Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menegaskan bahwa sisa kuota data yang tidak terpakai oleh pelanggan setelah masa berlaku berakhir tidak memberikan nilai keuntungan finansial tambahan bagi perusahaan.

Hal ini disampaikan untuk mengklarifikasi mekanisme bisnis penyediaan jasa internet yang sering kali dianggap merugikan pihak konsumen.

VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel Adhi Putranto mengatakan biaya pembangunan dan pengoperasian jaringan telah dikeluarkan sepenuhnya oleh perusahaan sejak awal untuk memastikan layanan tersedia bagi pelanggan.

Menurutnya, seluruh infrastruktur harus tetap beroperasi setiap detik terlepas dari volume data yang dikonsumsi oleh pengguna. Ketika kuota tersebut tidak terpakai, tidak benar jika hal itu berubah menjadi pemasukan bagi Telkomsel.

“Sisa kuota tidak menimbulkan keuntungan tambahan karena biaya pembangunan dan pengoperasian jaringan telah dikeluarkan sejak awal,” ujar Adhi dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin, (4/5/2026).

Model pendapatan Telkomsel didasarkan pada imbalan atas jasa yang telah disediakan untuk menutup beban investasi infrastruktur. Selisih dari biaya tersebut merupakan margin usaha wajar yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan ekspansi jaringan di masa mendatang.

Telkomsel menyatakan tidak terdapat pencatatan nilai keuangan khusus atas volume data yang tidak terpakai. Pembayaran pelanggan berfungsi sebagai jaminan hak akses terhadap kapasitas jaringan dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Di sisi lain, Telkomsel memperingatkan bahwa penghapusan batasan waktu pada layanan internet berbasis kuota berpotensi merusak kualitas layanan publik. Mekanisme batas waktu justru berfungsi menjaga pemerataan akses bagi seluruh pengguna.

Adhi memaparkan bahwa akses internet merupakan kapasitas bersama (shared capacity), bukan sumber daya yang berdiri sendiri untuk tiap individu. Oleh karena itu, distribusi jaringan harus dikelola secara terukur agar tidak didominasi pihak tertentu.

Jika batasan waktu dihilangkan, risiko akumulasi volume data oleh sebagian pengguna akan meningkat. Kondisi ini dikhawatirkan memicu beban jaringan yang melonjak tajam saat data tersebut digunakan secara bersamaan.

Keterbatasan kapasitas jaringan sangat bergantung pada spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas milik negara. Tanpa pengelolaan berbasis waktu, profil beban trafik menjadi sulit diprediksi oleh operator.

Secara teknis, batasan waktu berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga trafik data tetap berada dalam ambang batas maksimal menara pemancar (BTS). Hal ini krusial untuk mencegah kegagalan transmisi data secara massal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyampaikan penghapusan batasan waktu pada layanan internet seluler berbasis kuota berpotensi mengganggu kualitas layanan bagi masyarakat luas.

Mekanisme distribusi layanan dengan batasan volume dan waktu tertentu justru ditujukan untuk menciptakan pemerataan akses yang adil bagi seluruh pengguna.

VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel Adhi Putranto mengatakan akses internet bukanlah kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan, melainkan kapasitas bersama. Oleh karena itu, penggunaan jaringan harus tetap terukur agar distribusinya merata dan tidak didominasi oleh pihak tertentu.

“Jika pelanggan menumpuk volume data lalu menggunakannya secara bersamaan, terutama untuk layanan berkapasitas besar, beban jaringan dapat meningkat signifikan dan menurunkan kualitas layanan pelanggan lain,” kata Adhi dilansir dari akun YouTube Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/5/2026).

Adhi menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas jaringan sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas, terutama spektrum frekuensi radio. Tanpa adanya pengelolaan berbasis waktu, profil penggunaan jaringan menjadi sulit diprediksi oleh operator.

Melalui visualisasi teknis, Telkomsel menunjukkan bahwa batasan waktu berfungsi menjaga trafik data tetap berada dalam batas maksimal kemampuan menara pemancar. Sebaliknya, akumulasi kuota tanpa batas waktu dapat melampaui kapasitas teknis infrastruktur pada saat digunakan bersamaan.

Kondisi tersebut akan memicu terjadinya kepadatan jaringan atau network congestion yang tidak terhindarkan di area tertentu. Hal ini dipandang akan merugikan mayoritas pengguna karena kecepatan akses internet akan menurun secara drastis.

Adhi juga menegaskan bahwa sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan tidak memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Menurut Adhi, biaya pembangunan dan pengoperasian jaringan sudah dikeluarkan sepenuhnya sejak awal untuk memastikan layanan tersedia.

Model pendapatan perusahaan saat ini merupakan imbalan atas jasa yang telah disediakan untuk menutup biaya investasi infrastruktur. Keuntungan atau margin usaha yang diperoleh digunakan kembali untuk memperluas jangkauan jaringan ke wilayah pelosok Indonesia.

Dalam sidang yang sama, Adhi memaparkan Telkomsel tercatat telah membangun lebih dari 293.000 Base Transceiver Station (BTS) yang menjangkau 97% populasi nasional.

Adhi juga menyampaikan Telkomsel telah menyediakan berbagai pilihan paket, seperti Paket Swadaya untuk mitra transportasi daring serta paket kuota belajar. Beragam variasi produk ini diharapkan dapat meminimalisir adanya sisa volume data yang tidak terpakai.

Selain itu, perusahaan juga menyediakan fitur rollover bagi pelanggan yang membutuhkan perpanjangan masa berlaku sisa kuota secara terukur. Namun, model berbasis volume dan waktu tetap dianggap paling ideal untuk menjaga kepastian pengelolaan jaringan.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi ini merupakan agenda mendengar keterangan tambahan dari pihak terkait dalam perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026,. Selain operator, sidang ini juga melibatkan perwakilan dari asosiasi industri dan instansi pemerintah terkait.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan lanjutan pada Kamis (21/5/2026) mendatang. Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menggelar seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menyampaikan harapan asosiasi agar harga frekuensi dapat lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

“Supaya dunia industrinya sehat karena regulatory cost [biaya regulasi] BHP frekuensinya turun,” kata Marwan kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Selain itu, Marwan menambahkan pihaknya juga berharap lelang dapat dilakukan dengan sistembeauty contest. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan seluruh pelaku usaha memiliki peluang mendapatkan frekuensi sekaligus menjaga kemampuan belanja modal (capex) untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dalam pengumumannya, Komdigi mengungkapkan bahwa seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan layanan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal dengan teknologi 4G secara lebih merata, khususnya di desa atau kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.

Selain itu, pelaksanaan seleksi ini juga bertujuan menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler.

“Kehadiran pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dan mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional,” tulis pengumuman Komdigi, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan layananmobile broadbanddi Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Masing-masing pita frekuensi yang akan diseleksi memiliki fungsi dan keunggulan yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional.

Pita frekuensi radio 700 MHz merupakanlow-bandyang dikenal sebagai “digital dividend” karena dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) ke TV digital. Frekuensi ini memiliki cakupan sinyal yang luas serta kemampuan menembus hambatan fisik seperti bangunan, sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler, baik di luar ruangan (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor).

“Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia,” tulis Komdigi.

Sementara itu, pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakanmid-bandyang ideal untuk menopang kapasitas jaringan dan kecepatan transmisi data skala besar, seperti teknologi 5G. Pita ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Melalui seleksi ini, penyedia jaringan bergerak seluler juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan internet berkecepatan tinggi melalui penyediaan dan penguatan jaringan 5G di berbagai wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026.

Selanjutnya, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Komdigi menegaskan akan mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses seleksi. Kemkomdigi juga mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, serta masyarakat luas untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) mengumumkan laporan keuangan untuk tahun buku 2025. INET mencetak pendapatan sebesar Rp91,82 miliar sepanjang 2025.

Dalam laporan keuangan 2025, INET mencatatkan pendapatan neto pada tahun 2025 sebesar Rp91,82 miliar, melonjak 201% dibandingkan Rp30,44 miliar yang dibukukan pada tahun 2024.

Manajemen INET dalam keterangan resminya menjelaskan pertumbuhan yang akseleratif ini didorong oleh ekspansi kapasitas layanan IP Transit kepada pelanggan institusional baru, sekaligus mulai beroperasinya lini jasa konstruksi infrastruktur jaringan yang menambah diversifikasi sumber pendapatan Grup.

Manajemen menjelaskan efisiensi operasional yang semakin matang tercermin dari gross margin yang meningkat tajam menjadi 47,8% di tahun 2025, dibandingkan 35,7% pada tahun 2024, menghasilkan laba bruto sebesar Rp43,89 miliar atau tumbuh 304% year-on-year.

Laba usaha INET juga melonjak menjadi Rp30,32 miliar dari sebelumnya sebesar Rp1,31 miliar pada tahun sebelumnya, dengan EBIT margin mencapai 33,0%.

Alhasil laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp24,49 miliar, tumbuh 1.742% dibandingkan Rp1,33 miliar pada tahun 2024.

Laba per saham dasar INET turut meningkat dari Rp0,18 menjadi Rp3,10, seiring dengan bertambahnya jumlah saham beredar akibat pelaksanaan waran.

Direktur Utama INET Muhammad Arif mengatakan tahun 2025 adalah tahun pembuktian bagi INET.

“Apa yang kami bangun dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur, ekosistem anak usaha, dan jaringan kemitraan strategis, sekarang mulai berbuah secara nyata dalam angka-angka yang terlihat di laporan keuangan ini,” ujar Arif, Selasa (31/3/2026).

Dia melanjutkan pertumbuhan laba bersih sebesar 1.742% bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kepercayaan pelanggan dan pasar terhadap kapabilitas INET sebagai mitra infrastruktur digital jangka panjang. Menurutnya, INET berkomitmen untuk terus membangun pondasi yang kokoh demi pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi seluruh pemegang saham.

Dari sisi neraca, INET mencatatkan total aset konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp760,37 miliar, tumbuh 231% dari Rp229,85 miliar pada akhir tahun 2024.

Kas dan setara kas Perseroan melonjak signifikan menjadi Rp404,44 miliar dari Rp61,91 miliar, mencerminkan likuiditas yang sangat kuat untuk mendukung agenda ekspansi ke depan.

Total ekuitas Perseroan hampir berlipat dua menjadi Rp429,21 miliar dari Rp215,87 miliar, sementara rasio Net Debt to Equity tercatat sehat di 17,07%, turun dari 22,20% pada tahun sebelumnya, yang menandakan struktur permodalan yang semakin kuat dan konservatif.

Komisaris Utama INET Saripudin menuturkan dewan komisaris menyambut dengan sangat positif kinerja manajemen yang telah berhasil mengakselerasi pertumbuhan INET secara konsisten dan terukur.

“Kami melihat bahwa INET tidak hanya tumbuh dalam ukuran, tetapi juga dalam kualitas, tercermin dari margin yang semakin baik, struktur permodalan yang sehat, dan portofolio aset infrastruktur yang semakin produktif. Dengan dukungan rights issue HMETD I yang berpotensi menghimpun dana hingga Rp3,2 triliun, kami optimistis INET akan segera bertransisi ke liga pemain infrastruktur digital kelas berikutnya di Indonesia,” ujarnya.

Adapun sepanjang tahun 2025, INET juga secara aktif memperkuat pondasi infrastruktur jangka panjang. INET melakukan pembayaran uang muka Indefeasible Right-of-Use atau IRU kabel serat optik bawah laut sebesar Rp48,51 miliar untuk rute strategis Batam–Singapura, yang akan menjadi tulang punggung konektivitas internasional Grup di masa mendatang.

Belanja modal aset tetap mencapai Rp44,75 miliar, naik drastis dari Rp10,13 miliar pada tahun 2024, seiring dengan perluasan kapasitas jaringan yang masif.

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pemimpin bisnis dan operator internet dari lebih 50 negara dijadwalkan berkumpul di Jakarta dalam ajang Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT) 2026, Senin (9/2/2026).

Forum internasional ini menjadi ruang strategis untuk membahas arah masa depan bisnis dan infrastruktur internet global, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting ekosistem digital di kawasan Asia Pasifik.

Konferensi ini akan menghadirkan lebih dari 900 pakar internet dan pemimpin teknologi dari berbagai belahan dunia, mulai dari operator jaringan lokal hingga perusahaan global seperti Google, Amazon, dan Meta.

DOKUMENTASI APJII Ketua Umum APJII Muhammad Arif

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menegaskan, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sebagai tuan rumah menjadi bukti peran penting industri internet nasional.

“Dengan menjadi tuan rumah APRICOT, APJII juga menampilkan kemajuan kolektif dan kontribusi hampir 1.469 penyelenggara jasa internet dalam memperkuat infrastruktur internet nasional,” kata Arif dalam rilisnya, Sabtu (7/2/2025).

Tokoh kunci dunia internet dan keamanan siber turut hadir

Sejumlah pembicara kunci dijadwalkan hadir dalam APRICOT 2026, antara lain pakar keamanan siber Indonesia Budi Rahardjo, sejarawan internet dari Universitas Harvard Jim Cowie, serta Network Engineer Google, Jen Linkova.

Direktur Eksekutif Asia Pacific Network Operators Group (APNOG) sekaligus penyelenggara APRICOT, Philip Smith, menilai pertemuan tatap muka tetap menjadi kunci ketahanan internet global.

freepik.com Ilustrasi internet

“Pertemuan langsung seperti APRICOT membantu para operator internet memperluas jejaring koneksi yang membuat internet global semakin kuat dan tangguh,” ujarnya.

Direktur Jenderal APNIC (Asia Pacific Network Information Centre), Jia Rong Low, menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam peta pertumbuhan internet regional.

“Pertumbuhan internet Indonesia dalam satu dekade terakhir sangat luar biasa, dengan jumlah pengguna yang meningkat lebih dari dua kali lipat hingga mencapai lebih dari 229 juta orang saat ini. Dengan menjadi tuan rumah APRICOT, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan komitmen kuat dalam membangun internet yang lebih aman dan resilien,” kata Jia Rong Low.

Agenda utama: penguatan infrastruktur

Sejumlah agenda utama yang dibahas dalam APRICOT 2026 diarahkan pada pengelolaan operasional internet dan pengembangan teknologi jaringan yang menjadi fondasi utama bisnis digital.

Topik yang diangkat antara lain pengaturan dan operasional Internet Protocol versi empat (IPv4) dan Internet Protocol versi enam (IPv6), termasuk transisi dari sistem alamat lama yang terbatas menuju sistem pengalamatan baru yang lebih besar dan berkelanjutan.

Forum ini juga menyoroti isu keamanan routing, yaitu mekanisme untuk memastikan jalur pengiriman data internet tidak disusupi atau dimanipulasi.

Dalam konteks ini, dibahas penerapan Resource Public Key Infrastructure (RPKI) sebagai sistem kriptografi untuk memverifikasi keabsahan rute internet, serta Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS), yakni norma global untuk menjaga keamanan dan stabilitas routing internet.

Agenda lainnya mencakup pembahasan operasional tulang punggung internet atau backbone sebagai infrastruktur utama yang mengalirkan lalu lintas data berskala besar antarwilayah dan antarnegara.

www.shutterstock.com Ilustrasi data center.

Selain itu, dibahas pula praktik peering dan interkoneksi antarpelaku industri jaringan, serta peran Internet Exchange Point (IXP) sebagai titik temu berbagai jaringan internet untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan latensi.

Isu perancangan pusat data, operasional harian, serta strategi peningkatan kapasitas juga menjadi sorotan karena pusat data berfungsi sebagai fondasi utama layanan digital dan bisnis internet modern.

Distribusi konten, virtualisasi, dan otomatisasi jaringan

Dari sisi distribusi layanan, APRICOT 2026 mengangkat teknologi jaringan distribusi konten atau content delivery network (CDN), yang berfungsi mempercepat dan menstabilkan akses konten digital seperti video dan aplikasi.

Konferensi ini juga membahas virtualisasi jaringan, yakni pemisahan fungsi jaringan dari perangkat keras fisik agar pengelolaan menjadi lebih fleksibel, serta otomatisasi jaringan melalui pemrograman untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Aspek keamanan infrastruktur jaringan turut menjadi perhatian utama guna melindungi sistem dari gangguan dan serangan siber.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga menilai keterbatasan akses internet menjadi tantangan utama dalam menjaga akuntabilitas distribusi BBM subsidi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tantangan tersebut terkait dengan upaya Pertamina Patra Niaga melakukan digitalisasi penyaluran energi secara menyeluruh.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menyebut digitalisasi penyaluran energi di wilayah 3T belum sepenuhnya ditopang infrastruktur jaringan yang memadai. Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga terus memperluas penyaluran BBM satu harga di wilayah 3T. Sejak 2017 hingga 2024, distribusi BBM satu harga telah menjangkau 573 outlet dan akan bertambah secara bertahap hingga 2029 seiring pengembangan lembaga penyalur baru.

“Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar ini ada tantangan mengenai akses jaringan internet,” kata Achmad saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan SPBU dan lembaga penyalur di wilayah 3T diarahkan untuk masuk ke dalam sistem digital guna menjaga pertanggungjawaban penyaluran BBM subsidi. Namun, kondisi lapangan menunjukkan tidak seluruh wilayah telah terlayani jaringan internet yang stabil.

“Beberapa daerah belum tersambung jaringan internet yang memadai. Ini menjadi tantangan bagi kami,” ujar Achmad.

Dalam kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menyiapkan langkah darurat agar distribusi tetap berjalan tanpa menghilangkan aspek pengawasan. Skema manual diterapkan pada situasi tertentu dengan kewajiban pengunggahan data ke pusat setelah jaringan memungkinkan.

Distribusi BBM di wilayah 3T juga menghadapi tantangan saat terjadi bencana di sejumlah daerah Sumatera. Akses jalan yang terputus menuntut penerapan pola distribusi alternatif agar stok energi tetap terjaga dan layanan kepada masyarakat tidak terhenti.

Pertamina Patra Niaga menilai penguatan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak bagi wilayah 3T. Dukungan lintas sektor dinilai diperlukan agar distribusi BBM subsidi tetap akuntabel dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menilai target pemerintah untuk meningkatkan kecepatan rata-rata layanan internet bergerak menjadi 60 Mbps pada 2026 dapat dicapai, terutama di wilayah perkotaan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur jaringan.

Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART, Alvin Aslam, mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Biaya penggelaran 4G yang mahal dinilai menjadi penghambat rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas cakupan 4G/LTE hingga mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026.

Target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Dia menekankan pentingnya regulator melakukan survei layanan konsumen yang presisi agar target yang ditetapkan benar-benar memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, mengingat keterjangkauan layanan tidak selalu sejalan dengan kualitas minimum yang berkelanjutan.

Adapun target cakupan mobile broadband 4G/LTE tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Sementara itu, capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman, meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Selain cakupan jaringan, Komdigi juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Dari sisi keterjangkauan, rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita ditetapkan sebesar 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya mendorong layanan internet yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia China Mobile akan memperkuat bisnisnya di Indonesia dengan membangun infrastruktur seperti sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) dan data center pada 2026.

Melalui pengalaman lebih dari satu dekade dan portofolio use case mencapai 20.000, perusahaan ini juga berencana membawa solusi pintar (smart solutions) lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, khususnya di sektor industri kritis seperti kesehatan, manufaktur, otomotif, pertambangan, rantai pasok, dan pemerintahan.

Assistant Sales Manager Indonesia China Mobile David Sugandi mengatakan tahun depan perusahaan akan makin mendekatkan smart solution kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

China Mobile akan menggandeng mitra lokal membawa teknologi secara masif dan cepat ke pasar potensial Indonesia. China Mobile akan mendukung beragam program pemerintah seperti ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

"Bagaimana teknologi itu sebenarnya ada atau dalam proses pengembangan, dan kita bisa bawa ke Indonesia, diimplementasikan di Indonesia, memperkuat fondasi ekonomi," kata David kepada Bisnis, dikutip Jumat (19/12/2025).

Sugandi menegaskan bahwa teknologi yang dibawa bukan sekadar Internet of Things (IoT), melainkan ekosistem lengkap dari hulu ke hilir.

IoT hanya salah satu komponen, ujungnya saja, di belakang itu terdapat network, infrastruktur, big data, dan pengolahan data hingga dashboard atau command center.

Perusahaan juga berkolaborasi dengan asosiasi seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan lembaga bisnis, pemerintahan, serta regulator untuk memperkaya pengetahuan dan mendorong teknologi masuk ke Indonesia.

"Bukan sekedar bisnis, tapi menjadi kekuatan ekonomi bersama-sama," ungkap Sugandi.

Sekadar informasi, induk Indonesia China Mobile membukukan pendapatan sekitar RMB794,7 miliar atau naik 0,4% year-on-year (YoY) pada kuartal III/2025. Laba bersih sekitar RMB31,1 miliar, naik 1,4% YoY.

Perusahaan mengeklaim memiliki total pelanggan seluler sekitar 1 miliar pada akhir kuartal III/2025. Khusus pelanggan yang terhubugn ke 5G, total ada sekitar 622 juta. Pelanggan broadband tetap sekitar 329 juta.

Bangun Data Center...

Pusat Data China Mobile

Dalam hal infrastruktur, China Mobile telah meluncurkan jaringan kabel laut dari Singapura ke Jepang pada Juni 2025, yang menghubungkan pusat ekonomi Asia Tenggara dan Asia Timur.

Koneksi ke Indonesia melalui Singapura-Jakarta sudah berjalan, dengan rencana peningkatan kapasitas pada 2026. "Nanti mau ditingkatkan kapasitasnya," kata Sugandi, meski belum merinci timeline kuartal.

Terkait pembangunan menara BTS, perusahaan belum memiliki rencana langsung, hanya menjalin kerja sama erat dengan perusahaan menara telekomunikasi lokal.

China Mobile juga siap mendukung program "internet rakyat" atau internet murah untuk masyarakat Indonesia, memanfaatkan pengalaman menyediakan broadband untuk 300 juta pelanggan tetap dan 1 miliar pelanggan mobile di Tiongkok.

"Kami siap sedia untuk mendukung implementasi program itu," kata David..

China Mobile juga memiliki rencana membangun fasilitas data center di Indonesia, dengan studi yang dimulai sejak 2023.

Saat ini, perusahaan bekerja sama dengan provider data center lokal, sementara data center hyperscale terdekat berada di Singapura dengan kapasitas 10 megawatt.

Dia mengatakan keberadaan data center di Indonesia sangat penting untuk menghadirkan latensi yang lebih bagi perangkat-perangkat IoT perusahaan.

"Kami punya perencanaan untuk memiliki data center di Indonesia, tapi masih belum bisa diinformasikan secara detail," ujar David.

Bisnis China Mobile

David mengatakan perusahaan telah lama berinteraksi dengan pengguna di Indonesia melalui berbagai layanan, meskipun banyak yang belum menyadari keberadaan brand ini.

China Mobile membagi operasinya di Indonesia menjadi tiga pilar utama: Enterprise, Carrier, dan Mobile Business.

Sementara pilar Enterprise mencakup solusi bisnis seperti Internet of Things (IoT), konektivitas, data center, kecerdasan buatan (AI), dan Software-Defined Technology (SDT).

Pilar Carrier mirip dengan peran Huawei sebagai penyedia teknologi, termasuk peralatan seperti kabel fiber optik dan infrastruktur jaringan.

“Carrier itu menyediakan equipment, mirip kayak Huawei yang provide teknologi ke China Mobile, lalu diintegrasikan dan ditawarkan ke yang lain,” jelasnya.

Perusahaan juga menjalin hubungan bisnis dengan mitra seperti ISP dan operator telko di Indonesia, termasuk Telkom.

Sementara itu, Mobile Business fokus pada penjualan paket data roaming melalui e-commerce, bandara, dan kerja sama dengan penyedia tour.

“Mobile business ini yang jual paket data roaming, ada di bandara, marketplace, dan kerja sama dengan tour haji umrah,” tambah David.

Untuk tahun depan, lanjut David, perusahaan akan fokus pada momentum seperti musim haji dan umrah untuk memperbesar pangsa pasar untuk memacu bisnis roaming.

Sugandi menekankan bahwa ketiga pilar ini berjalan paralel dan akan diekspansi. “Semuanya yang mau digedein, ketiga-tiganya jalan paralel,” ungkapnya.

Bisnis Carrier sudah mapan dengan mitra existing seperti ISP dan Telkom, sementara Enterprise dan Mobile Business masih perlu peningkatan awareness brand.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan proyek Satelit Multifungsi dan infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai perubahan daftar PSN.

Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup beberapa proyek di antaranya Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, Percepatan Pembangunan Technopark, hingga Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat.

Salah satu proyek utama yang masuk dalam daftar adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, hingga Timur.

Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Palapa Ring Integrasi menjadi proyek tulang punggung konektivitas nasional yang sangat krusial untuk pemerataan akses digital.

“Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Heru kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025)/

Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda karena lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

Proyek Palapa Ring Integrasi akan meliputi 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan kesenjangan digital di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit Multifungsi pertama pemerintah bernama Satria-1.

Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet be rkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan. Namun seiring dengan tingginya kebutuhan bandwidth, jumlah titik dipangkas menjadi di bawah 40.000 titik.

Dengan masuknya program Satelit Multifungsi, maka terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang dahulu digadang-gadang mencapai 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah menggunakan satelit orbit rendah.