JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar yang dialami oleh fintech peer to peer lending PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) telah terkuak lebih dari setahun yang lalu.

Hingga saat ini, pemberi pinjaman (lender) dari pinjaman daring (pindar) ini belum menerima hak dan pengembalian dana yang layak.

Bagi sebagian korban, uang yang masih tertinggal di Akseleran merupakan tabungan dan investasi yang sangat berarti.

Meski begitu, hingga saat ini tidak ada kepastian baik dari penyelenggara dan regulator terkait kelanjutan nasib dari korban kasus gagal bayar Akseleran.

Seorang lender Akseleran dengan nama lain Ade (29) menceritakan, ia telah menjadi pemberi pinjaman di Akseleran sejak 10 tahun yang lalu.

Kini, ia menjadi salah satu korban gagal bayar Akseleran dengan sekitar Rp 136 juta yang masih tertahan di platform fintech peer to peer lending tersebut.

"Sebagai Gen Z yang baru memasuki dunia kerja, ingin menginvestasikan dana di platform digital Akseleran," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, ketertarikannya untuk turut menjadi lender di pindar Akseleran adalah karena ada pengalaman yang terlebih dahulu dari orang tuanya.

Selain itu, ia juga yakin menjadi lender Akseleran karena dalam kampanyenya, fintech lending itu selalu mengedepankan adanya asuransi, proses tarik dana yang mudah, hingga menjanjikan imbal hasil bunga yang menarik.

"Namun pada awal 2025 tiba-tiba awan gelap menghapus harapan-harapan tersebut karena terjadi kasus gagal bayar secara serentak," imbuh dia.

Menurut dia, gagal bayar Akseleran ini terjadi karena sebagian besar dana lender Akseleran disalurkan ke beberapa kelompok perusahaan saja.

Hal tersebut dilakukan dengan mekanisme pinjaman berulang (refinancing) hingga melebihi ambang batas pinjaman yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Iktikad Akseleran usai kasus gagal bayar

Ade mengungkapkan, usai kasus gagal bayar ini mencuat pihak Akseleran telah melakukan sejumlah upaya agar dana lender dapat dikembalikan.

Akseleran disebut telah membantu mencari calon investor untuk menjalin kerja sama.

"Sampai sekarang tidak membuahkan hasil," ucap Ade.

Pihak Akseleran juga disebut akan melaporkan penerima pinjaman (borrower) ke kepolisian.

Kendati demikian, Ade menganggap hal ini juga tidak membawa hasil nyata.

Beberapa borrower malah diketahui mangkir dari panggilan kepolisian.

Tak hanya itu, Akseleran juga menjanjikan akan melakukan penagihan ke pihak ketiga.

"Tidak terdapat perjanjian tenggat waktu terkait pembayaran ke lender," ucap Ade.

Di samping itu, Ade bilang, Akseleran memang telah melakukan upaya pembayaran pengembalian dana lender, tetapi nominalnya tidak proporsional.

Sedikit catatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang mencatat Akseleran telah mengembalikan dana lender senilai Rp 187,67 miliar, atau 47,43 persen dari total outstanding pindar tersebut.

"Namun kami sebagai lender retail aktif yang diwakili oleh 11 lender rata-rata hanya menerima 2,51 persen outstanding pendanaan," ucap Ade.

Dengan penghitungan tersebut, Ade mempertanyakan lender mana yang mendapatkan pengembalian sebesar itu.

"Saya menjadi lender Akseleran sejak Oktober 2017, usaha yang saya rintis hampir 10 tahun ini tidak menghasilkan keuntungan, tetapi menuai kegagalan dan kerugian yang sangat besar dan berarti bagi saya," ucap Ade.

Untuk memperjuangkan nasib para lender, Ade lantas tergabung dalam grup Pejuang Akseleran.

Ade mengaku, berbagai usaha telah dilakukan, seperti audiensi dengan OJK, membuat laporan ke berbagai lembaga seperti Kepolisian, OJK, dan Ombudsman.

Tak hanya itu, Ade juga telah mengikuti diskusi dengan pihak Akseleran, tetapi belum membuahkan hasil dan masih terpuruk.

Ade berharap bisa mendapatkan respons positif dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya sebagaimana yang dialami oleh korban gagal bayar lender pindar lain yang dapat menerima pengembalian dananya.

Ia berharap bagi penyelenggara fintech lending Akseleran yang menyebabkan gagal bayar dan borrower yang menerima pinjaman dana dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Di samping itu, ia juga berharap OJK selaku regulator dan pengawas penyelenggaraan peer to peer lending Akseleran dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi juga bertanggung jawab atas kejadian ini.

"Sehingga kegagalan dan kerugian warga yang dialami orang lemah ini tidak terulang, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha fintech lending yang sebetulnya dinilai lebih baik dan efisien jika dilakukan secara benar, dibanding usaha simpan pinjam manual yang terjadi selama ini," ucap Ade.

OJK sebut pengembalian dana lender berjalan

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, proses penyelesaian pendanaan bermasalah terus dilakukan oleh Akseleran.

"Baik melalui upaya penagihan maupun langkah litigasi terhadap borrower bermasalah," kata dia dalam keterangan tertulis.

Pada April 2026, Agusman mengungkapkan, outstanding pendanaan tercatat sebesar Rp 208 miliar, atau menurun dari posisi April 2025 sebesar Rp 395,67 miliar.

Menurut dia, penurunan penyaluran pendanaan tersebut menunjukkan adanya pengembalian dana kepada pemberi pinjaman (lender).

Saat ini, Agusman bilang, Akseleran masih mengutamakan penyelesaian pendanaan bermasalah serta pemenuhan kewajiban kepada para pihak terkait.

Dari sisi pengawasan, OJK terus melakukan pemantauan secara ketat terhadap kinerja penyelenggara.

"Antara lain untuk memastikan, pemenuhan kewajiban kepada lender dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Dok. Humas Akseleran. CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan beserta jajaran Akseleran.

Awal mula kasus gagal bayar Akseleran

Gagal bayar yang menerpa Akseleran bermula pada Maret 2025, ketika enam borrower tidak dapat mengembalikan pinjaman.

Waktu itu, Komisaris Utama sekaligus Group CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menjelaskan, hal ini terjadi secara bersamaan, memicu gangguan serius terhadap kelancaran pembayaran ke lender.

"Kami berupaya melakukan penagihan dan mencari calon investor," kata Ivan pada Juni 2025.

Untuk itu, pihaknya melakukan dua langkah penyelamatan tengah dilakukan yakni memaksimalkan proses penagihan dan menjajaki kerja sama dengan investor baru.

Namun hingga kini, belum ada kepastian komitmen investasi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, sekurang-kurangnya terdapat 19 lender Akseleran yang mengalami kerugian hingga Rp 5,99 miliar dari kasus ini.

Modus pembiayaan ulang (refinancing)

Tahun lalu, Ivan bilang, penagihan terhadap keenam borrower masih berjalan.

Namun tim penagihan menemukan dua penyebab utama gagal bayar yaitu keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga (payor) dan dugaan fraud.

Dalam dokumen yang diperoleh Kompas.com, pendanaan kepada enam borrower sempat mengalami refinancing berulang yang diputuskan oleh Direktur Utama Akseleran, Christopher Gultom, dengan sepengetahuan Chief Risk Officer.

Refinancing dilakukan atas dasar keyakinan, borrower akan melakukan pembayaran dalam beberapa bulan.

Kendati demikian, janji tersebut tidak terealisasi.

Informasi mengenai refinancing baru diketahui jajaran direksi lain pada awal Februari 2025.

Setelah itu, Akseleran menghentikan seluruh kegiatan refinancing, yang kemudian menyebabkan gagal bayar secara bersamaan.

"Setelah tahu, kami memutuskan untuk setop refinancing, makanya terjadi gagal bayar. Setelah itu, kami menginformasikan kepada lender, pemegang saham, dan OJK," jelas Ivan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau ketat kinerja fintech peer to peer (P2P) lending PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran). Untuk diketahui, hingga kini Akseleran masih terjerat masalah gagal bayar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar pemantauan itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepada penerima dana (lender) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan bahwa sampai saat ini Akseleran masih mengutamakan penyelesaian pendanaan bermasalah serta pemenuhan kewajiban kepada para pihak terkait.

“Proses penyelesaian pendanaan bermasalah terus dilakukan oleh Akseleran, baik melalui upaya penagihan maupun langkah litigasi terhadap peminjam dana [borrower] bermasalah,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Agusman membeberkan pada April 2026, outstanding pendanaan Akseleran tercatat sebesar Rp208 miliar, menurun dari posisi April 2026 yang sebesar Rp395,67 miliar.

“Yang menunjukkan adanya pengembalian dana kepada lender,” ucapnya.

Sebelumnya, dia pernah menyampaikan bahwa OJK terus mengawasi Akseleran. Pengawasan itu mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender.

“Potensi risiko, termasuk indikasi pelanggaran atau fraud, juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025.

Agusman meneruskan bahwa setiap tindakan, termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Sebelumnya, dia turut menanggapi ihwal sinyal Akseleran akan mengembalikan izin usahanya ke OJK atau tidak. Menurutnya, hingga kini Akseleran belum memenuhi salah satu syarat yang tercantum di POJK 40/2024 tentang LPBBTI.

Sejumlah startup pinjaman daring atau pinjol, seperti Dana Syariah Indonesia, Investree, TaniFund hingga Akseleran menghadapi gagal bayar lender alias pemberi pinjaman. Bagaimana prospek bisnis ini?

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Yasmine Meylia Sembiring menilai sektor pinjol masih sangat positif pada 2026. Hal ini tecermin dari outstanding pinjaman Rp 94,85 triliun atau tumbuh 25,45% secara tahunan alias year on year (yoy) per November 2025.

“Kenaikan outstanding ini mencerminkan tingginya kebutuhan dan permintaan pembiayaan masyarakat,” kata Yasmine kepada Katadata.co.id, Kamis (22/1).

Menurut dia, tren pertumbuhan itu sekaligus menunjukkan peran industri pindar sebagai pilihan masyarakat. Hal ini karena kemudahan dan kecepatan akses pinjaman yang dapat menjadi penopang kebutuhan pembiayaan.

Berdasarkan berbagai kajian, total kebutuhan pembiayaan nasional diperkirakan Rp 2.650 triliun. Sementara lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp 1.000 triliun.

“Itu artinya, terdapat celah pembiayaan sekitar Rp 1.650 triliun hingga akhir 2025,” kata Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar dalam pernyataan tertulis.

Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy bahkan memperkirakan kebutuhan pembiayaan UMKM Rp 4.300 triliun dengan estimasi credit gap mencapai Rp 2.400 triliun pada tahun ini.

“Dalam kondisi ini, keunggulan layanan pindar menjadi relevan dan unggul dibandingkan dengan yang lainnya,” ujarnya.

Melalui integrasi data digital, Entjik menilai platform pindar dapat menerapkan penilaian risiko berbasis arus kas riil. Sehingga pembiayaan lebih selaras dengan siklus usaha UMKM, bukan semata profil neraca.

Tata Kelola Bisnis Pinjaman Online Diperkuat

AFPI juga menyoroti soal peningkatan TWP90 ke level 4,33% pada November. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Sementara LPBBTI yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum 5%.

Yasmine melihat kondisi itu menjadi momentum bagi industri untuk terus memperkuat kualitas pendanaan. “Ini dilakukan melalui penyempurnaan credit scoring yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga penyaluran pembiayaan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Entjik juga menyampaikan, AFPI melihat industri pinjaman daring Indonesia pada tahun ini bergerak memasuki fase kedewasaan struktural. Pertumbuhan tidak lagi menjadi tolok ukur utama, melainkan kualitas penyaluran, ketahanan permodalan, dan kemampuan menjawab credit gap nasional yang masih lebar.

Dengan adanya credit gap UMKM itu maka kondisi ini menempatkan pindar sebagai instrumen strategis dalam agenda inklusi keuangan. Namun, Entjik menilai, realisasi peran tersebut bergantung pada keberhasilan dalam meningkatkan portofolio kredit produktif, menekan rasio kredit bermasalah, serta meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen untuk keberlanjutan industri pindar.

“Keberhasilan industri akan ditentukan oleh kemampuannya untuk fokus memperluas inklusi keuangan, menjaga kualitas portofolio, serta memperkuat literasi dan perlindungan konsumen,” kata Entjik.

Dengan fondasi regulasi yang semakin kuat, ia yakin pindar tetap memiliki peran penting dan relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan hingga saat ini terus mengawasi PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) secara menyeluruh.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pengawasan itu mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender.

“Potensi risiko, termasuk indikasi pelanggaran atau fraud, juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Agusman meneruskan bahwa setiap tindakan, termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Sebelumnya, dia turut menanggapi ihwal sinyal Akseleran akan mengembalikan izin usahanya ke OJK atau tidak. Menurutnya, hingga kini Akseleran belum memenuhi salah satu syarat yang tercantum di POJK 40/2024 tentang LPBBTI.

“Salah satu syarat pengembalian izin penyelenggaraan pindar adalah tidak sedang dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha [PKU], sehingga Akseleran belum memenuhi syarat tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Akseleran, ujar Agusman, perlu menindaklanjuti penyebab sanksi PKU, antara lain terkait pemenuhan ekuitas dan hasil pemeriksaan.

“Untuk penyelesaian pendanaan bermasalah, Akseleran masih melakukan proses penagihan kepada borrower, termasuk melalui mekanisme litigasi,” sebutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Juli 2025, Akseleran mengalami gagal bayar senilai Rp178,27 miliar. Pada saat itu, TWP90 pinjol ini berada di posisi 63,65%, sangat tinggi dari ketentuan OJK yang 5%.

Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (1/7/2025), OJK menyampaikan telah memeriksa pengurus dan pemegang saham Akseleran. "Serta menjatuhkan sanksi administratif kepada AKII [Akseleran] selaku Penyelenggara Pinjaman Daring [Pindar] berizin di OJK," demikian keterangan dari OJK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang kasus gagal bayar kembali menguji ketahanan industri fintech lending (pinjaman daring/pindar) sepanjang 2025.

Di tengah outstanding pembiayaan yang terus tumbuh, beberapa platform menghadapi pembiayaan bermasalah yang berujung pada keterlambatan pembayaran imbal hasil, tertahannya dana lender, hingga pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 92,92 triliun per Oktober 2025, tumbuh 23,86 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas atas pembiayaan produktif oleh penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkat menjadi Rp 5 miliar.

Pada saat yang sama, indikator risiko kredit macet agregat TWP90 berada di 2,76 persen pada Oktober 2025, membaik dibanding September 2025.

Namun, angka itu lebih tinggi dibanding Oktober 2024, meski tetap berada di bawah ambang batas ketentuan OJK maksimal 5 persen.

Meski secara agregat terjaga, deretan kasus di tingkat penyelenggara menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, yakni konsentrasi pembiayaan pada debitur tertentu, mismatch arus kas pada sektor-sektor tertentu (misalnya properti dan pembiayaan produktif), serta isu tata kelola dan pemenuhan ketentuan permodalan.

Kasus Akseleran: potensi gagal bayar Rp 178 miliar

Salah satu kasus yang banyak disorot pada 2025 adalah masalah pembayaran di PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran).

OJK menyampaikan, permasalahan dipicu oleh enam peminjam (borrower) yang tidak mampu mengembalikan pinjaman secara bersamaan.

Potensi gagal bayar memengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran imbal hasil kepada lender, dengan nilai potensi gagal bayar Rp 178 miliar.

SHUTTERSTOCK/FIZKES Ilustrasi fintech gagal bayar

“Adapun 6 borrower itu didanai oleh lender retail Akseleran, dengan total jumlah outstanding per 3 Maret 2025 sebesar Rp 178,27 miliar," kata Tim Akseleran, dikutip dari Kontan.

Di sisi regulator, OJK menegaskan pemantauan dan mendorong penyelesaian pembiayaan bermasalah, termasuk melalui proses penagihan.

“Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, Akseleran masih melakukan proses penagihan kepada borrower, termasuk melalui mekanisme litigasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman.

Kasus Akseleran menjadi contoh bagaimana risiko gagal bayar dapat muncul bukan semata pada tingkat peminjam, tetapi merembet pada kepercayaan lender ketika kewajiban pembayaran imbal hasil ikut tertahan.

DSI: keluhan dana tertahan sejak Juni 2025, puncak gagal bayar Oktober 2025, OJK jatuhkan PKU

Kasus lain yang ramai pada paruh kedua 2025 adalah PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Keluhan keterlambatan pencairan dana disebut mulai terasa bertahap sejak 2024 dan menjadi signifikan pada Juni 2025. Puncaknya terjadi 6 Oktober 2025, ketika kegagalan pembayaran dana pokok dan imbal hasil terjadi serentak pada semua lender.

Pada November 2025, para lender mulai tidak menerima imbal hasil dan tidak dapat menarik dana pokok sejak 3 Juni 2025.

OJK lalu melakukan audit umum pada Agustus–September 2025 dan menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI pada 15 Oktober 2025.

OJK memfasilitasi pertemuan antara pengurus DSI dan perwakilan lender.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Mohammad Ismail Riyadi menjelaskan pertemuan merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Konferensi pers Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, Rabu (19/11/2025).

Ismail juga menyampaikan, OJK meminta DSI memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi transparan, dan menindaklanjuti pengaduan secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Menurut OJK, PKU menjadi bagian dari langkah pengawasan tegas agar DSI fokus menyelesaikan kewajibannya kepada lender.

Dari sisi perusahaan, Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri menyampaikan bahwa selama ini DSI tidak menyediakan asuransi untuk mitigasi risiko pendanaan lender apabila terjadi gagal bayar dari sisi borrower.

Alasannya, belum ada produk asuransi yang cocok dengan yang diharapkan DSI.

Perkembangan DSI juga memperlihatkan bagaimana kasus gagal bayar memicu respons kolektif lender.

Mekanisme internal dibentuk untuk mempercepat penyelesaian, termasuk pembentukan badan pelaksana dan keterlibatan paguyuban lender sebagai pengawas eksternal, dengan fokus pada ribuan lender yang masih memiliki dana tertahan.

Crowde: izin dicabut OJK pada 6 November 2025

Pada kuartal IV 2025, OJK mengambil langkah paling tegas terhadap salah satu penyelenggara, yakni mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa.

Dalam siaran pers OJK, pencabutan izin dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK tanggal 6 November 2025.

OJK menyatakan sebelum pencabutan, regulator telah meminta pengurus dan pemegang saham melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, perbaikan kinerja, serta pemenuhan ketentuan.

Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan, pihak perusahaan dinilai tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan sehingga dikenai sanksi pencabutan izin.

SHUTTERSTOCK/JIRSAK Ilustrasi fintech.

Dalam pengumuman OJK, setelah izin dicabut, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kasus Crowde, dua bank yang menjadi lender, yakni JTrust Bank dan Bank Mandiri, menempuh jalur hukum.

Terkait hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengingatkan bank untuk memperketat kerja sama channeling dengan fintech.

“Bank perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja mitra untuk memastikan keberlanjutan kerja sama. Jika terdapat peningkatan risiko yang signifikan, OJK akan meminta bank menghentikan sementara penyaluran kredit melalui mitra tertentu sebelum evaluasi menyeluruh," sebut Dian.

Fintech pertanian: iGrow disorot, persoalan berlarut

Selain tiga nama besar di atas, 2025 juga memunculkan perhatian pada kelompok fintech yang menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif tertentu, termasuk pertanian.

Setidaknya ada tiga platform yang mengalami kendala gagal bayar, yakni TaniFund, iGrow, dan Crowde.

Untuk iGrow, OJK memberi surat peringatan karena tingkat risiko kredit bermasalah yang terjadi sejak 2023.

OJK memantau rencana aksi (action plan) iGrow dengan opsi sanksi berjenjang dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha bila komitmen tidak dipenuhi.

iGrow sudah mengalami gagal bayar sejak 2023 dan sempat digugat lewat ranah hukum oleh lender yang dananya tersangkut, serta menyoroti lonjakan TWP90 pada beberapa penyelenggara.

Risiko agregat terjaga, tetapi kasus-kasus memicu pengetatan pengawasan

SHUTTERSTOCK/TIERNEYMJ Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Di luar kasus per kasus, 2025 juga diwarnai upaya regulator memperkuat pengawasan industri pinjaman daring, termasuk respons terhadap fenomena ajakan “gagal bayar” di ruang publik.

OJK melarang masyarakat ikut “gagal bayar pinjol” dan mengingatkan dampaknya pada akses pembiayaan ke depan.

Pada saat yang sama, Satgas PASTI memblokir ratusan entitas pinjol ilegal sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, OJK juga menyoroti risiko gagal bayar yang bisa meningkat akibat dinamika ekonomi, termasuk saat terjadi tekanan pendapatan rumah tangga dan gelombang PHK.

OJK aktif memantau kondisi risiko pembiayaan bermasalah dan mengimbau industri mewaspadai dampaknya terhadap multifinance maupun fintech P2P lending.

Pada level kebijakan prudensial, OJK mendorong bank memperketat channeling, selaras dengan fakta bahwa penyaluran kredit bank kepada fintech lending masih besar.

Tercatat, penyaluran kredit bank ke fintech lending per Agustus 2025 mencapai Rp 55,82 triliun, tumbuh 37,69 persen (yoy).

Dengan lanskap tersebut, 2025 menjadi tahun di mana pertumbuhan industri berjalan berdampingan dengan rangkaian “uji stres” berbentuk gagal bayar dan penegakan sanksi.

OJK menekankan pemantauan intensif, fasilitasi penyelesaian antara penyelenggara dan lender, serta tindakan tegas, termasuk PKU dan pencabutan izin, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik pada industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian masalah gagal bayar di fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (pindar) PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) dan PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan bahwa pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum.

OJK juga tengah melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus Akseleran maupun KoinP2P yang diduga melanggar ketentuan.

"OJK juga melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen," ujarnya dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (17/11/2025).

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus gagal bayar Akseleran telah muncul sejak Juni 2025.

Kasus ini menyeret 19 pemberi pinjaman (lender) dengan total kerugian mencapai Rp 5,99 miliar.

Berdasarkan pernyataan kuasa hukum para pemberi pinjaman, Sony Hutahaen dari Badranaya Partnership, kerugian tersebut terjadi karena pinjaman macet lebih dari 90 hari serta dugaan kesalahan manajemen oleh Akseleran.

Pihak Akseleran pun telah mengakui bahwa pihaknya lemah dalam mengelola dana lender. "Kerugian klien kami akibat pinjaman yang gagal bayar dan adanya dugaan kesalahan manajemen," kata Sony kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Sony juga menyebut adanya dugaan praktik refinancing kepada debitur yang sudah gagal bayar tanpa landasan kebijakan internal yang jelas.

Padahal, Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa pemberian pinjaman di luar kemampuan bayar tergolong praktik tidak bertanggung jawab.

Badranaya Partnership saat ini mengirim surat permohonan perlindungan hukum ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, kasus gagal bayar di KoinP2P terjadi karena seorang penerima pinjaman (borrower) berinisial M, pemilik grup usaha MPP, dikabarkan kabur membawa uang lender sehingga pencairan dana ke lender tertunda.

Sampai saat ini, kedua kasus gagal bayar tersebut masih belum menemui titik terang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penanganan kasus gagal bayar yang melibatkan peminjam di platform fintech lending KoinP2P dan Akseleran. OJK menyatakan kedua kasus tersebut kini telah dibawa ke aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

“Selain melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian di KoinP2P dan Akseleran, OJK juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait termasuk aparat penegak hukum,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dikutip Senin (17/11).

Menurut Agusman, OJK telah meningkatkan koordinasi dengan kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan peminjam maupun pihak internal yang terkait dalam proses pemberian pinjaman. Selain itu, OJK juga melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus yang diindikasikan melanggar ketentuan.

Sebelumnya, Koin P2P mengalami gagal bayar setelah diduga menjadi korban kejahatan keuangan oleh borrower berinisial MT dengan kerugian Rp 365 miliar. Pelaku diduga pemilik grup bisnis FMCG MPP yang tidak mengembalikan uang pinjaman dari UMKM.

Anak usaha Koinworks itu sudah melaporkan kasus kejahatan ini kepada kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan pada November 2024.

Dugaan sementara, MT mengambil pendanaan dari KoinP2P sejak 2019 sebagai penyalur ke UMKM. M tidak mengembalikan uang pinjaman dari UMKM ke Koinworks.

Ada dua skema kerja sama antara Lunaria Anua Teknologi atau KoinP2P dengan MT, yakni: pinjaman menggunakan 279 KTP, sehingga mendapatkan utang Rp 330 miliar dan pinjaman bilateral Rp 35 miliar MT kemudian tidak membayar pinjaman tersebut.

OJK juga sebelumnya telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia pada Juli lalu. Hal ini terkait adanya peminjam alias borrower yang gagal bayar, sehingga berdampak terhadap pemberi pinjaman atau lender.

Terkait kasus gagal bayar ini, Akseleran sebelumnya telah melaporkan dua borrower yang gagal bayar ke kepolisian atas dugaan penipuan. Pinjaman daring ini mencatat ada enam peminjam gagal bayar utang dengan total Rp 178 miliar.

Berikut daftarnya, sebagaimana informasi ini beredar di media sosial Telegram dan sudah dikonfirmasi oleh perusahaan:

• PT PDB beserta afiliasinya: Rp 42,3 miliar, penyuplai peralatan pertahanan
• PT EFI beserta afiliasinya: Rp 46,6 miliar, kontraktor engineering, procurement, dan construction
• PT PPD beserta afiliasinya: Rp 59 miliar, penyuplai pasir dan batu yang mendapatkan kontrak pada 2020 dari PT Andalan Multi Kencana sehubungan dengan proyek tol Semarang - Demak
• PT CPM beserta fasilitasnya: Rp 9,6 miliar, kontraktor dan desain interior
• PT ABA beserta afiliasinya: Rp 15,5 miliar, perusahaan konstruksi yang memiliki kontrak jasa pengadaan lahan untuk BUMN
• PT IBW beserta afiliasinya: Rp 5,3 miliar, perusahaan manufaktur furnitur
  
  Co-Founder sekaligus Komisaris Utama Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menyampaikan perusahaan telah melaporkan dua peminjam ke kepolisian.

“Dari Akseleran saat ini fokus ke dua hal. Pertama, penagihan terhadap para penerima pinjaman tetap kami lakukan. Ada dua penerima pinjaman yang kami buat laporan polisi,” kata Ivan kepada Katadata.co.id, pekan lalu (23/6).

“Kedua, kami juga sedang mencari investor potensial yang bisa menyuntikkan dana, dengan harapan bisa membantu proses recovery untuk para lender,” Ivan menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong penyelesaian fintech P2P lending alias pinjol bermasalah.

Penyelenggara pinjol yang disoroti OJK adalah PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran).

“OJK juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Tidak hanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum alias APH, Agusman menyebut pihaknya melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus yang diindikasikan melanggar ketentuan.

“Serta melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan tata kelola dan pelindungan konsumen,” tegas dia.

Pada Oktober kemarin, Agusman memastikan khusus untuk KoinP2P OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk proses hukum atas dugaan tindak pidana.

“OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi di KoinP2P,” tegasnya dalam lembar jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk Akseleran OJK terus memantau ketat dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan yang ada di dua fintech lending tersebut.

OJK, katanya, menekankan agar penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucap Agusman.

Di luar hal tersebut, selama Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 25 penyelenggara pinjaman daring (pindar) atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, tingkat wanprestasi (TWP90) atau rasio kredit macet di industri pindar masih dalam kondisi terjaga yakni berada pada level 2,82% per September 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai kasus-kasus yang tengah mengguncang industri fintech peer to peer (P2P) lending di Tanah Air. Ketiganya meliputi kasus Investree, KoinP2P, dan Akseleran serta Crowde yang kini dalam pengawasan ketat otoritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, Tim Likuidasi Investree sudah resmi terbentuk. Tim tersebut kini tengah melakukan verifikasi data penagihan dari para lender melalui formulir pendaftaran tagihan.

"Nilai total tagihan yang diajukan oleh para kreditur/Lender masih dalam proses verifikasi. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eks karyawan Investree juga memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada Tim Likuidasi," kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Rabu, (15/10/2025).

Terkait kasus KoinP2P, Agusman menyebut OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian masalah yang terjadi dapat berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, mengenai kasus gagal bayar di Akseleran dan Crowde, OJK menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong penyelesaian secara transparan serta bertanggung jawab. OJK juga menekankan agar upaya penyelesaian dilakukan melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Agusman menambahkan, OJK terus melakukan koordinasi serta pemantauan ketat terhadap perkembangan rencana aksi (action plan) yang disusun pengurus dan pemegang saham kedua platform tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian menyeluruh atas permasalahan yang dihadapi para lender dan borrower di industri P2P lending.