JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

JAKARTA - Kalangan ekonom mendorong pemerintah untuk segera mempercepat langkah deregulasi dan reformasi birokrasi demi meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia. Langkah taktis ini dinilai krusial mengingat porsi investasi asing langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis. Negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai war room reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi,” ujar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Didik memaparkan bahwa porsi investasi asing di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 1,8% dari PDB. Angka tersebut berada jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai 4,2%, serta Singapura yang melesat hingga 27,8%. Ketertinggalan ini menjadi cerminan nyata dari masih adanya hambatan struktural yang secara signifikan menggerus daya saing Indonesia di mata investor global.

Lebih lanjut, salah satu kendala utama di lapangan yang kerap dikeluhkan oleh para pemodal internasional adalah proses pengurusan perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Hambatan administratif ini bahkan dilaporkan sering kali memakan waktu yang berlarut-larut hingga satu sampai dua tahun, sehingga pembenahan sistem birokrasi secara mendasar menjadi kebutuhan yang mendesak.

Terkait persoalan tersebut, Indef menilai rencana pembentukan satuan tugas (satgas) deregulasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang sudah tepat. Meski demikian, tantangan reformasi pada era sekarang diproyeksikan jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya, mengingat struktur birokrasi saat ini jauh lebih gemuk dan masih sarat dengan kepentingan ekonomi rente.

Didik menegaskan bahwa indikator keberhasilan agenda deregulasi nasional tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah aturan hukum yang dipangkas. Pemerintah wajib mengarah pada reformasi institusi secara menyeluruh, yang mencakup aspek penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Karena itu, kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros,” kata Didik menambahkan.

Oleh karena itu, momentum deregulasi dan debirokratisasi ini harus dijadikan sebagai tonggak utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui perbaikan tata kelola yang lebih sehat dan kondusif, hambatan investasi diharapkan dapat diminimalisasi sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah investor pasar modal meningkat di tengah pergerakan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyampaikan IHSG pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Di sisi lain, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Secara umum, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup pada level 433,16 atau terkoreksi 2,03 persen (mtm) dan 1,74 persen (ytd). Koreksi itu terjadi seiring meningkatnya persepsi risiko akibat ketidakpastian global.

Adapun di pasar surat berharga negara (SBN), investor nonresiden tercatat membukukan net sell sebesar Rp21,80 triliun.

Sementara itu, industri pengelolaan investasi bergerak searah dengan tren pasar pada Maret 2026, meski dengan penurunan yang dinilai lebih moderat.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk reksa dana tercatat sebesar Rp695,71 triliun atau terkoreksi 2,51 persen (mtm), namun masih tumbuh positif 3,02 persen (ytd). Terjaganya kinerja NAB ditopang oleh net subscription (ytd) yang tercatat signifikan, yakni sebesar Rp29,12 triliun.

OJK juga menilai pasar modal masih menjalankan fungsi penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.

Hingga akhir Maret 2026, nilai fundraising korporasi di pasar modal secara ytd telah mencapai Rp51,96 triliun. Selain itu, terdapat 53 rencana penawaran umum yang saat ini berada dalam pipeline.

Pada penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), nilai dana yang dihimpun pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp18,07 miliar.

Di pasar derivatif keuangan, volume transaksi mencapai 34.480 lot dengan frekuensi transaksi sebanyak 308.260 kali.

Sedangkan di bursa karbon, jumlah pengguna jasa yang telah terdaftar mencapai 153 pihak.

Adapun penambahan volume transaksi pada Maret 2026 tercatat sebesar 43.117 tCO2e (tonne of carbon dioxide equivalent), dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,71 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang bersih dan kondusif. Ia juga berkomitman menindak segala penyimpangan di dalam negeri. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

“Kami tahu kami memiliki banyak masalah. Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar. Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” kata Prabowo.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar yang beroperasi di luar aturan. Ia memastikan bahwa negara tidak ragu mengambil tindakan drastis demi menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

“Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, yang beroperasi di luar area izin atau konsesi mereka, dan sebagainya. Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum,” ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmennya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan kondusif bagi investor asing, termasuk dari Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik hanya bisa tercapai dengan penegakan hukum yang kuat.

"Bapak Eckerson menyebutkan bahwa saya dahulu berada di militer. Setelah militer, saya terjun ke dunia bisnis. Saya juga berbisnis di negara-negara di luar Indonesia. Jadi, saya tahu dan memiliki pengalaman menjadi investor asing," ungkapnya.

"Kami pernah berada di Kazakhstan, kami juga ada di Azerbaijan. Jadi, kami memahami kekhawatiran korporasi dan bisnis asing. Dan saya rasa saya bangga bisa mengatakan bahwa saya memiliki teman-teman di sini, teman-teman lama, bukan? Seperti Bapak Eckerson, kita sudah berteman selama berapa dekade?" imbuh dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kesepakatan kerja sama dengan investor asing. Sesuai tradisi, Indonesia akan selalu menyambut orang asing sebagai tamu dan harus dilindungi.

“Saya rasa beliau bisa menjadi saksi bagaimana komitmen kami, bagaimana kami melindungi tamu asing kami, bagaimana kami menjunjung tinggi kesucian kontrak dan kesepakatan. Saya rasa ini akan membuktikan tradisi orang Indonesia yang menyambut orang asing sebagai tamu. Itulah tradisi kami. Semua tamu kami anggap harus dilindungi. Kami boleh saja bertengkar di antara sesama kami, tetapi bagi kami, tamu asing atau tamu dalam tradisi kami harus dilindungi dan dihargai,” jelasnya.

JAKARTA - Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) berhasil bangkit pada perdagangan Rabu (11/2/2026) setelah sebelumnya berada dalam tekanan. REAL ditutup melonjak 16,63% ke level 63.

Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seiring meredanya tekanan tersebut, minat beli kembali menguat dan mendorong harga saham berbalik arah, setelah manajemen REAL memberikan tanggapan yang konstruktif terhadap penetapan OJK tersebut. Pasar Saham Gonjang-ganjing, Hashim Sebut Prabowo Marah Besar

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan investor asing mencatatkan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,23 miliar di saham REAL. Aliran dana asing ini menjadi pendorong utama rebound harga sepanjang sesi perdagangan.

Aksi akumulasi oleh investor asing tersebut mengindikasikan adanya optimisme pasar terhadap pergerakan saham REAL. Masuknya dana asing di tengah momentum pemulihan turut memperkuat sentimen positif pada perdagangan hari ini.

Aktivitas transaksi REAL juga terpantau meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Saham ini pun masuk dalam jajaran top gainer, mencerminkan besarnya kenaikan dalam satu hari perdagangan serta meningkatnya perhatian investor.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham domestik pada awal Februari 2026, seiring dinamika pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang masih berfluktuasi.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa hingga pekan pertama Februari 2026, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp1,14 triliun secara month to date (MTD) dan mencapai Rp11,02 triliun secara year to date (YTD).

Rawan Koreksi, IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak di Kisaran 7.712-7.785



"Adapun nilai perdagangan di pasar saham, terpantau tetap sangat tinggi, dengan angka RNTH (Rerata Nilai Transaksi Harian) mencapai Rp32,88 triliun secara year to date," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/2/2026).

Secara kinerja indeks, Hasan mengatakan, IHSG pada penutupan pekan lalu berada di level 7.935,26 atau melemah 4,73% secara month to date dan turun 8,23% secara year to date. Meski demikian, aktivitas transaksi di pasar saham tetap menunjukkan likuiditas yang kuat.

Di tengah tekanan dari arus keluar investor asing, Hasan menyoroti perkembangan positif di industri pengelolaan investasi. Total aset kelolaan (asset under management/AUM) industri pengelolaan investasi pada minggu pertama atau 5 Februari 2026 tercatat sebesar Rp1.089,64 triliun.

Sementara itu nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana per 5 Februari 2026 mencapai Rp 722,21 triliun, tumbuh 2,98% secara month to date dan meningkat 6,94% secara year to date.Luka MSCI Belum Kering, IHSG Sepekan Rontok Dijegal Moody's

"Perkembangan yang baik di industri pengelolaan investasi ini menunjukan setidaknya investor reksadana tetap aktif melakukan subscription, di tengah pergerakan pasar keuangan di dalam negeri," kata Hasan.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan terus memantau perkembangan pasar dan siap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor.

Hasan juga mengimbau, investor agar tetap bersikap tenang, rasional, dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan investasi. "Kami meyakini pasar modal Indonesia dalam jangka menengah dan panjang masih prospektif, didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang terjaga dan basis investor yang terus bertumbuh," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menarik kepercayaan investor asing ke pasar modal melalui agenda reformasi yang tengah disusun.Airlangga menyebut harapan Presiden untuk Pasar Modal Indonesia bisa menjadi bursa yang transparan dan lebih berintegritas.

Setelah rilis temuan penyedia indeks provider global MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang menyulut penarikan sejumlah dana asing dari pasar modal Indonesia.

"Presiden, beliau berharap akan reformasi di pasar modal melalui OJK, kita berharap integritas, transparansi, maupun kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga," ujarnya saat ditemui usai acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis (5/2).

Airlangga mengatakan, Presdien Prabowo juga meminta agar reformasi pasar modal bisa dilakukan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Presiden juga meminta setiap pelanggaran yang dilakukan oleh investor, emiten, maupun anggota bursa, harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa apabila ada pelanggaran terkait dengan para apakah investor, apakah emiten, apakah anggota bursa yang melanggar aturan daripada bursa, aturan dari OJK atau melanggar undang-undang ini perlu ditindak tegas," tambahnya.

Kesempatan yang sama, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan pemerintah dan Self-Regulatory Organizations (SRO) akan membentuk tim Satgas reformasi pasar modal.

Friderica menjelaskan Satgas tersebut dibentuk untuk meningkat transparansi dan integritas pasar modal yang menjadi bagian dari agenda transformasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Agenda tersebut disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun internasional.

"OJK bersama Bursa Efek efek, KSEI, dan Kliring Penjamin Efek, dan stakeholder terkait, berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal yang didukung, akan membentuk Satgas reformasi integritas pasar modal," lanjutnya.

Ia menjelaskan, setidaknya ada 8 rencana aksi dalam melakukan transformasi pasar modal, yang dikelompokkan menjadi empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta sinergitas.

"OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi salah satu pesan utama Indonesia dalam menarik minat investor, khususnya melalui investasi jangka panjang pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program makan gratis terbesar di dunia yang mampu mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nasional. Program tersebut dinilai layak untuk disampaikan dalam forum internasional seperti World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

"Saya yakin sekali itu akan dikomunikasikan dan akan menjadi salah satu konsiderasi. Kenapa, karena diharapkan dengan investasi yang kita lakukan di MBG, itu bisa menjadi salah satu tool untuk membuat sumber daya manusia kita meningkat," kata Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Fakhrul mengatakan bahwa investasi pada sektor SDM menjadi faktor penting yang diperhatikan investor asing karena berkaitan langsung dengan produktivitas, daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Meski demikian, Fakhrul menekankan pentingnya pemerintah tetap mengedepankan kebijakan lain yang mendukung peningkatan kualitas SDM, seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Jangan lupa, kita tetap harus mengutamakan, mengedepankan hal-hal lain, baik itu terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia akan menawarkan kerja sama investasi ke sektor-sektor strategis nasional kepada para investor global, yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam gelaran WEF 2026.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief mengungkapkan sektor-sektor strategis yang akan ditawarkan oleh Danantara, di antaranya terkait dengan transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengembangan industri yang bernilai tambah.

"Sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas kami, yang juga strategis menjadi prioritas agenda pembangunan nasional. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ketahanan pangan, dan pengembangan industri yang bernilai tambah ya," ujar Arief.

Arief memastikan bahwa Danantara fokus berinvestasi ke sektor-sektor yang membuka peluang penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai keberadaan Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) menjadi jembatan penting bagi pelaku usaha dan investor Asia untuk memahami iklim usaha serta regulasi investasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam peresmian kantor pusat ATTEC di Jakarta, Senin. Menurutnya, forum ini menjadi wadah komunikasi bisnis antar pelaku usaha (business to business/B2B) yang memudahkan pencarian mitra, baik bagi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia maupun pelaku usaha nasional yang mau ekspansi ke luar negeri.

"Karena lebih mudah ya kita komunikasi antara pelaku usaha yang mau investasi ke Indonesia. Kita dengan ATTEC bisa mencarikan mitranya. Demikian juga ketika kita mau ekspor, ya kita lebih memudahkan dapat mitra melalui ATTEC," jelas Budi.

Ia menyampaikan, selama ini masih terdapat kendala komunikasi dan pemahaman aturan yang dihadapi oleh investor asing. Budi berharap dengan adanya wadah ini, informasi terkait regulasi, iklim usaha, hingga peluang investasi di Indonesia dapat tersampaikan dengan jelas.

Selain mendorong investasi, forum ini juga diharapkan dapat mengarahkan masuknya modal asing yang berorientasi ekspor.

Mendag menekankan bahwa Indonesia memiliki keunggulan berupa berbagai perjanjian dagang dengan banyak negara, termasuk dengan Uni Eropa serta Uni Emirat Arab.

"Ya mudah-mudahan juga investasinya tadi berorientasi ekspor ya. Saya sampaikan ke para pelaku usaha di luar negeri, kita kan sudah mempunyai banyak perjanjian, dengan EU itu 27 negara ada lebih dari 400 juta penduduk. Nanti kalau investasi di Indonesia, maka peluang ekspornya ke EU semakin besar," katanya.

Sementara itu, Ketua ATTEC Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa berkomitmen ATTEC untuk mendatangkan investasi dari Asia ke Indonesia, sekaligus mempermudah dan memperluas kolaborasi antara investor, pemerintah, dan dunia usaha.

Untuk memperkuat ekosistem investasi tersebut, ATTEC juga menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai Financial Strategic Partner guna mendukung operasional layanan keuangan bagi investor serta pelaku usaha.

"Melalui peran ini, kami mendorong masuknya investasi dari Asia untuk kepentingan bangsa Indonesia menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan impor, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat industri dalam negeri," ujar Budihardjo.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatatkan aliran keluar modal asing dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp125,1 triliun sepanjang 2025. Angka ini membalikkan tren masuknya modal asing senilai Rp212,32 triliun pada tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, merinci bahwa investor non-residen melakukan penjualan bersih Rp17 triliun di pasar saham dan Rp110,11 triliun di Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI). Meski demikian, mereka membeli bersih Rp2,01 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Selama 2025, berdasarkan data setelmen sampai 31 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp17 triliun di pasar saham dan Rp110,11 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp2,01 triliun di pasar SBN," jelas Denny dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/1/2026).

Keluarnya modal asing secara besar-besaran ini terutama terjadi melalui instrumen SRBI, mencerminkan pergeseran strategi investasi portofolio asing di tengah ketidakpastian global dan penguatan dolar AS. Sepanjang tahun, tekanan jual berkelanjutan tercatat di beberapa periode, termasuk Rp4,58 triliun pada pekan pertama November dan Rp3,79 triliun pada pekan kedua November 2025.

Kondisi pasar keuangan 2025 berbanding terbalik dengan 2024, ketika Indonesia mencatat inflow modal asing hingga Rp212,32 triliun. Saat itu, investor asing membeli bersih Rp15,74 triliun di pasar saham, Rp34,59 triliun di SBN, serta Rp161,99 triliun di SRBI.

Perubahan drastis ini dipicu dinamika global yang fluktuatif serta kebijakan moneter ketat di negara maju, yang memengaruhi alokasi aset investor global. Namun, tren mulai membaik di akhir tahun. Pada pekan terakhir 2025 (29-31 Desember), investor asing membeli bersih Rp2,43 triliun, terdiri dari Rp1,23 triliun di saham dan Rp1,66 triliun di SBN. Perbaikan ini juga terlihat dari penurunan premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia bertenor 5 tahun dari 69,95 basis poin pada 26 Desember 2025 menjadi 67,78 basis poin per 1 Januari 2026, menandakan persepsi risiko investasi yang lebih baik.

Respons BI

BI menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi policy mix untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Kurs rupiah ditutup Rp16.670 per dolar AS pada 31 Desember 2025 dan dibuka Rp16.680 pada 2 Januari 2026. Sementara itu, yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun relatif stabil di 6,04 persen.

Untuk 2026, BI membuka ruang penurunan lebih lanjut suku bunga acuan seiring inflasi terkendali, sambil menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar valuta asing dan perluasan likuiditas moneter. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tahun depan, didukung fundamental kuat meski hadapi tantangan eksternal tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyampaikan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan yang disesuaikan (customized policy) untuk menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia.

“Kita punya banyak natural resources (sumber daya alam), tetapi sekali lagi kenapa mereka investor ini tidak terlalu tertarik ya untuk datang ke Indonesia, mungkin karena, yang pertama, paket kebijakannya itu tidak customized (disesuaikan),” kata Esther Sri Astuti di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, pemberian keringanan pajak melalui program tax holiday, tax incentive, maupun tax reduction untuk menarik investasi asing tidak lagi sepenuhnya efektif dan relevan diterapkan saat ini.

Ia menyatakan, investor global kini lebih mementingkan kepastian usaha, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan kualitas tenaga kerja di negara tujuan investasi.

Oleh karena itu, Esther menilai penerapan kebijakan yang lebih sesuai untuk mendukung sektor bisnis yang diminati oleh investor jauh lebih dibutuhkan, dibandingkan hanya sebatas insentif pajak.

“Investor ini butuh hal yang lain, misalnya infrastrukturnya itu harus relatif firm (andal) dulu. Harus ada semua, ada gas, ada listrik, ada air bersih, sehingga mereka bisa bangun pabrik di situ,” jelasnya.

Begitu pula pada sektor pariwisata, ia mengatakan investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah wisata yang terkoneksi dengan jalur transportasi, terutama penerbangan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan (skill) yang dibutuhkan oleh industri.

“Pasar tenaga kerja (domestik) rapuh karena sebagian besar tenaga kerja sekarang itu lebih didominasi oleh pekerja yang ada di sektor informal. Nah, ini macam-macam faktornya, ada karena skill mismatch (ketidakcocokan keterampilan) dan ada juga karena tingkat pendidikan,” ujar Esther.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah menambahkan bahwa penguatan riset dan pengembangan (Research and Development/R&D) juga perlu didorong untuk menarik investasi asing.

Ia mengatakan, inovasi dari hasil R&D tersebut dapat meningkatkan adopsi teknologi dan produktivitas sektor industri nasional sehingga meyakinkan investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

Tanpa inovasi dan efisiensi biaya operasional, ia menilai kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing akan kalah dari negara-negara tetangga.

“Kalau tidak (menerapkan R&D), saya pikir Indonesia tidak akan bisa keluar dari upper middle-income trap gitu ya,” tutur Imaduddin Abdullah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terus didera persoalan layanan kepabeanan dan citra negatif di mata publik dan pelaku usaha. Ancaman paling serius datang dari Istana, setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan siap mengambil keputusan akhir mengenai opsi pembekuan lembaga tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memberikan batas waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Jika perbaikan internal gagal menunjukkan hasil signifikan, opsi pembubaran siap diambil. "Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan. Artinya 16.000 pekerja Bea Cukai kita rumahkan," ujar Purbaya dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2025 di Park Hyatt, Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Ancaman tersebut diutarakan Purbaya menyusul kegelisahan mendalam dari dunia usaha terkait praktik penilaian yang tidak transparan dan masifnya impor barang yang tidak wajar. Persoalan ini disebut menimbulkan kerugian besar bagi industri domestik dan penerimaan negara. Sebab itu, langkah korektif yang terukur dan cepat menjadi keharusan.

Wacana restrukturisasi Bea Cukai hingga ke tingkat pembekuan bukanlah hal baru. Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah mengambil langkah serupa. Lembaga ini pernah dibekukan karena dianggap menjadi sarang korupsi. Sebagai solusi darurat, pemerintah kala itu menunjuk perusahaan asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS) untuk mengambil alih sebagian pekerjaan verifikasi kepabeanan.

Pengalaman pahit pada masa Orde Baru, yang diwarnai praktik "denda damai" antara petugas dan importir, serta masifnya penyelundupan menjadi cermin bahwa persoalan kelembagaan di Bea Cukai bersifat struktural dan berakar sejarah panjang. Dalam konteks saat ini, Purbaya menyatakan pemerintah memilih memberikan kesempatan bagi upaya perbaikan dari dalam.

"Sebaiknya kita perbaiki dulu sendiri daripada kita langsung tutup tanpa peringatan," katanya. Proses pembenahan ini diharapkan menjadi alat "seleksi alamiah," di mana pegawai yang mampu beradaptasi akan bertahan, sementara yang tidak dapat berubah akan tersisih.

Diserahkan ke Asing

Pengalaman Indonesia bukan pengecualian. Sejumlah negara pernah melibatkan sektor swasta dalam fungsi penunjang bea cukai, terutama melalui skema pre-shipment inspection (PSI). Negara seperti Bolivia, Ghana, Jamaika, Malaysia, hingga Polandia pernah memanfaatkan jasa perusahaan swasta untuk memverifikasi nilai barang impor pada masa transisi sistem administrasi mereka.

Arab Saudi menjadi salah satu yang paling agresif. Negeri kaya minyak itu sedang menswastanisasi zona bea cukai di beberapa pelabuhan darat melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) untuk meningkatkan efisiensi. Sementara di Eropa Timur, Latvia dan Bulgaria pada 1990-an memanfaatkan perusahaan swasta untuk membantu membangun kapasitas intelijen kepabeanan dalam rangka memerangi penyelundupan.

Kendati demikian, penting dicatat, sebagian besar negara tetap mempertahankan fungsi inti bea cukai yakni penegakan hukum, pemungutan cukai, dan pengawasan perbatasan di tangan pemerintah. Keterlibatan sektor swasta umumnya terbatas pada layanan teknis, pemindaian, konsultansi sistem, dan verifikasi data, bukan pada aspek kedaulatan negara.

Purbaya menegaskan, jika opsi keterlibatan swasta nantinya dipilih, hal itu bukan berarti privatisasi total. Kedaulatan fiskal dan fungsi kedaulatan tetap berada di tangan negara. Sektor swasta hanya akan terlibat pada fungsi pendukung yang bersifat teknis, serupa dengan pelibatan SGS di masa lalu.

Sebagai langkah awal reformasi, Kementerian Keuangan mulai memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di titik-titik layanan Bea Cukai. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data dan mendeteksi praktik under-invoicing secara lebih cepat, sekaligus menutup celah manipulasi nilai barang yang selama ini merugikan penerimaan negara.

Reformasi Bea Cukai menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka memperbaiki ekosistem perdagangan dan iklim investasi. Keputusan final nasib lembaga ini akan berada di tangan presiden setelah evaluasi menyeluruh selama satu tahun ke depan, yang sekaligus akan menentukan apakah Indonesia perlu kembali mengadopsi sebagian praktik swastanisasi atau tetap memperkuat institusi kepabeanan sebagai bagian utama dari struktur negara.