Bisnis.com, BANDA ACEH — Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar -0,15% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Januari 2026 seiring normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah tekanan inflasi tinggi pada akhir tahun lalu.

Deflasi tersebut dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh berdasarkan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di lima kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah inflasi tahunan Aceh yang masih tercatat cukup tinggi.

“Pada Januari 2026, BPS Provinsi Aceh mencatat bahwa Provinsi Aceh mengalami deflasi month-to-month sebesar -0,15%, dibandingkan dengan bulan Desember 2025,” ujar Pelaksana Harian Kepala BPS Provinsi Aceh Tasdik Ilhamudin, Senin (02/02/2026).

BPS memantau perkembangan harga di lima daerah, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah. Deflasi tersebut mencerminkan penurunan IHK dari 114,40 pada Desember 2025 menjadi 114,23 pada Januari 2026.

Secara tahunan (year on year/yoy), Provinsi Aceh justru masih mengalami inflasi sebesar 6,69%. Tasdik menjelaskan bahwa kondisi tersebut berarti harga barang dan jasa naik rata-rata 6,69% dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami deflasi 2,01% dengan kontribusi terhadap deflasi sebesar 0,79 persen. Namun, secara tahunan kelompok ini justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 6,42% dengan kontribusi 2,46%.

Komoditas utama yang dominan menyumbang deflasi m-to-m antara lain telur ayam ras, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng. Sementara itu, komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi tahunan adalah tarif listrik, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Adapun komoditas yang paling berpengaruh terhadap deflasi tahunan di antaranya cabai merah, kentang, cabai hijau, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah pertama.

Pada Januari 2026, seluruh wilayah perhitungan inflasi di Aceh mencatat inflasi secara tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,60%, sedangkan yang terendah terdapat di Meulaboh sebesar 5,55%.

Sementara itu, secara bulanan hanya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhokseumawe yang mengalami inflasi masing-masing 0,26% dan 0,86%. Daerah lainnya mengalami deflasi, dengan Kota Banda Aceh mencatat deflasi terdalam sebesar -0,81%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini menilai deflasi bulanan tersebut mencerminkan pemulihan pasokan dan distribusi pascabencana hidrometeorologi yang sempat menekan harga komoditas pada Desember 2025.

“Hal tersebut merupakan sinyal positif, karena mencerminkan pemulihan pasokan dan kelancaran distribusi yang berkontribusi pada penurunan harga-harga komoditas secara bulanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” kata Agus pada Bisnis, Selasa (03/02/2026).

Meski demikian, Agus mengingatkan inflasi tahunan Aceh masih perlu menjadi perhatian karena dipengaruhi low base effect, terutama tarif listrik yang pada periode sama tahun sebelumnya sempat mendapat diskon 50%.

Selain itu, jalur distribusi yang belum sepenuhnya pulih akibat jembatan darurat berkapasitas terbatas serta kerusakan lahan pertanian, perkebunan, dan tambak akibat banjir turut mendorong inflasi tahunan.

Dalam mendukung pengendalian inflasi, Bank Indonesia Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TPID kabupaten/kota secara intensif, terutama pascabencana hidrometeorologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan harga di tiga provinsi yang baru saja dilanda bencana hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Ketiga wilayah tersebut kompak mencatatkan deflasi pada Januari 2026, berbalik arah dari tren inflasi tinggi pada bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penekan utama indeks harga di wilayah terdampak banjir dan longsor tersebut.

“Ini khusus inflasi pascabencana pada tiga provinsi yang terkena bencana hidrometeorologi. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami deflasi pada Januari 2026 setelah sebelumnya mengalami inflasi cukup tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ateng merincikan bahwa Sumbar mencatatkan deflasi terdalam secara nasional pada Januari 2026, yakni sebesar 1,15% secara bulanan (month to month/MtM). Padahal pada Desember 2025, provinsi ini mengalami inflasi sebesar 1,48% MtM.

Pola serupa terjadi di Aceh. Setelah lonjakan inflasi ekstrem sebesar 3,60% MtM pada Desember 2025, Serambi Mekkah mencatatkan deflasi 0,15% MtM pada Januari 2026.

Demikian pula dengan Sumut yang berbalik mengalami deflasi 0,75% MtM, setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 1,66% MtM.

“Aceh [deflasi] utamanya didorong penurunan harga telur ayam ras, sedangkan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat didorong oleh penurunan harga cabai merah,” jelas Ateng.

Secara nasional, BPS melaporkan perkembangan harga yang bervariasi antarwilayah. Sebanyak 20 provinsi mengalami inflasi, sementara 18 provinsi lainnya mengalami deflasi.

Adapun, inflasi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 1,48% MtM, kontras dengan Sumatra Barat yang mencatatkan deflasi terendah atau terdalam.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi yang tengah dilanda bencana alam yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru mengalami deflasi pada November 2025.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Aceh mencatatkan deflasi alias penurunan harga sebesar 0,67% secara bulanan (month to month/MtM), Sumatra Utara (Sumut) deflasi 0,41% MtM, dan Sumatra Barat (Sumbar) deflasi 0,24% MtM.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa dampak bencana alam terhadap harga-harga komoditas di wilayah tersebut belum tecermin dalam rilis inflasi bulan ini.

Menurutnya, bencana hidrometeorologi di ketiga wilayah tersebut baru terjadi pada akhir periode pencatatan sehingga belum memengaruhi rata-rata harga konsumen secara signifikan pada November 2025.

"Bencana yang terjadi di tiga wilayah saat ini, ini terjadi di pertengahan minggu keempat November. Jadi, tidak terjadi [dampaknya] bulan ini," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Pudji mengungkapkan bahwa dampak bencana, seperti gangguan distribusi logistik dan kerusakan infrastruktur pasar, diproyeksikan baru akan terlihat pada rilis data inflasi bulan depan (Desember 2025).

Dia mencontohkan kondisi di Sibolga, Sumatra Utara, yang mana infrastruktur pasar tempat pelaksanaan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) turut terdampak bencana. Akibatnya, BPS sulit pengumpulan data yang valid dari pasar tersebut.

"Karena kita tahu juga kondisinya mengakibatkan kendala infrastruktur, sehingga pasar tempat pelaksanaan survei IHK juga terkena bencana seperti yang terjadi di Sibolga saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Pudji menegaskan bahwa potret inflasi akibat guncangan pasokan alias supply shock dari bencana alam di tiga wilayah Sumatra ini baru akan terbaca pada laporan periode berikutnya.

"Potret dari rilis bulan depan akan terlihat dampak dari pengaruh bencana alam yang terjadi di tiga wilayah tersebut," tutup Pudji.

Inflasi Keseluruhan

Secara keseluruhan, BPS melaporkan bahwa tingkat inflasi November 2025 mencapai 0,17% MtM, turun dari posisi Oktober 2025 yang senilai 0,28% MtM.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 2,72% secara tahunan (year on year/YoY) pada November 2025, turun dari Oktober 2025 dengan inflasi 2,86% YoY.

"Secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 2,27%," ujar Pudji.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar pada November 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 1,12% MtM, dengan andil inflasi 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil inflasi 0,08%.

Selain itu, tarif angkutan udara juga mendorong inflasi dengan andil 0,04%, bawang merah dengan andil inflasi 0,03%, ikan segar dengan andil 0,02%, dan wortel dengan andil 0,02%.

Selain itu, komoditas yang memberi andil deflasi yaitu daging ayam ras dengan andil 0,03%, beras dan cabai merah masing-masing dengan andil 0,02%, serta beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang dengan masing-masing andil 0,01%.