Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyatakan optimismenya terhadap penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurutnya, kesepakatan tersebut akan membuka peluang besar bagi peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa.

Hal itu disampaikan Steinmeier saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Presiden Jerman itu menegaskan bahwa Berlin dan Jakarta memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan kerangka kerja ekonomi dan perdagangan yang lebih kuat serta saling menguntungkan.

"Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa CEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama akhirnya juga ditandatangani," kata Steinmeier.

Ia menjelaskan bahwa implementasi perjanjian tersebut berpotensi menghapus sebagian besar hambatan tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa sehingga mampu meningkatkan arus perdagangan kedua belah pihak.

"Dan dengan itu sampai 90 persen dari bea cukai ditiadakan. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasikan perjanjian ini," ujarnya.

Menurut Steinmeier, manfaat IEU-CEPA tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas kegiatan bisnis dan investasi lintas negara.

"Dan perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia," katanya.

Ia menilai kesepakatan perdagangan tersebut akan menjadi fondasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan inovasi dan penelitian.

"Dan juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan kerja sama yang lebih erat antara perusahaan Jerman dan Indonesia di bidang inovasi dan riset," lanjut Steinmeier.

Presiden Jerman menegaskan bahwa penguatan hubungan ekonomi tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Jerman memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

"Dan Bapak Presiden yang mulia, saya rasa itu menguntungkan bagi kedua belah pihak bagi kedua negara kita," ujarnya.

Steinmeier juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan Jerman yang telah lama beroperasi di Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut, menurut dia, menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai tujuan investasi yang menjanjikan, bukan sekadar pasar bagi produk luar negeri.

"Dan sudah sejak lama ada beberapa perusahaan Jerman yang hadir di pasaran dan di negara Indonesia: Siemens, Daimler, Infineon, dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya merupakan pasar yang makin memiliki daya tarik, melainkan juga menjadi lokasi untuk investasi," kata Steinmeier.

Ia menambahkan tingginya minat dunia usaha Jerman terhadap Indonesia juga terlihat dari komposisi delegasi yang turut mendampinginya dalam kunjungan kenegaraan kali ini. Sejumlah pimpinan perusahaan besar dari berbagai sektor industri dan manufaktur ikut hadir untuk menjajaki peluang kerja sama yang lebih luas.

"Hal itu juga tercermin dalam delegasi yang mendampingi saya dari perusahaan yang sangat besar dan penting dari berbagai bidang ekonomi dan produksi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) terus dipercepat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung ditengah rangkaian agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, pada Jumat (5/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA agar dapat diselesaikan sesuai target pada semester II/2026.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Airlangga dalam dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Sabtu (6/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

IEU-CEPA saat ini merupakan instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Oleh karena itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha di kedua belah pihak.

Adapun, salah satu manfaat utama yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA yakni penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif 0% untuk sebagian besar produk ekspor nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Selain membahas IEU-CEPA, Menko Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan serta mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat memperdalam hubungan bilateral menuju pembentukan Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Prancis.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Joint Statement on the Occasion of the State Visit of the President of the Republic of Indonesia to France yang diumumkan usai pertemuan bilateral di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, perubahan dinamika internasional, hingga tantangan iklim, kesehatan, dan teknologi.

Kedua negara menyatakan kerja sama bilateral akan didasarkan pada kepercayaan bersama serta komitmen terhadap multilateralisme berbasis aturan internasional.

Perkuat Kerja Sama Pertahanan dan Industri Strategis

Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan, termasuk melalui penyelenggaraan 12th Indonesia-France Defence Dialogue tahun ini.

Kedua negara juga mendukung perluasan pelatihan militer, termasuk untuk unit kavaleri, pelatihan bahasa, serta kerja sama antarkepolisian dalam pengelolaan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Selain itu, kedua pemimpin mendorong peningkatan kerja sama industri pertahanan melalui pengembangan kapasitas, produksi bersama, hingga penguatan kolaborasi teknologi persenjataan.

Dorong Percepatan CEPA dan Investasi

Di bidang ekonomi, Prabowo dan Macron menegaskan dukungan terhadap implementasi penuh Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa secepat mungkin.

Kedua negara juga sepakat memperkuat investasi dan proyek strategis di sektor transportasi, kesehatan, transisi energi, teknologi, pertambangan berkelanjutan, mineral kritis, maritim, dan pertanian.

Mereka turut menyoroti pentingnya penyusunan joint roadmap bidang pertanian guna memastikan implementasi kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.

Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua negara juga menyambut perkembangan kerja sama produk sapi dan kuda serta pembukaan akses pasar secara bertahap bagi produk-produk yang menjadi kepentingan bersama.

Indonesia dan Prancis turut mendukung peningkatan investasi lintas negara, termasuk di sektor hilirisasi industri. Kedua pemimpin juga menyambut penyelenggaraan perdana High-Level France-Indonesia Business Council di Paris pada 28 Mei 2026.

Soroti Palestina, Hormuz, hingga Ukraina

Dalam isu geopolitik global, Prabowo dan Macron menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, serta multilateralisme berbasis Piagam PBB.

Kedua negara menolak penggunaan maupun ancaman kekuatan militer dan menyerukan penyelesaian damai terhadap konflik di Palestina, Iran, Ukraina, dan Lebanon.

Indonesia dan Prancis juga menegaskan dukungan terhadap kebebasan navigasi berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Khusus mengenai Palestina, kedua pemimpin kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara dan perlunya mengakhiri pendudukan ilegal wilayah Palestina.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang dinilai mengancam stabilitas kawasan dan pasokan energi global.

“Kedua negara menyerukan seluruh negara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menegaskan kembali kebebasan navigasi,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.

Perkuat Kerja Sama Iklim dan Energi

Indonesia dan Prancis juga menegaskan komitmen terhadap implementasi penuh Paris Agreement dalam menghadapi perubahan iklim global.

Kedua negara menyebut skema Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia sebagai platform penting dalam percepatan transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Di bidang lingkungan, kedua pemimpin menyoroti pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, implementasi perjanjian laut lepas BBNJ, serta penyelesaian instrumen hukum internasional terkait polusi plastik, termasuk di lingkungan laut.

Prabowo dan Macron juga menyatakan komitmen memperkuat kerja sama kehutanan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Tahun Inovasi dan Pendidikan Jadi Fokus Baru

Kedua pemimpin menyambut pelaksanaan France-Indonesia Year of Innovation 2026 sebagai momentum memperkuat ekosistem inovasi dan pengembangan industri masa depan.

Indonesia juga menyatakan minat menjajaki kerja sama dengan Prancis di bidang riset dan inovasi, termasuk pengembangan infrastruktur energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

Prabowo dan Macron turut mengadopsi deklarasi bersama di bidang pendidikan, riset, dan mobilitas pelajar sebagai prioritas kerja sama bilateral.

Kedua negara juga akan menggelar Joint Working Group on Higher Education, Research, Innovation, and Entrepreneurship di Angers pada Juli 2026.

Selain itu, Indonesia dan Prancis menyambut pembentukan Policy Planning Dialogue pertama antar-kementerian luar negeri kedua negara yang akan berlangsung di Paris pada Juni 2026 guna memperkuat dialog geopolitik dan kerja sama keamanan global.

Menutup pernyataan bersama, kedua pemimpin menyatakan visi bersama untuk membangun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Prancis yang lebih mendalam, produktif, dan saling menguntungkan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat memperdalam hubungan bilateral menuju pembentukan Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Prancis.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Joint Statement on the Occasion of the State Visit of the President of the Republic of Indonesia to France yang diumumkan usai pertemuan bilateral di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, perubahan dinamika internasional, serta tantangan iklim, kesehatan, dan teknologi.

Kedua negara menyatakan kerja sama bilateral akan didasarkan pada kepercayaan bersama serta komitmen terhadap multilateralisme berbasis aturan internasional.

Perkuat Kerja Sama Pertahanan dan Industri Strategis

Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan, termasuk melalui penyelenggaraan 12th Indonesia-France Defence Dialogue tahun ini.

Keduanya juga mendukung perluasan pelatihan militer, termasuk unit kavaleri, pelatihan bahasa, serta kerja sama antarkepolisian dalam pengelolaan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Selain itu, kedua negara mendorong peningkatan kerja sama industri pertahanan melalui pengembangan kapasitas, produksi bersama, hingga kolaborasi teknologi persenjataan.

Dorong Percepatan CEPA dan Investasi

Di bidang ekonomi, Prabowo dan Macron menegaskan dukungan terhadap implementasi penuh Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia-Uni Eropa secepat mungkin.

Kedua negara juga sepakat memperkuat investasi dan proyek strategis di sektor transportasi, kesehatan, transisi energi, teknologi, pertambangan berkelanjutan, mineral kritis, maritim, dan pertanian.

Mereka juga menyoroti penyusunan joint roadmap di sektor pertanian serta mendukung penguatan perdagangan produk tertentu secara bertahap.

Indonesia dan Prancis turut menyambut penyelenggaraan perdana High-Level France-Indonesia Business Council di Paris pada 28 Mei 2026.

Soroti Palestina, Hormuz, hingga Ukraina

Dalam isu geopolitik global, kedua negara menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, dan multilateralisme berbasis Piagam PBB.

Keduanya menolak penggunaan kekuatan militer serta menyerukan penyelesaian damai konflik di Palestina, Iran, Ukraina, dan Lebanon.

Prabowo dan Macron juga menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara untuk Palestina serta menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.

Perkuat Kerja Sama Iklim dan Energi

Indonesia dan Prancis menegaskan komitmen terhadap implementasi Paris Agreement dan percepatan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).

Keduanya juga menyoroti perlindungan keanekaragaman hayati, implementasi perjanjian laut lepas BBNJ, serta upaya pengurangan polusi plastik.

Kerja sama kehutanan dan konservasi hutan berkelanjutan juga menjadi fokus bersama.

Tahun Inovasi dan Pendidikan Jadi Fokus Baru

Kedua negara menyambut pelaksanaan France-Indonesia Year of Innovation 2026 serta memperkuat kerja sama riset, inovasi, dan mobilitas pelajar.

Indonesia juga membuka peluang kerja sama pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

Selain itu, disepakati pembentukan Joint Working Group di bidang pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan kewirausahaan, serta dialog perencanaan kebijakan antar-kementerian luar negeri kedua negara.

Pernyataan bersama ditutup dengan komitmen untuk membangun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Prancis yang lebih mendalam, produktif, dan saling menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global dan tarif impor Amerika Serikat (AS), pemerintah mendorong perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa untuk segera berlaku. RI berharap agar free trade agreement (FTA) yang sudah ditandatangani ini bakal mulai entry into force pada 1 Januari 2027.

Jalan panjang menuju pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagaimana diketahui bukan lagi rahasia. Prosesnya memakan waktu selama satu dekade, dan melewati 19 sampai 20 kali perundingan.

Perjanjian dagang bebas dua negara anggota G20 ini bisa dibilang mengalami kemajuan signifikan tahun lalu. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan IEU-CEPA rampung, di Brussel, Belgia.

Selang dua bulan setelahnya, pemerintahan kedua negara resmi menandatangani IEU CEPA di Bali tepatnya pada September 2025. Kini, perjanjian itu tinggal diratifikasi menjadi undang-undang oleh parlemen masing-masing negara.

Pada acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis bahwa proses ratifikasi oleh DPR di Indonesia tidaklah lama. Dia menyebut perjanjian dagang ini bisa mulai berlaku awal tahun depan.

"Ratifikasi saya optimistis setahun selanjutnya, 1 Januari 2027 kalau enggak ada yang extreme mestinya entry force langsung berlaku," terangnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, terang pria yang akrab disapa Susi itu, kedua pihak masih melangsungkan proses penyusunan (legal drafting) maupun pemeriksaan final (legal scrubbing) dokumen hukum.

Tantangannya untuk di Uni Eropa khususnya terkait dengan penerjemahan dokumen hukum tersebut. Apalagi, parlemen Uni Eropa tidak seperti DPR RI yang memiliki satu bahasa nasional. Parlemen yang bermarkas di Brussel itu beranggotakan 27 negara.

"Kalau enggak salah harus translate ke 24 bahasa, tetapi itu ya proses yang tidak terlalu lama. Teknologi sekarang, walaupun legal akan beda tetapi intinya kami optimis, proses ini selesai setahun," ujar Susi.

Untuk diketahui, perjanjian dagang ini pada intinya membuka pasar yang lebih luas bagi masing-masing ekspor kedua negara. Apabila sudah berlaku, maka Indonesia dan Uni Eropa akan saling membebaskan bea masuk untuk produk impor satu sama lain.

Uni Eropa akan memiliki akses pasar lebih luas yakni sekitar 287 penduduk Indonesia, serta sebaliknya Indonesia bisa memperluas pangsa ekspor ke 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

"Selain domestik kan ada global demand dengan FTA, CEPA, semuanya itu kita buka open market dan kita jauh lebih kompetitif," tutur mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu itu.

Prospek di Tengah Ketidakpastian

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, meski masih dikalahkan oleh China, Amerika Serikat (AS) dan India. Namun, dari sisi nilainya, ekspor Indonesia ke Uni Eropa melebihi nilai yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$2,85 miliar atau berkontribusi 6,73% dari total ekspor nonmigas pada dua bulan pertama tahun ini. Kontribusinya hanya dikalahkan oleh India (7,35%), AS (11,81%) dan China (24,69%).

Nilainya juga meningkat 1,88% (yoy) dari Januari-Februari 2025 yaitu US$2,79 miliar. Ekspor ke Jepang juga mengalami peningkatan sepanjang 2025 yaitu US$19,2 miliar dari US$17,2 miliar atau tumbuh 11,57% (yoy).

Susi mengatakan beberapa produk industri yang khususnya akan diuntungkan dengan IEU-CEPA adalah alas kaki hingga tekstil. Dia menceritakan, alasan pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat perundingan IEU-CEPA adalah fenomena migrasi sejumlah pabrikan ke Vietnam.

Negara tetangga sekawasan Asean Indonesia ini sudah lebih dulu memiliki FTA dengan Uni Eropa. Perjanjian dagang bebas ini sudah entry into force sejak 1 Agustus 2020, atau di tengah dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di kala Vietnam dan Uni Eropa saling membebaskan bea masuk untuk 99% produk impor, bea masuk sejumlah barang dari Indonesia ke Uni Eropa masih 9% sampai 20%.

"Bahkan ada yang di atas 30%. Di dalam struktur biaya, let's say [bea impor] rata-rata 15% [kontribusinya], wah itu tinggi sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga pun mengejar berbagai perjanjian dagang bebas dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan AS, Indonesia turut mengejar perjanjian dagang dengan Kanada maupun blok ekonomi EAEU (Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan).

"Minggu depan Pak Menko akan ke Rusia, itu marketnya besar juga. Kanada kita kan ada FTA juga," tutur Susi.

Diversifikasi tujuan ekspor dilakukan sejak tahun lalu bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan Vietnam. Presiden Prabowo tercatat mempercepat berbagai perdagangan bebas usai pemerintahan AS mengganjar tarif impor atau bea masuk April 2025 lalu.

Tantangan tarif AS ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kendati sudah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia, ketidakpastian masih tinggi usai Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977.

Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global 15% pada Maret 2026 untuk seluruh negara secara sama rata, tidak terkecuali bagi Indonesia usai putusan Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu, dia turut meluncurkan investigasi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain berlandaskan pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda turut berharap agar IEU-CEPA untuk segera disahkan. Sebab, dia membandingkan proses perundingan CEPA antara Vietnam dan Uni Eropa yang berlangsung lebih cepat.

"Vietnam perundingannya tiga tahun, ratifikasinya lima tahun, Indonesia perundingannya 10 tahun. Ratifikasinya kita dijanjikan satu tahun atau dua tahun lebih, di kuartal I/2027," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Harapan pengusahan terhadap IEU-CEPA menjadi semakin besar usai aral yang dihadapi usai drama bea masuk yang diterapkan AS. Sebab, Yoseph mengakui bahwa pasar eskpor alas kaki Indonesia saat ini masih dipegang oleh AS sekitar 30%.

Besarnya pasar di AS ini tidak lepas dari tren kepemilikan sepatu oleh masyarakat Negara Paman Sam.

"Amerika itu, konsumsi sepatunya per orang itu setahun tujuh pasang. Beda sama kita, setahun mungkin dua pasang. Kalau dia buat olahraga, buat ekskul [ekstra kurikuler] semua bisa beda-beda jadi memang pasar 30% di AS," ujarnya.

Perlunya diversifikasi pasar ekspor turut diamini oleh Guru Besar dan Direktur International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Sahara. Diversifikasi ini menjadi strategi untuk menghadapi berbagai dampak penerapan ART dengan AS.

Pada acara Quarterly Economic Review Q1-2026, Rabu (29/4/2026), Sahara menyebut pemerintah perlu segera memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dengan negara lain. Bahkan, diversifikasi dinilai perlu turut dilakukan ke pasar-pasar nontradisional seperti Asean non-utama, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah yang tidak terdampak konflik perang AS-Israel dan Iran.

Sahara juga mengingatkan pemerintah perlu segera menindaklanjuti ART yang sudah diteken dengan AS. Sebab, sebagaimana dokumen pakta dagang itu, tarif impor 19% yang dikenakan terhadap barang-barang dari Indonesia akan berlaku 90 hari sejak penandatanganan pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dokumen yang juga mewajibkan sebaliknya pemberlakuan tarif 0% terhadap mayoritas barang-barang dari AS harus berlaku pada sekitar pertengahan Mei 2026.

"Kami melihat bahwa perjanjian ART ini melampaui FTA dan CEPA, mengingat ART juga mencakup aspek ekonomi dan keamanan nasional serta memuat komitmen pembelian di mana Indonesia diwajibkan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat," terangnya pada webinar yang disiarkan melalui YouTube CORE Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan minat untuk menjalin kerja sama dagang dengan Indonesia, usai rampungnya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa (IEU—CEPA).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan dinamika perdagangan global saat ini diwarnai berbagai tantangan, mulai dari kebijakan tarif resiprokal hingga konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia tetap menunjukkan tren positif. Budi menuturkan kinerja ekspor naik 2,19% pada Januari—Februari 2026, atau mencatatkan surplus selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Di sisi lain, dia mengakui konflik di Timur Tengah turut menekan kinerja ekspor ke kawasan tersebut. Pada Januari—Februari 2026, ekspor Indonesia ke Timur Tengah tercatat turun 13%. Namun demikian, Indonesia masih membukukan surplus sebesar US$641 juta dengan total ekspor mencapai US$9,8 miliar atau sekitar 3,4% dari total ekspor nasional.

Budi merinci, sekitar 40% ekspor Indonesia ke Timur Tengah ditujukan ke Uni Emirat Arab, disusul Arab Saudi sebesar 29%, sementara sisanya tersebar ke negara lain, termasuk Iran dengan porsi sekitar 2,5%.

Menurutnya, dominasi ekspor ke UEA tidak terlepas dari implementasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang telah disepakati kedua negara.

“Setelah membuat CEPA selesai dengan UAE, kemudian negara-negara Timur Tengah sekarang mulai aktif berunding dengan kita. Jadi itu sebenarnya salah satu cara ketika UAE itu sudah berhasil dengan kita, maka negara-negara Timur Tengah lainnya juga ingin membuat perjanjian dagang,” kata Budi dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) Kadin 2026 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan, pendekatan bilateral melalui satu negara kunci menjadi strategi pemerintah untuk membuka akses ke kawasan yang lebih luas. Pasalnya, perundingan dagang dengan kawasan Timur Tengah maupun Uni Eropa dikenal tidak mudah dan memerlukan waktu panjang.

Selain Timur Tengah, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pasar Amerika Serikat. Budi menyebut nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US$30,9 miliar dengan surplus sebesar US$18,11 miliar, menjadikannya kontributor surplus terbesar bagi Indonesia.

“Pasar yang besar ini nggak mungkin, nggak mungkin kita tinggalkan. Makanya kita tetap harus mempunyai perjanjian dagang dengan Amerika,” tegasnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang lain seperti Indonesia–Canada CEPA, Eurasia FTA, hingga Indonesia–Peru CEPA, serta tengah menunggu penandatanganan kerja sama dengan Tunisia.

“Perjanjian dagang inilah yang sebenarnya memberi kesempatan kepada kita semua bagaimana kita bisa membuka pasar ke negara-negara khususnya nontradisional sehingga pasar kita itu semakin luas di negara lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempercepat pembahasan implementasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), dengan fokus pada solusi logistik ekspor di tengah eskalasi Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan tersebut dilakukan dalam rangkaian agenda reformasi World Trade Organization (WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 di Yaoundé, Kamerun yang digelar pada 26–29 Maret 2026.

Budi juga telah meminta delegasi Indonesia untuk bertemu dengan tim Uni Eropa guna membahas implementasi kerja sama dagang di tengah kondisi global saat ini.

Adapun, salah satu isu utama yang dibahas adalah efisiensi logistik ekspor dan impor agar implementasi IEU—CEPA tidak terhambat oleh kondisi global, termasuk dampak konflik Timur Tengah.

“Kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU. Jangan sampai nanti ketika implementasi EU-CEPA itu menjadi terhambat,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Budi, eskalasi konflik global justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, khususnya dalam sektor logistik yang selama ini masih belum efisien.

Di sisi lain, Budi menyampaikan Kemendag juga telah berdiskusi dengan Dewan Pemakai Jasa Angkut Indonesia (Depalindo) untuk membenahi hambatan logistik, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan.

Ke depan, Kemendag berharap eskalasi antara Amerika Serikat (AS)—Israel dan Iran dapat segera mereda agar tidak terus menekan aktivitas perdagangan internasional.

“Mudah-mudahan sih cepat selesai [perang]. Dan saya yakin cepat selesai ya, karena dampaknya kan ke semua. Kan sudah banyak negara juga saya pikir pengin selesai karena semua terimbas,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi berharap reformasi WTO dapat memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.

“Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dalam forum tersebut, lanjut dia, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.

Selain itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melanjutkan proses sengketa dagang terkait minyak sawit dengan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah ini ditempuh setelah blok tersebut tidak memenuhi tenggat waktu untuk menyesuaikan kebijakan sesuai putusan Panel Sengketa WTO dalam perkara DS593: EU–Palm Oil.

Dalam hal ini, Indonesia berencana mengajukan permintaan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya terhadap UE kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body/DSB).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Indonesia akan memfokuskan penangguhan konsesi terhadap Uni Eropa pada sektor barang, meskipun peluang penerapan pada sektor lain tetap terbuka.

“Kami akan memastikan jumlah kerugian dihitung seksama dan penanganan kasus dilakukan efektif dengan secara paralel tetap menjaga hubungan bilateral dengan UE,” kata Budi dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Budi menjelaskan langkah tersebut diambil karena UE tidak sepenuhnya mematuhi putusan dan rekomendasi Panel Sengketa Minyak Sawit WTO. Berdasarkan aturan WTO, penangguhan konsesi dapat dilakukan apabila pihak yang kalah dalam sengketa tidak melaksanakan kewajibannya.

Penangguhan konsesi tersebut juga sejalan dengan Pasal 22.2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU WTO).

Selain tidak menyesuaikan kebijakan, UE juga tidak dapat memberikan kompensasi yang seimbang kepada Indonesia atas dampak kebijakan diskriminatif terhadap produk sawit nasional.

“Langkah yang diambil Indonesia sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam aturan penyelesaian sengketa di WTO. Indonesia bisa mengajukan kewenangan penangguhan konsesi kepada DSB dengan tujuan menjaga hak Indonesia di masa depan manakala UE tidak dapat mematuhi putusan Panel WTO,” ujarnya.

Budi menyampaikan langkah ini telah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari pelaku industri sawit seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI).

Wakil Ketua Umum APROBI Catra De Thouars mengatakan kerugian yang dialami pelaku usaha akibat sengketa tersebut sangat besar setiap tahunnya karena hilangnya potensi nilai ekspor.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dan mendukung langkah hukum selanjutnya sehingga dapat memberikan kepastian usaha bagi industri kelapa sawit nasional,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendesak UE untuk segera melaksanakan putusan WTO dalam sengketa dagang minyak sawit (DS593: EU-Palm Oil), seiring berakhirnya masa implementasi kebijakan yang diberikan kepada blok tersebut.

Adapun, Selasa (24/2/2026) menjadi tenggat akhir periode 12 bulan pelaksanaan putusan (reasonable period of time/RPT) bagi UE untuk menyesuaikan aturan yang dinilai melanggar ketentuan WTO.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan sengketa DS593 pada 10 Januari 2025, WTO menyatakan kebijakan UE mendiskriminasi biofuel berbasis minyak sawit asal Indonesia dibandingkan biofuel non-sawit produksi UE maupun negara lain. Putusan tersebut sekaligus menegaskan kebijakan dimaksud tidak sejalan dengan prinsip nondiskriminasi WTO.

Kemudian, dalam sidang reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Januari 2026, UE juga dilaporkan belum sepenuhnya merampungkan penyesuaian kebijakan guna mengakomodasi keputusan tersebut.

Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa (UE) yang mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan countervailing duties (CVD) UE atas produk baja nirkarat asal Indonesia, terlebih langkah ini disampaikan pada 21 November 2025 atau saat sedang berlangsungnya krisis di Badan Banding WTO.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mengatakan panel WTO telah memeriksa kasus secara objektif, kemudian menyimpulkan pengenaan CVD oleh UE terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia keliru dan melanggar aturan WTO.

"Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan, meskipun UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum.

Pengajuan banding bukan untuk digunakan sebagai strategi terselubung, agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO.

Namun, ia menekankan bahwa UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

"Pemerintah Indonesia selalu terbuka untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa kasus ini. Namun, UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CVD-nya," ujarnya pula.

MPIA merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang dijalankan WTO selama Badan Banding WTO belum dapat berjalan. Budi mengatakan, pada kasus-kasus terdahulu, implementasi MPIA masih menimbulkan kekecewaan bagi anggota MPIA sendiri pada beberapa kasus sengketa.

Sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4 persen terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

Pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

UE sebelumnya juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Mendag Busan mengatakan, kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya langkah Indonesia memperluas kerja sama perdagangan internasional di tengah dinamika ekonomi global.

Prabowo menyebut penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (CEPA) sebagai salah satu pencapaian besar pemerintah di bidang ekonomi.

Dia memberi apresiasi khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan timnya yang dinilai bekerja keras hingga kesepakatan itu berhasil diraih.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

“Saya kira ini adalah salah satu capaian tim ekonomi saya yang dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto. Beliau bekerja sangat keras bersama timnya, dan ya, kami berhasil mendapatkan kesepakatan melalui CEPA,” ujar Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi terobosan penting di tengah meningkatnya kebijakan tarif global, terutama sejak Amerika Serikat memulai kebijakan perang dagang terhadap sejumlah negara.

“Saya pikir ini sebuah terobosan karena terjadi saat pemerintah Amerika mulai kampanye tarifnya. Ini menjadi semacam wake-up call bagi kita,” katanya.

Dia menilai, dalam konteks geopolitik ekonomi, kebijakan proteksi dari negara besar seperti Amerika dapat dimengerti karena setiap pemimpin tentu ingin melindungi kepentingan rakyatnya.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada pasar tradisional, melainkan harus lebih berani dan efisien menembus berbagai pasar dunia.

“Saya katakan kepada tim dan para pelaku usaha, kita harus lebih efisien, lebih berani, dan tidak selalu bergantung pada pasar yang mudah. Ini saatnya membuka diri lebih luas,” tegasnya.

Selain CEPA dengan Uni Eropa, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah menandatangani kesepakatan serupa dengan Kanada dan tengah menjajaki kerja sama perdagangan bebas dengan sejumlah kawasan lain, termasuk Amerika Latin, RCEP, dan CPTPP.

Indonesia juga tengah memperluas partisipasi dalam organisasi ekonomi dunia, antara lain dengan bergabung ke BRICS serta mengajukan permohonan menjadi anggota OECD.

“Kami percaya bahwa Indonesia harus berada di semua pasar yang bisa dijangkau,” tuturnya

Namun di tengah upaya membuka pasar global, Prabowo menegaskan bahwa pasar domestik Indonesia tetap menjadi yang paling penting. Dengan populasi mendekati 300 juta jiwa, ia menilai penguatan daya beli rakyat akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang paling kokoh.

“Lebih penting lagi sebenarnya pasar Indonesia sendiri. Kita hampir 300 juta orang, jadi kita harus meningkatkan kapasitas dan daya beli kita. Karena itu, saya ingin benar-benar memberdayakan rakyat kecil. Itu akan menciptakan konsumsi domestik,” tandas Prabowo.