IDXChannel - Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gagal mencapai kesepakatan mengenai upaya reformasi dan perpanjangan moratorium bea masuk e-commerce.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (31/3/2026), empat hari pembicaraan antara para menteri perdagangan di ibu kota Kamerun, Yaounde, berakhir tanpa hasil yang berarti pada Senin.

Menanggapi kegagalan tersebut, Amerika Serikat (AS) mengancam akan membuat kemitraan alternatif dengan negara-negara yang sepaham dan membatasi peran WTO dalam pembuatan kebijakan perdagangan global di masa depan.

"Saya selalu skeptis terhadap manfaat WTO, dan konferensi minggu ini menegaskan bahwa organisasi ini hanya akan memainkan peran terbatas dalam upaya kebijakan perdagangan global di masa depan," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Brasil dan Turki menolak upaya untuk memperpanjang moratorium bea masuk e-commerce, termasuk pada unduhan dan streaming digital.

Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, moratorium yang disepakati pada awal era internet tersebut habis masa berlakunya.

Negara-negara berkembang yang menentang perpanjangan berpendapat bahwa moratorium tersebut menghalangi mereka memperoleh potensi pendapatan pajak.

Menurut para analis, WTO semakin terpinggirkan oleh nasionalisme ekonomi dalam satu dekade terakhir.

"Ini menandai keretakan lain dalam fondasi sistem WTO," kata Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional Andrew Wilson.

Perpanjangan moratorium bea masuk e-commerce dipandang sebagai kunci untuk mengamankan dukungan terhadap WTO dari AS, yang di bawah Presiden Donald Trump telah mundur dari sejumlah badan multilateral.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa badan perdagangan tersebut berharap moratorium bea masuk e-commerce masih dapat dipulihkan. Dia mengungkapkan Brasil dan AS sedang berupaya mencapai kesepakatan mengenai moratorium itu.

Okonjo-Iweala menambahkan bahwa pembicaraan mengenai sejumlah isu reformasi WTO, termasuk membuat penggunaan subsidi lebih transparan, akan berlanjut di Jenewa dalam waktu dekat.

AS dan Uni Eropa selama ini berpendapat bahwa China memanipulasi aturan WTO untuk menjalankan praktik dagang yang tidak adil. Beijing telah lama menolak tuduhan bahwa pihaknya melanggar aturan perdagangan dan menegaskan dukungannya terhadap sistem multilateral, termasuk WTO. (Wahyu Dwi Anggoro)

Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE) dan Belanda di sela-sela KTM Ke-14 WTO

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan delegasi Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara guna membahas hubungan perdagangan dan investasi di sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 World Trade Organization (WTO) pada 26-29 Maret 2026 di Yaounde, Kamerun.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag sekaligus pemimpin delegasi Indonesia, Johni Martha mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial serta peningkatan kerja sama.

"Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE) dan Belanda di sela-sela KTM Ke-14 WTO untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial yang menjadi pembahasan di KTM Ke-14 serta peningkatan kerja sama perdagangan bilateral," ujar Johni dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya WTO dan perlunya reformasi agar makin relevan dalam situasi global saat ini.

Dalam sejumlah pertemuan bilateral tersebut, Johni didampingi Deputi Wakil Tetap RI II PTRI Jenewa/Duta Besar Rl untuk WTO Nur Rahman Setyoko dan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan Dina Kurniasari.

Selain membahas isu-isu KTM Ke-14 WTO, pertemuan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Dengan UE, Belanda, Swedia dan Jerman, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) untuk membahas isu-isu dan upaya peningkatan hubungan perdagangan. Negara-negara tersebut mendukung agar proses implementasi I-EU CEPA bisa segera dilakukan.

Lebih lanjut, Johni mengatakan Indonesia dan negara-negara tersebut juga sepakat agar pelaku usaha di masing-masing negara dapat meningkatkan kerja sama antar para pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penjajakan bisnis (business matching) ataupun promosi dagang lainnya.

Dengan Arab Saudi, kedua negara sepakat mendorong agar perundingan Indonesia-Gulf CooperationCouncil (GCC) CEPA dapat segera diselesaikan.

Secara khusus, Delegasi Swedia juga menyampaikan rencana agenda Putri Mahkota Swedia Victoria mengunjungi Jakarta pada September 2026 untuk meningkatkan investasi dan perdagangan Indonesia-Swedia.

Selain itu, delegasi dari Jerman mendorong agar Pertemuan ke-2 Joint Economic and Investment Committee (JEIC) Indonesia-Jerman dapat segera dilakukan pada kesempatan pertama.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempercepat pembahasan implementasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), dengan fokus pada solusi logistik ekspor di tengah eskalasi Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan tersebut dilakukan dalam rangkaian agenda reformasi World Trade Organization (WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 di Yaoundé, Kamerun yang digelar pada 26–29 Maret 2026.

Budi juga telah meminta delegasi Indonesia untuk bertemu dengan tim Uni Eropa guna membahas implementasi kerja sama dagang di tengah kondisi global saat ini.

Adapun, salah satu isu utama yang dibahas adalah efisiensi logistik ekspor dan impor agar implementasi IEU—CEPA tidak terhambat oleh kondisi global, termasuk dampak konflik Timur Tengah.

“Kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU. Jangan sampai nanti ketika implementasi EU-CEPA itu menjadi terhambat,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Budi, eskalasi konflik global justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, khususnya dalam sektor logistik yang selama ini masih belum efisien.

Di sisi lain, Budi menyampaikan Kemendag juga telah berdiskusi dengan Dewan Pemakai Jasa Angkut Indonesia (Depalindo) untuk membenahi hambatan logistik, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan.

Ke depan, Kemendag berharap eskalasi antara Amerika Serikat (AS)—Israel dan Iran dapat segera mereda agar tidak terus menekan aktivitas perdagangan internasional.

“Mudah-mudahan sih cepat selesai [perang]. Dan saya yakin cepat selesai ya, karena dampaknya kan ke semua. Kan sudah banyak negara juga saya pikir pengin selesai karena semua terimbas,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi berharap reformasi WTO dapat memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.

“Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dalam forum tersebut, lanjut dia, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.

Selain itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.

IDXChannel - Para menteri perdagangan bertemu di Kamerun pada Kamis (26/3/2026) untuk membahas reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dilansir dari Reuters, pertemuan empat hari di Yaounde ini berlangsung di tengah perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Dari perspektif bisnis, ini bisa menjadi krisis industri terburuk dalam sejarah," kata Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional John Denton.

Selain perang, perdagangan dunia juga menghadapi berbagai tantangan lainnya, termasuk lumpuhnya sistem penyelesaian sengketa WTO dan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Namun, para menteri tiba di Yaounde tanpa peta jalan reformasi yang jelas di tengah perpecahan yang mendalam.

AS mendukung reformasi tetapi menolak rencana kerja yang terperinci. Di sisi lain, Uni Eropa, Inggris, dan China memberikan dukungan penuh. menurut dokumen reformasi internal yang dilihat oleh Reuters.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan ia memperkirakan pembicaraan akan berlangsung sulit.

Jika para menteri pulang dengan tangan kosong, para diplomat dan pejabat memperingatkan hal itu dapat mendorong negara anggota untuk mencari lembaga alternatif untuk pembuatan aturan perdagangan.

"Jika kita tidak mencapai sesuatu yang konkret, WTO akan kehilangan daya tarik dan relevansinya," kata Duta Besar Swiss Erwin Bollinger menjelang pembicaraan.

Menteri Perdagangan Inggris Chris Bryant memperingatkan potensi fragmentasi jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

"Kekhawatiran saya adalah jika kita para menteri tidak menyelesaikan minggu ini dengan baik, Anda mungkin akan melihat keruntuhan WTO, kata Bryant. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang akan digelar pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Mendag dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).

Sejumlah isu yang akan diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.

Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia. Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” kata Mendag.

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

Mendag berpandangan, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” kata Mendag.

Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan Indonesia akan membawa sejumlah agenda strategis untuk mendorong reformasiWorld Trade Organization(WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 yang akan digelar di Yaoundé, Kamerun pada 26–29 Maret 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dalam forum tersebut, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isunon-violation and situation complaints(NVSC).

Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.

Di samping itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan padaAgreement on Fisheries Subsidies(AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” sambungnya.

Di sisi lain, Indonesia juga menaruh perhatian pada isu perdagangan digital, khususnya terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atauCustoms Duties on Electronic Transmission(CDET), serta kelanjutanWork Programme on E-Commercedi WTO.

Menurutnya, setiap kebijakan globale-commerceharus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkaite-commerceperlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” pungkasnya.

Indonesia juga terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota

Jakarta (ANTARA) - Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO yang akan digelar pada 26-29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.

Dalam keterangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu, Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.

"Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota," ujar Budi.

Sejumlah isu yang juga diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.

Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia.

Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

"Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan," kata Budi.

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

Menurut Budi, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha.

Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan betapa parahnya "kelumpuhan" pada sistem penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ruddyard, yang juga merupakan mantan Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, menyampaikan hal ini dalam Forum Debriefing Kepala Perwakilan yang membahas diplomasi multilateral Indonesia, Senin (13/10/2025).

Menurut Febrian, permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah waktu tunggu yang sangat lama akibat mandeknya sistem banding di WTO. Ia mencontohkan dengan kasus nomor 26, di mana RI digugat Uni Eropa soal sawit, dan Benua Biru mengajukan banding.

"Seandainya hari ini di dispute settlement ada berhasil disepakati, kasus kita itu menunggu jadi nomor 26. Dengan catatan masing-masing kasus minimum 6 bulan (prosesnya), jadi, Anda bisa bayangkan kesepakatan yang misalnya di undang-undang menang dan harus dilaksanakan, kemudian pihak yang terkait mengajukan banding, itu baru dibahas 26 x 6," jelas Febrian.

Perhitungan sederhana ini menunjukkan bahwa sengketa dagang Indonesia yang berhasil dimenangkan di tingkat awal dan diajukan banding oleh pihak lawan, baru akan diselesaikan sekitar 156 bulan atau 13 tahun ke depan.

"Itu adalah framework yang kita bahas, jadi ini menunjukkan bahwa dispute settlement tidak berjalan on point," tegasnya.

Kelumpuhan DSB ini sebagian besar dipicu oleh sikap Amerika Serikat (AS), yang sejak tahun 2017 secara berturut-turut memblokir penunjukan anggota baru untuk Badan Banding (Appellate Body) di WTO. Badan Banding, yang berfungsi sebagai mahkamah agung perdagangan global, membutuhkan minimal tiga anggota untuk bersidang, namun karena pemblokiran oleh AS, keanggotaannya terus berkurang hingga akhirnya lumpuh total pada Desember 2019.

Alasan utama AS memblokir adalah kekecewaan terhadap Badan Banding yang dianggap telah melampaui mandatnya dan membuat keputusan yang tidak menguntungkan kepentingan AS, serta adanya keluhan tentang isu-isu prosedural seperti penundaan dalam penanganan kasus.

Aksi AS ini pada dasarnya merupakan "pencabutan" dukungan terhadap sistem penyelesaian sengketa WTO dan menjadi latar belakang utama yang membuat kasus-kasus sengketa, termasuk yang melibatkan Indonesia, harus mengantre sangat lama dan tidak terselesaikan, sehingga upaya pemulihan fungsi DSB menjadi salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia dalam kerangka Reformasi WTO.

Komitmen bersama ini mencerminkan pengakuan akan peran vital perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menekankan perlunya dukungan politik yang kuat untuk menjaga nilai dan prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada sesi ketiga G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) di Gqeberha, Afrika Selatan, Jumat (10/10), Mendag menyampaikan intervensinya terkait dukungan politik global untuk reformasi WTO.

"Para menteri harus mengambil langkah pertama untuk mencari titik temu, membangun kembali kepercayaan terhadap sistem, dan mendorong pemanfaatan mekanisme WTO. Meskipun, dalam beberapa hal, kita harus bersiap menghadapi badai," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dalam konteks ini, Indonesia mengapresiasi proses reformasi WTO yang tengah difasilitasi di Jenewa oleh Duta Besar Peter Ølberg. Indonesia mendorong agar hasil-hasil positif dari area yang masih berfungsi dengan baik di WTO dapat disebarluaskan kepada khalayak politik yang lebih luas.

Budi juga menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan (Preamble) Persetujuan Marrakesh sebagai pedoman bagi sistem perdagangan multilateral.

"Komitmen bersama ini mencerminkan pengakuan akan peran vital perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan," ujarnya.

Menurutnya, pembahasan mengenai reformasi WTO sangat penting dan mendesak di tengah meningkatnya langkah-langkah unilateral yang mengancam prinsip dasar sistem perdagangan multilateral.

Proliferasi langkah-langkah unilateral telah menimbulkan skeptisisme dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral. Akibatnya, sebagian anggota mulai melihat WTO bukan lagi solusi permasalahan perdagangan.

"Dengan segala kekurangannya, saya yakin WTO adalah aset global yang berharga dan esensial. Kita perlu menavigasinya di antara karang dan batu karang untuk menciptakan pelabuhan yang aman," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, dalam G20 TIMM, para menteri perdagangan negara-negara G20 telah menyepakati beberapa pernyataan bersama yang memiliki beberapa poin penting.

Pertama, menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, transparan, dan berkelanjutan melalui agenda reformasi WTO.

Kedua, mendukung kesuksesan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO pada Maret 2026qqqq di Kamerun.

Ketiga, menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok global dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif. Keempat, mendukung kontribusi perdagangan dan investasi dalam industrialisasi.

"Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk menahan diri agar tidak menjadikan perdagangan sebagai instrumen politik, serta terus mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang dalam setiap perjanjian perdagangan internasional," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025