Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penetapan proyek Satelit Multifungsi dan Palapa Ring Integrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah tepat. Terlebih, kapasitas Satelit Satria-1 makin terbatas.

Pada Juli 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% dari total 150 Gbps yang dimiliki. Hingga akhir tahun, diproyeksikan kapasitas akan terisi hingga 90%.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai penetapan Palapa Ring Integrasi dalam daftar PSN sangat tepat. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan backbone nasional untuk menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

“Termasuk menghubungkan Ibu Kota Kabupaten/Kota yang belum terhubung serat optik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan untuk proyek Satelit Multifungsi, pemerintah perlu menghitung kembali kemanfaatan dari Satria-1 yang sudah beroperasi saat ini. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan proyek tersebut.

“Walau ini hanya jauh di bawah alokasi MBG atau IKN, tapi kan harus dialokasikan,” imbuhnya.

Dari sisi teknis, Heru menilai perencanaan proyek harus memperhitungkan kebutuhan kapasitas hingga 15 tahun ke depan agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan kapasitas.

Hal ini penting karena diprediksi trafik data Indonesia akan meningkat pesat seiring bertambahnya pengguna internet, percepatan transformasi digital, dan pertumbuhan ekonomi digital.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan Presiden mencanangkan dua kemandirian yakni pangan dan energi.

Menurutnya Industri telko dapat mendukung program Presiden dengan program kemandirian digital penggelaran infrastruktur jaringan dan layanan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kemandirian pangan dan energi akan efisien dan optimal.

Dia menuturkan ukuran kinerja (performance) paling mendasar dalam sistem telekomunikasi adalah tingkat penggunaan (utilization).

“Ukuran prosentase yang digunakan oleh pelanggan [bisa pelanggan akhir atau penyelenggara telekomunikasi] relatif terhadap kapasitas maksimal dari sistem,” katanya.

Menurut Agung, tingkat utilisasi tersebut seharusnya diumumkan secara terbuka oleh penyelenggara Palapa Ring maupun Satelit Satria sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas infrastruktur yang dikelola.

“Misal dari 22 cores (11 pairs) kabel optik yang tergelar, berapa yang telah aktif digunakan. Demikian pula untuk Satelit Satria, apabila utilisasi dari infrastruktur tersebut telah lebih dari 50%, barulah pantas untuk melakukan pengembangan berikutnya,” jelasnya.

Proyek Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur, memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, atau sekitar tiga kali lipat dari proyek Satelit Satria-1.

Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda akibat lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mempersempit kesenjangan digital, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Adapun Satelit Multifungsi pertama pemerintah adalah Satria-1. Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan.

Namun, karena meningkatnya kebutuhan bandwidth, jumlah titik tersebut dipangkas menjadi di bawah 40.000. Dengan masuknya kembali program Satelit Multifungsi ke dalam daftar PSN, terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang sebelumnya digadang mampu mencapai kapasitas 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah pemanfaatan satelit orbit rendah (LEO).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan proyek Satelit Multifungsi dan infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai perubahan daftar PSN.

Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup beberapa proyek di antaranya Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, Percepatan Pembangunan Technopark, hingga Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat.

Salah satu proyek utama yang masuk dalam daftar adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, hingga Timur.

Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Palapa Ring Integrasi menjadi proyek tulang punggung konektivitas nasional yang sangat krusial untuk pemerataan akses digital.

“Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Heru kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025)/

Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda karena lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

Proyek Palapa Ring Integrasi akan meliputi 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan kesenjangan digital di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit Multifungsi pertama pemerintah bernama Satria-1.

Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet be rkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan. Namun seiring dengan tingginya kebutuhan bandwidth, jumlah titik dipangkas menjadi di bawah 40.000 titik.

Dengan masuknya program Satelit Multifungsi, maka terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang dahulu digadang-gadang mencapai 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah menggunakan satelit orbit rendah.