Bisnis.com, BANDA ACEH — Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar -0,15% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Januari 2026 seiring normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah tekanan inflasi tinggi pada akhir tahun lalu.

Deflasi tersebut dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh berdasarkan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di lima kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah inflasi tahunan Aceh yang masih tercatat cukup tinggi.

“Pada Januari 2026, BPS Provinsi Aceh mencatat bahwa Provinsi Aceh mengalami deflasi month-to-month sebesar -0,15%, dibandingkan dengan bulan Desember 2025,” ujar Pelaksana Harian Kepala BPS Provinsi Aceh Tasdik Ilhamudin, Senin (02/02/2026).

BPS memantau perkembangan harga di lima daerah, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah. Deflasi tersebut mencerminkan penurunan IHK dari 114,40 pada Desember 2025 menjadi 114,23 pada Januari 2026.

Secara tahunan (year on year/yoy), Provinsi Aceh justru masih mengalami inflasi sebesar 6,69%. Tasdik menjelaskan bahwa kondisi tersebut berarti harga barang dan jasa naik rata-rata 6,69% dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami deflasi 2,01% dengan kontribusi terhadap deflasi sebesar 0,79 persen. Namun, secara tahunan kelompok ini justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 6,42% dengan kontribusi 2,46%.

Komoditas utama yang dominan menyumbang deflasi m-to-m antara lain telur ayam ras, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng. Sementara itu, komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi tahunan adalah tarif listrik, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Adapun komoditas yang paling berpengaruh terhadap deflasi tahunan di antaranya cabai merah, kentang, cabai hijau, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah pertama.

Pada Januari 2026, seluruh wilayah perhitungan inflasi di Aceh mencatat inflasi secara tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,60%, sedangkan yang terendah terdapat di Meulaboh sebesar 5,55%.

Sementara itu, secara bulanan hanya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhokseumawe yang mengalami inflasi masing-masing 0,26% dan 0,86%. Daerah lainnya mengalami deflasi, dengan Kota Banda Aceh mencatat deflasi terdalam sebesar -0,81%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini menilai deflasi bulanan tersebut mencerminkan pemulihan pasokan dan distribusi pascabencana hidrometeorologi yang sempat menekan harga komoditas pada Desember 2025.

“Hal tersebut merupakan sinyal positif, karena mencerminkan pemulihan pasokan dan kelancaran distribusi yang berkontribusi pada penurunan harga-harga komoditas secara bulanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” kata Agus pada Bisnis, Selasa (03/02/2026).

Meski demikian, Agus mengingatkan inflasi tahunan Aceh masih perlu menjadi perhatian karena dipengaruhi low base effect, terutama tarif listrik yang pada periode sama tahun sebelumnya sempat mendapat diskon 50%.

Selain itu, jalur distribusi yang belum sepenuhnya pulih akibat jembatan darurat berkapasitas terbatas serta kerusakan lahan pertanian, perkebunan, dan tambak akibat banjir turut mendorong inflasi tahunan.

Dalam mendukung pengendalian inflasi, Bank Indonesia Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TPID kabupaten/kota secara intensif, terutama pascabencana hidrometeorologi.

Bisnis.com, LHOKSEUMAWE — Untuk pemulihan ekonomi dan menahan laju inflasi Aceh tahun ini diperlukan percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk melancarkan akses distribusi produk pertanian, perkebunan dan komoditas unggulan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan tingkagt inflasi di Aceh menghadapi tantangan berat pada tahun ini yang disebabkan oleh dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November tahun lalu.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 16 hingga 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir dan longsor dengan wilayah terdampak paling parah meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Menurut Prabu Dewanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk akses distribusi komoditas itu diperlukan karena wilayah yang terkena bencana alam merupakan sebagian besar daerah penghasil produk pertanian, perkebunan, dan produk unggulan Aceh.

“Rehab infrastruktur itu, selain jalan dan jembatan juga infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi yang perlu diperbaiki karena dampak banjir. Perlu juga upaya segera penyiapan lahan agar siap tanam. Karena Presiden Prabowo sudah menginstruksikan dan menyediakan anggaran, maka perlu percepatan pelaksanaannya,” ujarnya kepada Bisnis, di Lhokmeumawe, Selasa (27/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pemulihan sarana infrastruktur bersifat darurat sudah sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan TNI, berupakan akses jalan dan jembatan darurat.

Namun, lanjutnya, wilayah bencana di Aceh yang merupakan daerah penghasil pertanian dan komoditas unggulan itu harus dipulihkan secara permanen sehingga distribusi hasil panen perkebunan bisa dilakukan dengan lancer.

Prabu mengungkapkan sejumlah komoditas utama dari wilayah terdampak bencana itu, seperti padi, cabe, kopi, bawang dan hasil perkebunan yang berkaitan langsung dengan kelangsung ekonomi Aceh dan perkembangan angka inflasi.

“Jadi dari sisi inflasi ini juga berdampak besar, apalgi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Bank Indonesia ingin terlibat lebih jauh bagaimana perdagangan bisa kembali pulih dan harga produk kebutuhan pokok kembali stabil pada tingkat harga yang wajar,” kata Kepala Bi Lhokseumawe itu lagi.

Terkait dengan hal ini, lanjutnya, himbauan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf supaya tidak ada upaya di pasar untuk menaikan harga bahan pokok bisa dipatuhi oleh pelaku pasar sehingga gejolak inflasi bisa diredam.

Dia mengatakan Bank Indonesia berupaya melakukan kerjasama lintas terkait untuk memperjuangkan menjaga angka inflasi serta menggerakan transaksi perdagangan berjalan dengan wajar supaya ekonomi Aceh berjalan dengan baik.

Sementara itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana transfer 2026 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.

Dari total dana tersebut, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh dengan 23 kabupaten/kota yang ada di sana. Sedangkan untuk Sumut mencapai Rp 6,3 triliun untuk Sumut dengan 33 kabupaten/kotanya, dan untuk Sumatra Barat sebesar Rp 2,7 triliun dengan 19 kabupaten/kotanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana hingga Rp60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Inflasi Desember 2025 di Provinsi Aceh tercatat sebagai yang tertinggi di tingkat provinsi secara nasional.

Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil terbesar terhadap inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year on year (y-on-y) Aceh mencapai 6,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,40, jauh di atas inflasi nasional yang berada di angka 2,92 persen dengan IHK sebesar 109,92.

Berdasarkan data BPS yang dirilis (05/01/2026) di lima kabupaten/kota di Aceh, yakni Aceh Tengah, Meulaboh, Aceh Tamiang, Banda Aceh, dan Lhokseumawe, inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2025 tercatat sebesar 3,60 persen.

Kenaikan inflasi bulanan ini sejalan dengan peningkatan IHK dari 110,42 pada November 2025 menjadi 114,40 pada Desember 2025. Secara tahunan maupun tahun kalender (year to date/y-to-d), inflasi Aceh sama-sama tercatat sebesar 6,71 persen.

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi. Secara m-to-m, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 7,64 persen dengan kontribusi 2,86 persen. Sementara secara y-on-y, inflasinya mencapai 12,47 persen dengan andil sebesar 4,62 persen terhadap inflasi Aceh secara keseluruhan.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi bulanan antara lain beras, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, telur ayam ras, dan bawang merah. Adapun secara tahunan, inflasi banyak dipengaruhi oleh harga beras, emas perhiasan, cabai merah, ikan tongkol, dan ikan dencis.

Kabupaten Aceh Tengah mencatat inflasi tertinggi, baik secara tahunan maupun bulanan, masing-masing sebesar 8,90 persen y-o-y dan 4,95 persen m-to-m.

Di sisi lain, BPS Provinsi Aceh menyebut sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Statistisi Ahli Muda BPS Aceh Hilda Aprina, menyatakan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Aceh mencapai 29,74 persen, dikutip pada (08/01/2026).

Tingginya inflasi tersebut tidak sejalan dengan kondisi kesejahteraan petani. BPS Aceh mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 berada di angka 123,99 atau turun sebesar 0,93 persen dibandingkan November 2025 .

Penurunan NTP tersebut menunjukkan melemahnya daya beli petani. Kenaikan harga barang dan jasa yang mereka konsumsi serta input produksi berlangsung lebih cepat dibandingkan kenaikan harga hasil pertanian. Dampaknya memperberat tekanan ekonomi bagi petani di tengah inflasi yang tinggi. (Arief Budi Mulia)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat lonjakan tinggi tingkat inflasi di tiga wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Provinsi Aceh bahkan mencatat inflasi hingga 3,60 persen, melampaui target sasaran inflasi tahunan nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

“Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami inflasi pada Desember, setelah sebelumnya mengalami deflasi pada November 2025. Ketiga provinsi ini termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Tercatat, tingkat inflasi di Provinsi Aceh pada Desember 2025 menembus 3,60 persen secara bulanan (month to month/mtm), melonjak dibandingkan November 2025 yang mengalami deflasi sebesar -0,67 persen.

Kemudian, tingkat inflasi di Provinsi Sumut pada Desember 2025 tercatat sebesar 1,66 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,42 persen. Adapun di Sumbar, tingkat inflasi tercatat 1,48 persen pada Desember 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,24 persen.

Angka inflasi Desember 2025 di ketiga wilayah tersebut jauh di atas tingkat inflasi nasional. BPS mencatat, inflasi nasional pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen, lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,17 persen.

“Penyebab inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025,” ujar Pudji.

Ia menerangkan, secara umum komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

“Seperti di Aceh yang utamanya didorong oleh kenaikan harga beras. Kemudian Sumatera Utara didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, serta inflasi di Sumatera Barat yang utamanya didorong oleh bawang merah,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Desember 2025.

"Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini di Jakarta, Senin.

Padahal, pihaknya mencatat bahwa sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,67 persen mtm di Aceh, 0,42 persen mtm di Sumatera Utara, dan 0,24 persen mtm di Sumatera Barat.

Sementara pada Desember 2025, Aceh mengalami inflasi bulanan sebesar 3,60 persen mtm dan inflasi tahunan sebesar 6,71 persen year-on-year (yoy).

Pudji menuturkan, inflasi bulanan di provinsi tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80 persen, bahan bakar rumah tangga 0,26 persen, minyak goreng 0,26 persen, telur ayam ras 0,24 persen, bawang merah 0,24 persen, serta nasi dengan lauk 0,15 persen.

Sedangkan Sumatera Utara mencatatkan inflasi bulanan 1,66 persen mtm dan inflasi tahunan 4,66 persen yoy.

Cabai rawit (andil 0,41 persen), bawang merah (0,24 persen), kelapa (0,14 persen), daging ayam ras (0,13 persen), emas perhiasan (0,09 persen), dan kacang panjang (0,07 persen) menjadi komoditas dengan andil inflasi bulanan tertinggi di provinsi tersebut.

Selanjutnya, inflasi bulanan dan inflasi tahunan di Sumatera Barat masing-masing tercatat sebesar 1,48 persen mtm dan 5,15 persen yoy.

Komoditas yang menyumbang inflasi bulanan terbesar di provinsi tersebut adalah bawang merah dengan andil 0,22 persen, cabai rawit 0,18 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,10 persen, kangkung 0,09 persen, dan emas perhiasan 0,09 persen.

“Secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut,” kata Pudji Ismartini.

BPS memaparkan bahwa cuaca ekstrem di Sumatera pada akhir November 2025 dipicu oleh bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar serta pengaruh Siklon Tropis Koto.

Kedua siklon tersebut meningkatkan curah hujan dengan intensitas sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian memicu banjir dan bencana lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mengalami inflasi pada Desember 2025.

Inflasi terjadi menyusul terjangan banjir dan tanah longsor pada akhir November lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan ketiga wilayah itu masuk dalam daftar provinsi dengan inflasi tertinggi.

"Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025. Ketiga provinsi ini termasuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi," ujar Pudji dalam konferensi pers virtual, Senin (5/1).

Berdasarkan paparan Pudji, Aceh berada di peringkat pertama provinsi dengan inflasi tertinggi di level 3,6 persen secara bulanan (mtm). Selnajutnya, Sumut berada di posisi ketiga provinsi dengan inflasi tertinggi di level 1,66 persen (mtm). Berikutnya, Sumbar di posisi ke-6 dengan inflasi 1,48 persen (mtm).

Pudji mengatakan inflasi Aceh disebabkan oleh sejumlah komoditas di antaranya beras dengan andil 0,80 persen; bahan bakar rumah tangga (0,26 persen); minyak goreng (0,26 persen). Lalu telur ayam ras (0,24 persen), bawang merah (0,24 persen), dan nasi dengan lauk (0,15 persen).

Sedangkan inflasi Sumut disebabkan oleh komoditas cabai rawit dengan andil 0,41 persen; bawang merah (0,24 persen); kelapa (0,14 persen); daging ayam ras (0,13 persen); emas perhiasan (0,09 persen); dan kacang panjang (0,07 persen).

Lalu, inflasi Sumbar disebabkan komoditas bawang merah dengan andil 0,22 persen; cabai rawit (0,18) persen, beras (0,14 persen), daging ayam ras (0,10 persen); kangkung (0,09 persen); dan emas perhiasan (0,09 persen).

"Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut karena kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025," ujar Pudji.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir hingga longsor yang menghantam wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun lalu terbukti memukul stabilitas harga barang secara signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi tersebut mengalami tekanan inflasi yang tinggi di atas rata-rata nasional pada Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan Aceh tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan (year on year/ YoY) tertinggi di Indonesia, yakni menembus 6,71%. Angka ini jauh melampaui inflasi nasional yang berada di level 2,92%.

"Secara tahunan dapat kita lihat bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi dan inflasi tertinggi terjadi di Aceh yaitu sebesar 6,71%," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Tak hanya Aceh, Sumatra Barat (Sumbar) mencatatkan inflasi tinggi sebesar 5,15% YoY, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatra. Sementara itu, Sumatra Utara (Sumut) menyusul dengan tingkat inflasi sebesar 4,66% YoY.

Secara bulanan (month on month/MoM), Aceh mengalami inflasi 3,6%. Sementara itu, Sumut sebesar 1,66% dan Sumbar senilai 1,48%.

Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya atau November 2025, Aceh masih mencatatkan deflasi alias penurunan harga sebesar 0,67% MoM, Sumut deflasi 0,41% MoM, dan Sumbar deflasi 0,24% MoM.

Kondisi di wilayah barat ini kontras dengan wilayah lain yang relatif stabil. BPS mencatat inflasi terendah terjadi di Sulawesi Utara, yang hanya mencatatkan kenaikan harga sebesar 1,23% YoY dan 0,51% MoM.

Sebelumnya, BPS menjelaskan bahwa dampak bencana alam terhadap harga-harga komoditas di wilayah tersebut belum tecermin dalam rilis inflasi November 2025.

Menurutnya, bencana hidrometeorologi di ketiga wilayah tersebut baru terjadi pada akhir periode pencatatan sehingga belum memengaruhi rata-rata harga konsumen secara signifikan pada November 2025.

"Bencana yang terjadi di tiga wilayah saat ini, ini terjadi di pertengahan minggu keempat November. Jadi, tidak terjadi [dampaknya] bulan ini," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Pudji mengungkapkan bahwa dampak bencana, seperti gangguan distribusi logistik dan kerusakan infrastruktur pasar, diproyeksikan baru akan terlihat pada rilis data inflasi bulan depan (Desember 2025).

"Karena kita tahu juga kondisinya mengakibatkan kendala infrastruktur, sehingga pasar tempat pelaksanaan survei IHK juga terkena bencana seperti yang terjadi di Sibolga saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Pudji menegaskan bahwa potret inflasi akibat guncangan pasokan alias supply shock dari bencana alam di tiga wilayah Sumatra ini baru akan terbaca pada laporan periode berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

“Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

“Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

“Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

“Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.