Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengkaji peluang memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep green port atau pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sehingga berpotensi memperoleh insentif ekonomi atas upaya pengurangan emisi karbon di sektor kepelabuhanan.

"Ini bisa menjadi insentif seperti green building. Green port ini juga akan mungkin masuk ke dalam skema carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon. Itu sebuah peluang," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peluang tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak operator pelabuhan menerapkan prinsip Green and Smart Port sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daya saing pelabuhan dan dunia usaha.

Namun, Nani menjelaskan peluang pemberian insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih mengkaji dan menyusun metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) sebagai dasar penghitungan pengurangan emisi karbon dari sektor kepelabuhanan.

"Untuk kapan (implementasi insentif) yang untuk green port belum, ini kan perlu metodologi atau MRV. Nah, ini yang kita akan bangun nanti bersama-sama juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan metodologi tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan dapat dihitung secara akuntabel sebelum diintegrasikan ke dalam skema NEK.

Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Instrumen itu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Peluang insentif itu dibahas dalam rangkaian peluncuran Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 yang mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui asesmen terhadap aspek lingkungan dan digitalisasi.

Program Green and Smart Port telah berjalan sejak 2019 dan sampai 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen, sedangkan delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Green and Smart Port pada 15 Juli 2026.

Nani mengatakan aspek ramah lingkungan menjadi komponen utama dalam asesmen Green and Smart Port dengan bobot 80 persen, sedangkan aspek penerapan teknologi dan digitalisasi atau smart port berbobot 20 persen.

Ia menjelaskan penilaian aspek ramah lingkungan mencakup pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove atau hutan bakau, serta upaya pengurangan emisi karbon.

"Yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan. Jadi sampai ke tanam mangrove itu juga diwajibkan, lalu ada renewable energy juga diharapkan, dan pengelolaan limbah dari port-nya sendiri maupun dari kapal yang masuk itu juga dinilai," ungkap dia.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan peluang insentif tersebut dapat meningkatkan minat operator pelabuhan mengikuti asesmen Green and Smart Port.

"Kita yakin kalau ada insentif atas Green and Smart Port, maka secara otomatis kalau diwajibkan, tentu pelabuhan akan sangat senang memenuhi karena ada insentif dan ada opportunity yang didapat," ucap Tatang.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan asesmen, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa survei IDSurvey mendukung penyusunan standar dan proses sertifikasi pelabuhan hijau di Indonesia.

Chief Operating Officer IDSurvey David Sirait mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Green and Smart Port melalui layanan asuransi, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi guna memperkuat sistem logistik nasional.

"Transformasi menuju Green and Smart Port ini bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tapi keberlanjutan. Kalau daya saing meningkat, kemampuan logistik makin baik, dan ekonomi yang kita cita-citakan semakin baik," ujar David.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memulai layanan ekspor secara langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, sebagai langkah strategis memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat daya saing produk daerah di pasar global.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Terminal Kijing, Senin, mengatakan ekspor perdana yang ditandai dengan pelepasan peti kemas itu menjadi momentum sekaligus tonggak baru pengembangan sektor logistik dan perdagangan internasional Kalimantan Barat.

Nilai ekspor perdana melalui Terminal Kijing mencapai 1,206 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp21,49 miliar, dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan berbagai komoditas unggulan di provinsi tersebut.

PT Indonesia Chemical Alumina mengekspor 150 kontainer berisi alumina ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan PT Borneo Alumina Indonesia mengirimkan 12 kontainer alumina hydroxide dan PT Unicoc Industries Indonesia mengekspor dua kontainer desiccated coconut ke Pasir Gudang, Malaysia.

Untuk PT Ferrindo mengekspor 10 kontainer kelapa bulat menuju Yangpu, China.

Untuk mendukung distribusi internasional, ia mengatakan Terminal Kijing menerapkan dua skema pelayaran, yakni direct call menuju Pasir Gudang, Malaysia. Serta transshipment melalui Pasir Gudang sebelum diteruskan ke Yangpu, China, dan sejumlah negara tujuan lainnya di kawasan Asia.

Ria Norsan menambahkan keberhasilan ekspor perdana melalui Terminal Kijing melengkapi penguatan konektivitas internasional Kalimantan Barat setelah sebelumnya di hari yang sama diresmikan penerbangan langsung Scoot rute Singapura-Pontianak-Singapura.

Menurut dia, kombinasi konektivitas laut dan udara tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat, seperti CPO beserta turunannya, karet, kelapa, kakao, hasil perikanan, produk kehutanan, alumina, hingga produk UMKM untuk menembus pasar global.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, operator pelayaran, hingga pelaku usaha untuk terus memperkuat sinergi agar Terminal Kijing berkembang menjadi hub logistik internasional yang efisien, aman, dan berdaya saing.

Serta mampu memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia, ujar dia.

Ria Norsan mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ekspor Kalimantan Barat masih harus dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi sehingga menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan waktu pengiriman menjadi lebih lama.

"Dengan beroperasinya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor langsung, rantai logistik menjadi lebih singkat, biaya distribusi lebih efisien, dan daya saing produk daerah semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, operasional Terminal Kijing akan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, bertambahnya lapangan kerja, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Terminal Kijing harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Ketika biaya logistik semakin rendah, investasi akan tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Pulau Laut Line Welter Ong mengatakan perusahaan pelayarannya memilih membuka layanan di Terminal Kijing karena pelabuhan tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani kapal berukuran besar untuk pelayaran internasional.

"Terminal Kijing dibangun untuk kapal yang lebih besar dan pelayaran internasional. Kami fokus pada kargo internasional dan layanan feeder," katanya.

Ia mengaku optimistis kehadiran layanan tersebut akan menarik lebih banyak perusahaan pelayaran internasional untuk beroperasi di Kalimantan Barat sehingga memperkuat posisi Terminal Kijing sebagai pusat logistik baru di kawasan barat Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penyesuaian pola layanan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal long distance ferry (LDF) milik PT ALP, yang menjadi pemicu antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali.

Sekretaris ASDP Indonesia Ferry Windy Andale menyampaikan untuk mengurai antrean kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan feri reguler.

"Namun demikian, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan," katanya dalam keterangannya di Banyuwangi, Jatim, Sabtu.

Hingga saat ini, lanjut Windy, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 unit kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang.

Menurutnya, berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif dan ditandai dengan terurainya kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang.

Selain melakukan optimalisasi operasional, Windy juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus tarif yang diberikan pemerintah selama periode libur sekolah.

"Program ini berlaku di 14 pelabuhan di tujuh lintasan strategis nasional termasuk lintasan Ketapang-Gilimanuk," katanya.

Pengguna jasa memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara dengan pengurangan sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Kami mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, melakukan pembelian tiket lebih awal melalui Ferizy, serta memastikan telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan," katanya.

"Pengguna jasa juga diharapkan datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket agar dapat meminimalisir kepadatan di area pelabuhan," kata Windy menambahkan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

LAMPUNG - Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang, Bandar Lampung menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat pertumbuhan throughput sebesar 7,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Daniel berasumsi, pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

Lihat video: Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH M Thohir Lampung, Bawa Alat Medis Paling Modern!



Peningkatan throughput terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37%, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90%, nanas sebesar 22,93%, serta refined glycerine sebesar 21,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21% secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif. Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai USD504,59 juta atau meningkat 43,29% dibandingkan April 2025.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar USD172,40 juta atau naik 51,56% secara tahunan. Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

“Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta,” tambah Daniel.

TEUs atau meningkat 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar 7,4%, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan, maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar atau setara Rp2.671 triliun (kurs Rp17,807 per USD). Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal



"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

Suntana mengakui memang masih ada persoalan dari penerbitan SPB yang sebelumnya dilakukan. Namun dia berharap dengan pembenahan tata kelola ekspor yang baru ini akan menutup celah-celah pelanggaran dan mampu mendukung penerimaan negara.

"Kita tahu memang ada beberapa persoalan yang kita alami juga di bidang penerbitan SPB, dan itu menjadi introspeksi yang berharga buat kita agar itu tidak terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Sumber Daya Indonesia (DSI) yang menjadi pengekspor tunggal komoditas strategis. Komoditas yang saat ini ditangani DSI antara lain batubara, CPO, dan ferro alloy.

Pembentukan BUMN baru ini memang sengaja untuk memperkuat penerimaan negara dari hasil sumber daya alam. Sebab kata Presiden Prabowo, Indonesia telah kehilangan sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik under invoicing alias manipulasi penurunan nilai ekspor.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan di rantai pasok sektor industri mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten menghadirkan layanan sistem operasional yang terintegrasi di Pelabuhan Ciwandan untuk memastikan kelancaran aktivitas pelabuhan yang mendukung kelancaran rantai pasok berbagai sektor industri.

General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pengguna jasa dan memberikan solusi yang tepat.

"Momentum Hari Pelayanan Publik menjadi pengingat bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi pelanggan. Kami berupaya memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif sehingga pengguna jasa dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lancar," ujar Benny dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa.

Sistem operasional yang responsif ini diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan yang terukur berdasarkan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG), serta didukung fasilitas operasional dan koordinasi layanan yang efektif.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan di rantai pasok sektor industri mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan memiliki sembilan dermaga yang terdiri dari Dermaga 1, Dermaga 2, Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5A, Dermaga 5B, Dermaga 5C, Dermaga 6, dan Dermaga 7.

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penopang tingginya aktivitas bongkar muat berbagai komoditas industri yang berlangsung setiap hari yang menuntut pelayanan cepat, tepat, dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan secara dinamis agar arus logistik dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan operasional pelabuhan, Pelindo Regional 2 Banten juga menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten di seluruh area kerja. Penerapan aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, mitra usaha, dan pengguna jasa.

"Kami meyakini bahwa pelayanan yang andal harus berjalan seiring dengan budaya keselamatan yang kuat. Karena itu, setiap aktivitas operasional dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan prinsip kehati-hatian agar layanan dapat berlangsung aman, lancar, dan berkelanjutan," ujar Benny pula.

Melalui momentum Hari Pelayanan Publik, Pelindo Regional 2 Banten terus berkomitmen menghadirkan layanan kepelabuhanan yang responsif, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan sehingga Pelabuhan Ciwandan dapat terus berkontribusi dalam mendukung kelancaran logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat gerbang maritim Kepulauan Riau (Kepri) melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban guna meningkatkan konektivitas antarpulau, kapasitas layanan penyeberangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Komitmen ASDP memperkuat konektivitas antarpulau kembali diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Melalui groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1, ASDP menegaskan perannya sebagai penggerak konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Heru mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan.

Dia menegaskan setiap dermaga yang dibangun perusahaan BUMN sektor penyeberangan itu bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga itu akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Heru memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk. Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah pusat segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan karena tingginya biaya operasional yang terus membebani operator kapal.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gapasdap Lembar Firman Dandy di Mataram, Sabtu, mengatakan tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan biaya operasional yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Perusahaan membutuhkan struktur pendapatan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pelayanan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, operator kapal tetap wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kegagalan memenuhi standar tersebut dapat berujung pada penghentian operasional hingga pencabutan izin kapal.

Ia menjelaskan pendapatan utama perusahaan angkutan penyeberangan berasal dari tarif dan frekuensi perjalanan kapal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir frekuensi pelayaran cenderung menurun karena bertambahnya jumlah kapal yang memperoleh izin operasi sehingga kesempatan berlayar setiap kapal menjadi lebih terbatas.

Firman mengungkapkan pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan sebenarnya telah melakukan perhitungan tarif angkutan penyeberangan sesuai formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perhitungan tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai regulator, PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta lembaga perlindungan konsumen sebagai representasi masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan hasil kajian pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun hingga kini, selisih tersebut belum direalisasikan melalui penyesuaian tarif.

"Kondisi ini membuat beban operasional semakin berat karena biaya untuk menjaga standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal terus meningkat," kata Firman.

Firman menambahkan tekanan terhadap industri penyeberangan semakin besar akibat kenaikan harga berbagai komponen yang dipengaruhi nilai tukar mata uang asing.

Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan dan perbaikan kapal yang masih bergantung pada komponen impor. Saat ini harga oli kapal dilaporkan meningkat hingga 60 persen, suku cadang naik sekitar 30 hingga 40 persen, sedangkan biaya dok kapal dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

Menurut dia, seluruh komponen tersebut merupakan kebutuhan wajib untuk memastikan kapal memenuhi standar keselamatan pelayaran.

"Semua biaya itu tidak bisa dihindari karena berkaitan langsung dengan keselamatan kapal dan penumpang," ungkapnya.

Gapasdap khawatir apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa solusi kebijakan, maka kualitas layanan hingga aspek keselamatan pelayaran berpotensi terdampak. Padahal keselamatan transportasi laut merupakan kepentingan publik yang harus menjadi prioritas.

Selain meminta penyesuaian tarif, Gapasdap juga mengusulkan sejumlah insentif untuk membantu keberlangsungan industri angkutan penyeberangan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengurangan biaya kepelabuhanan, penghapusan pajak bahan bakar minyak (BBM), penurunan biaya klasifikasi kapal, keringanan perpajakan, serta penyediaan kredit perbankan dengan bunga khusus sektor maritim.

Firman menilai berbagai insentif tersebut diperlukan agar industri penyeberangan tetap mampu menjaga kualitas layanan sekaligus memenuhi standar keselamatan yang diwajibkan pemerintah.

"Kami berharap pemerintah segera menyesuaikan tarif sesuai hasil perhitungan yang telah dilakukan dan memberikan dukungan kebijakan agar industri penyeberangan tetap sehat serta mampu melayani masyarakat secara optimal," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah, Awaludin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan

Serang (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan guna menyelamatkan industri dari lonjakan tajam berbagai komponen biaya operasional saat ini.

Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu melalui keterangannya di Serang, Banten, Sabtu, menjelaskan bahwa pelaku usaha kian tertekan oleh kenaikan harga yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya perawatan dan pengadaan komponen impor kapal.

Togar merinci, harga oli kapal saat ini telah melonjak hingga 60 persen. Selain itu, harga suku cadang naik di kisaran 30 hingga 40 persen, serta biaya pengedokan dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

"Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Padahal berbagai komponen biaya tersebut adalah kebutuhan wajib untuk memenuhi standar keselamatan," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pada 2019, tarif angkutan penyeberangan sebenarnya masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Sayangnya, selisih kekurangan tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah hingga saat ini.

Di tengah himpitan biaya operasional, operator kapal tetap dituntut memenuhi seluruh standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kondisi finansial perusahaan juga diperberat oleh menurunnya frekuensi pelayaran imbas penambahan armada di lintasan yang sama, sehingga peluang setiap kapal untuk mendapatkan pemasukan dari jumlah perjalanan (trip) menjadi semakin terbatas.

Togar mengingatkan, jika penyesuaian tarif urung diwujudkan dan memicu penurunan kualitas layanan maupun keselamatan di kemudian hari, maka regulator harus ikut bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Selain mendesak pemberlakuan tarif baru yang sesuai HPP, Gapasdap juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus untuk menekan beban operasional.

Beberapa usulan strategis yang diajukan antara lain penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penghapusan pajak BBM, penurunan biaya kepelabuhanan dan klasifikasi, serta penyediaan fasilitas kredit berbunga rendah untuk sektor maritim seperti yang diterapkan di negara tetangga.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelindo terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pelindo Cabang Kalimas memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan lancar dan aman di tengah adanya peringatan dini dari BMKG Kelas II Tanjung Perak terkait potensi banjir rob yang diprediksi berlangsung pada 12–18 Juni 2026.

“Pelindo terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait,” kata GM Pelabuhan Kalimas, GSN dan Terminal Penumpang Ana Andiliya di Surabaya, Selasa.

Kawasan Pelabuhan Kalimas sempat mengalami genangan akibat fenomena banjir rob pada Senin (15/6) namun dapat segera tertangani dan air kembali surut dalam waktu kurang dari dua jam sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas kepelabuhanan.

Banjir rob yang terjadi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh pasang air laut sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan beberapa sentimeter dan menggenangi sejumlah area pesisir termasuk sebagian kawasan pelabuhan.

Ana mengatakan meski terjadi genangan sementara namun seluruh aktivitas operasional di Pelabuhan Kalimas tetap berjalan normal yakni kegiatan bongkar muat, pelayanan kapal, serta aktivitas pengguna jasa pelabuhan tidak mengalami gangguan.

Sebagai langkah mitigasi, Pelindo Kalimas secara rutin melakukan normalisasi saluran pembuangan air guna memastikan aliran air berjalan optimal.

Selain itu, sejumlah pompa air juga telah disiagakan untuk mempercepat proses pengaliran air kembali ke laut apabila terjadi genangan akibat pasang air laut.

Pelindo juga menyiagakan personel dan tim operasional di sejumlah titik strategis untuk melakukan pemantauan serta penanganan cepat apabila fenomena rob kembali terjadi selama periode yang diprediksi oleh BMKG.

"Berbagai langkah antisipasi telah kami siapkan, mulai dari normalisasi saluran air, penyiagaan pompa, hingga personel di lapangan,” katanya.

Ana pun mengimbau seluruh pengguna jasa dan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan untuk tetap waspada terhadap potensi banjir rob selama periode yang telah diprediksi BMKG serta senantiasa mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026