Bisnis.com, JAKARTA - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi sarana penting bagi perusahan teknologi finansial untuk memacu pertumbuhan. Adopsi AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat sistem deteksi fraud dan penilaian risiko. Tren ini menempatkan AI bukan lagi sebagai teknologi pendukung, melainkan fondasi utama dalam menjaga daya saing di tengah pertumbuhan transaksi pembayaran digital yang kian masif.

Wulung Anggara Hanandita selaku VP of Data Platform and Data Science DANA mengungkapkan bahwa untuk memaksimalkan AI dalam perusahaan teknologi finansial, terdapat tiga pilar yang menjadi prinsip pada perusahaan tempat ia bekerja.

“Pertama kita harus punya infrastruktur dan teknologi yang harus berdiri sendiri. Kedua kita harus punya talentanya, dan yang terakhir harus ada yang mengaturnya agar penggunaannya tepat sasar,” ujarnya dalam panel diskusi pada seminar Indonesia Ethical AI Summit: Navigating AI Development: Innovation, Humanity, and Governance, Rabu (17/6/2026).

Dia menguraikan, harus ada hubungan teknologi ataupun infrastruktur yang mumpuni untuk menjalankan AI yang baik, aman, dan sesuai. Di DANA, lanjutnya, semua karyawan yang menggunakan AI akan terhubung dengan AI gateway sehingga semua karyawan pengguna AI di perusahaan harus melewati gerbang tersebut. Tujuannya untuk mempercepat inovasi, meningkatkan operasional, sambil tetap memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah pertumbuhan kebutuhan pengguna yang dinamis.

Selain itu, DANA juga mengembangkan AI yang berjalan di atas GPU (Graphics Processing Unit) milik sendiri. Hal ini penting karena penggunaan GPU milik sendiri menunjukkan kedaulatan atas penyimpanan dan pemrosesan data kita sendiri.

“Kedaulatan AI bergantung pada kepemilikan GPU, terutama di industri finansial yang mengelola data dengan privasi tinggi. Tidak akan mungkin kita bisa berdaulat kalau kita harus selalu mengirimkan infrensi kita ke luar negeri,” tambahnya.

Selain teknologi, juga dibutuhkan talenta yang memahami tentang kecerdasan buatan. DANA, ucapnya, memiliki talenta-talenta yang mumpuni dan sangat memahami seluk beluk AI. Sebagai contoh, dalam pekerjaan coding, pihaknya menggunakan AI, namun ada proses supervisi lanjutan yang dilakukan oleh talenta-talenta yang dimiliki DANA.

Sementara pilar ketiga yakni tata kelola atau governance, baik dalam tata kelola data maupun yang baru saja dibuat, tata kelola AI. Penataan ini tuturnya bertujuan untuk melakukan edukasi termasuk penerapan etika penggunaan AI.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa DANA, memperketat tata kelola input serta proses data guna memastikan implementasi teknologi kecerdasan buatan berjalan optimal dan menghasilkan keputusan finansial yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bias Algoritma

DANA berupaya keras memitigasi risiko bias algoritma yang berpotensi merugikan konsumen dalam ekosistem keuangan digital. Menurutnya, pengendalian algoritma dalam pengembangan teknologi masa kini memegang peranan krusial. Analogi dampak teknologi ini bahkan disetarakan dengan kekuatan besar pada era sebelumnya yang mampu mengarahkan peradaban manusia ke arah positif maupun negatif.

“Jadi perlu dipahami bagaimana dampaknya, termasuk pada kredit scoring,” kata Wulung.

Menurutnya, ekosistem teknologi memerlukan talenta dan kepemimpinan kuat untuk menempatkan personel yang tepat di waktu yang tepat demi mengeliminasi bias.

Selain kapabilitas sumber daya manusia, perusahaan menerapkan teknik fungsional tertentu untuk mengikis kesalahan keputusan sistem digital. Landasan paling mendasar dari seluruh rangkaian proses ini bertumpu pada tata kelola data yang kokoh.

Kecerdasan sistem kecerdasan buatan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh model tersebut. Jika sebuah entitas perusahaan memasukkan data mentah seperti nama kabupaten atau jenis profesi secara naif tanpa penyelarasan matang ke dalam sistem penilaian kredit (credit scoring), terdapat risiko kelompok masyarakat tertentu akan tersingkir secara otomatis dari pantauan teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi global memunculkan berbagai karakteristik unik dari tiap kawasan. Wulung merujuk pada sebuah ungkapan mengenai dinamika inovasi global di mana Amerika Serikat dikenal dengan kemampuan inovasinya, Tiongkok unggul dalam melakukan replikasi, sedangkan Eropa memimpin dalam perumusan regulasi.

Dalam menggarap Agentic AI, DANA mengadopsi dan menyatukan ketiga aspek ekosistem global tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Para pelaku industri domestik dinilai tidak dapat melahirkan inovasi yang berkelanjutan tanpa memperhatikan ketiga pilar ini secara seimbang.

Perusahaan menyampaikan harapan besar mengenai pengelolaan AI ke depan agar pelaku industri lokal mampu menggabungkan aspek inovasi dan replikasi demi menghasilkan efisiensi ekonomi yang jauh lebih baik. Kombinasi tersebut dinilai belum cukup tanpa kehadiran payung hukum yang memadai dari regulator. Sektor finansial menjadi salah satu industri yang wajib diatur secara ketat mengingat perputaran modal dan risiko konsumen di dalamnya sangat tinggi. DANA berharap regulasi yang ideal ke depan harus berada di titik keseimbangan agar tidak menghambat ruang gerak industri.

Bisnis.com, JAKARTA— Dominasi algoritmamedia sosial dalam menentukan konten yang muncul di feed pengguna mulai berkurang. Sejumlah platform seperti Threads, Instagram, dan TikTok kini menghadirkan fitur yang memungkinkan pengguna mengatur preferensi rekomendasi konten secara lebih langsung dengan dukungan kecerdasan buatan (AI).

Melalui fitur tersebut, pengguna tidak lagi hanya mengandalkan tombol “suka” atau “tidak tertarik” untuk memengaruhi algoritma. Mereka kini dapat secara langsung menentukan topik yang ingin lebih sering maupun lebih jarang ditampilkan di beranda.

Berikut sejumlah fitur yang telah diperkenalkan platform-platform tersebut, dikutip dari TechCrunch, Kamis (18/6/2026).

Threads

Pada 16 Juni 2026, Threads meluncurkan fitur baru bernama Your Algo. Fitur ini merupakan pengembangan dari Dear Algo, yang sebelumnya memungkinkan pengguna memengaruhi rekomendasi feed melalui unggahan publik.

Melalui Dear Algo, pengguna dapat menyampaikan preferensi mereka dengan membuat unggahan mengenai jenis konten yang ingin lebih banyak ditampilkan. Misalnya, pengguna dapat menulis bahwa mereka ingin melihat lebih banyak konten tentang podcast atau topik tertentu.

Lewat Your Algo, preferensi tersebut kini dapat disampaikan secara pribadi tanpa perlu membuat unggahan yang dapat dilihat pengguna lain. Pengguna dapat meminta Threads menampilkan lebih banyak atau lebih sedikit konten terkait topik tertentu.

Selain itu, pengguna juga dapat menentukan berapa lama preferensi tersebut berlaku, mulai dari satu hari, tiga hari, hingga tujuh hari. Sebagai contoh, pengguna dapat meminta lebih banyak konten olahraga sekaligus mengurangi kemunculan berita yang dianggap memicu stres.

Instagram

Instagram juga memperluas fitur Your Algorithm yang memungkinkan pengguna memahami sekaligus mengelola faktor-faktor yang memengaruhi rekomendasi konten pada akun mereka.

Melalui menu pengaturan, pengguna dapat melihat topik-topik yang dinilai paling menarik oleh Instagram berdasarkan aktivitas yang dilakukan di platform tersebut. Setelah itu, pengguna dapat menyesuaikan daftar minat tersebut dengan menentukan topik yang ingin lebih sering atau lebih jarang ditampilkan.

Fitur ini sebelumnya hanya tersedia untuk Reels sejak akhir 2025. Kini, Instagram telah memperluasnya ke feed utama dan halaman Explore.

Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan perkembangan teknologi AI, khususnya large language model (LLM), membuat sistem rekomendasi menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna mengetahui alasan suatu konten muncul di feed mereka sekaligus memberikan masukan yang lebih spesifik kepada algoritma.

TikTok

Sementara itu, TikTok telah lebih dahulu menghadirkan fitur serupa melalui Manage Topics yang diluncurkan pada 2024.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengatur frekuensi kemunculan berbagai kategori konten di halaman For You, mulai dari olahraga, perjalanan, humor, berita terkini, makanan, hingga tari.

Pengguna cukup menyesuaikan pengaturan pada masing-masing kategori sesuai preferensi mereka. Semakin tinggi pengaturannya, semakin sering konten terkait akan ditampilkan oleh algoritma TikTok.

Pada 2025, TikTok kemudian memperkuat fitur tersebut melalui Smart Keyword Filters berbasis AI. Fitur ini memungkinkan sistem menyaring tidak hanya kata kunci tertentu, tetapi juga istilah lain yang memiliki makna serupa.

Misalnya, ketika pengguna ingin mengurangi konten terkait renovasi rumah dan memblokir kata remodeling, sistem juga akan secara otomatis membatasi konten yang mengandung kata renovationmaupun istilah lain yang berkaitan.

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran pendekatan platform media sosial dalam mengelola sistem rekomendasi. Jika sebelumnya algoritma menjadi pihak yang dominan menentukan konten yang muncul di feed pengguna, kini platform mulai memberikan ruang lebih besar bagi pengguna untuk mengarahkan pengalaman mereka sendiri di media sosial.

Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA menilai kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang menyoroti potensi pengaruh algoritma platform digital terhadap perilaku belanja konsumen merupakan masukan penting. Khususnya, bagi penguatan perlindungan konsumen di era digital.

Dalam kajian yang dirilis LPEM FEB UI, algoritma disebut berpotensi membentuk pilihan konsumen melalui sistem rekomendasi, pemeringkatan produk, hingga personalisasi informasi. Menanggapi hal itu, idEA mengingatkan bahwa ekosistem perdagangan digital Indonesia sangat beragam dan tidak hanya terdiri atas marketplace.

Selain itu, ada pula model bisnis lain seperti online retail, classified ads, social commerce, hingga transaksi yang berlangsung melalui aplikasi percakapan.

"Ketika membahas algoritma, rekomendasi produk, maupun perlindungan konsumen, pendekatannya perlu mempertimbangkan keragaman model bisnis tersebut agar tidak terjadi generalisasi yang terlalu luas," kata Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan kepada Katadata.co.id, Rabu (17/6).

Ia mengatakan algoritma pada dasarnya digunakan hampir seluruh layanan digital. Ini untuk membantu pengguna menemukan produk, layanan, atau informasi yang relevan di tengah banyaknya pilihan yang tersedia.

Algoritma memang dapat memengaruhi apa yang dilihat pengguna, tetapi juga memiliki fungsi penting. Khususnya dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Karena itu, diskusinya bukan sekadar apakah algoritma digunakan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan transparansi yang memadai dan tetap memberikan pilihan kepada konsumen," ujarnya.

idEA mengingatkan agar berbagai kesimpulan dalam kajian tersebut diuji lebih lanjut dengan data yang lebih luas dan spesifik terhadap kondisi Indonesia.

Namun, ia menilai kajian LPEM FEB Ui juga menarik karena mengangkat isu yang juga menjadi perhatian banyak negara yakni bagaimana algoritma, data, dan desain platform dapat memengaruhi pengalaman konsumen di ruang digital.

Belum Ada Perbandingan Antarplatform

Meski demikian, ia menilai kajian tersebut lebih banyak mengulas potensi risiko berdasarkan literatur akademik dan perkembangan regulasi di berbagai negara. Menurutnya, penelitian tersebut belum melakukan perbandingan langsung antarplatform maupun pengukuran empiris terhadap model bisnis perdagangan digital yang berkembang di Indonesia.

"Karena itu, beberapa kesimpulan dan rekomendasinya menurut kami masih perlu diuji lebih lanjut dengan data yang lebih luas dan spesifik terhadap kondisi Indonesia,” katanya.

Dalam policy brief berjudul "Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital" disebutkan dengan menguasai data dan algoritma, platform dapat membentuk informasi yang diterima serta keputusan yang diambil konsumen.

Algoritma Mendorong Rekomendasi Produk Tertentu

Berdasarkan sumber yang dikelola LPEM FEB UI, algoritma platform kerap digunakan untuk mendorong rekomendasi produk atau konten yang menguntungkan pihak tertentu secara finansial, bukan semata mata berdasarkan kualitas atau relevansinya bagi konsumen.

Self-preferencing merupakan kecenderungan platform untuk memberikan posisi yang lebih menguntungkan kepada produk atau penjual tertentu. Hal ini sebagaimana ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024, Shopee sebelumnya pernah memanfaatkan algoritma untuk memprioritaskan jasa kurir afiliasinya dan menghilangkan opsi pemilihan kurir dan ongkos kirim.

LPEM FEB UI menemukan sejumlah celah dari sejumlah regulasi terkait di Indonesia. Salah satu celah yang muncul adalah regulasi yang ada di Indonesia belum menetapkan standar yang jelas mengenai bagaimana platform menampilkan produk, mengelola algoritma rekomendasi, dan merancang antarmuka pengguna.

“Kekosongan ini membuat berbagai praktik manipulatif khas digital masih sulit dikategorikan sebagai pelanggaran. Mulai dari iklan terselubung tanpa label sponsor, ulasan berbayar, urutan produk yang ditentukan oleh kontribusi finansial penjual kepada platform, personalisasi harga, hambatan untuk beralih ke layanan lain, hingga pop-up yang menyamarkan tombol tidak,” kata LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.

Bisnis,com, JAKARTA — Platform dompet digital, DANA, memperketat tata kelola input serta proses data guna memastikan implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berjalan optimal dan menghasilkan keputusan finansial yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

DANA berupaya keras memitigasi terhadap risiko bias algoritma yang berpotensi merugikan konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita mengatakan pengendalian algoritma dalam pengembangan teknologi masa kini memegang peranan krusial. Analogi dampak teknologi ini bahkan disetarakan dengan kekuatan besar pada era sebelumnya yang mampu mengarahkan peradaban manusia ke arah positif maupun negatif.

Wulung mencontohkan pernyataan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus dari Vatikan mengenai perlunya pengendalian algoritma bias karena dapat menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Jika pada masa lampau senjata perusak diidentikkan dengan nuklir, saat ini algoritma yang tertanam di dalam kecerdasan buatan memiliki kekuatan serupa dalam memengaruhi arah hidup masyarakat.

“Jadi perlu dipahami bagaimana dampaknya, termasuk pada kredit scoring,” kata Wulung dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, ekosistem teknologi memerlukan talenta dan kepemimpinan kuat untuk menempatkan personel yang tepat di waktu yang tepat demi mengeliminasi bias.

Selain kapabilitas sumber daya manusia, perusahaan menerapkan teknik fungsional tertentu untuk mengikis kesalahan keputusan sistem digital. Landasan paling mendasar dari seluruh rangkaian proses ini bertumpu pada tata kelola data (data governance) yang kokoh.

Kecerdasan sistem kecerdasan buatan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh model tersebut. Jika sebuah entitas perusahaan memasukkan data mentah seperti nama kabupaten atau jenis profesi secara naif tanpa penyelarasan matang ke dalam sistem penilaian kredit (credit scoring), terdapat risiko kelompok masyarakat tertentu akan tersingkir secara otomatis dari pantauan teknologi.

“Bahwasanya output yang baik pasti butuh input dan proses, makanya kami jaga di input dan proses,” kata Wulung.

Di sisi lain, perkembangan teknologi global memunculkan berbagai karakteristik unik dari tiap kawasan. Wulung merujuk pada sebuah ungkapan mengenai dinamika inovasi global di mana Amerika Serikat dikenal dengan kemampuan inovasinya, China unggul dalam melakukan replikasi, sedangkan Eropa memimpin dalam perumusan regulasi.

Dalam menggarap Agentic AI, DANA mengadopsi dan menyatukan ketiga aspek ekosistem global tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Para pelaku industri domestik dinilai tidak dapat melahirkan inovasi yang berkelanjutan tanpa memperhatikan ketiga pilar ini secara seimbang.

Perusahaan menyampaikan harapan besar mengenai pengelolaan AI ke depan agar pelaku industri lokal mampu menggabungkan aspek inovasi dan replikasi demi menghasilkan efisiensi ekonomi yang jauh lebih baik.

Kombinasi tersebut dinilai belum cukup tanpa kehadiran payung hukum yang memadai dari regulator. Sektor finansial menjadi salah satu industri yang wajib diatur secara ketat mengingat perputaran modal dan risiko konsumen di dalamnya sangat tinggi.

DANA berharap regulasi yang ideal ke depan harus berada di titik keseimbangan agar tidak menghambat ruang gerak industri. Penerapan aturan yang berlebihan atau over regulation justru dikhawatirkan mematikan gairah inovasi dan potensi replikasi teknologi yang tengah berkembang di tanah air.

JAKARTA - Pendiri LSI Denny JA menyatakan Indonesia sedang menyaksikan lahirnya cikal bakal kelas sosial baru yang muncul dari revolusi digital. Kelas baru tersebut adalah Digitally Vulnerable Class (DVC) atau Pekerja Digital yang Rentan.

Gagasan tersebut disampaikan dalam esainya berjudul Datangnya Kapitalisme Algoritma dan Cikal Bakal Lahirnya Kelas Baru: Pekerja Digital yang Rentan (DVC) yang dipublikasikan melalui Facebook Denny JA’s World.

Menurut Denny JA, dunia kini memasuki tahap baru perkembangan kapitalisme yang berbeda dari kapitalisme industri abad ke-19 maupun kapitalisme finansial abad ke-20. Denny JA menyebut tahap baru ini sebagai kapitalisme algoritma.

“Jika kapitalisme industri bertumpu pada mesin dan kapitalisme finansial bertumpu pada modal, maka kapitalisme algoritma bertumpu pada data dan algoritma,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Dalam sistem baru ini, algoritma tidak hanya membantu proses produksi, tetapi juga menentukan akses seseorang terhadap pekerjaan, penghasilan, reputasi, dan peluang ekonomi. Jutaan pengemudi online, kurir digital, freelancer, kreator konten, hingga penjual daring kini bekerja melalui platform yang aturan mainnya dapat berubah sewaktu-waktu melalui pembaruan sistem.

Menurut berbagai estimasi, pekerja platform digital di Indonesia telah mencapai sekitar 4 juta orang, sementara pekerja ekonomi digital secara lebih luas telah berkembang menjadi puluhan juta orang. Menurut Denny JA, perubahan ini melahirkan bentuk kerentanan yang belum pernah dikenal sebelumnya.

Seorang pengemudi ojek online kehilangan penghasilannya hanya karena satu notifikasi aplikasi. Ia tidak dipecat manusia. Ia dihentikan oleh algoritma. Denny JA menjelaskan DVC berbeda dari proletariat yang diperkenalkan Karl Marx maupun precariat yang diperkenalkan Guy Standing.

Lihat video: Sekolah Masuk Era Digital, Prabowo Tegaskan: Jangan Ada yang Tertinggal



Proletariat bergantung pada pemilik pabrik. Precariat bergantung pada pasar kerja yang tidak stabil. Sedangkan DVC bergantung pada algoritma dan platform digital. “Jika pasar menentukan nasib precariat, maka algoritma menentukan nasib DVC,” katanya.

Tiga ciri utama yang membuat DVC berbeda dari kelas sosial sebelumnya. Pertama, kerentanan algoritmik. Pendapatan, visibilitas, reputasi, bahkan keberlangsungan pekerjaan dapat berubah akibat keputusan sistem digital yang tidak transparan.

Kedua, identitas kolektif digital. Walau bekerja di lokasi berbeda dan tidak pernah bertemu, mereka terhubung melalui aplikasi, media sosial, dan komunitas daring yang membentuk solidaritas baru.

Ketiga, kerawanan harapan. Banyak pekerja digital hidup dengan harapan bahwa satu unggahan akan viral, satu rating akan meningkat, atau satu perubahan algoritma akan memperbaiki kehidupan mereka. Harapan menjadi sumber energi sekaligus sumber kerentanan psikologis.

Menurut Denny JA, DVC belum dapat dinyatakan sebagai kelas sosial baru yang mapan, namun bukti-bukti menunjukkan bahwa ia telah menjadi cikal bakal paling kuat lahirnya kelas sosial baru di era digital.

“Abad ke-19 melahirkan proletariat. Abad ke-20 melahirkan precariat. Abad ke-21 mungkin akan dikenang sebagai abad yang melahirkan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang algoritma,” ujarnya.

Di titik inilah, negara dan platform tak bisa lagi berlindung di balik istilah inovasi. Mereka wajib mengakui DVC sebagai kelas baru, dan merancang perlindungan sosial yang sepadan dengan risiko algoritmik. Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah menetapkan Platform Work Directive guna menjamin hak pekerja digital.

Indonesia mendesak regulasi serupa agar fleksibilitas ekonomi platform tidak mengorbankan jaminan kesejahteraan jutaan pekerja DVC. Denny JA menutup esainya dengan peringatan bahwa pertarungan terbesar abad ke-21 bukan lagi semata antara buruh dan pemilik modal, melainkan antara manusia dan sistem teknologi yang diciptakannya sendiri.

Bisnis,com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau masyarakat untuk menyaring informasi sebelum membagikannya ke jejaring sosial, guna menghindari penyebaran konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi untuk senantiasa mengedepankan ketertiban, menjaga keselamatan bersama, serta memelihara kualitas ruang digital. Langkah ini dipandang penting guna menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan substansi kritik dapat tersampaikan dengan jernih tanpa distorsi.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Meutya menambahkan, metode penyampaian pendapat yang dilakukan secara damai dan konstitusional justru akan memperkuat pesan substantif yang diusung oleh kelompok masyarakat. Pola komunikasi yang kondusif ini dinilai bakal mempermudah publik luas dalam memahami dan menerima pesan tersebut secara objektif, tanpa terdistorsi oleh aksi-aksi anarkis.

Oleh karena itu, Meutya mengingatkan para peserta aksi agar menahan diri dari tindakan-tindakan destruktif yang merugikan kepentingan masyarakat luas maupun merusak fasilitas publik. Infrastruktur kota dan kenyamanan warga lain harus tetap dihormati di tengah momentum penyampaian pendapat tersebut.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” urainya.

Di samping memelihara kondusifitas situasi riil di lapangan, Menkomdigi menaruh perhatian besar pada dinamika ruang siber selama aksi massa berlangsung.

Publik diimbau untuk menyaring informasi sebelum membagikannya ke jejaring sosial, guna menghindari penyebaran konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

Penyebaran narasi provokatif, ajakan radikal yang mengarah pada tindakan kekerasan, serta stimulasi informasi bias dinilai berpotensi memperkeruh suasana. Dalam konteks ini, Meutya membedah fenomena sosiologis digital terkini, yaitu efek ilusi algoritma yang kerap memanipulasi persepsi netizen di berbagai platform media sosial.

Konfigurasi sistem media sosial saat ini membuat konten yang muncul secara berulang di linimasa tidak selalu mencerminkan realitas objektif yang terjadi di lapangan. Distribusi konten tersebut sering kali merupakan produk dari pola interaksi, preferensi personal, hingga eksploitasi emosi pengguna yang diamplifikasi secara artifisial oleh sistem algoritma platform.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” pintanya.

Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital menginstruksikan publik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap persebaran hoaks, disinformasi terstruktur, manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan, hingga pemotongan video tanpa konteks utuh. Praktik manipulasi digital ini ditengarai sengaja diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab demi memecah belah persatuan bangsa.

“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” tutur Meutya.

Ada masa ketika Pancasila hadir seperti pelajaran wajib yang harus diterima dengan sikap tunduk. Ia masuk ke sekolah, kampus, kantor pemerintah, organisasi pemuda, dan ruang-ruang pelatihan. Namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Banyak orang mengenalnya sebagai penataran. Ada buku pedoman, jadwal resmi, instruktur, daftar hadir, dan sertifikat. Negara berbicara dari depan ruangan. Warga duduk, mencatat, mengangguk, lalu pulang dengan kewajiban baru untuk menjadi “Manusia Pancasila”.

Bagi Orde Baru, Pancasila bukan sekadar dasar negara. Ia menjadi bahasa kekuasaan. Rezim Soeharto tahu bahwa kekuasaan tidak cukup dijaga oleh tentara, birokrasi, dan pemilu yang sudah tertata untuk selalu menghasilkan kemenangan. Kekuasaan juga perlu alasan moral. Pancasila memberi alasan itu. Tahun 1985, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Sejak saat itu, Pancasila berubah menjadi alat untuk mengukur kesetiaan warga kepada negara.

P4 membuat Pancasila bergerak dari ruang perdebatan menuju ruang hafalan. Proses penanaman ideologi pada masa Orde Baru berjalan melalui pendidikan nasional, media penerangan, lembaga budaya, radio, televisi, dan perangkat negara lain. Warga yang selesai mengikuti pendidikan ideologi diharapkan menjadi “Manusia Pancasila” (Retnowati, 2018, hlm. 55). Frasa itu terdengar baik. Akan tetapi dalam praktik politik sehari-hari, ia sering berarti warga yang puguh, tenang, tidak banyak bertanya, dan tidak mengganggu tafsir resmi negara.

Tafsir yang Dimonopoli

Soeharto memakai Pancasila sebagai perekat bagi negara yang luas dan beragam. Alasan itu masuk akal. Indonesia memang membutuhkan dasar bersama agar perbedaan agama, suku, kelas sosial, daerah, dan pilihan politik tidak berubah menjadi pertikaian permanen. Masalahnya muncul ketika negara merasa menjadi pemilik tunggal atas makna Pancasila. Negara tidak hanya mengajak warga menerima Pancasila. Negara juga menentukan cara memahami, cara mengamalkan, dan cara menilai siapa yang dianggap menyimpang.

Dalam pidato kenegaraan, Soeharto menghubungkan P4, pembangunan, asas tunggal, Golkar, dua partai politik, dan ABRI dalam satu bingkai besar bernama pembangunan sebagai pengamalan Pancasila (Retnowati, 2018, hlm. 133-134). Dengan cara itu, pembangunan tidak lagi tampak sebagai pilihan kebijakan yang boleh diperdebatkan. Ia naik menjadi kewajiban moral. Mendukung pembangunan berarti mendukung Pancasila. Mengkritik pembangunan dapat dianggap mengganggu Pancasila.

Di sinilah ideologi mulai kehilangan fungsi etikanya. Ia tidak lagi menjadi panduan bersama untuk menilai kekuasaan. Ia berubah menjadi pagar yang melindungi kekuasaan. Negara tidak perlu selalu membungkam kritik secara kasar. Negara cukup menciptakan suasana agar kritik terlihat sebagai sikap tidak nasionalis. Seorang warga bisa menolak kebijakan tertentu, tetapi ia segera diminta membuktikan cintanya kepada bangsa. Seorang mahasiswa dapat memprotes ketidakadilan, tetapi ia segera dicurigai membawa agenda yang berbahaya. Percakapan berhenti sebelum argumen benar-benar dimulai.

Luka yang Ditinggalkan Reformasi

Tatkala Orde Baru jatuh pada 1998, Pancasila ikut terkena getahnya. Banyak warga tidak membenci nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Mereka hanya lelah karena nilai-nilai itu terlalu lama menempel pada wajah kekuasaan. Bourchier mencatat bahwa setelah Soeharto tumbang, muncul alergi terhadap Pancasila karena publik melihatnya sebagai ideologi yang disakralkan, dimonopoli, dan digunakan untuk membungkam kritik. P4 dihentikan pada November 1998, lalu BP-7 dibubarkan (Bourchier, 2015, hlm. 245).

Reformasi membuka banyak pintu. Pers menjadi lebih bebas. Partai politik bermunculan. Mahasiswa, LSM, komunitas agama, kelompok korban, dan warga biasa mulai berbicara lebih lantang. Negara tidak lagi menguasai ruang publik seperti masa sebelumnya. Pancasila harus hidup dalam percakapan yang lebih ramai, lebih bebas, dan lebih selit belit dikendalikan.

Walakin luka sejarah membawa persoalan baru. Karena Pancasila terlalu lama identik dengan Orde Baru, banyak orang menjauhinya. Ruang publik kehilangan bahasa bersama yang kuat untuk menghadapi intoleransi, kekerasan mayoritas, politik kebencian, oligarki, dan pelemahan demokrasi.

Ketika sebagian kelompok mencoba menarik negara ke tafsir agama yang parokial, sebagian lain justru merindukan negara yang kembali keras mengatur tafsir kebangsaan. Indonesia lalu bergerak di antara dua bahaya. Bahaya pertama datang dari kelompok yang ingin mengganti dasar bersama. Bahaya kedua datang dari negara yang ingin kembali menjadi guru tunggal bagi warga.

Pancasila Masuk ke Linimasa

Hari ini Pancasila kembali muncul. Tetapi ia tidak datang seperti P4. Ia tidak selalu hadir melalui buku pedoman, ruang penataran, atau televisi negara. Ia muncul di media sosial, pidato pejabat, video pendek, meme, komentar warganet, tagar, akun anonim, dan kerja pendengung. Dulu pesan bergerak dari pusat ke bawah. Sekarang pesan bergerak melalui jaringan yang cepat, bising, dan sering sulit diperiksa asal-usulnya.

Perubahan saluran ini penting. Pada masa Orde Baru, negara terlihat jelas sebagai pengirim pesan. Pada zaman algoritma, pesan dapat datang dari pejabat, relawan politik, pendukung partai, pemengaruh, akun bayaran, akun anonim, atau pengguna biasa. Namun pola lama tetap sering muncul. Label anti-Pancasila, anti-NKRI, radikal, komunis, intoleran, kadrun, cebong, dan sejenisnya kerap menggantikan percakapan yang seharusnya memerlukan data, konteks, dan penjelasan.

Setiawan dan Tomsa mencatat bahwa ancaman serius bagi demokrasi Indonesia hari ini berasal dari melemahnya demokrasi sebagai narasi, penguasaan institusi demokrasi oleh kepentingan predatoris, dan penyempitan ruang publik bagi pembela nilai demokrasi (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 2).

Pernyataan itu membantu kita membaca keadaan kiwari. Teknologi membuat pesan lebih cepat. Namun kecepatan tidak sama dengan kedalaman. Linimasa yang ramai tidak otomatis melahirkan warga yang lebih matang secara politik.

Dari Hafalan ke Kemarahan

P4 bekerja dengan pola indoktrinasi. Pendengung bekerja dengan pola mobilisasi emosi. Keduanya berbeda bentuk, tetapi dapat menghasilkan akibat yang mirip. Keduanya bisa membuat warga berhenti berpikir jernih. P4 meminta warga menerima tafsir resmi. Pendengung mendorong warga bereaksi sebelum memeriksa fakta. P4 membutuhkan ruang kelas, modul, dan instruktur. Pendengung membutuhkan konflik, kemarahan, dan perhatian.

Dalam dua pola itu, demokrasi mudah menyempit menjadi urusan kesetiaan kelompok. Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah kebijakan adil. Mereka lebih dulu bertanya siapa yang mengkritik dan dari kubu mana ia berasal. Orang tidak lagi memeriksa data. Mereka mencari potongan informasi yang cocok dengan kemarahan sendiri.

Polarisasi politik setelah 2017 dan 2019 menunjukkan gejala itu. Setiawan dan Tomsa mencatat bahwa setelah kasus Ahok dan mobilisasi kelompok Islamis, muncul pembelaan Pancasila dalam bentuk hiper-nasionalisme. Pemerintah juga memperkuat retorika tentang kesucian NKRI dan ancaman terhadap Pancasila.

Pada 2017, aturan baru memberi negara kewenangan lebih besar untuk melarang organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 113-114). Melawan intoleransi memang penting. Tetapi negara tetap harus menjaga proses hukum, bukti terbuka, dan ruang keberatan warga.

Musyawarah di Tengah Algoritma

Pancasila memuat gagasan musyawarah. Algoritma tidak bekerja dengan musyawarah. Algoritma bekerja dengan perhatian. Konten yang memicu marah, takut, dan curiga sering menyebar lebih cepat daripada penjelasan yang tenang. Akibatnya, percakapan publik kehilangan kesabaran. Banyak orang menyimpulkan dulu, membaca kemudian. Banyak orang menyerang dulu, memeriksa belakangan.

Oleh sebab itu, masalah Pancasila hari ini bukan kurang hafalan. Masalahnya terletak pada rusaknya kebiasaan berdialog. Kita dapat mengucapkan sila keempat, tetapi mudah menghina orang yang berbeda pandangan. Kita dapat bicara persatuan, tetapi ikut menyebarkan fitnah. Kita dapat menyebut keadilan sosial, tetapi diam ketika kebijakan publik lebih melayani elite tinimbang warga.

Pancasila di zaman algoritma membutuhkan perubahan yang nyata. Negara harus berhenti memakai Pancasila sebagai alat menghukum lawan. Pendidikan Pancasila harus bergerak dari hafalan ke studi kasus. Siswa dan mahasiswa perlu membahas korupsi bantuan sosial, konflik tanah, intoleransi rumah ibadah, ketimpangan pendidikan, kekerasan aparat, dan kerusakan lingkungan. Warga digital juga perlu membangun disiplin semenjana. Baca menyeluruh. Periksa sumber. Jangan membagikan informasi yang hanya memuaskan kebencian politik.

Pancasila akan lebih kuat jika boleh diperdebatkan secara sehat. Ia melemah ketika berubah menjadi alat pukul. Sejarah P4 memberi pelajaran bahwa ideologi yang dipaksakan akan kehilangan wibawa. Zaman algoritma memberi pelajaran lain. Ideologi yang dijadikan amunisi digital akan kehilangan kedalaman.

Arkian, tugas hari ini bukan menghidupkan P4 dalam bentuk anyar. Tugas kita ialah menjadikan Pancasila sebagai bahasa warga untuk menagih negara. Pancasila harus mengukur kekuasaan, bukan sekadar mengukur kepatuhan warga. Ia tidak membutuhkan lebih banyak pendengung. Ia membutuhkan warga yang berani berpikir ayal, mendengar lawan, memeriksa fakta, dan membela hak orang yang tidak populer. Di situlah Pancasila hidup sebagai etika publik, bukan sekadar hafalan dan slogan digital.

BOGOR - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menjadi narasumber pada kegiatan Intermediate Training atau Latihan Kader II (LK II) yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor tahun 2026. Fahri membawakan materi bertajuk “Supremasi Hukum di Era Algoritma: Menjaga Keadilan di Balik Layar.”

Materi itu membahas berbagai tantangan supremasi hukum, demokrasi, dan ketatanegaraan di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin masif. Dia menyoroti pengaruh algoritma dan perkembangan teknologi terhadap kehidupan hukum dan demokrasi modern.

Menurut dia, perkembangan teknologi saat ini tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi pembentukan opini publik, perilaku sosial, hingga proses demokrasi.

Era digital menghadirkan tantangan baru terhadap penegakan hukum, terutama terkait penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, perlindungan data pribadi, serta dominasi ruang digital oleh kepentingan tertentu.

“Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi hukum tidak boleh kehilangan orientasi keadilan dan kemanusiaannya. Supremasi hukum harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi dan hak-hak masyarakat,” ujar Fahri.

Selain membahas supremasi hukum di era digital, dia juga menyinggung arah kepemimpinan dan tata kelola negara di masa depan. Indonesia perlu mulai membangun imajinasi besar mengenai model kepemimpinan nasional yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kompetensi.

Dia kemudian mencontohkan bagaimana beberapa negara mulai memperlihatkan pola kepemimpinan berbasis keilmuan dan riset. “Kita melihat bagaimana Iran dipimpin oleh para sainstokrat, di mana negara dijalankan oleh para ilmuwan. Kita harus mulai mengimajinasi bahwa ke depan negara ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang memiliki basis ilmu pengetahuan, riset, dan kapasitas intelektual yang kuat,” ungkapnya.

Generasi muda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mempersiapkan arah masa depan bangsa tersebut. Kader mahasiswa tidak boleh hanya berhenti pada aktivitas politik praktis, tetapi juga harus memperkuat tradisi intelektual, budaya riset, dan penguasaan ilmu pengetahuan.

“Mahasiswa harus menjadi kelompok intelektual yang mampu membaca zaman dan menghadirkan gagasan untuk masa depan bangsa. Negara ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya populer secara politik, tetapi juga memiliki kapasitas keilmuan dan integritas,” ucapnya.

Fahri yang merupakan Alumni HMI Cabang Makassar Botolempangan tahun 1999 ini menegaskan bahwa algoritma media sosial saat ini memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat menerima dan memahami informasi. Karena itu, generasi muda, khususnya mahasiswa dan kader HMI dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dan kesadaran hukum yang kuat.

Perkembangan teknologi tanpa diimbangi etika dan kesadaran hukum dapat menimbulkan polarisasi sosial, disinformasi, hingga melemahnya kualitas demokrasi. “Di era algoritma hari ini, masyarakat sering merasa bebas menentukan pilihan, padahal ruang pikir dan informasi yang diterima sangat dipengaruhi oleh sistem digital yang bekerja di balik layar,” katanya.

Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor Moeltazam mengapresiasi kehadiran Fahri Bachmid di tengah kesibukannya sebagai seorang advokat dalam kegiatan tersebut. Dia berharap seluruh rangkaian Intermediate Training (LK II) HMI Cabang Kota Bogor 2026 dapat berjalan lancar hingga selesai dan mampu melahirkan kader-kader yang memiliki kapasitas intelektual, kepemimpinan, serta kesadaran kebangsaan yang kuat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Fahri Bachmid yang telah hadir dan memberikan pemikiran penting dan konstruktif terkait dinamika ketatanegaraan serta berbagai aspek keilmuan hukum kontemporer saat ini kepada peserta Intermediate Training (LK II) HMI Cabang Kota Bogor 2026,” ujar Moeltazam.

Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.

Surabaya (ANTARA) - Pada suatu sore di ruas Jalan Darmo, Kota Surabaya, seorang pengendara sepeda motor menepi, bukan untuk menawar tarif parkir, melainkan membuka ponsel. Ia memindai sebuah kode. Dalam hitungan detik, transaksi rampung dan bukti pembayaran tersimpan rapi. Tak ada uang kembalian, tak ada perdebatan.

Di sudut lain kota, seorang guru mengakhiri hari kerjanya tanpa dibebani laporan manual yang menumpuk. Sementara itu, seorang warga memastikan status data sosialnya dari rumah, tanpa harus menunggu petugas datang.

Potongan-potongan cerita kecil itu menggambarkan wajah baru Surabaya. Sebuah kota yang perlahan menata ulang cara kerjanya melalui inovasi digital. Bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung pelayanan publik dan strategi fiskal.

Momentum Hari Otonomi Daerah 2026 menegaskan arah tersebut, bahwa efisiensi anggaran dan inovasi digital sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Transformasi ini penting ditelaah, bukan hanya karena skalanya yang kian luas, tetapi juga karena dampaknya yang menyentuh relasi antara negara dan warga. Di sinilah Surabaya menarik untuk dibaca sebagai laboratorium kebijakan digital yang hidup, dengan segala capaian dan tantangannya.

Transparansi

Digitalisasi di Surabaya bergerak dari satu gagasan sederhana, yakni membangun kepercayaan melalui transparansi. Dalam konteks kota jasa, kepercayaan adalah modal utama. Tanpa itu, investasi tersendat, pelayanan dipertanyakan, dan partisipasi publik melemah.

Langkah konkret terlihat pada digitalisasi parkir tepi jalan. Hingga April 2026, sebanyak 711 juru parkir telah terintegrasi dalam sistem non-tunai, meningkat dari 616 sebelumnya. Targetnya terus digenjot. Sistem ini tidak hanya mengubah cara bayar, tetapi juga memutus rantai kebocoran pendapatan. Setiap transaksi tercatat, terhubung langsung ke rekening, dan dapat diaudit.

Inovasi tidak berhenti di situ. Kehadiran voucher parkir dengan fitur keamanan dan kode digital menunjukkan upaya menjembatani masa transisi. Pemerintah tidak serta-merta memaksa perubahan, tetapi menyediakan opsi yang adaptif bagi warga. Di sini terlihat bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan manajemen perubahan sosial.

Dampaknya mulai terasa pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pada sektor hotel dan restoran, misalnya, berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan. Ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya nilai normatif, tetapi juga strategi ekonomi.

Selain parkir, platform SASETBOYO membuka akses publik terhadap pemanfaatan aset daerah. Selama ini, banyak aset pemerintah yang “tidur” karena minim informasi. Dengan digitalisasi, aset tersebut dipetakan, ditampilkan, dan ditawarkan secara terbuka kepada investor. Ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan redefinisi tata kelola dari tertutup menjadi kolaboratif.

Namun, transparansi digital juga membawa konsekuensi. Sistem yang terbuka menuntut akurasi tinggi dan keamanan data yang kuat. Tanpa itu, kepercayaan yang dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Di sinilah tantangan berikutnya muncul, yaitu memastikan bahwa percepatan digital tidak mengorbankan perlindungan data pribadi.

Inovasi

Keunikan Surabaya terletak pada keberanian membawa digitalisasi ke ranah yang lebih sensitif, yakni kehidupan sosial dan perlindungan warga. Salah satu contohnya adalah integrasi sistem kependudukan dengan putusan hukum dalam kasus penonaktifan nomer induk kependudukan (NIK) bagi penunggak nafkah (Ayah yang menunggak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga normatif. Sistem digital menjadi alat untuk menegakkan tanggung jawab sosial. Ketika kewajiban tidak dijalankan, konsekuensi administratif langsung terasa dalam akses layanan publik.

Di sisi lain, layanan konfirmasi data sosial ekonomi secara daring memperlihatkan wajah digitalisasi yang inklusif. Sekitar 17 persen kepala keluarga yang belum terkonfirmasi diberikan akses mandiri untuk memperbarui data. Ini mengurangi ketergantungan pada birokrasi lapangan sekaligus mempercepat validasi.

Di sektor pendidikan, digitalisasi diarahkan untuk mengembalikan fokus guru pada proses belajar. Penghapusan laporan manual melalui sistem digital adalah langkah kecil dengan dampak besar. Waktu yang sebelumnya habis untuk administrasi kini bisa dialihkan untuk interaksi dengan siswa.

Jika ditarik benang merahnya, inovasi-inovasi ini menunjukkan satu pola, yakni digitalisasi sebagai alat pembebasan. Membebaskan warga dari antrean, membebaskan guru dari beban administratif, dan membebaskan sistem dari praktik tidak transparan.

Namun, tidak semua berjalan mulus. Tantangan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah. Tidak semua warga siap beralih ke sistem non-tunai atau layanan daring. Di beberapa titik, resistensi muncul, baik karena kebiasaan lama maupun keterbatasan akses.

Selain itu, integrasi antar-sistem masih perlu diperkuat. Digitalisasi yang terfragmentasi berisiko menciptakan “pulau-pulau data” yang tidak saling terhubung. Padahal, kekuatan utama transformasi digital terletak pada integrasi.

Kendali laju

Di tengah laju inovasi, pertanyaan mendasar muncul: ke mana arah digitalisasi ini dibawa? Apakah sekadar efisiensi, atau menuju transformasi yang lebih dalam?

Surabaya tampaknya memilih jalur kedua. Digitalisasi tidak hanya diposisikan sebagai alat, tetapi sebagai fondasi tata kelola baru. Namun, agar arah ini tetap terjaga, diperlukan beberapa langkah strategis.

Pertama, memperkuat ekosistem literasi digital. Transformasi tidak akan inklusif tanpa kesiapan warga. Program edukasi harus berjalan seiring dengan peluncuran sistem baru. Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem digital.

Kedua, memastikan interoperabilitas data. Setiap inovasi harus dirancang untuk saling terhubung. Integrasi antara layanan kependudukan, keuangan, pendidikan, dan sosial akan menciptakan efisiensi yang lebih besar sekaligus meningkatkan akurasi kebijakan.

Ketiga, menjaga keseimbangan antara kontrol dan pelayanan. Digitalisasi memberi pemerintah kemampuan monitoring yang lebih kuat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesan kontrol berlebihan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak warga harus menjadi pagar utama.

Keempat, mendorong partisipasi publik. Inovasi terbaik sering lahir dari kebutuhan nyata warga. Program parkir non-tunai, misalnya, berangkat dari aspirasi masyarakat. Model seperti ini perlu diperluas agar digitalisasi tidak menjadi proyek top-down semata.

Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.

Di tengah dinamika global yang menuntut efisiensi dan adaptivitas, kota ini sedang menulis narasi baru tentang bagaimana pemerintahan bisa bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih dekat dengan warganya.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah digitalisasi diperlukan, melainkan sejauh mana ia mampu menjaga nilai dasarnya, yaitu melayani manusia. Jika itu tetap menjadi kompas, maka inovasi digital Surabaya bukan hanya akan relevan hari ini, tetapi juga menjadi pijakan bagi masa depan kota-kota lain di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum DPN Peradi Profesional Harris Arthur Hedar mengajak akademisi dan praktisi hukum berani untuk melampaui dogmatisme hukum klasik soalalgoritma. Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini meminta untuk berhenti memperlakukan algoritma sebagai entitas yang kebal hukum dengan dalih netralitas teknologi.

Hal itu disampaikan Harris menyusul kekhawatirannya atas pergeseran fundamental dalam cara manusia mengonsumsi informasi. Menurutnya, jika dahulu kurasi informasi dilakukan oleh redaktur, editor, atau mekanisme profesional lainnya, saat ini kurasi tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada algoritma.

“Teknologi tidak pernah netral. Ia membawa misi, desain, dan konsekuensi,” katanya, Sabtu (18/4/2026).

Harris membeberkan, sejumlah tantangan yang dihadapi lantaran tantangan algoritma selama ini berada dalam ruang impunitas hukum. Tantangan tersebut mulai dari kausalitas hukum, status subjek hukum hingga yurisdiksi

“Pertama kausalitas hukum, membuktikan bahwa algoritma secara langsung menyebabkan kekerasan atau bunuh diri memang sulit. Perusahaan teknologi akan selalu menunjuk pada “kehendak bebas” korban atau pelaku sebagai intervening cause,” jelas Prof Harris.

“Meskipun dalam perspektif psikologi dan neurosains, algoritma yang dirancang dengan teknik behavioral reinforcement, telah secara sistematis menghilangkan kemampuan rasionalitas pengguna secara bertahap,” tambah dia.

Sementara untuk tantangan kedua, algoritma tidak memiliki status sebagai subjek hukum. Menurutnya, algoritma bukan badan hukum, bukan pula manusia.

Lihat video: Konten untukmu Diatur Algoritma?



“Dalam ranah gugatan perdata, class action membutuhkan pihak yang digugat. Tanpa adanya konstruksi yuridis yang memandang algoritma sebagai produk yang cacat (product defect) dalam definisi yang lebih luas, maka korban hanya bisa meratapi kerugiannya tanpa keadilan restitutif,” ungkap dia.

Harris memaparkan, untuk tantangan ketiga yakni yurisdiksi disebabkan lantaran perusahaan pengembang algoritma umumnya berada di yurisdiksi asing.

“Platform global sering kali berada di luar jangkauan hukum nasional negara berkembang, sehingga meskipun ada niat untuk menggugat, eksekusi putusan menjadi utopia,” ucapnya.

Harris mengungkapkan, algoritma juga berbeda dengan tradisi hukum perdata yang terbiasa dengan subjek hukum jelas. Harris mencontohkan, seperti perusahaan rokok dan komersial yang bisa digugat apabila menyebabkan kerugian kepada korbannya.

“Jika rokok menyebabkan kanker, kita menggugat perusahaan rokok. Jika kosmetik menyebabkan kerusakan kulit, kita menggugat produsen kosmetik. Jika makanan ultra-proses menyebabkan penyakit metabolik, kita menggugat pabrik makanan. Ada entitas berbadan hukum yang menjadi representasi fisik dari produk tersebut. Namun, algoritma berbeda. Ia bukan barang. Ia bukan produk dalam arti klasik. Ia adalah kode, sistem, atau black box yang terus berkembang secara dinamis,” katanya.

Harris mempertanyakan, siapa yang dimintain pertanggungjawaban bilamana sebuah algoritma di media sosial memacu seseorang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga setelah terpapar konten misoginis secara masif, atau mendorong seorang remaja menuju konten pro-anorexia hingga bunuh diri.

“Hukum acara kita mengenal class action atau gugatan perwakilan kelompok. Namun, langkah ini sulit ditempuh karena syarat utama gugatan adalah identitas tergugat yang jelas dan hubungan kausalitas yang tegas antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita. Di sinilah letak kompleksitasnya,” beber dia.

Harris tak menampik, saat ini seolah-olah algoritma berada dalam ruang impunitas hukum. Harris menuturkan, perlindungan hukum yang diberikan oleh Section 230 di Amerika Serikat, atau prinsip intermediary liability di beberapa negara sering kali menjadi tameng bagi platform digital.

“Mereka berargumen bahwa mereka hanyalah saluran (pembawa), bukan penerbit konten,” jelas dia.

Harris mengutarakan beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menghadapi algoritma. Hal ini, kata dia, mulai memperluas interpretasi kealpaan berat (gross negligence) dalam hukum perdata.

“Jika sebuah platform mengetahui (atau seharusnya mengetahui) bahwa desain algoritmanya berpotensi menciptakan polarisasi ekstrem atau memicu kekerasan, namun tetap mengedepankan engagement demi keuntungan, maka platform tersebut telah melakukan kealpaan yang menimbulkan kerugian massal,” jelas dia.

Harris juga menungkapkan, pentingnya merekonseptualisasi algoritma sebagai produk dalam ranah product liability. Meskipun algoritma tidak berwujud fisik, ia adalah komoditas yang didistribusikan, dijual dalam bentuk perhatian pengguna atau attention economy, dan memiliki cacat desain (design defect) yang mematikan.

“Gugatan class action dapat diarahkan kepada korporasi di balik algoritma tersebut dengan menggunakan teori design defect layaknya gugatan terhadap produk berbahaya,” tegas dia.

Dengan demikian, tegas Harris, menggugat algoritma bukanlah upaya untuk menghambat inovasi atau menyalahkan teknologi semata. Harris memastikan, langkah ini adalah upaya untuk mengembalikan hukum pada fungsinya yang paling hakiki: Memberikan keadilan bagi korban dan menciptakan keadilan sosial.

“Saatnya hukum hadir sebagai panglima di ruang siber, memastikan bahwa inovasi teknologi selaras dengan martabat manusia dan nilai-nilai keadilan,” tandas Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham membukukan penurunan harga secara signifikan atau top losers di tengah penguatan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama pekan perdagangan 6 hingga 10 April 2026.

Berdasarkan data statistik mingguan Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM) menempati posisi teratas daftar rugi dengan pelemahan 28,47% menjadi Rp98 dari pekan sebelumnya yakni Rp137.

Penurunan signifikan juga dibukukan PT Alakasa Industrindo Tbk. (ALKA) yang menempati posisi kedua setelah merosot 20,99% menuju level Rp715 per saham.

Sementara itu, saham PT Danasupra Erapacific Tbk. (DEFI) juga mengalami penurunan sebesar 16,67% selama sepekan. Pelemahan tersebut membuat saham DEFI bergerak dari level Rp60 menjadi Rp50 per saham.

Saham PT LCK Global Kedaton Tbk. (LCKM) turut terpangkas sebesar 14,29% selama sepekan menjadi Rp84 per saham, diikuti oleh emiten rumah produksi PT MD Entertainment Tbk. (FILM) yang turun 14,09% ke level Rp2.500 per saham.

Adapun saham produsen minuman beralkohol, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. (BEER), turut menyusut 12,74% ke Rp137 per saham. PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) menyusul dengan koreksi 12,61% menjadi Rp1.940.

Di samping itu, saham PT Citra Buana Prasida Tbk. (CBPE) terkoreksi 11,67% menjadi Rp318 per saham. Melengkapi daftar sepuluh besar, saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS) melemah 11,25% ke Rp710 dan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) turun 10,53% ke Rp408 per saham.

IHSG sendiri parkir di zona hijau setelah melonjak 6,14% ke level 7.458,49 sepanjang perdagangan pekan ini. Sejalan dengan penguatan indeks komposit, kapitalisasi pasar bursa juga bertambah Rp884 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Kautsar Primadi Nurahmad, menyampaikan bahwa IHSG selama sepekan ditutup menguat pada posisi 7.458,49, naik dari level 7.026,78 pada pekan sebelumnya.

Kondisi itu diikuti oleh peningkatan kapitalisasi pasar bursa sebesar 7,18%, yang kini berada di angka Rp13.189 triliun dari Rp12.305 triliun pada pekan lalu.

"Rata-rata nilai transaksi harian BEI turut mengalami perubahan sebesar 17,26% menjadi Rp17,32 triliun, dari Rp14,77 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Kautsar dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (11/4/2026).

Berikut daftar saham top losers pada 6 – 10 April 2026:

1. CHEM: -28,47% – Rp98

2. ALKA: -20,99% – Rp715

3. DEFI: -16,67% – Rp50

4. LCKM: -14,29% – Rp84

5. FILM: -14,09% – Rp2.500

6. BEER: -12,74% – Rp137

7. ITMA: -12,61% – Rp1.940

8. CBPE: -11,67% – Rp318

9. NSSS: -11,25% – Rp710

10. ATAP: -10,53% – Rp408

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai pemberlakuan aturan baru mengenai perlindungan anak di ruang digital menjadi babak baru bagi kedaulatan hukum Indonesia.

Platform digital global kini dituntut untuk menyesuaikan model bisnisnya dengan regulasi lokal tanpa bisa lagi berlindung di balik kebijakan standar global yang bersifat umum.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) serta Permen Komdigi No. 9/2026 merupakan tonggak krusial dalam tata kelola siber nasional.

Kebijakan ini, kata Sigit, adalah wujud nyata upaya menjaga kedaulatan digital dalam melindungi aset bangsa yang paling berharga, yakni anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Adapun mengenai platform digital yang lebih memilih meningkatkan fitur keamanan ketimbang melakukan blokir pengguna di bawah 16 tahun, kata Sigit, fitur keamanan hanyalah langkah awal, bukan jawaban akhir bagi kedaulatan hukum sebuah negara.

"Industri tidak bisa lagi berlindung di balik standar global jika risiko lokal sudah nyata," ujar Sigit kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Diketahui, sejumlah negara kini mulai menaruh perhatian terhadap bahaya media sosial bagi anak dan remaja. Platform media sosial disebut membiarkan anak kecanduan terhadap digital, yang ujungnya membahayakan bagi kesehatan mental anak.

Sigit juga mendorong transparansi algoritma. Menurutnya, industri harus bersedia membuka diri terhadap audit independen mengenai efektivitas algoritma deteksi usia mereka di Indonesia.

Kendati demikian, implementasi regulasi ini tidak luput dari tantangan di lapangan. Sigit mencatat adanya dinamika antara tuntutan regulator yang menginginkan pembatasan akses secara tegas dengan respons industri yang cenderung memilih pendekatan penguatan fitur keamanan ketimbang penutupan akun secara total.

Menurutnya, resistensi atau pendekatan alternatif yang diambil oleh platform digital mencerminkan adanya celah (gap) antara interpretasi regulasi dengan kapasitas operasional serta model bisnis industri.

"Secara kebijakan publik, situasi ini bukan serta-merta bentuk pembangkangan. Bisa jadi merupakan refleksi dari kompleksitas teknis dan dilema data pribadi yang nyata," jelasnya.

Dari perspektif industri, Sigit memetakan tiga faktor utama yang memicu keengganan platform untuk melakukan penutupan akun secara massal. faktor ekonomi, kendala teknis dalam verifikasi, serta efektivitas perlindungan itu sendiri.

Mastel mengingatkan agar regulasi yang efektif tidak hanya bersifat melarang, tetapi juga memberikan solusi transisi yang mumpuni.

Sigit menggarisbawahi risiko munculnya "pasar gelap digital" jika platform dipaksa menutup jutaan akun tanpa didahului sistem verifikasi usia yang andal.

"Memaksa penutupan akun secara drastis berisiko mendorong anak-anak menggunakan VPN atau identitas palsu agar tetap bisa mengakses platform. Hal ini justru membuat mereka lebih sulit dipantau," tambahnya.

Sebagai jalan tengah, Sigit mengusulkan kebijakan masa transisi yang mengedepankan prinsip "kepatuhan secara bertahap" (gradual compliance).

Platform yang menunjukkan itikad baik melalui penguncian fitur secara otomatis (default-to-private) bagi remaja dinilai layak diberikan waktu penyesuaian teknis sebelum dijatuhi sanksi blokir.

Lebih lanjut, Mastel menegaskan bahwa fitur keamanan tambahan hanyalah langkah awal, bukan solusi final dalam menegakkan hukum negara. Sigit mendesak industri untuk lebih terbuka terhadap audit independen terkait efektivitas algoritma deteksi usia mereka di pasar Indonesia.

Dia juga menyoroti aspek monetisasi yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan platform digital. Mastel menyerukan perubahan model bisnis yang lebih beretika dengan melepaskan monetisasi dari data pengguna di bawah 16 tahun.

"Sudah saatnya platform melepaskan monetisasi dari data pengguna di bawah 16 tahun sebagai kontribusi nyata terhadap perlindungan masa depan generasi Indonesia. Regulasi yang baik harus melindungi tanpa membatasi aspirasi, dan industri yang baik adalah yang menempatkan keselamatan pengguna di atas pertumbuhan metrik semata," pungkas Sigit.