REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan transportasi publik dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan biaya perjalanan dan munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar titik layanan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di kota besar, tetapi juga berpotensi meluas ke daerah.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, transportasi publik yang terjangkau dan andal dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran harian.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ia mencontohkan di Jakarta, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sekitar Rp5,7 juta, masyarakat dapat mengalokasikan 25 persen hingga 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban biaya perjalanan bagi pekerja.

Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat variasi pengeluaran transportasi harian. Sebanyak 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya kurang dari Rp5.000, 14,7 persen berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000, sementara 28,6 persen mengeluarkan minimal Rp25.000 per hari atau sekitar Rp750 ribu per bulan.

Menurut Piter, keberadaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau dapat menekan pengeluaran tersebut.

"Mengurangi biayaperjalanannya itu sudah bagian dari mensejahterakan masyarakat kita," ucap dia.

Selain menekan biaya hidup, transportasi publik juga dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan sekitar stasiun dan halte kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menilai dampak tersebut juga dapat terjadi di daerah jika pembangunan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi proyek infrastruktur tersebut.

"Itu harus [berawal dari] sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita," katanya.

Ia mengakui pembangunan transportasi publik membutuhkan investasi besar pada tahap awal. Namun, manfaat jangka panjang dinilai dapat menutup biaya tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.

"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar," ucap dia.

Untuk mendukung pembiayaan, Piter menyarankan kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema Public Private Partnership serta pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Menurut dia, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menarik minat investor.

"Karena investor pasti akan berpikirnya kan lebih kepada risiko," ujarnya.

Ia menambahkan perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dapat menjadi hambatan investasi. Karena itu, diperlukan jaminan keberlanjutan kebijakan agar proyek infrastruktur dapat berjalan optimal.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," cetus dia.

Piter meyakini jika pembangunan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, dan JakLingko dapat diperluas ke berbagai daerah, dampak ekonominya akan meluas dan turut mendorong perubahan struktur ekonomi kota.

"Melihat dari efek berantainya, chain effect-nya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menyoroti soal ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain pada forum Refleksi Akhir Tahun 2025.

Prasasti dan BACenter mengadakan forum yang menjadi ruang kontemplasi kebangsaan untuk membaca perjalanan Indonesia sepanjang 2025 sekaligus menata arah masa depan bangsa di tengah tantangan daya saing global.

Board of Advisors Prasasti sekaligus Ketua Dewan Pembina BACenter, Burhanuddin Abdullah menekankan refleksi akhir tahun bukan sekadar ritual personal, melainkan cara bangsa menimbang, mengendapkan, dan memahami perjalanan kolektif yang telah dilalui.

“Catatan perjalanan Indonesia dalam satu tahun terakhir patut diapresiasi. Berbagai langkah pembangunan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, BUMN, UMKM, koperasi, dan masyarakat menunjukkan upaya bersama menuju perbaikan kualitas hidup,” katanya dalam siaran pers, Senin (29/12/2025).

Dia mencontohkan program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih sehat, tangkas, dan cerdas dalam jangka menengah hingga panjang.

Namun demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa jalan ke depan masih panjang dan terjal. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

Dalam Global Talent Competitiveness Index, posisi Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2020 menjadi 73 pada 2024. Sementara dalam Human Capital Index, capaian Indonesia baru mencapai 0,56, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam.

Artinya, seorang anak Indonesia saat ini baru tumbuh dengan sekitar 56% dari potensi produktivitas maksimalnya di masa depan.

Selanjutnya, dari sisi produktivitas tenaga kerja, Indonesia mencatat sekitar US$28.000 per pekerja, jauh di bawah Singapura yang melampaui US$150.000 dan Malaysia sekitar US$55.000. Kesenjangan juga tampak jelas pada aspek inovasi.

Data paten per satu juta penduduk menunjukkan Indonesia hanya mencatat 84 paten dalam periode 2000–2023, dibandingkan Singapura yang mencapai lebih dari 22.000 dan Korea Selatan lebih dari 93.000.

Burhanuddin menilai Indonesia membutuhkan lompatan besar, bukan sekadar perbaikan bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah mengungkap pihaknya telah menggodok ihwal penyusunan rancangan undang-undang terkait dengan sistem perekonomian Indonesia.

Pihak dimaksud oleh Burhanuddin adalah Prasasti Center for Policy Studies, di mana dia menjabat sebagai Dewan Penasihat bersama dengan adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Burhanuddin mengatakan keinginan untuk menyusun rancangan UU tersebut berangkat dari ayat 5 pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya mengatur bahwa sistem perekonomian nasional dan penguasaan sumber daya alam berada akan diatur lebih lanjut dalam suatu UU.

Menurut pria yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, pusat kajian Prasasti telah selesai merancang naskah akademik untuk UU terkait dengan sistem perekonomian itu.

"Alangkah lebih baiknya, kalau itu disusun dalam satu undang-undang. Sedang dalam proses pemikiran, naskah akademiknya sudah selesai," terang Burhanuddin, dikutip Senin (29/12/2025).

Dia mengklaim telah melibatkan pihak Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian lain.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo saat ini merupakan pemerintahan yang paling konsisten dalam menjalankan sistem perekonomian. Selama ini, dia menilai perekonomian Indonesia konsisten dalam inkonsistensi.

Untuk itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pakar pada tim kampanye nasional Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming itu menargetkan naskah akademis RUU dimaksud akan selesai dalam waktu tidak lama lagi.

"Insyaallah pada waktunya tahun ini selesai," tuturnya.