Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang Hak Cipta berisiko menekan daya saing industri kreatif dan memperlambat inovasi digital apabila tidak dirumuskan secara hati-hati, di tengah potensi lonjakan biaya kepatuhan dan ketidakpastian hukum.

Sejumlah kalangan menilai perubahan regulasi tersebut dapat menambah beban pelaku usaha, terutama di era ekonomi digital yang menuntut fleksibilitas dalam pemanfaatan konten.

Akademisi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Devi Syukri Azhari menilai penguatan perlindungan hak pencipta perlu diapresiasi. Namun, implementasi aturan yang terlalu ketat justru berisiko menghambat inovasi.

Menurutnya, pengaturan baru terkait lisensi, penggunaan konten, dan royalti dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi UMKM, startup, dan kreator independen yang memiliki keterbatasan sumber daya.

"Hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya, sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat," ujar Devi dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, kewajiban administratif tambahan berisiko menjadi hambatan masuk pasar sekaligus mempersempit ruang ekspansi usaha.

Di sisi lain, ketidakjelasan pengaturan hak cipta dalam konteks kecerdasan buatan dinilai dapat memicu ketidakpastian hukum. Kondisi ini berisiko membuat investor dan perusahaan teknologi menahan ekspansi hingga terdapat kejelasan regulasi.

Devi juga mengingatkan pembatasan prinsip penggunaan wajar atau fair use dapat meningkatkan biaya produksi konten dan pengembangan produk digital.

"Apabila ruang penggunaan yang wajar atau fair use menjadi terlalu terbatas, biaya produksi konten dan pengembangan produk digital dapat meningkat secara signifikan," katanya.

Dampak lanjutan diperkirakan menjalar ke sektor pendidikan dan riset. Akses terhadap materi berhak cipta yang lebih mahal berpotensi meningkatkan biaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperlambat transfer pengetahuan.

Selain itu, regulasi yang lebih ketat berisiko mendorong konsentrasi pasar pada perusahaan besar yang lebih mampu memenuhi ketentuan. Sementara itu, pelaku usaha kecil berpotensi semakin terpinggirkan.

Sementara itu, kalangan legislatif menilai revisi UU Hak Cipta justru diperlukan untuk menjawab tantangan baru di ruang digital.

Anggota DPR RI Once Mekel menyampaikan bahwa perubahan regulasi harus menjadi prioritas pemerintah, terutama terkait distribusi dan pemanfaatan karya. “Subjek utama pemegang hak cipta tetaplah manusia sebagai pencipta karya. Negara harus memastikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi para kreator,” ujar Once beberapa waktu lalu.

Senada, anggota DPR RI Melly Goeslaw menilai revisi UU Hak Cipta dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus menghadirkan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan.

Dia menambahkan, RUU tersebut juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang memuat sejumlah substansi baru, termasuk penyempurnaan definisi ciptaan dan pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses kreatif.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada pertengahan Maret 2026.

Sejumlah fraksi menilai revisi regulasi hak cipta merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (AI), serta perubahan ekosistem industri kreatif yang semakin kompleks.

Dengan persetujuan mayoritas fraksi, RUU Perubahan UU Hak Cipta selanjutnya akan masuk tahap pembahasan bersama pemerintah sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di DPR.

Pembahasan tersebut diperkirakan akan menyoroti sejumlah isu strategis. Mulai dari perlindungan kreator di era digital, pengaturan pemanfaatan kecerdasan artifisial, reformasi sistem royalti, hingga perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di tengah arus digitalisasi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada peringatan Hari Pers Nasional 2024, Presiden Joko Widodo memberi hadiah Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights. Sebuah aturan yang mendorong platform digital untuk lebih berkontribusi kepada perusahaan media.

Perpres hadir dengan tujuan utama yakni menjamin keberlanjutan industri media di era dominasi platform digital, menciptakan hubungan yang lebih adil dalam monetisasi konten berita antara platform digital dan perusahaan pers serta menyediakan kerangka kerja sama bisnis yang jelas (bukan mengatur konten atau membatasi kebebasan pers).

Sebagai turunan untuk mewujudkan tujuan tersebut, platform digital seperti Google, Meta, TikTok dan lain sebagainya didorong untuk mengakui dan bekerja sama dengan perusahaan pers terverifikasi. Adapun bentuk kerja sama dapat berupa lisensi konten, pembagian pendapatan iklan, program dukungan khusus, dan bentuk komersialisasi lainnya.

Sayangnya, turunan dari kebijakan tersebut tak kunjung rampung. Skema mengenai lisensi konten hingga pembagian pendapatan iklan, belum dijelaskan secara gamblang.

Adapun selama ini masih merujuk pada monetisasi iklan display atau AdSense. Dengan skema itu, setiap iklan yang masuk ke Google maka penerbit atau media mendapat sekitar 68% dari pendapatan iklan untuk AdSense for content, dan Google mengambil sekitar 32% sebagai fee.

Mulai 2023, struktur ini dipecah menjadi sisi buy-side (misalnya Google Ads ambil ±15% dari belanja pengiklan), sisi sell-side (AdSense ambil 20% dari sisa 85%), sehingga total yang sampai ke publisher tetap kira‑kira 68% dari total belanja iklan.

Kebijakan tersebut mendapat protes. Salah satunya di Australia yang menerapkan news media bargaining code. Hukum di sana memaksa Google dan Meta bernegosiasi dengan media dan, bila buntu, masuk ke arbitrase “final offer”. Hasilnya berupa serangkaian kontrak komersial rahasia, bukan satu skema revenue share baku seperti 68% dan 32%.

Selain itu, Google dan Facebook dikabarkan juga mengalirkan kurang lebih AU$200 juta per tahun ke industri berita. Indonesia, melalui Perpres Publisher Rights, berupaya untuk menciptakan hal yang sama, di mana pembagian hasil iklan dilakukan secara terbuka agar media tidak se

Perkembangan Kini

Dalam perkembangan terbaru, angan-angan untuk mendapat kerja sama yang lebih adil antara media dengan platform digital kini menyempit. Taring Perpres Publisher Rights yang mendesak kerja sama antara platform digital global dengan media lokal dipertanyakan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance. Kesepakatan tersebut diteken di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Perjanjian ini menandai fase baru hubungan ekonomi bilateral Indonesia–AS yang selama ini bertumpu pada perdagangan, investasi, serta kerja sama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ruang lingkup kesepakatan mencakup pembentukan dewan ekonomi permanen, penurunan tarif ribuan pos produk, hingga penguatan kerja sama di sektor energi, aviasi, dan industri strategis.