Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Sumatra Barat sebesar 1,97% yoy atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,77 pada April 2025 menjadi 111,93 pada April 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan inflasi yang terjadi secara yoy hingga April 2026 itu, disumbangkan dari komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng, yang tercatat terjadi kenaikan harga. Kondisi ini membuat IHK mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2026.

“Kalau secara mtm, Sumbar ini mengalami inflasi sebesar 0,39%. Hingga April 2026, deflasi ytd sebesar 0,43%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada April 2026 angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, nasi dengan lauk, hingga laptop/notebook.

Menurutnya adanya angkutan udara yang menjadi penyebab inflasi secara mtm pada April 2026, karena dampak dari adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga avtur, di mana membuat harga tiket pesawat turut naik.

“Jadi selain adanya angkutan udara, komoditas lain yang andil memberikan inflasi juga pada angkutan umum lainnya , seperti tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kendaraan carter,” jelasnya.

Nurul menjelaskan di Sumbar ini terdapat empat wilayah cakupan IHK, semua wilayah mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% dengan IHK sebesar 113,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%, dengan IHK sebesar 112,82.

Sementara itu, Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan IHK sebesar 111,80 dan Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,97% dengan IHK sebesar 111,41.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid menjelaskan dengan angka inflasi Sumbar yang masih dalam range target yakni 2,5% hingga 1%, jadi masih kondusif guna menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang sempat rendah 3,3% pada 2025.

“Kami menargetkan inflasi Sumbar tetap terjaga sepanjang 2026 ini yakni di angka 2,5% hingga 1%. Sementara kini inflasi Sumbar 1,97%, jadi masih sesuai range target,” tegasnya.

Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan di 4 kabupaten dan kota, inflasi Sumbar Desember 2025 tercatatsebesar 5,15% (year on year/YoY).

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan bahwa inflasi mencerminkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,90 pada Desember 2024 menjadi 112,41 pada Desember 2025.

“Secara month-to-month [MtM] pada bulan Desember 2025 itu, Sumbar mengalami inflasi sebesar 1,48%. Hingga Desember 2025, inflasi year-to-date [YtD] sebesar 5,15%,” katanya, dikutip dari data resmi BPS, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa wilayah yang mengalami inflasi tahunan tertinggi adalah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 7,09% (YoY) dengan IHK 115,17. Adapun, wilayah dengan inflasi tahunan terendah adalah Kota Padang yakni 4,66% (YoY) dengan IHK sebesar 111,66 pada Desember 2025.

Sementara itu, Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi sebesar 4,77% dengan IHK sebesar 112,64 dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 4,99% dengan IHK sebesar 111,69.

Sugeng menyampaikan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi bulanan pada Desember 2025 adalah bawang merah, cabai rawit, beras, daging ayam ras, kangkung, emas perhiasan, cabai merah, angkutan antar kota, telur ayam ras, buncis, cabai hijau, bayam, ikan gembolo/ikan aso-aso, terong, kacang panjang, tarif kendaraan travel, santan segar, sawi hijau, angkutan udara, dan ikan serai.

“Lalu komoditas yang memberikan andil/ sumbangan deflasi mtm pada Desember 2025 adalah wortel, jengkol, jeruk nipis/ limau, dan ikan tuna,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar sebenarnya masih berada dalam kondisi yang terkendali, dan hal ini dapat dilihat hingga Juli 2025.

“Tetapi, seiring adanya bencana alam melanda sebagian besar wilayah Sumbar, membuat sejumlah komoditas di pasar jadi naik,” jelasnya.

Menurutnya, cuaca ekstrem yang berlangsung hingga akhir tahun memberikan dampak yang besar terhadap sektor pangan, mulai dari kondisi gagal panen, gangguan distribusi pangan, kondisi tersebut membuat pasokan ke pasar jadi terganggu dan membuat harga naik.

Majid menjelaskan awalnya kenaikan harga pangan dirasakan pada komoditas beras, lalu menyusul komoditas bawang merah, dan berlanjut pada cabai merah, serta adanya kenaikan harga telur ayam, begitupun harga emas yang mengalami tren kenaikan.

“Bencana alam benar-benar membawa dampak yang besar terhadap kondisi inflasi Sumbar hingga penutupan tahun ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, ke depan TPID perlu mempersiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi, sehingga pangan di Sumbar tetap terkendali apabila sewaktu-waktu menghadapi bencana alam. Dia berharap sinergitas kedepan bisa terus di tingkatkan antar daerah, agar Sumbar masih dalam kondisi terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.