksi kemiri di Lombok Tengah, sehingga dapat membuka peluang penjualan yang jauh lebih besar, serta memicu perputaran ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Selain itu, potensi ekspor komoditas kemiri ke pasar internasional diyakini akan meningkat, seiring dengan peningkatan volume produksi kemiri.

"Kami percaya kontribusi ini akan menjadi bagian dari langkah besar untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan komoditas kemiri di Lombok Tengah," ujar Yon Arsal.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memperkuat integrasi perdagangan regional melalui the 30th Annual Meeting of The Asian Exim Bank Forum (AEBF) 2025 di Kerala, India.

"Lebih dari 70 persen perdagangan Indonesia berada di Kawasan Asia. Indonesia Eximbank berkomitmen memastikan eksportir dapat memanfaatkan integrasi ini secara optimal," kata Ketua Dewan Direktur merangkap Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sukatmo Padmosukarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia Eximbank menandatangani beberapa kerja sama strategis, salah satunya yaitu komitmen bersama (joint statement) dengan UK Export Finance (UKEF).

UKEF akan memberikan dukungan teknis bagi proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), khususnya tiga instrumen Export Credit Group (ECG), yaitu anti-bribery, environmental, social and governance (ESG), dan sustainable financing untuk proyek-proyek Indonesia di luar negeri.

Kemudian, nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Export Finance Australia (EFA).

MoU ini meliputi kolaborasi co-financing dan dukungan pendanaan serta dukungan keahlian teknis terkait pengaturan skema kredit, penjaminan, dan asuransi untuk memperkuat kesiapan Indonesia Eximbank dalam memenuhi standar OECD.

Berikutnya, offer letter dari Export-Import Bank of India berupa dukungan capacity building guna mempelajari praktik terbaik dalam pembiayaan UKM (SME financing).

Di samping itu, LPEI juga melakukan pertemuan bilateral dengan peluang kolaborasi.

Misalnya, bersama Afreximbank (African Export–Import Bank) untuk mengindentifikasi sejumlah proyek bersama di Afrika yang melibatkan perusahaan Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur, manufaktur, dan jasa.

Kolaborasi difokuskan pada co-financing dan penjaminan untuk memperkuat ekspansi perusahaan Indonesia di Kawasan Afrika.

Juga ada Export Development Canada (EDC), yang mana kedua pihak akan mengidentifikasi perusahaan berorientasi ekspor untuk dikembangkan sebagai peluang kerja sama pembiayaan dan penjaminan dalam skema kolaboratif IEB-EDC.

Terakhir, Export-Import Bank of Malaysia. Pertemuan ini menghasilkan beberapa inisiatif proyek bersama yang akan ditindaklanjuti guna memperkuat rantai pasok regional Indonesia-Malaysia.

"Indonesia Eximbank siap memperluas kolaborasi, memperkuat co-financing, dan mendorong munculnya proyek-proyek baru di Asia maupun Afrika melalui kemitraan berkelanjutan dengan berbagai Exim Bank dan ECA," tutur Sukatmo.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Kepercayaan lembaga keuangan internasional terhadap kinerja Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menguat. Hal ini tercermin dari keberhasilan LPEI memperoleh pendanaan melalui pinjaman sindikasi valuta asing senilai 500 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Fasilitas tersebut terdiri dari komitmen awal 350 juta dollar AS yang disediakan para Mandated Lead Arrangers & Bookrunners (MLAB), disertai opsi greenshoe hingga 150 juta dollar AS. Tingginya minat investor membuat penawaran greenshoe option mengalami oversubscription hingga 225 juta dollar AS atau 150 persen.

Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi Indonesia Eximbank Anwar Harsono menyampaikan apresiasi terhadap kepercayaan para mitra perbankan internasional.

Ia menegaskan bahwa pendanaan ini akan memperkuat kapasitas LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor sekaligus menjaga eksposur risiko terhadap fluktuasi nilai tukar.

“Tingkat oversubscription yang mencapai 150 persen mencerminkan kepercayaan tinggi dari lembaga keuangan internasional terhadap peningkatan kinerja keuangan Indonesia Eximbank, serta pengakuan atas konsistensi kami dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat peran strategis mendukung ekspor nasional,” ujar Anwar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (19/11/2025).

Perjanjian pinjaman sindikasi tersebut ditandatangani pada 28 Juli 2025, dengan tenor tiga tahun sejak tanggal penarikan dana.

Didukung bank internasional dan nasional

Keberhasilan LPEI tidak terlepas dari kolaborasi dengan mitra perbankan yang bertindak sebagai MLAB, yakni CIMB Bank Berhad Singapore Branch, Maybank Securities Pte. Ltd., National Bank of Kuwait S.A.K.P. Singapore Branch, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., dan United Overseas Bank Ltd. (UOB) selaku Facility Agent.

Selain itu, dari sisi kreditur dalam negeri, LPEI kembali memperoleh tambahan pembiayaan dari Bank Maspion sebesar Rp 1,25 triliun, sehingga total fasilitas pinjaman yang diberikan mencapai Rp 2,5 triliun.

Menurut Anwar, langkah ini menunjukkan kepercayaan perbankan nasional terhadap kredibilitas LPEI dalam memperkuat pembiayaan ekspor dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Kepercayaan kreditur internasional maupun domestik turut diperkuat oleh kinerja LPEI yang tetap solid. Hingga September 2025, pembiayaan unit bisnis meningkat 5 persen year to date (ytd) menjadi Rp 31,7 triliun. Volume trade finance mencapai Rp 17,6 triliun, sementara penjaminan tercatat sebesar Rp 4,7 triliun.

Asuransi ekspor juga mencatat kinerja positif dengan nilai Rp 7,1 triliun. Di sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) terjaga di level 37,1 persen. Adapun rasio Non-Performing Financing (NPF) Net turun dari 4,5 persen menjadi 3,5 persen.

LPEI juga mencatat capaian non-keuangan yang signifikan, termasuk peningkatan kualitas 427 Desa Devisa dan kelahiran 318 eksportir baru hingga akhir September 2025.

Perkuat penugasan khusus ekspor

Selain pembiayaan komersial, LPEI juga menjalankan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National Interest Account (NIA) untuk mendukung proyek-proyek penting yang sulit secara komersial tetapi strategis bagi kebijakan ekspor nasional.

Pada triwulan III-2025, pembiayaan PKE meningkat 39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 6,3 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan strategi lembaga untuk memperkuat program PKE dan memperluas jangkauan ekspor ke pasar non-tradisional.

Anwar menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga kepercayaan investor melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas aset, dan penerapan tata kelola yang baik.

“Kami akan terus memperkuat pertumbuhan lembaga melalui manajemen risiko yang solid dan model bisnis yang fokus pada mandat pembiayaan ekspor. Pelaksanaan ini tentunya dilakukan dengan mengedepankan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang