REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan transportasi publik dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan biaya perjalanan dan munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar titik layanan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di kota besar, tetapi juga berpotensi meluas ke daerah.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, transportasi publik yang terjangkau dan andal dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran harian.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ia mencontohkan di Jakarta, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sekitar Rp5,7 juta, masyarakat dapat mengalokasikan 25 persen hingga 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban biaya perjalanan bagi pekerja.

Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat variasi pengeluaran transportasi harian. Sebanyak 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya kurang dari Rp5.000, 14,7 persen berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000, sementara 28,6 persen mengeluarkan minimal Rp25.000 per hari atau sekitar Rp750 ribu per bulan.

Menurut Piter, keberadaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau dapat menekan pengeluaran tersebut.

"Mengurangi biayaperjalanannya itu sudah bagian dari mensejahterakan masyarakat kita," ucap dia.

Selain menekan biaya hidup, transportasi publik juga dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan sekitar stasiun dan halte kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menilai dampak tersebut juga dapat terjadi di daerah jika pembangunan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi proyek infrastruktur tersebut.

"Itu harus [berawal dari] sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita," katanya.

Ia mengakui pembangunan transportasi publik membutuhkan investasi besar pada tahap awal. Namun, manfaat jangka panjang dinilai dapat menutup biaya tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.

"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar," ucap dia.

Untuk mendukung pembiayaan, Piter menyarankan kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema Public Private Partnership serta pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Menurut dia, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menarik minat investor.

"Karena investor pasti akan berpikirnya kan lebih kepada risiko," ujarnya.

Ia menambahkan perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dapat menjadi hambatan investasi. Karena itu, diperlukan jaminan keberlanjutan kebijakan agar proyek infrastruktur dapat berjalan optimal.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," cetus dia.

Piter meyakini jika pembangunan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, dan JakLingko dapat diperluas ke berbagai daerah, dampak ekonominya akan meluas dan turut mendorong perubahan struktur ekonomi kota.

"Melihat dari efek berantainya, chain effect-nya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya," tutup dia.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan kartu uang elektronik JakLingko Card berwarna hitam.

Imbauan ini disampaikan sebagai solusi efisiensi ongkos perjalanan di tengah bergulirnya rencana penyesuaian tarif layanan bus Transjabodetabek.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan bahwa kartu bermotif hitam tersebut telah didukung oleh sistem tarif integrasi antarmoda.

Lewat skema ini, pengguna moda transportasi massal di Jakarta hanya perlu membayar biaya maksimal Rp10.000 untuk satu kali perjalanan berkelanjutan.

Kartu JakLingko hitam dirancang khusus untuk mempermudah mobilitas masyarakat yang kerap berganti-ganti jenis angkutan umum. Dengan kartu ini, penumpang dapat berpindah secara praktis di empat moda transportasi sekaligus:

- Transjakarta- Moda Raya Terpadu (MRT)- Lintas Rel Terpadu (LRT) DKI Jakarta- Commuterline (KRL)

"Kartu tersebut dipergunakan untuk mengakses layanan integrasi multimoda dengan tarif maksimum Rp10 ribu dalam durasi perjalanan 3 jam," ujar Budi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (7/6).

Keunggulan lain dari kartu hitam ini adalah interkoneksinya dengan aplikasi JakLingko. Keamanan dana konsumen menjadi lebih terjamin karena jika fisik kartu hilang di perjalanan, saldo yang tersisa dipastikan tidak hangus dan tetap tersimpan aman di dalam akun aplikasi.

Ke depan, pengelolaan kartu ini akan berbasis Account Based Ticketing (ABT) alias tiket berbasis akun. Lewat teknologi canggih ini, sistem mampu mengenali profil dan identitas masing-masing pengguna secara spesifik.

Digitalisasi ini dipersiapkan pemerintah untuk mempermudah penyaluran kebijakan insentif atau pemotongan tarif khusus secara tepat sasaran di masa mendatang, misalnya bagi kelompok lansia, pelajar, dan kategori penerima fasilitas khusus lainnya.

Selain tipe kartu hitam, Dishub DKI juga menyediakan opsi Kartu JakLingko berwarna biru yang diterbitkan secara resmi oleh lima mitra perbankan nasional, yakni BCA, Mandiri, BBNI, BRI, dan Bank Jakarta.

Masyarakat dapat membeli kedua jenis kartu ini melalui mesin penjual otomatis (vending machine) yang tersebar di seluruh halte Transjakarta serta stasiun MRT dan LRT.

- Ketentuan Kartu Biru: Khusus untuk perjalanan reguler Transjakarta, kartu ini menetapkan tarif flat maksimal Rp5.000 untuk durasi perjalanan 3 jam.- Tanpa Syarat Domisili: Kepemilikan kartu transportasi ini bersifat terbuka umum. Warga dari luar area KTP Jakarta (termasuk kaum pelaju dari daerah penyangga) diperbolehkan membeli dan menggunakannya.

Langkah sosialisasi masif ini sengaja digencarkan Dishub DKI guna mempertahankan minat kaum komuter dari wilayah botabek agar tetap setia menggunakan transportasi publik.

Selain memberikan edukasi urgensi penyesuaian tarif, pemerintah daerah berkomitmen memperluas cakupan skema tarif integrasi Rp10.000 agar segera menjangkau seluruh koridor rute Transjabodetabek melalui ekosistem aplikasi JakLingko.

JAKARTA - Seorang penumpang JakLingko Berliana mengalami dugaan kekerasan oleh orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ saat menaiki JakLingko jurusan Lebak Bulus-Cipulir di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dia pun membeberkan awal mula kekerasan yang dialaminya itu.

"Awalnya itu dia naik dari Kolong Tol Bintaro, terus dia masuk duduk di barisan belakang supir tapi paling pojok. Terus dia biasa kayak penumpang biasa aja, minta tolong untuk di-tap kartunya, terus duduk seperti biasa saja, sudah," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Tak lama pelaku berinisial RS membentak seorang ibu-ibu sambil berkata mau di-tap-in enggak kartunya. Sontak, para penumpang JakLingko menengok pada pelaku, termasuk dirinya. Dia lantas mencoba menengahi dengan berkata mesin tapnya sedang rusak sehingga butuh waktu dan harus menunggu lampu mesin tap hijau dahulu.

"Terus dia kayak (bilang), ditanya apa jawab apa, kelihatannya kayak ya udah, terus nggak lama (penumpang) samping kanan aku mau turun, namanya slide itu kan agak susah aku mau bantuin bukain, tiba-tiba ditampar saja sebelah kiri gitu. Saya kaget, kenapa ditampar, dia balik lagi ngomong kayak lu ditanya apa jawab apa," tuturnya.

Setelah mendadak saja ditampar, korban langsung mengeluarkan ponselnya untuk memfoto dan merekam pelaku, hanya saja pelaku malah bergaya-gayaan hingga akhirnya memukul dirinya. Dia dipukul sebanyak 4 kali dan ditendang oleh pelaku.

"Video pertama itu, ditampar sekali, ditampar sekali dia masih gaya-gaya, fotoin saja, videoin saja, habis itu ditabok lagi 4-5 kali, tendangnya 1-2 kali. Video pertama 25 detik, berhenti karena ditabok dan ditendang, lalu record lagi video kedua durasinya 3 menitan," jelasnya.

Dia membeberkan, kala itu dia hendak berangkat bekerja, akhirnya dia memilih tidak bekerja karena langsung mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Saat kejadian, dia tidak menyangka pelaku merupakan ODGJ. Dia hanya berfirasat pelaku tengah mengalami stres sehingga ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang.

"Kalau ODGJ sih nggak, cuma kayak orang stres mungkin dia punya apa (masalah keluarga), terus kayak butuh pelampiasan ke orang karena dari penampilannya dia kan rapi, pakai perhiasan, diajak ngobrol tuh nyambung, cuma kayak orang salah panik gitu loh," katanya.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu.

Ia mengingatkan gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir.

Menurut Trubus, pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Selain soal pembatasan subsidi, Trubus juga menyoroti implementasi kebijakan penghematan energi yang sudah diumumkan pemerintah, termasuk work from home (WFH).

Menurut dia, kebijakan tersebut mesti dijalankan secara konsisten disertai dengan pengawasan.

"Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif," ujarnya.

Trubus mengatakan lemahnya pengendalian konsumsi energi pada akhirnya akan bermuara pada kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat.

Dia menilai tekanan ekonomi saat ini sudah mulai terasa di tengah pelemahan rupiah dan ancaman PHK di sejumlah sektor industri.

"Boros energi itu ujung-ujungnya kenaikan harga pokok. Ini yang sekarang merangkak terus dan daya beli masyarakat turun terus. Jadi persoalannya bukan cuma soal BBM mahal, tapi efek dominonya bisa ke mana-mana," katanya.

Ia juga melihat gejala penurunan kelas konsumsi mulai terjadi di masyarakat. Pengguna kendaraan dengan konsumsi BBM tinggi mulai mengurangi mobilitas atau beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.

"Kalau lihat sekarang, orang sudah mulai turun kelas. Mobil-mobil yang selama ini pakai Pertadex mulai jarang kelihatan karena harganya mahal sekali. Kalau nanti masyarakat pengguna Pertamax atau RON tinggi juga turun ke subsidi, subsidinya bisa membengkak," ujar Trubus.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah seharusnya lebih serius mengembangkan transportasi umum untuk menekan konsumsi BBM masyarakat. Menurut dia, kebijakan WFH tidak akan efektif tanpa dukungan angkutan publik yang memadai.

"Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Jadi masyarakat enggak perlu terus pakai kendaraan pribadi. Bahkan idealnya orang tua enggak perlu lagi antar anak sekolah pakai mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau," katanya.

Tekanan akibat mahalnya BBM nonsubsidi kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah di perkotaan.

Ari (37), pekerja swasta di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku kini jauh lebih jarang menggunakan Toyota Innova diesel miliknya sejak harga Pertamina Dex melonjak.

"Tadinya ini andalan buat harian, sekitar lima hari seminggu. Tapi sekarang mobil ini lebih banyak nongkrong di garasi. Sejak harga Dex selangit, gue sebisa mungkin simpan Innova buat urusan yang benar-benar darurat atau bareng bayi aja," kata Ari.

Ari mengatakan dirinya tetap memilih menggunakan Pertamina Dex demi menjaga performa mesin kendaraan. Namun, kenaikan harga yang terus terjadi membuat biaya operasional mobil diesel terasa sangat berat.

Namun ia memilih tetap menggunakan Pertamina Dex meski harga naik. Ia enggan untuk menggunakan solar subsidi dengan alasan performa mesin.

"Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal atau enggak usah pakai mobil sekalian," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Ari mulai mengubah kebiasaan mobilitas sehari-hari. Ia kini lebih sering menggunakan transportasi umum untuk menghemat pengeluaran BBM.

"Sekarang gue jadi tim Transjakarta. Kalau rutenya masih tercover busway, gue mending naik bus," katanya.

Meski mulai mempertimbangkan kendaraan listrik, Ari mengaku masih ragu karena harga mobil listrik dinilai belum terjangkau dan ketahanan kendaraan belum meyakinkannya sepenuhnya.

"Kalau mobil listrik jujur lagi kepikiran banget. Tapi harganya masih tinggi dan gue masih mikir soal ketahanan mesinnya. Jadi solusi paling masuk akal sekarang ya membiasakan diri naik kendaraan umum," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta saat Lebaran 2026. Kebijakan tarif khusus berlaku dua hari, Hari H dan H+1 Idulfitri.

Informasi pemberlakuan tarif tersebut diumumkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi mereka @dishubdkijakarta, Rabu (17/3).

Dishub DKI menjelaskan tarif Rp1 dapat dinikmati pada seluruh layanan utama transportasi publik di Jakarta. Layanan tersebut meliputi Transjakarta (BRT, non-BRT, hingga rute Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Pegangsaan Dua.

Tarif Rp1 ini berlaku bagi seluruh pengguna tanpa pengecualian.

Masyarakat dapat menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu uang elektronik (e-money, Flazz, TapCash, Brizzi), Kartu JakLingko, KMT, Jakcard, hingga aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

Sementara layanan lain, seperti Mikrotrans dan layanan Transjakarta gratis bagi kelompok tertentu tetap mengikuti ketentuan tarif sebelumnya.

"Layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Layanan penugasan Transportasi Jakarta lainnya), serta layanan gratis bagi Masyarakat berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.133 tahun 2018 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat tertentu yang sudah memiliki tarif Rp 0 tetap berlaku sesuai tarif awal," tulis Dishub.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, pemerintah menetapkan dua hari libur nasional dan tiga hari cuti bersama untuk Lebaran.

• Sabtu, 21 Maret 2026

• Minggu, 22 Maret 2026

• Jumat, 20 Maret 2026

• Senin, 23 Maret 2026

• Selasa, 24 Maret 2026

Dengan rangkaian libur tersebut, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama periode Lebaran.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen membenahi layanan JakLingko atau Mikrotrans di Jakarta. Hal ini setelah dirinya sering mendapat keluhan bahwa sopir alias pramudi suka ngebut atau ugal-ugalan.

"Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk JakLingko. Karena sering kali keluhannya di JakLingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut, dan sebagainya," kata Pramono di Kantor Transjakarta, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

Pramono menambahkan, berdasarkan informasi dari Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Welfizon Yuza, akan ada peremajaan pengemudi Mikrotrans di Jakarta mencapai 1.000 orang.

"Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan peremajaan 1.000 orang pengemudi untuk JakLingko supaya mereka lebih tertata dan saya menyetujui untuk itu," ucapnya.

Sebelumnya, Pramono meminta pramudi JakLingko tidak membawa sanak keluarga dan tetap menjaga profesionalisme saat bekerja.

"Memang Mikrotrans ini kami nggak mau seakan-akan milik pribadi, di lapangan kan seperti itu, nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Nggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional dan apa yang menjadi masukan kami pertimbangkan," ujarnya.

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial Chico Hakim menanggapi isu rencana kenaikan tarif layanan Transjakarta hingga Mikrotrans atau JakLingko di tengah pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, kajian kenaikan tarif yang bergantung pada ability to pay dan willingnes to pay (ATP/WTP) tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini.

"Sebelum akhir tahun," kata Chico saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Chico menyebut, meski ada pemangkasan subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, tidak otomatis tarif layanan transportasi seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta naik. Menurutnya, besaran angka kenaikan tidak akan langsung signifikan demi menjaga keberlanjutan layanan.

"Pemangkasan subsidi ini belum otomatis menyebabkan kenaikan tarif pada 2025. Keputusan kenaikan akan bergantung pada hasil kajian "ability to pay" (kemampuan bayar) dan "willingness to pay" (kemauan bayar) masyarakat, yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI. Wacana kenaikan kemungkinan baru terealisasi di 2026, dengan besaran yang masih dikaji—bukan langsung signifikan, tapi untuk menjaga keberlanjutan layanan," ucapnya.

Sebelumnya, pemangkasan DBH atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) di Jakarta ikut dipangkas. Hal itu membuat wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi andalan di Ibu Kota mencuat.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif dalam hal ini TAPD. Menurutnya, tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga terdampak.

"Tentang RAPBD, kemarin memang ada DBH yang dikurangkan 15 triliun ya, padahal sebelumnya sudah kita hitung 15 triliun, itu tapi kemudian tidak ada. Sehingga kemarin dibuat satu penyesuaian dengan kertas kerja dari eksekutif, dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah," ujar MTZ dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan masukan soal tarif Mikrotrans atau JakLingko tidak lagi Rp0 atau gratis. Kemudian, dia juga meminta pramudi JakLingko tidak membawa sanak keluarga dan tetap menjaga profesionalisme saat bekerja.

"Terkadang kita kasih gratis pun salah, tapi tidak apa masukannya akan kami pertimbangkan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dia bakal mempertimbangkan kenaikan tarif JakLingko. "Memang Mikrotrans ini kami nggak mau seakan-akan milik pribadi. Di lapangan nyetir bawa keluarga, anaknya ada di sampingnya nggak boleh terjadi. Tetap harus bekerja profesional dan apa yang menjadi masukan kami pertimbangkan," katanya.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengusulkan tarif JakLingko tidak gratis melainkan dikenakan tarif Rp1.000. Dia menilai angka tersebut masih disanggupi masyarakat.

"Tidak bagus karena gratis seperti itu. Kalau JakLingko Rp1 ribu rupiah masih sanggup kan masyarakat masak tidak sanggup bayar Rp1 ribu," ucapnya.