JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, mengonsumsi informasi, hingga membangun kepercayaan terhadap media.

Pembahasan tersebut menjadi fokus utama dalam acara bertajuk The 3rd Mercu Buana International Conference on Communication Science (MICoCS) yang diselenggarakan Universitas Mercu Buana di Hotel Mercure, Nusa Dua, Bali, Senin (29/6/2026).

Konferensi internasional itu kedatangan akademisi komunikasi dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan China untuk membahas masa depan ilmu komunikasi di era kecerdasan buatan.

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunimasi FIKOM Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto

tema kegiatan kali ini adalah transformasi komunikasi di era AI, konferensi ini mengupas berbagai tantangan baru mulai dari perubahan perilaku audiens, industri media digital, komunikasi lintas budaya, hingga pentingnya inklusi digital.

Saat membuka acara, Ketua MICoCS 2026 Assoc. Prof. Dr. Afdal Makkuraga Putra, menegaskan keberhasilan komunikasi di masa depan tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknologi semata.

“Autentisitas, transparansi algoritma, hubungan emosional dengan audiens, serta penguatan literasi digital menjadi faktor yang menentukan terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” terang Afdal, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Salah satu narasumber MICoCS, Dr. Ayesha Ashfaq dari University of the Punjab, Pakistan, menyoroti bagaimana algoritma AI telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat.

Menurutnya, sistem rekomendasi berbasis AI kini berperan besar menentukan informasi yang diterima pengguna melalui media sosial maupun platform digital.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memunculkan tantangan baru berupa filter bubble, echo chamber, serta meningkatnya risiko penyebaran misinformasi.

"Viralitas bukan lagi ukuran utama kredibilitas sebuah informasi. Karena itu, transparansi algoritma dan peningkatan literasi AI menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital," paparnya.

Kemudian, Prof. Dr. Gerald Goh Guan Gan dari Multimedia University, Malaysia menilai kesenjangan digital pada era AI tidak hanya berkaitan dengan akses internet atau perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih kompleks seperti bias algoritma.

Sementara itu, Dr. Liu Hao dari Zhejiang Business Technology Institute, China, memaparkan hasil penelitiannya mengenai efektivitas komunikasi digital dalam membangun citra destinasi wisata melalui media sosial.

Penelitiannya menemukan pengalaman nyata yang dibagikan kreator konten jauh lebih efektif dibandingkan promosi formal dalam membangun keterlibatan audiens.

Lalu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Ahmad Mulyana memperkenalkan Mulyana Model, sebuah model konseptual yang menjelaskan transformasi industri makna pada era digital melalui perspektif mediamorfosis.

Mulyana menjelaskan ekonomi digital kini ditandai oleh berkembangnya ekonomi perhatian (attention economy), ekonomi kreator, monetisasi data, hingga kapitalisme platform.

JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat buka suara terkait langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Komaruddin berharap ada regulasi yang mengatur homeless media ini.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Komaruddin ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Komarudin berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

Lihat video: Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Media Bantah Terlibat



"Iini loh ada fenomena-fenomena yang kurang sehat, maka pemerintah terima kasih pada pers dengan catatan pers itu juga jangan ngaco. Ibarat dokter kalau ngaco ya pasien tidak mau, tapi kalau profesional kan terima kasih, kalau perlu kita kan bayar pada dokter," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Tujuannya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Swiss German University (SGU) resmi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan perusahaan media di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan industri media serta ekosistem digital di Indonesia.

Kerja sama ini mencakup berbagai ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendukung program Merdeka Belajar. Program tersebut yakni magang dan pelatihan industri, penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan digital, publikasi ilmiah dan jurnal, program dosen tamu dan guest lecture, kolaborasi seminar dan lokakarya, kursus singkat dan program non-degree, program beasiswa, hingga promosi dan publikasi bersama.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen SGU dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga memberikan pengalaman industri nyata agar mahasiswa memiliki kesiapan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia profesional saat ini.

Menurut Rektor Swiss German University, Assoc Prof Dr Dipl-Ing Samuel P Kusumocahyo, kolaborasi strategis dengan industri merupakan bagian penting dari pendekatan pendidikan SGU yang berbasis praktik dan relevansi industri.

“Kami percaya bahwa pendidikan tinggi harus mampu menjembatani kebutuhan akademik dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dengan perusahaan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga kesempatan untuk terlibat langsung dengan ekosistem industri media, teknologi, dan komunikasi profesional.

Chris Kanter selaku Board of Patronage Swiss German University menilai kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri memiliki peran penting dalam membangun talenta masa depan Indonesia. “Kemajuan industri membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan memiliki pengalaman praktis,” katanya.

Karena itu, sinergi antara universitas dan industri menjadi sangat penting, sebab membuka lebih banyak ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi berharap dapat menciptakan berbagai program kolaboratif yang tidak hanya mendukung pengembangan akademik, tetapi juga memperkuat kompetensi profesional, kreativitas, serta kesiapan generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan industri global dan transformasi digital yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada peringatan Hari Pers Nasional 2024, Presiden Joko Widodo memberi hadiah Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights. Sebuah aturan yang mendorong platform digital untuk lebih berkontribusi kepada perusahaan media.

Perpres hadir dengan tujuan utama yakni menjamin keberlanjutan industri media di era dominasi platform digital, menciptakan hubungan yang lebih adil dalam monetisasi konten berita antara platform digital dan perusahaan pers serta menyediakan kerangka kerja sama bisnis yang jelas (bukan mengatur konten atau membatasi kebebasan pers).

Sebagai turunan untuk mewujudkan tujuan tersebut, platform digital seperti Google, Meta, TikTok dan lain sebagainya didorong untuk mengakui dan bekerja sama dengan perusahaan pers terverifikasi. Adapun bentuk kerja sama dapat berupa lisensi konten, pembagian pendapatan iklan, program dukungan khusus, dan bentuk komersialisasi lainnya.

Sayangnya, turunan dari kebijakan tersebut tak kunjung rampung. Skema mengenai lisensi konten hingga pembagian pendapatan iklan, belum dijelaskan secara gamblang.

Adapun selama ini masih merujuk pada monetisasi iklan display atau AdSense. Dengan skema itu, setiap iklan yang masuk ke Google maka penerbit atau media mendapat sekitar 68% dari pendapatan iklan untuk AdSense for content, dan Google mengambil sekitar 32% sebagai fee.

Mulai 2023, struktur ini dipecah menjadi sisi buy-side (misalnya Google Ads ambil ±15% dari belanja pengiklan), sisi sell-side (AdSense ambil 20% dari sisa 85%), sehingga total yang sampai ke publisher tetap kira‑kira 68% dari total belanja iklan.

Kebijakan tersebut mendapat protes. Salah satunya di Australia yang menerapkan news media bargaining code. Hukum di sana memaksa Google dan Meta bernegosiasi dengan media dan, bila buntu, masuk ke arbitrase “final offer”. Hasilnya berupa serangkaian kontrak komersial rahasia, bukan satu skema revenue share baku seperti 68% dan 32%.

Selain itu, Google dan Facebook dikabarkan juga mengalirkan kurang lebih AU$200 juta per tahun ke industri berita. Indonesia, melalui Perpres Publisher Rights, berupaya untuk menciptakan hal yang sama, di mana pembagian hasil iklan dilakukan secara terbuka agar media tidak se

Perkembangan Kini

Dalam perkembangan terbaru, angan-angan untuk mendapat kerja sama yang lebih adil antara media dengan platform digital kini menyempit. Taring Perpres Publisher Rights yang mendesak kerja sama antara platform digital global dengan media lokal dipertanyakan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance. Kesepakatan tersebut diteken di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Perjanjian ini menandai fase baru hubungan ekonomi bilateral Indonesia–AS yang selama ini bertumpu pada perdagangan, investasi, serta kerja sama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ruang lingkup kesepakatan mencakup pembentukan dewan ekonomi permanen, penurunan tarif ribuan pos produk, hingga penguatan kerja sama di sektor energi, aviasi, dan industri strategis.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Iwakum dalam penguatan jurnalisme hukum dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia.

Penghargaan PWI Awards itu diterima langsung oleh Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil dalam rangkaian acara puncak Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Irfan Kamil menyampaikan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif para wartawan hukum yang selama ini konsisten mengawal isu penegakan hukum, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengingat sekaligus tanggung jawab moral untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pers pada kepentingan publik,” kata Kamil.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menambahkan penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada organisasi, tetapi juga kepada seluruh wartawan hukum yang bekerja dengan komitmen pada etika dan konstitusi.

“Ini adalah apresiasi bagi kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan berintegritas. Bagi kami, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menguatkan jurnalisme hukum yang kritis namun tetap bertanggung jawab,” kata Ponco.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik, Iwakum sebelumnya mengajukan uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat dilakukan secara serta-merta, serta harus mengedepankan mekanisme kewartawanan, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai bagian dari pendekatan restorative justice.

Iwakum menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan kebebasan pers, jurnalisme hukum yang berintegritas, serta penegakan prinsip negara hukum yang demokratis.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Dia berharap pers Indonesia semakin maju, profesional, dan menjadi pilar kemajuan Indonesia.

"Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia mengajak insan pers untuk melawan hoaks dan disinformasi. Prasetyo menilai pemberitaan yang tak bertanggung jawab dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia.

"Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," tuturnya.

Pemerintah juga mengapresiasi seluruh insan pers Indonesia. Prasetyo mengatakan seluruh insan pers telah bekerja keras menyampaikan capaian maupun permasalahan di masyarakat.

"Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dipusatkan di Serang, Banten, dengan mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat".

Rangkaian acara HPN 2026 di Banten berlangsung sejak 6 hingga 9 Februari 2026, meliputi berbagai agenda mulai dari Pentas Budaya dan Pameran UMKM, bakti sosial, hingga Jalan Sehat yang melibatkan masyarakat luas.

Penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, yang sekaligus menandai hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 di Surakarta.

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan bahwa media diterpa dua kali disrupsi yang membuat industri tersebut sempoyongan. Hal itu disampaikan Nezar di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Satu hal yang penting setelah industri media diterpa dua kali disrupsi yang signifikan," kata Nezar.

Disrupsi yang pertama adalah internet. Dalam era tersebut, media tradisional bermigrasi ke ranah digital.

Kemudian yang kedua, kata Nezar adalah disrupsi Artificial Intelligence (AI). Era ini membuat media massa menjadi goyang dan berlomba mencari bentuk yang baru.

"Dalam dua disrupsi ini terus terang industri media goyang, sempoyongan, dan berusaha mencari bentuk yang baru," ujar Nezar.

Lebih jauh, Nezar menekankan, jika bicara lebih luas, ekosistem di tengah disrupsi yang terbangun harus bisa menopang karya jurnalistik yang berkualitas.

"Ada satu hal penting adalah bahwa disrupsi platform digital saat ini mengarah pada ada ekstrasi nilai tanpa pengembalian nilai. Ini yang saya kira dirasakan banyak industri media," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menekankan kembali peran vital pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah derasnya arus disrupsi digital, pers diharapkan untuk tetap menjadi cermin yang memantulkan kondisi realitas secara objektif

"Saya rasa pers itu reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, yang dilihat pada pemerintah dan juga masyarakat," katanya dalam sambutannya dalam outlook media 2026 bertajuk 'Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan integritas di era hiper-konektivitas' yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa pers berfungsi menyampaikan apa yang terjadi pada pemerintah, dalam hal ini kebijakan, prestasi, keberhasilan, hingga penyimpangan yang terjadi, kemudian dipantulkan oleh media massa kepada masyarakat. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam masyarakat, suara kritik masyarakat dipantulkan agar pemerintah itu bisa mendengarkan.

"Dalam konteks itulah makanya pers disebut sebagai pilar demokrasi yang keempat. Mengapa? Karena dia sebagai lalu lintas penyambung, penerus aspirasi masyarakat untuk pemerintah dan juga prestasi, kebijakan pemerintah buat masyarakat," ujarnya.

Namun, dia menyadari fungsi sebagai penyambung aspirasi kini menghadapi tantangan besar. Era digital telah mengubah pola komunikasi secara drastis. Jika dahulu pers memegang kendali penuh sebagai penyaring informasi (gatekeeper), kini posisi tersebut mulai bergeser seiring dengan dominasi media sosial yang begitu bebas.

Sampai akhirnya, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait kepada siapa mereka harus percaya atas informasi yang muncul. Namun, Komaruddin dalam posisi ini kembali menegaskan bahwa peran pers hanya sebagai medium atas informasi tersebut.

"Yang diharapkan trust itu bukan pada pers, yang diharapkan trust itu pada pemerintah dan pemerintah trust kepada masyarakat, sedangkan pers itu hanya medium saja gitu. Sebagai medium, sepanjang medium itu memantulkan secara profesional, objektif dengan etika, ya itulah substansi, itulah realitas yang ada," tuturnya.

Menghadapi tantangan ini, Dewan Pers mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, komunitas pers, hingga organisasi masyarakat untuk merumuskan roadmap pers ke depan melalui formula keep (pertahankan), drop (Tinggalkan) dan create (Ciptakan).

Di tengah kompleksitas media sosial yang ulit dikendalikan, kata dia, Dewan Pers memposisikan diri sebagai orkestrator sekaligus clearing house (pusat klarifikasi).

Bisnis, JAKARTA — Industri media di Indonesia mengalami tantangan serius sejak media sosial mendominasi kanal penyebaran informasi. Namun, di Jepang industri media masih cukup tangguh.

Negeri Samurai tersebut bukannya tidak menghadapi tantangan yang serupa seperti industri media di Indonesia. Namun, rupanya media di sana punya jurus tersendiri untuk dapat tetap relevan di era sekarang.

Saya bersama sejumlah perwakilan media lain asal Indonesia berkesempatan mengunjungi tiga media mainstream di Jepang dalam kunjungan awal Desember 2025 ini, yakni Nippon TV, The Hokkaido Shimbun Press, dan The NHK Sapporo Broadcasting Station.

Masing-masing media memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi menghadapi tantangan yang kurang lebih serupa, yakni berkurangnya pelanggan seiring dengan depopulasi yang terjadi di Jepang. Minat generasi muda untuk mengakses media juga relatif menurun.

Hal ini pun menjadi fokus perhatian ketiga media. Nippon TV mengungkapkan minat generasi tua di Jepang untuk menonton TV atau mengakses informasi dari media resmi masih cukup tinggi. Namun, cukup sulit bagi perusahaan media untuk menarik minat pemirsa muda.

“Kalau menyasar lansia tentu mudah. Namun, Nippon TV ingin menyasar generasi muda, remaja, anak-anak,” kata Fumi Kobayashi, Chief Editor Commentator, International News, NEWS Division Nippon TV saat ditemui di kantornya pada Selasa (2/12/2025).

Fumi mengatakan bahwa untuk menjaga relevansi mereka, media yang telah beroperasi sejak 1953 ini berupaya memperluas kehadiran secara internasional.

Serupa seperti media-media di Indonesia, Nippon TV juga membuka kanal YouTube dan telah memiliki 3,1 juta subscriber dengan sekitar 82.000 video. Selain itu, Nippon TV turut menghadirkan channel dan konten untuk audiens berbahasa asing, seperti Mandarin.

Upaya lainnya yakni dengan melakukan kolaborasi bersama influencer di berbagai negara untuk mendukung penyebaran informasi dan branding, serta menarik minat generasi muda. Di Asia Tenggara, Nippon TV memiliki kantor perwakilan di Bangkok, Thailand, dan berkolaborasi dengan influencer setempat.

Sejumlah perwakilan media asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand berfoto bersama karyawan Nippon TV (jongkok barisan depan) usai mengikuti diskusi tentang tantangan industri media di Jepang dan mengamati cara kerja Nippon TV di Tokyo, Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini difasilitasi oleh JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths), sebuah program pertukaran internasional yang diinisiasi dan didanai oleh Pemerintah Jepang. Bisnis/Jenesys.

Shinichiro Ochi, Senior Producer, Managing Director, News Center, News, News Department Nippon TV menambahkan bahwa sebenarnya selama media mampu mempertahankan konten yang berkualitas, kepercayaan audiens dan pengiklan akan tetap terjaga.

“Hal yang tidak dapat dilakukan influencer adalah untuk menampilkan sumber berita yang kaya, penelitian, analisis, kajian yang membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Misalnya dengan memanfaatkan gambar satelit. Ini pendekatan diferensiasi yang kami lakukan di tengah tantangan konten medsos saat ini,” katanya.

Shinichiro mengatakan bahwa untuk menambah penghasilan, Nippon TV kini melihat peluang di lini penjualan konten. “Sebagai produsen konten, kami melihat peluang untuk memonetisasi konten itu untuk dipasarkan ke luar negeri,” katanya.

Sejauh ini, Nippon TV belum sepenuhnya memanfaatkan artificial intelligence (AI) dalam proses produksi, selain untuk penerjemahan. Kendati demikian, perusahaan kini memiliki tim khusus yang mengkaji potensi pemanfaatan AI untuk tujuan pemeriksaan fakta.

MEDIA ANAK-ANAK

Berbeda dengan Nippon TV, The Hokkaido Shimbun Press punya strategi yang tak kalah unik. Perusahaan media cetak dan online ini secara khusus menghadirkan koran untuk anak-anak. Tujuannya yakni untuk sedini mungkin menanamkan kebiasaan membaca dan menulis pada generasi muda.

Koran reguler mereka terbit tiap hari dengan ukuran 40x54 cm sebanyak 28 halaman, sedangkan koran untuk anak-anak terbit dua kali sebulan dengan ukuran lebih kecil, yakni 7x40 cm sebanyak 8 halaman.

“Ukurannya setengah dari koran biasa, disesuaikan dengan tubuh anak SD sehingga ringan, kecil, dan mudah dibawa,” kata Ishimaru, perwakilan The Hokkaido Shimbun Press.

Ishimaru menjelaskan bahwa media koran tersebut digunakan sebagai bahan ajar di sekolah, terutama untuk mata pelajaran Bahasa Jepang dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Close

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI ) Jakarta menggelar Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) untuk jurnalis tingkatan muda di Hall Dewan Pers pada 5–6 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta dari berbagai media televisi nasional.

Ketua Umum IJTI Pusat Herik Kurniawan menyebut UKJ digelar sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas jurnalis, sekaligus memperkuat profesionalisme di tengah tantangan industri media yang kian kompleks. Ia juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengaruhnya terhadap ekosistem informasi. Menurutnya, pada era banjir informasi dan teknologi generatif, peran jurnalis profesional justru semakin vital.

"Saat ini peran para jurnalis semakin penting. Mengapa? Karena tinggal para jurnalislah yang kemudian bisa menjamin informasi yang faktual kepada masyarakat. Karena kenapa? Kalau AI itu kan kita enggak tahu itu benar apa enggak," ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Herik menegaskan bahwa ada pertarungan besar antara jurnalis profesional dan penyalahgunaan AI untuk kepentingan yang tidak baik. Karena itu, sertifikasi kompetensi diperlukan untuk memastikan bahwa jurnalis yang teruji memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya.

"Sangat penting kenapa orang untuk kemudian diuji. Karena orang-orang yang sudah teruji ini mereka punya tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang sudah dinyatakan kompeten," katanya.

Selain untuk menghadapi disrupsi AI, sertifikasi jurnalis juga dinilai penting sebagai filter di tengah maraknya banjir informasi di media sosial. Ia menjelaskan bahwa jurnalis memiliki peran memberikan gambaran utuh kepada masyarakat, khususnya dalam peristiwa penting seperti bencana.

Menurutnya, ketika banyak konten viral hanya menampilkan potongan situasi, karya jurnalistik harus menghadirkan konteks yang lebih lengkap dan berdampak pada pengambilan keputusan publik.

"Dengan jurnalis, maka penonton lewat karya jurnalistiknya bisa memahami situasi lebih lengkap lagi. Akhirnya apa? Dampak yang diharapkan misalnya antara lain, bantuan yang bisa datang, atau masuk ke depannya bahkan ada evolusi bagaimana untuk menata wilayah supaya tidak terjadi bencana yang salah," jelasnya.

Herik berharap UKJ yang digelar IJTI bisa menjadi dorongan penting bagi generasi jurnalis muda untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga integritas informasi di era disrupsi digital. Menurutnya, persaingan di dunia media kian ketat, sehingga jurnalis dituntut memiliki kemampuan yang semakin beragam.

"Harapan saya, setelah dinyatakan kompeten, mereka terus meningkatkan kapasitas, kemampuannya, supaya karya jurnalistik yang bisa lebih berkualitas lagi. Jangan sampai kemudian, setelah uji kompetensi ini dinyatakan kompeten, sudah berhenti sampai di level tersebut," katanya.

BANDUNG - Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun dua buku putih penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia sebagai panduan pengunaan kecerdasan buatan di berbagai bidang. Dua buku putih itu akan menjadi bahan bagi penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan, diskusi MediaConnect digelar tepat waktu. Perkembangan AI saat ini masif dan penggunaannya semakin intens. Adopsi teknologi baru seperti AI masuk sangat dalam ke dunia media.

"Kita bisa melihat bagaimana AI membantu proses produksi di newsroom untuk membuat produksi konten lebih efisien dan optimal," kata Nezar seusai acara diskusi MediaConnect: “Dari Cepat Jadi Cermat - Menyikapi AI di Meja Redaksi” di Kota Bandung, Kamis (27/11/2025).

Nezar menjelaskan, Komdigi melihat penggunaan AI mampu membantu media melakukan analisis prediktif terhadap distribusi konten dan mempermudah riset secara cepat dengan bantuan teknologi tersebut.

"Terkait penggunaan AI di ruang redaksi, pemerintah telah menyiapkan panduan etika AI. Selain itu, pemerintah juga memiliki peta jalan nasional artificial intelligence," ujar Nezar.

Kedua dokumen itu, tutur Wamen Komdigi, disiapkan untuk menjadi Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih dibahas di Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Untuk industri media sendiri, kami melihat sejumlah perusahaan media telah menyusun aturan internal mereka terkait adopsi teknologi AI dalam proses produksi konten dan penggunaannya di internal redaksi," tutur Wamen.

Nezar mengungkapkan, Dewan Pers pun telah mengeluarkan panduan penggunaan Artificial Intelligence untuk media. Sejumlah regulasi, baik eksternal maupun internal, bisa menjadi acuan bagi media dalam merespons perkembangan AI di ruang redaksi.

Ditanya tentang pengawasan terhadap penggunaan AI untuk memproduksi hoaks atau mengganggu persatuan? Nezar mengatakan, harus menjadi perhatian serius semua pihak.

"Jika itu berkaitan dengan misinformasi dan disinformasi, termasuk yang kita kenal sebagai AI deepfake, memang menjadi perhatian serius. AI deepfake bukan hanya menjadi perhatian media, tetapi juga masyarakat umum," ucapnya.

Di pemerintahan, ujar Wamen, Komdigi berdialog dengan platform-platform digital untuk mencegah penyebaran masif konten deepfake. Sebab dengan teknologi AI generatif, tegas Wamen, video, foto, dan suara bisa dibuat sangat realistik sehingga sulit dibedakan dari konten asli.

Banyak kasus deepfake digunakan untuk scamming atau penipuan, dan sudah cukup banyak korbannya. Kami berupaya mendeteksi hal tersebut dan sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang, seperti Polri.

Untuk scamming finansial, Komdigi berkomunikasi dengan OJK, PPATK, dan BI guna mengantisipasi penyalahgunaan AI deepfake. Modusnya mirip dengan penipuan lain, tetapi lebih canggih dan meyakinkan karena kemampuan teknologi AI meniru realitas dengan sangat baik. "Karena itu dibutuhkan literasi yang kuat di masyarakat," ujar Wamen.

Menurut Nezar, sampai saat ini, tidak ada media yang menggunakan deepfake dalam pemberitaan. Deepfake sejauh ini digunakan oleh pihak-pihak yang memang berniat menipu, bukan oleh media arus utama.

Terkait penggunaan AI oleh media, kata Nezar, diperbolehkan, namun tergantung kebijakan masing-masing redaksi. Pada praktiknya, penggunaan AI memang tidak terhindarkan dan telah digunakan secara masif oleh banyak newsroom.

"Karena itu, kami mengimbau agar penggunaan AI diatur melalui kode etik internal redaksi, serta dengan mengikuti pedoman yang telah disusun oleh Dewan Pers," ujar Nezar.

"Dewan Pers sudah mengeluarkan panduan etika penggunaan Artificial Intelligence. Jadi pedoman tersebut sebenarnya sudah tersedia dan bisa dijadikan rujukan oleh media," pungkasnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono mengatakan, penggunaan AI harus diatur agar tidak menimbulkan bias maupun hoaks.

Dia menjelaskan bahwa di Kompas Gramedia ada aturan yang menjadi pegangan, yakni Pedoman Penggunaan AI. “Pedoman itu sudah ada sejak tahun 2023,” kata Haryo.

Selain itu, Haryo juga merujuk kepada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang turut menjadi referensi dalam penyusunan pedoman tersebut.

Pedoman itu, ujar dia, dikenal sebagai Pedoman KG Media dalam Pemanfaatan AI, yang digunakan untuk produksi informasi, pemberitaan, hingga pengembangan pengetahuan.

Menurut Haryo, jika ada produk jurnalistik yang sepenuhnya dikerjakan oleh AI, hal tersebut dapat terdeteksi melalui alat bantu internal yang digunakan di Kompas Gramedia.

“Ini dari luar masuk ke Kompas pun bisa terlihat apakah sebuah teks menggunakan AI atau tidak. Karena itu kami punya tools untuk mengeceknya,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tentang sejauh mana AI dapat digunakan dalam jurnalistik, Haryo menuturkan, riset data masih dapat dibantu oleh AI. Namun ada batasnya.

“Kalau untuk riset data sih bisa. Tapi kalau sudah menyangkut sumber informasi, itu harus jelas. Kecuali memang berlangganan layanan tertentu. Misalnya saya berlangganan Gemini AI, ada fitur deep research yang memunculkan sumber-sumbernya. Kalau tidak ada sumber, jangan coba-coba,” tutur Haryo.

Menutup pemaparan, Haryo kembali menegaskan poin utama bagi jurnalis dan publik. Pada akhirnya, untuk media, semuanya kembali pada diri sendiri. Jurnalis itu berdedikasi pada kebenaran. Orang yang memiliki handphone bisa memotret, tapi itu belum menjadikannya seorang fotografer.

"Sama halnya, orang yang membuat konten belum tentu jurnalis. Karena jurnalis itu bertanggung jawab pada kebenaran,” tegas Haryo.

Untuk diketahui, Komdigi menggelar diskusi diskusi MediaConnect: “Dari Cepat Jadi Cermat - Menyikapi AI di Meja Redaksi” di Kota Bandung, Kamis (27/11/2025). Acara ini menghadirkan keynote speaker Wamen Komdigi Nezar Patria.

Diskusi juga menghadirkan tiga narasumber, yaitu, Direktur Jenderal (Dirjen) Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono, dan Creative Advisor/AI Spescialists Motulz Anto. Acara berlangsung meriah dihadiri juga oleh puluhan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung.