pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat

Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Wamentan Sudaryono menjelaskan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 triliun per tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang selama ini menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian.

“Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir. Karena itu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat,” ujar Wamentan Sudaryono di Batam, Kepri, Senin, saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau.

Menurut Wamentan Sudaryono, percepatan pembangunan irigasi merupakan salah satu terobosan utama Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selama bertahun-tahun, banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal karena terhambat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

"Bahwa sektor pangan dan pertanian merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan petani dan produksi pangan nasional," katanya.

Menurut Wamentan Sudaryono, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Indonesia berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras konsumsi dan jagung konsumsi, serta terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.

Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat investasi di sektor pertanian melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta penyederhanaan regulasi agar Indonesia semakin kuat menuju swasembada pangan.

“Tujuan akhirnya jelas, yaitu Indonesia swasembada pangan, stok pangan nasional kuat, dan yang paling penting petani Indonesia semakin sejahtera,” tutup Sudaryono.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyatakan, capaian sertifikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,6 persen dari bidang tanah yang ada dan ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

"Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta," kata Ossy di Jakarta, Rabu.

Menurut Wamen Ossy, cakupan sertifikasi yang telah mencapai 98,6 persen perlu terus ditingkatkan hingga seluruh bidang tanah di DKI Jakarta terdaftar dan bersertifikat.

Untuk mewujudkannya, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, baik dalam percepatan sertifikasi tanah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

"Sebanyak 98,6 persen bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Dan ini dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam keterangan resminya.

Penguatan sinergi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya dilakukan melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan.

Wamen Ossy mengatakan bahwa sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerimaan daerah.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 499 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas mencapai sekitar 85 hektare. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Terdapat 3 mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang duduk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya yakni Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, Komjen Pol (Purn) Suntana, dan Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Dengan pengalaman ketiganya yang luas di dunia kepolisian, mereka siap mengemban tugas dalam pemerintahan. Kemudian, mendukung berbagai kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Diharapkan mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin. Berikut trio mantan Kapolda Jabar yang mengemban amanah di Kabinet Prabowo.

3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo

1. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri

Dofiri menjabat Kapolda Jabar periode 16 November 2020-31 Oktober 2021. Dia pernah menjadi Wakapolri pada 11 November 2024.

Perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 ini diawali dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Pada 2013 dia menjabat Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri tahun 2014, dan Kapolda Banten tahun 2016. Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol ketika menjabat Kabaintelkam Polri. Setelah 2 tahun di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023.

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri hingga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan kemudian Dofiri dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

2. Komjen Pol (Purn) Suntana

Suntana menjabat Kapolda Jabar periode 31 Oktober 2021-27 Maret 2023. Sebelumnya, jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini berdinas sebagai Kapolda Lampung pada 2018.

Dia pernah menjabat Wakabaintelkam Polri di tahun 2018. Kemudian, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2023.

Karier panjangnya di Korps Bhayangkara meliputi berbagai jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk sebagai Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN dan Kabaintelkam Polri periode 2023 hingga pensiun pada Juni 2024.

Setelah pensiun, Suntana dipercaya menjabat Wakil Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden Prabowo.

3. Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus

Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar periode 27 Maret 2023-13 April 2025. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini memiliki latar belakang bidang reserse.

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wiyagus merupakan Pati Baintelkam Polri. Dia pernah menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Syahardiantono. Jabatan itu diembannya sejak 5 Agustus 2025-19 September 2025.

Jabatan lain yang pernah diemban Wiyagus antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (13 April 2025-5 Agustus 2025) dan Kapolda Jawa Barat (27 Maret 2023-13 April 2025).

Wiyagus juga pernah menjadi Wakapolda Jawa Barat (2019), Kapolda Gorontalo (2020), dan Kapolda Lampung (2022-2023). Selain itu, Wiyagus pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Wiyagus meraih Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy, mempersilakan masyarakat sipil untuk melayangkan gugatan UU Polri yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini dilontarkan Prof Eddy merespons kekhawatiran masyarakat sipil tentang konflik kepentingan lantaran tak ada batasan anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil.

"Ya, saya kira begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, yaitu bisa di kemudian bisa dilakukan uji materiil di MK, baik uji formil maupun uji materiil," ujar Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Eddy juga mempersilakan masyarakat sipil untuk melayangkan kritik. Pemerintah disebut akan menerima dengan terbuka kritik tersebut. "Tetapi ada salurannya yang secara elegan," ucapnya.

Eddy menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR RI telah menjaring aspirasi publik selama pembahasan RUU Polri. "Itu yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya kita sudah melakukan rapat dengar pendapat ini banyak, sudah dilakukan dengan Komisi III," katanya.

Apalagi, kata Eddy, RUU Polri ini hanya mengubah 7 poin. "Dan RDPU sudah mengundang ahli dan juga sudah mengundang masyarakat untuk didengarkan pendapatnya terkait RUU Polri," pungkasnya.

Sebelumnya, Eddy mengatakan tuntutan perkembangan zaman menjadikan anggota polisi aktif bisa duduk di jabatan sipil tanpa harus mundur. Hal itu diatur dalam Pasal 28A RUU Polri yang baru disahkan menjadi UU.

Norma itu memberikan wewenang polisi untuk bisa duduk di luar institusi Polri, baik adanya permintaan dari kementerian hingga penugasan dari Presiden.

"Ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut," ujar Eddy.

Atas dasar itu, kata Eddy, pihaknya memberi wewenang Polri agar bisa duduk di jabatan sipil aktif. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR menyusun UU untuk ke depan.

"Nah, perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang satu dua hari," katanya.

Namun, Eddy menekankan bahwa rincian penempatan anggota polisi aktif di jabatan sipil akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). "Hal-hal yang lebih rinci itu memang menjadi materi muatan dari Peraturan Pemerintah, tidak kita atur rinci di dalam undang-undang," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Holiday and Back to School 2026 ditargetkan meraup transaksi Rp30 triliun.

Ia mengatakan program itu merupakan kerja sama pemerintah bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor perdagangan, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang terkait yang memanfaatkan momen libur sekolah.

"Kami optimistis program ini dapat mengakselerasi aktivitas ekonomi nasional dan menghasilkan transaksi mencapai Rp30 triliun," ujar Roro dalam peluncuran BINA Holiday and Back to School 2026 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Roro menyampaikan bahwa kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi mencapai 54,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kemudian, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 6,26 persen secara tahunan. Selain itu, Indeks Penjualan Riil tumbuh 4,74 persen dan ada peningkatan transaksi perdagangan berbasis digital.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tetap terjaga dan menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan selama sepuluh tahun terakhir pihaknya berkontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional melalui sektor ritel.

"Program ini merupakan wujud nyata semangat kolaborasi tersebut untuk mendorong masyarakat berbelanja dan berwisata di Indonesia dengan target perputaran ekonomi mencapai Rp30 triliun," kata Budihardjo.

BINA Holiday and Back to School 2026 merupakan gerakan kolaborasi dari sektor ritel, pusat perbelanjaan, pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan aktivitas belanja dan wisata dalam negeri selama musim liburan sekolah.

Pada gelaran BINA sebelumnya, yaitu BINA Lebaran 2026, program ini berhasil meraih capaian transaksi sebesar Rp54,9 triliun, melampaui target yang ditetapkan yang sebesar Rp53,38 triliun.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak dua wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Satu di antaranya telah divonis hukuman 4,5 tahun penjara.

Diketahui, Kabinet Merah Putih dibentuk oleh Prabowo Subianto pada Oktober 2024 setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Selain para menteri, kabinet tersebut juga diisi oleh para wamen.

Pengumuman nama wamen tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam, seusai melakukan jamuan santap malam dalam rangka pelantikan Presiden ke-8.



Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. Foto/Tangkapan layar YouTube BPMI Setpres

Berikut ini susunan lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada awal dibentuk alias sebelum dilakukan reshuffle.

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

2. Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

7. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno

10. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan

11. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i

12. Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej

13. Wakil Menteri HAM Mugiyanto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu

18. Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan

21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono

24. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Cristina Ariyani 27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala

28. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti

30. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan Suntana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan Sulaeman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf

41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto

44. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono

51. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza

52. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar

54. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat.

Selain itu, diumumkan pula Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu dipercayakan kepada Muhammad Qodari.

Wamen Terjerat Kasus Korupsi

Dalam perjalanan Kabinet Merah Putih, ada dua wakil menteri (wamen) yang terjerat kasus korupsi.

1. Immanuel Ebenezer Gerungan

Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto/Dok SindoNews

Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel awalnya merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pria yang berlatar belakang aktivis ini lahir pada 22 Juli 1975.

Noel tak sampai setahun menjadi wamen, Pada 21 Agustus 2025, Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kemnaker. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK antara lain menyita uang, puluhan mobil, dan sepeda motor.

Sehari setelah ditangkap KPK, Noel langsung diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Posisinya kemudian digantikan oleh Afriansyah Noor.

Terkini, Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus tersebut. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. "Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar," kata Nur Sari.

2. Silmy Karim

Silmy Karim. Foto/Dok SindoNews

Menjadi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sejak 21 Oktober 2024, Silmy Karim akhirnya terjerat kasus korupsi. Pria yang lahir pada 19 November 1974 itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA.

Pengungkapan kasus itu bermula saat dilakukannya operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) pada 3 Juni 2026. Sebanyak 17 orang terjaring dalam OTT tersebut.

Silmy yang juga pernah menjabat Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, sempat diburu KPK, sebelum menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Rumahnya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pun digeledah KPK.

Setelah menyerahkan diri dan diperiksa KPK, Silmy ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Silmy kemudian dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Rabu (3/6/2026) malam. Sebelumnya, dia dicari tim KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat .

Silmy mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam. Silmy terlihat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK pada pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik cokelat.

Silmy dikawal kurang lebih tiga ajudan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awak media yang sudah menunggunya. Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmy beranjak ke Lantai 2 Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan.

Pada saat hampir bersamaan, penyidik KPK mendatangi rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan.Dalam penggeledahan tersebut, setidaknya ada dua mobil yang terlihat dipasangi segel KPK. Kedua mobil tersebut yakni mobil mewah dua pintu berwarna silver dan satu lagi warna hitam.

Sebelumnya, KPK menyatakan mengantongi informasi keberadaan Silmy Karim yang tengah dicari terkait OTT. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan masih berada di Jakarta.



"Informasi terakhir yang tim dapatkan berkaitan dengan keberadaan saudara SK yang bersangkutan diduga berada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi menyatakan, pihaknya terus melakukan pencarian. Di sisi lain, ia mengimbau kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri ke KPK.

"Dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada yang bersangkutan agar kooperatif barangkali bisa menyerahkan diri kepada KPK sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini," ujarnya.

Pada Rabu sore, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa KPK tengah mencari Silmy Karim. "Tim masih terus melakukan pencarian," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi terkait penangkapan Silmy dalam rangkaian OTT tersebut, Rabu (3/6/2026).

Diketahui, Silmy Karim sempat membalas pesan awak media yang meminta tanggapan terkait OTT tersebut. Namun, ia tidak menjawab dan meminta untuk bertanya ke Menteri Imipas Agus Andrianto. "Baiknya Pak Menteri yang jawab ya," ujar Silmy melalui dalam aplikasi pesan.

Sebelumnya, KPK menangkap belasan orang dalam OTT di Jakarta Barat (Jakbar). Salah satu pihak yang tertangkap ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar Ronald Arman Abdullah.

"Salah satunya itu," kata Budi Prasetyo saat ditanya terkait salah satu yang ditangkap Kepala Imigrasi Jakbar, Rabu (3/6/2026).

Budi melanjutkan, mereka yang tertangkap terdapat dari pihak swasta. Namun, identitasnya belum diungkap. Menurutnya, operasi senyap ini terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

"Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah itu masuk suap, atau nanti pemerasan, atau lainnya nanti kita akan sampaikan detailnya," ujarnya. Nur Khabibi. Puteranegara Batubara

Nabire (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Papua Tengah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

"Dalam rangka mendukung Astacita Presiden terkait swasembada pangan, kami melaksanakan pembangunan irigasi di Nabire, Papua Tengah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025," kata Diana usai meninjau irigasi jaringan tersier Kalibumi, Kabupaten Nabire.di Nabire, Rabu.

Inpres Nomor 2 Tahun 2025 mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.

Menurut dia, pada 2025 Kementerian PU telah melaksanakan sejumlah pembangunan irigasi di Papua Tengah melalui program yang dikerjakan badan usaha milik negara (BUMN) maupun program swakelola masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Program P3-TGAI merupakan program padat karya tunai yang bertujuan memperbaiki dan merehabilitasi jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Ia mengatakan seluruh pekerjaan irigasi yang dilaksanakan tahun 2025 telah selesai dan telah terbukti meningkatkan produktivitas petani.

Masyarakat merasakan manfaat nyata dari keberadaan jaringan irigasi karena mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga mencapai 250.

"Artinya dalam satu tahun petani bisa melakukan panen padi dua kali, bahkan masih dapat ditambah satu kali penanaman palawija," ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah tidak hanya berfokus pada sektor irigasi, tetapi juga mencakup percepatan pembangunan jalan serta kawasan pemerintahan.

Berbagai pembangunan tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Papua Tengah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kami optimistis pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah akan semakin meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur pertanian sebagai salah satu strategi meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat produktivitas petani, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) Indonesia, Heikal Safar, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, pada hari ini. Ryamizard Ryacudu merupakan sosok pemersatu dan penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Saya menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu," ujar Heikal Safar, Minggu (31/5/2026).

Menurut Heikal, almarhum yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2014–2019 itu meninggal dunia pada pukul 14.30 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Almarhum rencananya disemayamkan di kediamannya di kawasan Cikeas.

Heikal menilai Ryamizard sebagai sosok teladan di lingkungan militer sekaligus figur pemersatu bangsa. Di Rekat Indonesia, Ryamizard diketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan berperan aktif dalam berbagai program yang bertujuan memperkuat rekonsiliasi nasional. "Almarhum merupakan sosok pejuang yang humanis dan merakyat," kata Heikal.

Menurut Heikal, Ryamizard memiliki komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, almarhum dikenal aktif merangkul berbagai elemen masyarakat demi terciptanya suasana kebangsaan yang harmonis.

Heikal menambahkan, selama memimpin Dewan Pembina Rekat Indonesia, Ryamizard banyak mengambil langkah strategis untuk mendorong semangat persatuan dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.

Lihat video: Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD Gatot Soebroto



"Organisasi Rekat Indonesia digagas untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di seluruh Indonesia. Saya selaku Ketua Umum Rekat Indonesia sangat kagum dan bangga. Pengorbanan serta perjuangan almarhum dalam pengabdiannya terhadap organisasi ini sungguh luar biasa demi terciptanya NKRI yang aman dan damai," ujarnya.

Heikal menyampaikan doa bagi almarhum serta keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan ketabahan. "Saya, atas nama seluruh anggota dan pimpinan Rekat Indonesia, mendoakan semoga almarhum mendapatkan keridhaan Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," ucapnya.

Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini

Bandung (ANTARA) - Pameran peluang usaha Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 dengan Bandung sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan, diharapkan mampu menciptakan motivasi untuk pembukaan lapangan kerja yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka pameran yang mengangkat tema "Grow Beyond Boundaries" di Bandung itu, dihadiri pengusaha yang telah memiliki cabang hingga di ratusan lokasi.

"Di sini, ada restoran yang telah memiliki cabang di sekitar 500 lokasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi baik generasi muda, maupun lintas generasi yang berminat pada dunia usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat dampak berganda yang sangat besar," kata Dyah di lokasi pameran kawasan Sudirman, Bandung, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Dyah mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja. Namun, dia mengatakan rasio itu perlu ditingkatkan sampai sekitar 10-12 persen jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Pembukaan usaha, kata dia, memiliki potensi yang besar karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa, namun pasar luar negeri juga menurutnya sangat banyak yang menantikan kehadiran produk-produk Indonesia yang dapat ditawarkan ke pasar internasional.

"Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini. Para pengusaha yang ingin memperluas akses pasar, kami dapat membantu memediasi dengan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli luar negeri melalui perwakilan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di 33 negara. Sehingga bisnis dapat berkembang dan produk dalam negeri dapat berdaya saing internasional," ucapnya.

Harapan senada disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan yang menyebut IFBC amat penting karena menjadi ruang pertemuan ide, modal, jejaring dan peluang usaha antara pelaku usaha termasuk UMKM dan masyarakat yang ingin bertumbuh melalui jalur kewirausahaan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut dia, memandang sektor kewirausahaan, waralaba, kemitraan dan UMKM sebagai salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi daerah.

"Karena ekosistem ini bukan hanya soal bisnis tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah produktif. Saya berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang jejaring dan ruang lahirnya kemitraan yang sehat dan pembukaan akses ekonomi yang lebih luas," tuturnya.

Head of Public Relation Neo Expo Promosindo (penyelenggara pameran) Fredy Ferdianto mengatakan kehadiran IFBC 2026 Bandung pada 29–31 Mei 2026 di Sudirman Grand Ballroom ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kewirausahaan dan memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya menghadirkan konsep franchise, pameran ini juga membawa beragam peluang kemitraan bisnis modern yang dapat dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari investor, profesional muda, ibu rumah tangga, pensiunan, hingga generasi muda yang ingin memulai usaha," kata Fredy.

Fredy menambahkan dalam pameran IFBC di Bandung kali ini, pihaknya menargetkan ada transaksi pembukaan usaha baru hingga Rp1 triliun lewat 150 merk usaha dari kategori retail, laundry modern, minuman kekinian, kuliner nusantara, kuliner modern, jajanan viral, kesehatan dan perawatan, hingga sektor pendidikan, yang selain menawarkan kemitraan, juga peluang menjadi bagian ekspansi bisnis.

Salah satu peserta pameran, Alfamart, mengungkapkan dalam pameran IFBC ini, mereka menawarkan diskon biaya franchise 50 persen dan bahkan gratis bagi wilayah Jabotabek, bagi mereka yang ingin bergabung menjadi bagian perusahaan yang tengah membidik ekspansi luar negeri baru itu.

"Saat ini ada 2.500 gerai kami di Bangladesh dan Filipina. Saat ini kami persiapkan juga untuk perluas akses ke negara selanjutnya," kata General Manager Franchise Marketing PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Tommy Sugianto di lokasi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) sekaligus anggota Amirul Hajj 1447 H, Romo Muhammad Syafi'i, mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Romo Syafii menilai ada peningkatan layanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia.

"Sebagai anggota Ammirul Hajj yang ditugaskan Menteri Agama, saya apresiasi pelaksanaan haji tahun ini," terang Romo Syafi'i di Mina, Jumat (28/5/2026).

Menurut Romo Syafi'i, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah membawa energi dan semangat baru dalam penyelenggaraan haji. Hal itu memberi dampak positif pada jemaah haji.

"Saya sudah empat tahun berturut-turut melaksanakan haji, dan tahun ini terasa berbeda. Presiden Prabowo membuktikan bahwa negara siap hadir untuk jemaah dan akan berusaha terus memberikan yang terbaik," katanya.

Perbaikan misalnya dirasakan terkait perubahan skema waiting list sehingga rerata waktu tunggu jemaah bisa dipangkas. Penerapan istitha'ah kesehatan juga diperketat. Di Saudi, perbaikan juga tampak antara lain pada layanan transportasi, hotel, konsumsi, dan pelayanan kesehatan.

Romo Syafi'i mencontohkan, ada 345 jemaah yang kondisi kesehatannya menurun di bandara terpaksa dipulangkan demi keselamatan mereka. Fasilitas transportasi seperti bus Shalawat beroperasi selama 24 jam untuk melayani mobilitas jemaah. Meski relatif jauh, Hotel Al-Hidayah dinilai bersih, nyaman, dengan akses yang efisien. Kualitas konsumsi juga terjaga.

Lihat video: LAUTAN MANUSIA DI MINA! Jemaah Haji Mulai Prosesi Lempar Jamrah dengan Tujuh Kerikil!



"Soal makanan tak ada keluhan, jemaah bilang khawatir badannya naik. Kami sengaja mengurangi cabai demi menjaga kesehatan menjelang puncak haji," kata Romo Syafi'i.

Di sektor kesehatan, ada kemajuan berkat kerja sama strategis dengan Saudi German Hospital. Kehadiran klinik satelit dapat jumlah jemaah yang dirawat. Tenda jemaah di Arafah dan Mina diberi nama per kloter, dilengkapi pendingin ruangan (AC), serta proses pemindahan antarlokasi yang berjalan tertib. Kehadiran 18 unit mobil Buggy membantu jemaah saat kelelahan di Mina.

Menurut Romo Syafi'i, apresiasi juga datang dari otoritas Arab Saudi. Menteri Dalam Negeri Saudi memberi penghargaan kepada Menteri Haji dan Umrah Indonesia. Gus Irfan juga diundang dalam pertemuan di Istana Mina.

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menepis isu soal adanya dugaan rekayasahasil ujian kandidat manajer Koperasi Merah Putih . Respons ini seiring adanya keterangan peserta ujian yang mengaku jawabannya tetiba berubah otomatis di sistem ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

"Sehingga beredar narasi soal seleksi ujian manajer koperasi merah putih dapat menguntungkan beberapa pihak peserta yang memiliki koneksi dengan birokrasi. Enggak, enggak ada (orang dalam). Dijamin tidak ada titipan. Kalaupun kemudian ada masyarakat yang seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan," kata Farida dalam jumpa pers di kantor Kemenkop, Jumat (8/5/2026).

Farida menegaskan masalah di sistem CAT dalam rekrutmen manajer koperasi yang beredar telah diurus oleh Kementerian dan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara birokrasi dan teknis, rekrutmen jabatan ini sebenarnya menjadi domain BKN, seiring tes menggunakan fasilitas kantor regional BKN yang tersebar di puluhan provinsi.

DPR Wanti-wanti Manajer Koperasi Merah Putih Tidak Diisi Kader Partai Tertentu



"Kami tentu saja bagian dari panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga panselnas di bawah PNRB. Hasilnya adalah itu tadi, klarifikasi dan penjelasan dari BKN," kata Farida.

Adapun ramai di media sosial terkait pelaksanaan ujian berbasis mekanisme CAT untuk seleksi manajer Kopdes Merah Putih yang diduga gangguan teknis. Dalam unggahan video beredar, ada seorang peserta yang baru saja menyelesaikan ujian, dan mengaku jawaban yang dipilihnya mendadak diubah oleh sistem.

Perlu diketahui, terdapat sebanyam 639.732 orang yang melamar hingga penutupan rekrutmen pada 25 April 2026 lalu. Sebanyak 483.648 orang dinyatakan lolos tahap awal. Saat ini proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026.

Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu Pendaftar, 383.830 Orang Incar Posisi Manager



Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan metode yang digunakan sama dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Mereka yang lolos menjadi manajer akan lebih dulu menjalani kontrak selama dua tahun di bawah supervisi BUMN Agrinas, dan mengikuti standar gaji maupun fasilitas sesuai pegawai perusahaan pelat merah. Hanya saja, sampai sekarang, belum ada kepastian soal berapa nominal gaji, seiring Kementerian Keuangan yang masih menggodok alokasi anggarannya.