Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan baru yang mengatur hubungan antaramarketplace seperti TikTok Shop dan Shopee dengan pelaku UMK, termasuk skema tarif dan komisi platform digital agar tidak berubah secara sepihak.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antarasellerdanmarketplace. Regulasi tersebut juga akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku UMK.

Dia menjelaskan aturan baru itu mewajibkan adanya kontrak kerja sama biaya antaramarketplacedansellerdengan jangka waktu minimal satu tahun. Selama masa kontrak tersebut,marketplacetidak diperbolehkan menaikkan tarif secara sepihak.

“Salah satunya mengatur mengenai insentif bagi usaha mikro dan kecil, serta kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membangun kontrak kerja sama biaya minimal selama satu tahun, di mana selama kontrak kerja sama tersebut pihak marketplace tidak bisa sepihak menaikkan, dan apabila ingin menaikkan harus melakukan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya,” kata Maman kepadaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Maman menuturkan aturan tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian usaha bagi UMK yang berjualan di platform digital. Menurutnya, perubahan tarif atau biaya layanan secara mendadak dapat mengganggu perencanaan bisnis penjual.

“Sellerkan juga punya perencanaancashflow, perencanaan keuangan bulanan sampai tahunan, apabilamarketplacemain sepihak menaikkan tentunya akan mengganggu perencanaan seller,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian UMKM juga telah memanggil sejumlahmarketplaceterkait isu kenaikan komisi maupun biaya layanan kepada pelaku UMKM. Menurut dia,marketplacemenyatakan tidak ada kenaikan tarif.

“Sudah kami panggil, mereka semua menyatakan tidak ada menaikkan tarif. Yang ada hanya mengubah Gratis Ongkir bagi yang retur atau apabila ada pengembalian barangrejectdari pembeli di mana apabila ada pengembalian barangrejectmaka biaya ongkirnya dibagi dua antaramarketplacedanseller,” jelasnya.

Adapun untuk insentif, Maman menyebut skema tersebut tengah digodok bersama kementerian terkait. “[Insentif untuk UMK] Sedang dalam pembahasan dan sinkronisasi dengan semua kementerian terkait,” sambungnya.

Maman menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap marketplace melalui integrasi platform SAPA UMKM dengan platform digital.

SAPA UMKM merupakan sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mempermudah akses layanan yang lebih terintegrasi. Saat ini, SAPA UMKM telah memasuki tahap uji coba terbatas di tiga wilayah, yakni Sulawesi, Jawa Barat, dan Bali.

“Alhamdulilah [SAPA UMKM] sudah siap pakai, walaupun memang tetap akan terus kami evaluasi untuk penyempurnaan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Anabatic Technologies Tbk (IDX: ATIC) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 7 Mei 2026 di Graha Anabatic dengan salah satu agenda utama berupa usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Presiden Komisaris baru. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat struktur kepemimpinan perseroan seiring dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang serta mendukung arah pertumbuhan jangka panjang.

Inisiatif tersebut didukung oleh kinerja keuangan Perseroan yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada 2025, Anabatic mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 13,2% (yoy), didorong oleh peningkatan efisiensi operasional dan kualitas profitabilitas. Margin laba bruto meningkat menjadi 13,6% dan margin laba bersih mencapai 3,9%. Dari sisi fundamental, Perseroan juga membukukan pertumbuhan ekuitas sebesar 33,3% (yoy). Kinerja ini menjadi pondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam RUPST yang digelar oleh Anabatic, Irfan Setiaputra diperkenalkan sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Anabatic yang baru. Irfan Setiaputra dikenal luas pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebuah perusahaan berskala besar di industri yang kompleks danhighly regulated.Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif strategis yang kuat bagi Perseroan dalam menghadapi dinamika industri teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, dalam RUPST, Perseroan juga mengusulkan Prasetio sebagai Komisaris Independen serta Victor Budi Tanuadji sebagai Komisaris yang baru, juga menerima pengunduran diri Hideaki Ohaishi dan Rieko Kawaguchi dari posisi Direksi Anabatic, serta memperkenalkan Jonathan Budi Tanuadji sebagai direksi baru.

“Penunjukan Presiden Komisaris baru ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kepemimpinan ATIC berada dalam posisi yang tepat dalam menangkap peluang masa depan,” ungkap Presiden Direktur PT Anabatic Technologies Tbk, Harry Surjanto Hambali dalam pernyataan resminya. “Dengan struktur yang diperkuat dan posisi keuangan yang semakin solid, kami optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sejalan dengan penguatan kepemimpinan, Anabatic juga terus mendorong strategi pertumbuhan yang berfokus pada pengembangan dan diversifikasi portofolio produk serta layanan bernilai tambah. Fokus utama diarahkan pada solusi transformasi digital sepertiData ModernizationdanAI Digital Contact Centeruntuk memperluas penerapan di berbagai sektor industri. Pada segmenCloud & Digital Platform Partner(CDPP), Perseroan menambahkan 26 produk baru sepanjang 2025 serta meluncurkan dua produk berbasisIntellectual Property(IP) sendiri. Sementara itu, pada segmenDigital Enriched Outsourcing Services(DEOS),integrasi teknologiArtificial Intelligence(AI) menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan.

Langkah ini didukung oleh prospek industri TIK nasional yang terus bertumbuh, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai sekitar USD46 miliar pada 2025 dan proyeksi pertumbuhan CAGR sebesar 8–10% hingga 2030. Anabatic juga terus meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui penyempurnaan standar layanan, peningkatan responsivitas, serta pemanfaatan teknologi terkini guna menghadirkan pengalaman pelanggan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi kinerja keuangan yang solid dan kepemimpinan yang semakin fokus ke pengembangan bisnis, PT Anabatic Technologies Tbk optimistis dapat terus memperkuat posisinya sebagai mitra transformasi digital terpercaya, baik di tingkat nasional maupun regional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada peringatan Hari Pers Nasional 2024, Presiden Joko Widodo memberi hadiah Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights. Sebuah aturan yang mendorong platform digital untuk lebih berkontribusi kepada perusahaan media.

Perpres hadir dengan tujuan utama yakni menjamin keberlanjutan industri media di era dominasi platform digital, menciptakan hubungan yang lebih adil dalam monetisasi konten berita antara platform digital dan perusahaan pers serta menyediakan kerangka kerja sama bisnis yang jelas (bukan mengatur konten atau membatasi kebebasan pers).

Sebagai turunan untuk mewujudkan tujuan tersebut, platform digital seperti Google, Meta, TikTok dan lain sebagainya didorong untuk mengakui dan bekerja sama dengan perusahaan pers terverifikasi. Adapun bentuk kerja sama dapat berupa lisensi konten, pembagian pendapatan iklan, program dukungan khusus, dan bentuk komersialisasi lainnya.

Sayangnya, turunan dari kebijakan tersebut tak kunjung rampung. Skema mengenai lisensi konten hingga pembagian pendapatan iklan, belum dijelaskan secara gamblang.

Adapun selama ini masih merujuk pada monetisasi iklan display atau AdSense. Dengan skema itu, setiap iklan yang masuk ke Google maka penerbit atau media mendapat sekitar 68% dari pendapatan iklan untuk AdSense for content, dan Google mengambil sekitar 32% sebagai fee.

Mulai 2023, struktur ini dipecah menjadi sisi buy-side (misalnya Google Ads ambil ±15% dari belanja pengiklan), sisi sell-side (AdSense ambil 20% dari sisa 85%), sehingga total yang sampai ke publisher tetap kira‑kira 68% dari total belanja iklan.

Kebijakan tersebut mendapat protes. Salah satunya di Australia yang menerapkan news media bargaining code. Hukum di sana memaksa Google dan Meta bernegosiasi dengan media dan, bila buntu, masuk ke arbitrase “final offer”. Hasilnya berupa serangkaian kontrak komersial rahasia, bukan satu skema revenue share baku seperti 68% dan 32%.

Selain itu, Google dan Facebook dikabarkan juga mengalirkan kurang lebih AU$200 juta per tahun ke industri berita. Indonesia, melalui Perpres Publisher Rights, berupaya untuk menciptakan hal yang sama, di mana pembagian hasil iklan dilakukan secara terbuka agar media tidak se

Perkembangan Kini

Dalam perkembangan terbaru, angan-angan untuk mendapat kerja sama yang lebih adil antara media dengan platform digital kini menyempit. Taring Perpres Publisher Rights yang mendesak kerja sama antara platform digital global dengan media lokal dipertanyakan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance. Kesepakatan tersebut diteken di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Perjanjian ini menandai fase baru hubungan ekonomi bilateral Indonesia–AS yang selama ini bertumpu pada perdagangan, investasi, serta kerja sama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ruang lingkup kesepakatan mencakup pembentukan dewan ekonomi permanen, penurunan tarif ribuan pos produk, hingga penguatan kerja sama di sektor energi, aviasi, dan industri strategis.

Bisnis.com, MALANG—Warga Kampung Budaya Polowijen (KBP), Kota Malang, melakukan ritual budaya megengan, nyadaran, dan arak-arakan, seta wilujengan menyambut Ramadan, Minggu (15/2/2026).

Sebelumnya diluncurkannya KBP Digital, sebuah platform digital berbasis dokumentasi budaya Malangan. Peluncuran dilakukan Prof. Sutawi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai wujud sinergi antara dunia akademik dan komunitas budaya dalam menjaga warisan lokal di era transformasi digital.

KBP Digital merupakan karya mahasiswa KKN Tematik UMM Berdampak 2026 Kelompok 14 yang selama masa pengabdian mendokumentasikan, menyusun, dan mengemas kekayaan budaya Kampung Budaya Polowijen dalam bentuk e-book dan arsip digital. Platform ini dapat diakses melalui pemindaian barcode yang terhubung ke aplikasi Linktree, sehingga masyarakat luas dapat menjelajahi konten budaya secara praktis dan terbuka.

Adapun isi KBP Digital meliputi e-book dan dokumentasi Topeng Malang, Batik Malang, Wayang Malang, kerajinan anyaman bambu, gerabah, pawon tradisional, hingga ragam makanan dan minuman tradisional khas Malang. Seluruh konten dirancang sebagai bank data budaya yang sistematis, edukatif, sekaligus promotif.

Prof.Sutawi, menyampaikan rasa bangga dan haru atas kontribusi mahasiswa dalam pelestarian budaya melalui pendekatan teknologi.

“Perubahan budaya itu pasti, modernisasi budaya itu perlu, transformasi budaya itu wajib, dan adaptasi budaya itu keniscayaan. Melalui digitalisasi Kampung Budaya Polowijen ini, kita menjadikan teknologi sebagai strategi pelestarian. Budaya harus didata, didokumentasikan, dan dipublikasikan agar dunia mengetahui betapa kaya dan beragamnya budaya kita, khususnya budaya Malangan,” tegasnya.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tradisi tidak hanya diwariskan secara lisan, tetapi juga terdokumentasi secara ilmiah dan digital agar dapat diakses lintas generasi.

Ki Demang, penggagas Kampung Budaya Polowijen, turut mengapresiasi kerja keras mahasiswa KKN.

Dia menjelaskan bahwa KBP Digital bukan lahir secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran intensif dalam program Sinau Budaya. Mahasiswa mendapatkan pembekalan mengenai ilmu budaya, pariwisata, komunikasi, administrasi kesekretariatan, pengolahan makanan tradisional, kerajinan anyaman, pengelolaan lahan tanaman, pertukangan, hingga produksi konten budaya untuk media sosial.

“Semua ilmu itu kami bagikan kepada mahasiswa. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi praktik langsung di lapangan. KBP Digital adalah hasil dari proses laku budaya dan kerja kolektif,” ujarnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA- Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Indonesia Financial Group (IFG) berkomitmen menghadirkan perlindungan terhadap risiko bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dan aktivitas selama periode liburan.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen IFG dan seluruh anggota holding untuk memberikan rasa aman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas publik di momen yang menjadi puncak pergerakan ekonomi nasional.

Dalam situasi tersebut, IFG melihat perlindungan terhadap risiko perjalanan, kendaraan, properti, hingga jiwa dan kesehatan sebagai faktor penting agar aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat berjalan dengan aman dan lancar.

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji menyampaikan bahwa langkah IFG ini sejalan dengan dorongan Danantara selaku Holding BUMN untuk menempatkan pelayanan publik dan perlindungan terhadap risiko masyarakat.

“Kehadiran IFG sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia menjadi bukti nyata peran BUMN asuransi, penjaminan dan investasi dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat di masa libur panjang,” ujar Denny dikutip dari siaran pers, Rabu (24/12/2025).

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, IFG menghadirkan aplikasi ONE by IFG sebagai platform digital terpadu yang mengintegrasikan produk asuransi, penjaminan, investasi, dan layanan kesehatan seperti telekonsultasi, melihat manfaat hingga penebusan obat secara daring.

Platform ini memudahkan masyarakat untuk membeli produk keuangan di dalam ekosistem IFG hanya melalui satu aplikasi. Dengan sistem layanan daring 24 jam, masyarakat dapat membeli polis, memantau portofolio, hingga mengakses layanan kesehatan dari mitra IFG secara lebih cepat dan efisien.

”IFG dan anggota holding hadir untuk memberikan rasa aman di setiap aspek kehidupan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan, setiap rumah, dan setiap keluarga memiliki perlindungan yang memadai,” tambah Denny.

Dalam menghadapi periode libur Nataru, IFG melalui anggota holding telah menyiapkan beragam layanan perlindungan yang relevan. PT Asuransi Jasindo menyediakan asuransi perjalanan untuk melindungi masyarakat dari risiko keterlambatan, kehilangan bagasi, dan keadaan darurat medis.

PT Jasa Raharja memastikan santunan pada korban kecelakaan bagi pengendara dan penumpang kendaraan dapat disampaikan secepat mungkin dan tepat sasaran. Jasindo juga menghadirkan perlindungan rumah dan properti dari risiko kebakaran atau banjir saat rumah ditinggalkan selama liburan.

Lebih lanjut IFG Life memperkuat perlindungan jiwa dan kesehatan keluarga agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan tenang. Sedangkan, PT Jasaraharja Putera menghadirkan perlindungan dalam berkendara melalui perlindungan asuransi kendaraan bermotor hingga perlindungan pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja menyampaikan usulan draf Rancangan Undang-undang RUU Ketenagakerjaan yang telah diserahkan ke DPR RI. Poin penting dalam payung hukum tersebut menyoroti perlindungan pekerja informal hingga penolakan atas praktik yang melanggar hak tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, usulan draf RUU tersebut mencakup perbaikan sistem ketenagakerjaan nasional dan memperluas perlindungan bagi berbagai jenis pekerja.

“RUU ini dibagi menjadi tiga bagian utama, prinsip-prinsip dasar, pokok-pokok pikiran, dan norma hukum pasal demi pasal,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Pada bagian pertama, Said menyebut, RUU ini menegaskan prinsip larangan bagi pelaku usaha atau pemangku kepentingan untuk melakukan praktik akal-akalan dalam ketenagakerjaan.

Dia mencontohkan praktik pemagangan yang ditawarkan kepada pekerja, padahal program magang mestinya hanya berlaku bagi murid atau mahasiswa yang sedang dalam pendidikan saja.

“Misalnya, dibuatlah pemagangan yang dibolehkan untuk pekerja, padahal itu akal-akalan. Pemagangan itu diakal-akalin supaya bukan anak sekolah, padahal mereka bekerja penuh,” tuturnya.

Tak hanya itu, Said juga mencontohkan praktik outsourcing yang kerap digunakan tanpa batasan jenis pekerjaan. Padahal, menurut Said, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa outsourcing itu jenis pekerjaannya dibatasi.

Di sisi lain, draf RUU tersebut juga memperluas cakupan siapa yang disebut pekerja atau jenis-jenis profesi guna memastikan perlindungan yang adil.

“Undang-undang ini harus memperluas ruang lingkup siapa yang disebut pekerja. Kami mengatakan yang disebut pekerja adalah pekerja manufaktur, pekerja digital platform, pekerja kampus, dan pekerja di sekolah,” paparnya.

Dalam hal ini, dia juga menyebutkan, pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Blibli akan mendapat perlindungan hukum. RUU ini juga akan mengatur perlindungan bagi pekerja media, konten kreator, pekerja seni dan hiburan, tenaga medis, hingga sopir truk.

“Pekerja media, konten kreator, pekerja seni, sampai sopir truk, semua akan diatur. Kami tidak mau lagi ada yang dibayar seenaknya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, draf RUU tersebut juga menegaskan bahwa status hubungan kerja hanya ada dua jenis yaitu pekerja kontrak (PKWT) dan pekerja tetap (PKWTT)

“Dengan demikian, dilarang pekerja alih daya melalui agen outsourcing, dilarang pekerja outsourcing berkedok pemagangan, dan dilarang pekerja dengan status mitra,” tegasnya.

Said menyoroti praktik di perusahaan besar hingga BUMN yang masih menggunakan status mitra. “BUMN itu rajanya outsourcing. Di PLN, Pertamina, di Pos, semua pakai mitra. Kita mau perbaiki, enggak ada lagi pasar tenaga kerja yang diakal-akalin,” ujarnya.

Di samping itu, dalam RUU tersebut, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja sebelum ada keputusan dari pengadilan hubungan industrial.

“Pengusaha enggak boleh PHK orang sebelum keluar putusan pengadilan hubungan industrial. Selama menunggu putusan, gaji tetap jalan,” tuturnya.

RUU juga akan mewajibkan perusahaan menyiapkan jaminan cadangan pesangon. Dia mencontohkan, sistem ini sudah berjalan di negara lain.

“Kayak di China, di Jerman, semua ada cadangan pesangon. Jangan ngomong China hebat kalau buruhnya enggak dilindungi,” jelasnya.

Tak kalah penting, RUU tersebut juga mengatur penetapan upah akan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks minimum 1,0.

Selain itu, RUU juga menetapkan upah sektoral minimal 5% di atas upah minimum daerah, serta upah berkala bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.

“Kalau kerja di atas 1 tahun, upahnya harus lebih tinggi dari upah minimum. Enggak bisa yang kerja 10 tahun gajinya sama kayak yang baru masuk,” tegasnya.

RUU ini juga memperketat ketentuan tenaga kerja asing (TKA). TKA wajib didampingi oleh tiga pekerja lokal. Selain itu, masa kerja TKA dibatasi 3 tahun, wajib berbahasa Indonesia, dan harus menerima gaji setara dengan pekerja lokal pada posisi yang sama.

“Kalau dia manajer produksi, maka tenaga kerja lokal yang tiga orang tadi gajinya harus sama. Karena enggak ada yang hebat-hebat amat, cuma karena dia investor,” katanya.

RUU juga memberi perhatian khusus bagi pekerja perempuan. Misalnya, pekerja perempuan hamil yang setelah melahirkan pekerjaannya dipindahkan, itu akan dianggap pelanggaran dan dibuatkan sanksi/pidananya.