JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Investment Authority (INA) merealisasikan investasi kumulatif sebesar Rp 74,5 triliun, sekaligus meningkatkan aset kelolaan (assets under management/AUM) menjadi Rp 146 triliun atau sekitar 1,9 kali lipat dari modal awal.

“Dalam lima tahun terakhir, total investasi yang telah direalisasikan INA di Indonesia mencapai Rp 74,5 triliun. Sementara itu, total aset kelolaan (assets under management/AUM) telah mencapai Rp 146 triliun, atau meningkat sekitar 1,9 kali lipat dibandingkan modal awal saat INA pertama kali beroperasi,” kata CEO INA Oki Ramadhana di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dari total aset kelolaan tersebut, sekitar Rp 110,2 triliun merupakan dana yang dikelola INA, sedangkan sekitar Rp 36 triliun berasal dari investasi awal para mitra. Seiring perkembangannya, nilai kontribusi mitra telah meningkat menjadi Rp 41,2 triliun.

Adapun dari total investasi kumulatif sebesar Rp 74,5 triliun, sebanyak Rp 33,3 triliun berasal dari dana INA, sedangkan Rp 41,2 triliun berasal dari investasi para mitra.

Oki mengatakan Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang terbukti tangguh menghadapi berbagai gejolak global selama dua dekade terakhir. Menurutnya, momentum transformasi ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

"Indonesia memiliki sistem ekonomi yang benar selama 20 tahun terakhir. Sistem ini terbukti luar biasa karena membuat pasar Indonesia menjadi salah satu yang paling resilien di dunia dalam menghadapi berbagai krisis global," ujar Oki.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dengan aspirasi pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029. Untuk mendukung target tersebut, dibutuhkan pembiayaan investasi dalam jumlah besar yang melibatkan partisipasi investor domestik maupun global.

"INA hadir sebagai katalis untuk menarik investasi global ke Indonesia. Setiap satu rupiah yang kami investasikan diharapkan mampu menarik satu rupiah atau bahkan lebih dari investor lain sehingga menciptakan efek pengganda bagi perekonomian," katanya.

Selama lima tahun terakhir, INA berhasil memperoleh komitmen investasi senilai 25 miliar dollar AS dari sekitar 40 mitra strategis dari 15 negara yang berasal dari Asia, Amerika Serikat, hingga Eropa.

Dalam pengelolaan portofolio, INA menerapkan strategi diversifikasi ke berbagai kelas aset, mulai dari private equity, infrastruktur hingga private credit.

Saat ini, sektor transportasi dan logistik menjadi kontributor terbesar dengan porsi 44 persen, disusul sektor digital termasuk pusat data sebesar 29,6 persen, energi 9,8 persen, serta sektor kesehatan. INA juga mulai memperluas investasi ke sektor advanced material dan manufaktur sejalan dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

"Fokus investasi kami ke depan adalah sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, sejalan dengan prioritas pemerintah untuk memperkuat industrialisasi Indonesia," ujar Oki.

Sejumlah proyek investasi INA telah memberikan dampak ekonomi, di antaranya investasi pada Jalan Tol Semarang, pelabuhan di Belawan, pembangunan pabrik pemrosesan plasma pertama di Indonesia bersama SK Plasma, serta pengembangan pusat data bersama DayOne yang ditargetkan berkembang hingga kapasitas 750 megawatt di Karawang.

Kedepan, INA akan memperluas strategi melalui konsep Indonesia Nexus, yakni berinvestasi pada berbagai dana global dengan keterkaitan strategis terhadap Indonesia guna menarik lebih banyak modal asing ke sektor-sektor masa depan.

“Memasuki fase INA 2.0, INA kini menyiapkan arah pengembangan untuk lima tahun ke depan. Terdapat beberapa fokus utama yang akan dijalankan, diantaranya, INA akan tetap berfokus pada sektor-sektor prioritas yang selama ini menjadi sasaran investasi.

Selain itu, INA juga akan memperluas investasi ke sektor advanced materials dan manufaktur, sejalan dengan agenda industrialisasi nasional. Strategi berikutnya adalah memperkuat investasi melalui skema fund investment atau investasi pada dana investasi.

“Investasi ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, prinsip utamanya adalah setiap investasi harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepentingan strategis Indonesia serta mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai tagihan pemberi pinjaman (lender) Investree yang telah diverifikasi tim likuidasi mencapai Rp 151,78 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, tim likuidasi telah menyelesaikan proses verifikasi data tagihan lender dan hasilnya telah dipublikasikan melalui situs resmi Investree.

Mengutip laman resmi Investree, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim likuidasi menetapkan terdapat 1.708 tagihan yang dinyatakan sebagai tagihan terverifikasi dan sembilan tagihan dinyatakan sebagai tagihan tidak terverifikasi sementara.

"Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 1.708 tagihan lender dengan nilai terverifikasi sebesar Rp 151,78 miliar," ujarnya dalam jawaban tertulis RDKB OJK Februari 2026, Kamis (5/3/2026).

Dari website Investree diketahui, total pengajuan tagihan yang diterima oleh tim likuidasi perusahaan fintech peer to peer lending tersebut mencapai 1.717 tagihan.

Hingga saat ini PT Investree Radhika Jaya masih memberikan kesempatan kepada pihak yang tagihannya belum terverifikasi, dengan menyertakan dokumen pendukung tambahan.

"Masih terdapat sejumlah tagihan yang sementara ini belum terverifikasi dan Tim Likuidasi masih memberikan kesempatan bagi lender untuk melengkapi bukti pendukung," ucapnya.

Investree akan membayar tagihan lender tersebut menggunakan dana dsri hasil inventarisasi aset milik perusahaan serta hasil penagihan atau pelunasan dari pihak yang menerima pinjaman dana (borrower), yang saat ini masih dalam proses identifikasi dan verifikasi oleh tim likuidasi.

Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha fintech lending Investree pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai. Hal itu membuat OJK meminta Investree wajib membentuk tim likuidasi sesuai pencabutan izin usaha.

Kemudian Investree telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 14 Maret 2025. Hasil keputusan RUPS tersebut, seluruh pemegang saham perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membubarkan dan melakukan likuidasi terhadap PT Investree Radhika Jaya.

Dalam RUPS, perusahaan juga telah menunjuk dan mengangkat tim likuidator yang telah disetujui oleh OJK. Adapun Tim Likuidasi Investree yang direstui OJK, terdiri dari Narendra Tarigan, Imanuel Rumondor, dan Syifa Salamah.

Dengan Investree resmi dibubarkan, pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan termasuk lender diminta untuk mengajukan tagihan secara tertulis dengan salinan bukti sah kepada tim likuidasi yang telah terbentuk.

Pengajuan tagihan secara tertulis itu diberikan waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (4) POJK 40/2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan kasus PT Investree Radhika Jaya dengan menyerahkan dua tersangka yaitu, Adrian Gunadi dan APP serta barang bukti perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (22/1/2026).

Pelaksanaan Tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menandai berakhirnya proses penyidikan dan dilanjutkannya penanganan perkara ke tahap penuntutan.

Dalam keterangan resminya, OJK menjelaskan, perkara tindak pidana sektor jasa keuangan ini terjadi dalam kurun waktu 2017 hingga 2023.

Dugaan pelanggaran

Adapun modus operandinya berupa penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin (unregistered lender) yang disertai janji pemberian imbal hasil tetap per bulan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Keduanya diduga melanggar Pasal 237 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 1 triliun," tulis OJK dalam keterangan resmi, Kamis.

Lebih lanjut OJK mengungkapkan, selama tahap penyidikan, kedua tersangka sempat tidak kooperatif dan diketahui berada di Doha, Qatar.

Upaya penangkapan Adrian Gunadi

WIKIMEDIA COMMONS/INVESTREE.ID Ilustrasi logo Investree, PT Investree Radhika Jaya.

Selain itu, melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, OJK mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar, serta berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan pencabutan paspor terhadap para tersangka.

Melalui mekanisme kerja sama National Central Bureau (NCB) to NCB dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kedua tersangka berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 26 September 2025 dan selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri guna kepentingan proses hukum.

Ke depan, OJK terus berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan, sebagai upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional serta memberikan pelindungan optimal kepada investor dan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan dengan menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Penyidik OJK telah melaksanakan proses penegakan hukum tahap II berupa penyerahan tersangka AAG dan APP serta barang bukti perkara tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

"Dalam proses penyidikan, penyidik OJK telah menetapkan AAG dan APP sebagai tersangka," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ismail menjelaskan pelaksanaan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum (JPU), yang menandai berakhirnya proses penyidikan dan dilanjutkannya penanganan perkara ke tahap penuntutan.

Adapun perkara tindak pidana sektor jasa keuangan ini terjadi rentang waktu 2017-2023, dengan modus operandi berupa penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin (unregistered lender) yang disertai janji pemberian imbal hasil tetap per bulan.

"Sehingga, berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu integritas sektor jasa keuangan," ujar Ismail.

Ismail melanjutkan kedua tersangka diduga melanggar Pasal 237 Huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).

Dengan demikian, ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun.

"Dalam tahap penyidikan, kedua tersangka sempat tidak kooperatif dan diketahui berada di Doha, Qatar," ujar Ismail.

Penyidik OJK kemudian melakukan berbagai langkah penangkapan melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri, yang menghasilkan penerbitan daftar pencarian orang (DPO) dan red notice pada 14 November 2024.

Melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), OJK mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar, serta berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan pencabutan paspor terhadap para tersangka.

Melalui mekanisme kerja sama National Central Bureau (NCB) dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kemenlu dan KBRI di Qatar, kedua tersangka dipulangkan ke Indonesia pada 26 September 2025, yang kemudian dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri guna kepentingan proses hukum.

OJK menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenlu, serta PPATK atas dukungan dan sinergi erat dalam penyelesaian perkara tindak pidana sektor jasa keuangan ini.

"Sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) merupakan elemen penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum," ujar Ismail.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan, sebagai upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional serta memberikan pelindungan optimal kepada investor dan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkapkan bahwa proses likuidasi PT Investree Radhika Jaya (Investree) hingga saat ini masih tertahan. Hal ini dikarenakan tim likuidiasi Investree memerlukan tambahan waktu untuk memastikan akurasi, validitas, serta konsistensi data.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, Agusman, menyampaikan bahwa tingginya volume tagihan yang diterima membuat verifikasi tagihan masih berlangsung dan membutuhkan waktu tambahan.

“Tagihan Investree saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Tim Likuidasi. Mengingat tingginya volume tagihan yang diterima, Tim Likuidasi memerlukan tambahan waktu untuk memastikan akurasi, validitas, serta konsistensi data,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulisnya, Senin (29/12/2025).

Namun, ia menegaskan para lender yang terlambat mendaftarkan tagihannya ke dalam proses likuidasi, tidak lagi dapat mengandalkan mekanisme likuidasi untuk penagihan dan bisa menempuh jalur mandiri.

“Bagi lender yang terlambat mendaftarkan tagihan, dapat menempuh penagihan atau upaya hukum secara mandiri atau melalui pihak lain kepada borrower terkait,” kata Agusman.

Sementara itu, terkait dengan proses hukum terhadap CEO Investree Adrian Gunadi, Agusman menyebut bahwa hingga saat ini proses hukum masih berjalan.

"Proses penyidikan dan pemeriksaan bukti terhadap Sdr. Adrian Gunadi terus dilakukan secara cermat dan menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melanjutkan proses penyidikan terhadap mantan Direktur Utama fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, meski yang bersangkutan telah ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia sejak September 2025.

Adrian ditangkap di Doha, Qatar, dan dibawa ke Tanah Air pada 26 September 2025 melalui kerja sama lintas negara, termasuk dengan Interpol Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyidikan masih berjalan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus Investree.

“Proses penyidikan dan pemeriksaan bukti terhadap Adrian Gunadi terus dilakukan secara cermat dan menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menyampaikan bahwa Adrian diduga melakukan pelanggaran penghimpunan dana masyarakat tanpa izin pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024.

Nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun.

Yuliana menjelaskan, tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya.

“Dana yang dihimpun melalui perusahaan tersebut diduga digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi,” kata Yuliana dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

Menurut OJK, praktik tersebut dilakukan tanpa izin otoritas dan melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk menjerat tersangka dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan serta Pasal 305 ayat (1) juncto Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP.

Ancaman pidana dalam perkara ini berupa hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun.

Yuliana menambahkan, proses pemulangan Adrian ke Indonesia dilakukan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB serta melibatkan Kementerian Luar Negeri dan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Qatar.

Saat ini, Adrian berstatus sebagai tahanan OJK dan dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

Likuidasi Investree Masih Berjalan

Di sisi lain, OJK menyatakan proses likuidasi Investree masih berlangsung hingga saat ini. OJK memastikan pengawasan ketat terhadap Tim Likuidasi, termasuk terkait proses pendaftaran dan verifikasi tagihan lender.

“OJK terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap Tim Likuidasi Investree, termasuk mengenai pendaftaran tagihan oleh lender,” ujar Agusman.

Ia menambahkan, para lender dapat mendaftarkan tagihan secara langsung kepada Tim Likuidasi.

Selain itu, lender juga memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum secara mandiri atau melalui pihak lain terhadap borrower sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim Likuidasi Investree menyatakan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi tagihan.

Dalam pengumuman di situs resmi Investree pada 17 Desember 2025, disebutkan bahwa tingginya volume tagihan menjadi salah satu alasan perlunya perpanjangan waktu verifikasi.

“Tim Likuidasi PT Investree Radhika Jaya (Dalam Likuidasi) memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi tagihan,” tulis Tim Likuidasi.

Saat ini, Tim Likuidasi tengah melakukan pengumpulan dan komparasi data guna memastikan konsistensi serta keakuratan informasi. Perkembangan proses likuidasi akan disampaikan secara berkala melalui situs resmi perusahaan.

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin usaha fintech lending Investree pada 21 Oktober 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024.

Pencabutan izin tersebut dilakukan menyusul kasus gagal bayar serta pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Ditangkap September, OJK Masih Lakukan Penyidikan ke Eks CEO Investree Adrian Gunadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tajinya dalam penanganan kasus penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Dengan adanya penanganan yang serius, preseden ini diharapkan tidak membuat masyarakat skeptis terhadap layanan keuangan pinjaman daring ini.

Pasalnya, industri ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar untuk memberikan akses pembiayaan pada masyarakat yang belum terlayani perbankan.

Di balik tangan besi OJK kepada pelaku kejahatan di sektor keuangan, masyarakat juga menyimpan harapan pemulihan kerugian atas kejahatan di sektor keuangan.

OJK Bawa Balik Tersangka Kasus Investree Adrian Gunadi

Sebagai konsekuensi atas masalah yang tak kunjung teratasi, OJK telah mencabut izin pindar Investree sejak 21 Oktober 2024. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Langkah penanganan yang serius terhadap Investree diperlihatkan OJK dengan membawa tersangka Adrian Asharyanto Gunadi pulang ke Indonesia.

Mantan CEO Investree ini merupakan dalang di balik kasus penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dengan menggunakan fintech lending PT Investree Radhika Jaya (Investree). Kegiatan tersebut diketahui telah dilakukan sejak Januari 2022 hingga Maret 2024.

Tersangka dinilai tidak kooperatif selama tahap penyidikan dan malah diketahui berada di Doha, Qatar. Ia diketahui pertama kali ke Qatar pada 2023 dan masih sempat kembali ke Indonesia hingga awal 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yuliana mengatakan, dalam penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka.

"OJK bersama Kepolisian Republik Indonesia (RI) serta sejumlah Kementerian telah berhasil memulangkan dan menahan Saudara AAG yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin OJK," kata dia dalam konferensi pers, Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Jumat (26/9/2025).

Ia menambahkan, tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan Investree. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigadir Jenderal Untung Widyatmoko mengatakan, total kerugian kasus ini mencapai Rp 2,75 triliun.

"Kerugiannya kan semua berupa pinjaman online P2P lending, di mana mereka menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari otoritas," terang dia.

Saat ini kasus diserahkan ke Biro Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri

Sebagai catatan, mantan CEO Investree tersebut telah masuk ke dalam red notice sejak 7 Februari 2025. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Interpol Red Notice – Control No.: A-1909/2.

Red notice sendiri merupakan permintaan kepada aparat hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dicari dengan tujuan ekstradisi, penyerahan, dan tindakan hukum serupa.

Peran AFPI dalam Penanganan Kasus Pindar

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menuturkan, pihaknya membuka diri untuk berkolaborasi dalam penanganan kasus pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengungkapkan, penangkapan dan pemulangan tersangka kasus Investree akan memberikan kepastian hukum bagi industri fintech di Tanah Air.

"Langkah koordinatif lintas lembaga tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kepastian hukum, serta menjaga integritas industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia," ujar dia dalam keterangan tertulis.

Menurut Entjik, langkah koordinatif lintas lembaga tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kepastian hukum.

"Serta menjaga integritas industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia," ucap Entjik.

Kasus Sektor Keuangan jadi Tantangan OJK

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, bagi OJK, penanganan kasus pidana sektor keuangan ini memang menjadi tantangan.

"Namun saya rasa OJK juga harus mempunyai standar baku penanganan kasus serupa dengan Investree di kemudian hari. Seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum dan interpol, hingga proses deportasi," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (29/10/2025).

Nailul menceritakan, kasus Investree ini bermula dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh Adrian Gunadi sebagai CEO dan pada akhirnya membuat rugi lender.

"Modusnya adalah Adrian menggunakan perusahaan lainnya untuk mengumpulkan dana, tetapi ternyata, dana tersebut masuk ke kantor Adrian. Praktik ini tidak dibenarkan tentunya karena hanya menguntungkan CEO saja," terang Nailul.

Preseden ini tentu saja rawan membuat masyarakat maupun lender institusional skeptis terhadap model bisnis yang ditawarkan fintech lending.

Nailul menambahkan, masyarakat dalam hal ini investor atau lender perlu benar-benar mengecek terlebih dahulu perusahaan yang akan diberikan dana.

Secara umum, perusahaan penyelenggara fintech yang besar pasti memiliki profil yang komplit terkait identitas perusahaan. Adanya kegiatan bisnis penyaluran pendanaan yang besar tentu saja mengharuskan perusahaan memiliki dokumen administrasi yang lengkap.

"Jika tidak tersedia, lebih baik jangan untuk memberikan pendanaan," ucap Nailul.

Kemudian, masyarakat yang menjadi investor (lender) juga harus memiliki pemahaman risiko yang baik. Industri pindah realtif memiliki tingkat risiko yang tinggi.

"Dengan keuntungan investasi yang lebih tinggi, harusnya masyarakat sadar akan risikonya," ucap Nailul.

Meskipun demikian, menurut dia, risiko tersebut harus diminimalisir oleh platform penyelenggara layanan fintech lending. Risiko dapat diminimalsir dengan cara kurasi yang baik.

Selain itu, ketika ada permasalahan, masyarakat juga perlu paham dengan langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga penanganan bisa lebih cepat.

Pekerjaan Rumah OJK

Sampai saat ini, OJK masih memiliki berbagai pekerjaan rumah terutama terkait dengan pembenahan industri fintech lending.

Dari sisi pengawasan, pindar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dikeluhkan oleh masyarakat karena adanya penundaan pengembalian dana dan pembayaran imbal hasil. Platform pindar syariah ini telah dijatuhi sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025.

Tak hanya itu, permasalahan fintech lending yang menimpa dua pindar produktif yakni PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) dan PT iGrow Resources Indonesia (iGrow) juga perlu dituntaskan.

Sebagai gambaran, penyelenggara usaha pindar resmi terus susut sejak sebelum pandemi Covid-19. Hingga Juli 2025, jumlah fintech lending yang berizin OJK ada sebanyak 96 entitas. Jumlah ini terus berkurang dibandingkan pada 2019 dengan total 164 perusahaan.

Sementara dari sisi pengaturan regulasi, OJK telah mengeluarkan aturan agar pindah menjadi pelapor di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mulai 31 Juli 2025.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi mengatakan kewajiban itu sebagai salah satu bentuk penguatan manajemen risiko di industri fintech lending.

"OJK telah menetapkan bahwa mulai 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor SLIK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024," ujar dia Juni lalu.

Ismail menerangkan informasi SLIK dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan Indonesia.

Dorong Literasi dan Inklusi, Masyarakat Bakal Terhidar dari Kejahatan Sektor Keuangan

Secara keseluruhaan, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang didirikan sejak 22 November 2024. melaporkan total kerugian dari penipuan keuangan ilegal mencapai Rp 4,6 triliun dari 225.281 laporan yang diterima selama 10 bulan terakhir.

Melihat besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat dari penipuan di sektor keuangan tersebut, literasi dan inklusi menjadi salah satu cara untuk menekannya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan pada 2024 mencapai 66,46 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 65,43 persen. Sementara itu, indeks inklusi nasional telah mencapai 80,51 persen, naik 5,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ke depannya, pemerintah bersama OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kami sudah melakukan 5.182 kegiatan (inklusi dan literasi) di seluruh Indonesia dengan capaian 10.874.634 peserta naik 67,87 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkap wanita yang karib disapa Kiki tersebut.

Dari total kegiatan tersebut, salah satu hasil yang menjadi sorotan adalah terciptanya sebanyak 720.000 akun fintech baru.

Dengan kata lain, data tersebut menggambarkan, fintech mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama terkait dengan akses terhadap pembiayaan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menuturkan, nilai outstanding pinjaman layanan financial technology peer to peer lending (fintech lending) atau pinjaman daring alias pindar tercatat kian meningkat hingga Agustus 2025.

Agusman, mengatakan bahwa nilai outstanding pinjol mencapai Rp 87,61 triliun pada Agustus lalu. Capaian tersebut meningkat 21,62 persen secara tahunan.

"Outstanding pembiayaan di Agustus 2025 tumbuh 21,62 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp 87,61 triliun," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses likuidasi fintechpeer-to-peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) masih terus berjalan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa tim likuidasi Investree terus melakukan verifikasi data penagihan dari para pemberi dana (lender) melalui formulir pendaftaran tagihan.

“Sementara itu, nilai total tagihan yang diajukan oleh para kreditur/lender masih dalam proses verifikasi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip Senin (20/10/2025).

Lebih jauh, Agusman menyikapi beredarnya informasi bahwa eks karyawan Investree disebut masuk dalam daftar penagihan. Dia berujar, eks karyawan juga memiliki haknya.

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eks karyawan Investree juga memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada tim likuidasi,” tegasnya.

Menilik laman Investree pada hari ini, muncul pemberitahuan proses verifikasi tagihan. Dalam pengumuman itu, volume tagihan yang diterima sangat banyak, sehingga untuk memastikan akurasi dan validitas data, tim likuidasi memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi tagihan.

“Saat ini, tim likuidasi tengah melakukan pengumpulan serta komparasi data guna memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diterima,” tulis tim likuidasi Investree.

Adapun, hasil dari proses verifikasi tersebut dan informasi lain terkait proses likuidasi akan disampaikan secara berkala melalui situs Investree tersebut.

Sebagai informasi, PT Investree Radhika Jaya mengajukan jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Oktober 2025.

RUPSLB ini merupakan tindak lanjut dari pembubaran perusahaan melalui RUPS Pembubaran pada 14 Maret 2025. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam akta keputusan RUPS Investree tertanggal 27 Maret 2025.

"Ketua tim likuidasi perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB yang dilaksanakan secara luring dan daring pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025," tertulis dalam pengumuman yang dikutip Kamis (9/10/2025).

Agenda RUPSLB meliputi permintaan persetujuan dan penetapan rencana kerja anggaran biaya tim likuidasi, termasuk di dalamnya remunerasi tim likuidasi berupa honorarium, penghasilan, serta fasilitas lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai kasus-kasus yang tengah mengguncang industri fintech peer to peer (P2P) lending di Tanah Air. Ketiganya meliputi kasus Investree, KoinP2P, dan Akseleran serta Crowde yang kini dalam pengawasan ketat otoritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, Tim Likuidasi Investree sudah resmi terbentuk. Tim tersebut kini tengah melakukan verifikasi data penagihan dari para lender melalui formulir pendaftaran tagihan.

"Nilai total tagihan yang diajukan oleh para kreditur/Lender masih dalam proses verifikasi. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eks karyawan Investree juga memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada Tim Likuidasi," kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Rabu, (15/10/2025).

Terkait kasus KoinP2P, Agusman menyebut OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian masalah yang terjadi dapat berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, mengenai kasus gagal bayar di Akseleran dan Crowde, OJK menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong penyelesaian secara transparan serta bertanggung jawab. OJK juga menekankan agar upaya penyelesaian dilakukan melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Agusman menambahkan, OJK terus melakukan koordinasi serta pemantauan ketat terhadap perkembangan rencana aksi (action plan) yang disusun pengurus dan pemegang saham kedua platform tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian menyeluruh atas permasalahan yang dihadapi para lender dan borrower di industri P2P lending.

Mantan CEO Investree Adrian Gunadi ditangkap Interpol bulan lalu. Bagaimana nasib pengembalian dana lender atau pemberi pinjaman?

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan atau PVML OJKnAgusman menyampaikan tim likuidasi Investree sedang memverifikasi data penagihan dari para lender.

Proses itu dilakukan melalui formulir pendaftaran tagihan yang sebelumnya dibuka untuk kreditur.

“Nilai total tagihan yang diajukan para kreditur atau lender masih dalam proses verifikasi,” kata Agusman dalam keterangan pers, Senin (13/10).

Agusman menambahkan, selain lender, mantan karyawan Investree berhak mengajukan klaim kepada tim likuidasi. L

Sebelumnya, OJK menyatakan Interpol bersama Polri berhasil memulangkan eks CEO Investree Adrian Gunadi ke Tanah Air setelah buron dan berada di Qatar.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan langsung diamankan oleh tim penyidik pada 26 September. Selanjutnya, Adrian Gunadi dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Adrian Gunadi diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK dengan kerugian mencapai Rp 2,7 triliun. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.

“Kerugiannya semua berupa pinjaman online, P2P lending P2P lending di mana mereka menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari pihak OJK,” kata Sekretaris NCB Interpol Untung Widyatmoko, dalam konferensi pers, di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, beberapa waktu lalu (26/9). Namun, ia tak memerinci lebih jauh berbagai bentuk kerugian.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menyampaikan dana itu dihimpun secara ilegal melalui dua perusahaan, yakni PT Radika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radika Investama (PRI), yang dijadikan special purpose vehicle dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya.

“Dana hasil penghimpunan ilegal itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Periode pengumpulan sejak Januari 2022 hingga Maret 2024,” kata Yuliana.

OJK mencabut izin usaha Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, pada 21 Oktober 2024.

Pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 tahun 2022. Selain itu, kinerja pinjaman daring atau pindar ini memburuk, sehingga mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI, pindar Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Pada Juni, fintech P2P Lending itu resmi membentuk tim untuk melakukan proses likuidasi. Investree mencatat 1.669 pengajuan tagihan dana kembali dari para lender.