Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis, memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai upaya memperkuat kerja sama super strategis. Selama ini, hubungan diplomatik kedua negara memang telah terbangun kuat.
Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis telah dimulai sejak Selasa (26/5/2026). Presiden Prabowo pun melaksanakan Sholat Idul Adha di Paris, Prancis pada Rabu (27/5/2026) seiring dengan kunjungan kenegaraannya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis merupakan bentuk pemenuhan undangan dari Macron kepada Prabowo. Bahkan, menurutnya Macron telah mengundang Prabowo ke Prancis sebanyak dua kali.
"Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu," ujarnya dalam keterangannya pada Rabu (27/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa undangan kedua disampaikan Macron saat bertemu Prabowo di Paris dalam kesempatan sebelumnya. Presiden Prancis disebut secara langsung mengajukan kembali tanggal baru untuk kunjungan kenegaraan tersebut.
"Presiden kemudian memenuhi undangan dan hadir di Paris. Sebagai kunjungan balasan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Paris bukan sekadar agenda diplomatik rutin, melainkan bagian dari upaya Indonesia memperkuat pijakan strategis di Eropa sekaligus membaca ulang arah politik luar negeri nasional di era baru pemerintahan.
Adapun, kunjungan Prabowo ke Prancis kali ini menjadi yang keempat sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden pada 2024. Prabowo pertama mengunjungi Prancis setelah menjabat sebagai Presiden pada 27 Mei 2025. Saat itu, kunjungan Prabowo bertepatan dengan perayaan Bastille Day, mengenang peristiwa pengepungan Bastille yang menandakan pecahnya revolusi Prancis dan lahirnya Republik Prancis pada 1789 silam.
Kemudian, Prabowo mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee.
Pada bulan lalu, 14 April 2026, Prabowo pun mengunjungi Prancis dan menggelar pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor prioritas. Salah satu fokus pembahasan mencakup pengembangan kerjasama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kunjungan Prabowo keempatnya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di Eropa.
“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” katanya.
Jejak Hubungan Diplomatik RI-Prancis
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Prancis sudah terjalin sejak 4 Januari 1950, mengacu laman resmi Kementerian Luar Negeri. Dalam satu dekade terakhir, hubungan kedua negara meningkat dari relasi diplomatik biasa menjadi kemitraan strategis. Ragam kerja sama pun terjalin.
Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara menyambut baik ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan, memperluas latihan bersama, pertukaran personel militer, dan kerja sama operasi pemeliharaan perdamaian. Agenda keamanan juga mencakup kebencanaan, perlindungan sipil, keamanan siber, kerja sama kepolisian, bantuan hukum timbal balik, pemberantasan terorisme, narkotika, dan kejahatan transnasional.
Terbaru, Indonesia juga telah melakukan modernisasi alutsista dengan komitmen mengakuisisi 42 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis.
Di bidang maritim, kerja sama Indonesia dengan Prancis diwujudkan dengan upaya memastikan keamanan dan kestabilan di Indo-Pasifik. Dalam dialog maritim bilateral 2024, Indonesia dan Prancis sepakat mendorong ekonomi biru, riset laut, keberlanjutan mangrove, pengurangan polusi plastik, dan penguatan kapasitas riset oseanografi Indonesia.
Di bidang ekonomi, kerja sama kedua negara mengarah ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti transportasi, digital, kecerdasan buatan, transisi energi, dekarbonisasi, antariksa, dan hilirisasi industri di Indonesia.
Pada 2024, total perdagangan barang Prancis–Indonesia mencapai sekitar 3,22 miliar euro, dengan ekspor Prancis ke Indonesia 1,07 miliar euro dan impor Prancis dari Indonesia 2,16 miliar euro.
Ekspor utama Indonesia ke Prancis didominasi oleh alas kaki, peralatan listrik, serta produk pakaian. Prancis juga mengimpor produk-produk Indonesia seperti kakao, cokelat,karet, kopi, teh dan bumbu, furnitur, minyak esensial, alat musik, serta produk perikanan, minyak dan lemak.
Sementara impor Indonesia dari Prancis utamanya adalah pesawat terbang dan sektor aeronautika, produk susu, serta sediaan farmasi. Indonesia juga masih mengimpor mesin ekstraksi dan konstruksi, peralatan listrik serta kendaraan bermotor. Dalam jumlah terbatas, Indonesia juga membeli dari prancis ekstrak resinoid untuk parfum dan kosmetik, pakan ternak, optik, olahan bubur kertas dan makanan olahan.
Peluang dan Tantangan
Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan terdapat peluang bagi Indonesia, atas hubungan diplomatik dengan Prancis. Namun, menurutnya, Indonesia mesti memastikan investasi yang masuk tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya nikel, tetapi mendorong nilai tambah di dalam negeri.
"Artinya, kerja sama ini harus menghasilkan transfer teknologi, penguatan industri hilir, lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, termasuk baterai dan kendaraan listrik," katanya.
Terdapat pula tantangan dari hubungan diplomatik dengan Prancis yakni memastikan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau pasar bagi produk luar negeri. Selain itu, kerja sama di sektor nikel dan industri strategis harus memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, karena pasar Eropa sangat sensitif terhadap isu keberlanjutan. Tantangan lain adalah konsistensi kebijakan domestik.
"Indonesia perlu memberi kepastian regulasi, memperbaiki koordinasi antarlembaga, dan memastikan proyek-proyek kerja sama benar-benar terlaksana," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (28/5/2026).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis sebenarnya menyimpan potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Nilai perdagangan kedua negara dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi Indonesia dan Prancis.
"Karena itu, peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif menjadi langkah penting," ujarnya.
Namun, dia menilai arah kerja sama terbaru Indonesia dengan Prancis lebih menonjol pada investasi dan proyek strategis jangka panjang dibanding perdagangan barang secara langsung. Dampaknya pun kemungkinan besar baru terasa dalam beberapa tahun ke depan melalui masuknya modal, pembangunan industri, dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
"Bagi Indonesia, ada beberapa keuntungan besar yang bisa dimanfaatkan dari hubungan ini. Yang paling utama adalah peluang transfer teknologi dan diversifikasi mitra investasi," kata Yusuf.
Dia menilai bahwa selama ini industri nikel Indonesia misalnya sangat didominasi investor asal China. Kehadiran perusahaan Eropa seperti Eramet dari Prancis bisa memberi alternatif baru sekaligus menciptakan keseimbangan geopolitik.
Selain itu, perusahaan Eropa umumnya membawa standar lingkungan dan keberlanjutan yang lebih ketat. Hal ini penting karena pasar Uni Eropa semakin menuntut produk industri yang memiliki jejak karbon rendah dan proses produksi yang ramah lingkungan.
Prancis juga memiliki keunggulan dalam sektor teknologi tinggi seperti pertahanan, kedirgantaraan, energi nuklir sipil, dan energi terbarukan.
"Kerja sama di bidang ini dapat membantu Indonesia mempercepat modernisasi industri nasional," ujarnya.
Di sisi lain, hubungan yang lebih erat dengan Prancis juga bisa menjadi pintu masuk Indonesia ke pasar Uni Eropa, terutama di tengah proses penyelesaian perjanjian dagang IEU CEPA yang selama ini berjalan cukup panjang. Dalam konteks geopolitik ekonomi, posisi Indonesia semakin dipandang penting sebagai gerbang Asia Tenggara bagi Eropa. Sementara, Prancis dapat menjadi salah satu pintu utama Indonesia menuju pasar Eropa.
Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Tantangan yang ada di antaranya adalah implementasi investasi.
"Dalam pengalaman diplomasi ekonomi Indonesia, tidak sedikit kerja sama besar yang akhirnya berhenti pada tahap wacana," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia menilai tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan semua kesepakatan tersebut benar-benar terealisasi.
Tantangan berikutnya adalah persoalan hambatan dagang dengan Uni Eropa, terutama terkait isu sawit dan lingkungan. Negara-negara Eropa, termasuk Prancis, selama ini mendukung regulasi anti-deforestasi yang dianggap dapat menghambat ekspor sawit Indonesia. Situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam hubungan kedua pihak.
"Di satu sisi kerja sama investasi diperkuat, tetapi di sisi lain masih terdapat ketegangan dalam perdagangan komoditas strategis. Indonesia harus mampu menjaga hubungan ekonomi tetap produktif tanpa mengorbankan kepentingan nasional di sektor ekspor," jelasnya.