Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

JAKARTA - Dunia menghadapi paradoks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Di tengah meningkatnya emisi karbon global, laju pertumbuhan pembiayaan iklim justru melambat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan dunia mencapai target transisi energi dan pengendalian suhu bumi.

"Pertumbuhan pembiayaan iklim melambat pada saat percepatan justru sangat dibutuhkan," demikian laporan Global Landscape of Climate Finance 2026 yang dirilis Climate Policy Initiative (CPI) dikutip dari Down To Earth, Rabu (1/7/2026).

Laporan tersebut mencatat pembiayaan iklim global untuk pertama kalinya menembus angka USD2 triliun pada 2024 atau tepatnya mencapai USD2,008 triliun. Namun pertumbuhan tahunannya melambat menjadi hanya 6%, turun dibandingkan 16% pada 2023 dan 22% pada 2022.

Di sisi lain, laporan Energy Institute menunjukkan emisi karbon global dari sektor energi naik 1,1% menjadi 35.806 juta metrik ton karbon dioksida. Lebih dari sepertiga kenaikan emisi tersebut berasal dari Amerika Serikat, seiring masih tingginya penggunaan energi fosil di negara-negara maju.

CPI memperkirakan kebutuhan investasi iklim global mencapai sedikitnya USD6,2 triliun per tahun hingga 2035. Bahkan kebutuhan pembiayaan mitigasi diperkirakan mencapai USD7,8 triliun per tahun pada 2025-2030 dan meningkat menjadi USD9 triliun per tahun pada 2031-2035.

Laporan itu menyebut pasar domestik menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan iklim. Sekitar USD1,7 triliun atau 85% investasi iklim pada 2024 disalurkan melalui pasar domestik, termasuk investasi rumah tangga sebesar USD332 miliar untuk kendaraan listrik, peralatan hemat energi, pompa panas, dan energi terbarukan skala kecil.

Pembiayaan swasta juga terus mendominasi dengan nilai melampaui USD1,2 triliun atau setara 62% total pembiayaan iklim global pada 2024. Lembaga keuangan komersial menjadi sumber terbesar dengan kontribusi mencapai USD572 miliar.

Meski negara maju dan China masih mendominasi sekitar 80% pembiayaan iklim dunia, negara berkembang mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara mencatat pertumbuhan tercepat dengan rata-rata 20% sejak 2019. India menjadi kontributor terbesar di Asia Selatan dengan pertumbuhan pembiayaan iklim mencapai 24% sejak 2019.

Dari sisi sektor, sistem energi menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD954 miliar, disusul sektor transportasi sebesar USD497 miliar serta bangunan dan infrastruktur sebesar USD364 miliar. Investasi energi bersih sendiri tumbuh 17% pada 2024 dan kini diperkirakan nilainya hampir dua kali lipat investasi energi fosil.

Namun, pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim masih tertinggal jauh. Investasi adaptasi hanya mencapai USD64 miliar pada 2024 dan dinilai masih lemah serta tidak merata. CPI mencatat pendanaan adaptasi bahkan sempat turun pada 2023 dan stagnan pada 2024.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa periode 2015-2025 menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Dampak perubahan iklim disebut telah menurunkan produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan rendah hingga 4-12%.

Untuk mempercepat investasi iklim, CPI mendorong empat langkah utama, yakni menyelaraskan pembiayaan iklim dengan pembangunan ekonomi, memperkuat kerangka investasi nasional, meningkatkan pembiayaan adaptasi, serta mendorong partisipasi modal swasta melalui blended finance dan instrumen penjaminan investasi.

CPI juga meminta pembiayaan publik mulai diarahkan ke sektor yang masih kekurangan pendanaan seperti industri, pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah, dibanding terus terkonsentrasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik yang dinilai sudah lebih matang.

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia-IDI (2012–2015)

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia – MHKI (2024–2027)

DAVID Wallace-Wells membuka bukunya, The Uninhabitable Earth: A Story of the Future, dengan kalimat yang terasa seperti tamparan: "It is worse, much worse, than you think." Buku itu terbit pada 2019. Tujuh tahun kemudian, bumi telah membuktikan bahwa Wallace-Wells tidak berlebihan. Ia bahkan tergolong konservatif.

Januari 2025 bukan sekadar bulan biasa. Layanan Iklim Eropa Copernicus mencatat, bulan itu adalah Januari terpanas dalam sejarah pencatatan manusia, suhu global menyentuh 1,75 derajat Celsius di atas rata-rata era pra-industri. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa sebelas tahun terpanas yang pernah dicatat semuanya terjadi dalam rentang 2015 hingga 2025.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya “tanda bahaya besar.” Bagi saya, ini bukan lagi tanda bahaya. Ini adalah alarm yang sudah berbunyi dan kita pilih mematikan tombolnya lalu kembali tidur.

Skenario yang Bukan Fiksi

Wallace-Wells dalam bukunya menyusun “bab-bab bencana”: panas yang mematikan, kelaparan, banjir, kebakaran hutan, perang sumber daya, pandemi baru, hingga keruntuhan ekonomi, semua dikaitkan langsung dengan trajektori pemanasan global yang sedang kita jalani. Yang paling mengguncang, temuan bahwa bencana-bencana itu tidak akan terjadi satu per satu, melainkan bersamaan, saling memperkuat, seperti pasien dengan penyakit multiorgan yang serentak gagal.

Lautan adalah contoh paling fasih tentang betapa dalamnya kerusakan, tersembunyi dari mata telanjang. Pada 2025, sebuah studi yang melibatkan lebih dari 50 ilmuwan memperkirakan bahwa samudra dunia menyerap tambahan sekitar 23 zettajoule energi, setara dengan puluhan tahun konsumsi energi seluruh manusia.

Panas itu tidak menguap. Ia merusak ekosistem laut, mencairkan es kutub, dan mendorong permukaan laut naik 11 sentimeter sejak 1993. Wallace-Wells mengingatkan kita bahwa “lautan adalah penyerap dosa iklim kita.” Tetapi penyerap itu pun kini sudah hampir tidak sanggup lagi menelan.

Polusi gas rumah kaca saat ini berada di level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Bukan 80 tahun. Bukan 8.000 tahun. Delapan ratus ribu tahun. Angka ini seharusnya membuat kita terdiam, bukan sekadar mengangguk dalam rapat kebijakan lalu melanjutkan agenda berikutnya.

Indonesia: Bukan di Pinggir, Melainkan di Titik Paling Rentan

Jika Wallace-Wells menulis dari perspektif global dengan latar New York dan Eropa, maka Indonesia adalah “bab yang belum ia tulis”, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer yang berdiri tepat di garis depan bahaya. Bukan karena pilihan, melainkan karena geografi dan ketidakadilan emisi global yang brutal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dimulai, dengan anomali +0,81 derajat Celsius dibanding normal 1991–2020. Lebih dari 90 persen bencana nasional kini adalah bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Fenomena yang dulu kita sebut anomali kini telah menjadi rutinitas yang mematikan.

WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.

Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.

Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.

Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal

Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.

Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.

Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.

Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?

Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.

Dari Ilmu Pengetahuan ke Tindakan

Wallace-Wells bukan fatalis. Ia menutup bukunya bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan seruan: bahwa kita masih punya waktu untuk memilih seberapa parah situasi, akan diwariskan. Setiap sepersepuluh derajat yang berhasil kita cegah akan menyelamatkan jutaan nyawa. Pilihan kita hari ini adalah hidup-mati generasi mendatang.

Dalam konteks Indonesia, ada tiga pilar tindakan yang tidak bisa lagi ditunda. Pertama, percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar retorika dalam dokumen RPJMN. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, cahaya matahari tropis sepanjang tahun, dan potensi angin yang belum digarap. Hambatannya bukan teknologi; hambatannya adalah keberanian politik untuk memutus rantai ketergantungan pada batu bara.

Kedua, perlindungan hutan dan lahan gambut harus menjadi garis merah yang tidak bisa dikompromikan oleh proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan mana pun. Hutan bukan sekadar aset ekologi; ia adalah tameng iklim, sekali musnah tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun yang kita miliki saat ini. Deforestasi adalah bom waktu yang sumbu apinya terus memendek.

Ketiga, adaptasi iklim harus disematkan ke dalam setiap level perencanaan pembangunan: dari tata kota pesisir yang mempertimbangkan kenaikan muka laut, hingga sistem irigasi pertanian yang adaptif terhadap pergeseran musim. BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3 derajat Celsius pada 2020–2049. Kita harus membangun bukan untuk kondisi iklim hari ini, melainkan untuk kondisi iklim dua dekade ke depan.

Catatan Akhir: Butuh Keberanian

Seorang dokter tidak menunggu pasiennya sekarat sebelum memberikan pengobatan. Ia bertindak berdasarkan gejala, data, dan proyeksi, bahkan ketika pasiennya merasa baik-baik saja. Perubahan iklim adalah pasien global yang gejalanya sudah sangat nyata: suhu yang memecahkan rekor demi rekor, lautan yang mendidih perlahan, pulau-pulau yang tenggelam, dan panen yang gagal tanpa peringatan.

Bumi tidak bisa menunggu siklus politik lima tahunan. Ia tidak mengenal jadwal pemilu, rotasi kabinet, atau revisi anggaran. Setiap ton karbon dilepaskan hari ini akan menghangatkan atmosfer selama berabad-abad, menjadi ancaman kesehatan-dehidrasi-kematian, menggerus ekosistem, dan mengubah geografi tempat anak-cucu kita akan hidup, atau tidak bisa hidup.

Wallace-Wells menutup “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” dengan pertanyaan yang menghantui: bukan apakah perubahan iklim akan berdampak, melainkan seberapa parah kita bersedia membiarkannya terjadi. Di sini, di negeri dengan 287.198.400 jiwa (BPS 2026), yang sebagian besar hidupnya bergantung pada alam, pada laut, pada musim, pada hutan, dan pada hujan, pertanyaan itu bukan lagi urusan akademik.

Data sudah berbicara. Sains sudah bicara. Bencana sudah berbicara. Yang belum cukup berbicara, dengan tindakan nyata, adalah kita: para pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan warga negara yang punya suara dan pilihan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup berani untuk bertindak sebelum terlambat. Wallahu a’lam bish-shawab.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp2.005 triliun pada 2029.

"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029," kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Menurut Nizhar, upaya pembangunan menghadapi tantangan yang makin kompleks, salah satunya akibat triple planetary crisis.

Triple planetary crisis meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Penguatan agenda mitigasi dan adaptasi iklim telah dilakukan melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.

Sementara, pelindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dijalankan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 serta transformasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.

Namun, kata Nizhar, proyeksi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bakal terwujud bila tidak ada aksi lanjutan.

Maka dari itu, Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030.

"Kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," ujar Nizhar.

GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030, meningkat dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.

GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi

Jakarta (ANTARA) - Pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem interkoneksi modern di tengah variabilitas cuaca yang semakin meningkat seiring perubahan pola iklim.

Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor menjelaskan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, perubahan pola iklim turut mempengaruhi variabilitas cuaca yang kini cenderung semakin dinamis, sehingga operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

“Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” katanya.

Ia menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai contributing factor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik, lanjutnya, dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) apabila gangguan tersebut berdampak pada aliran daya serta stabilitas sistem tenaga listrik.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan sistem tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurut dia, semakin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat, namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Oleh karena itu, tambahnya, teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern.

Namun demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

“Perkembangan teknologi monitoring dan proteksi sekarang memungkinkan operator membaca kondisi sistem lebih cepat sehingga respons terhadap gangguan juga bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.

Kevin menambahkan, tantangan akibat variabilitas cuaca bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara yang mengoperasikan sistem interkoneksi besar.

“Di berbagai negara, isu power system resiliency terhadap perubahan pola cuaca memang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern,” katanya.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim, Puslabfor, dan PLN menyebut terdapat kemungkinan gangguan berasal dari putusnya kabel transmisi pada area sambungan atau "mid span jointing" yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem interkoneksi modern di tengah variabilitas cuaca yang semakin meningkat seiring perubahan pola iklim. Sebab cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi.

Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Kevin Marojahan Banjar Nahor menjelaskan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan karena faktor-faktor tersebut memengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Kevin, perubahan pola iklim turut memengaruhi variabilitas cuaca yang kini cenderung semakin dinamis. Kondisi tersebut membuat operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

“Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” katanya.

Kevin menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai contributing factor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



“Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik. Dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) apabila gangguan tersebut berdampak pada aliran daya serta stabilitas sistem tenaga listrik,” ujarnya.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan system tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurut Kevin, semakin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat. Namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Karena itu, teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern. Kendati demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

“Perkembangan teknologi monitoring dan proteksi sekarang memungkinkan operator membaca kondisi sistem lebih cepat sehingga respons terhadap gangguan juga bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.

Kevin menambahkan, tantangan akibat variabilitas cuaca bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara yang mengoperasikan sistem interkoneksi besar. “Di berbagai negara, isu power system resiliency terhadap perubahan pola cuaca memang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern,” katanya.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim, Puslabfor, dan PLN menyebut terdapat kemungkinan gangguan berasal dari putusnya kabel transmisi pada area sambungan atau mid span jointing yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Dalam konferensi pers investigasi, aparat turut memperlihatkan potongan kabel yang menjadi sampel barang bukti untuk pengujian laboratorium. Sampel tersebut diambil dari titik kabel yang mengalami kerusakan untuk dianalisis lebih lanjut.

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan selamat atas terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Menurut Fahira, posisi strategis ini menjadi pengakuan dunia internasional terhadap semakin kuatnya peran Jakarta dalam isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi antarkota dunia.

“Ini capaian yang sangat membanggakan dan strategis bagi Jakarta. Posisi ini bukan hanya prestise internasional, tetapi peluang besar untuk mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota global yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Fahira Idris, keterlibatan aktif Jakarta di C40 Cities akan membuka akses lebih besar terhadap pembiayaan hijau internasional, transfer teknologi, pertukaran praktik terbaik antar kota dunia, hingga peluang investasi pada sektor transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan ketahanan iklim.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, posisi Jakarta di C40 menjadi sangat penting karena kota-kota saat ini berada di garis depan dalam menghadapi krisis iklim global. Karena itu, Jakarta harus memanfaatkan momentum ini bukan hanya untuk meningkatkan citra internasional, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung warga.

Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan tujuh harapan besar pasca terpilihnya Pramono Anung sebagai Wakil Ketua C40 Cities. Pertama, mempercepat transformasi transportasi rendah emisi. Fahira Idris berharap Jakarta semakin agresif memperluas transportasi publik berbasis listrik, memperkuat integrasi antarmoda, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang masih menjadi penyumbang utama emisi karbon Jakarta.

“Posisi strategis di C40 harus menjadi akselerator bagi Jakarta untuk menjadi kota dengan sistem transportasi publik yang semakin modern, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan,” ujar Fahira Idris.

Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam pandangan Fahira Idris, Jakarta perlu memanfaatkan jejaring C40 untuk memperluas penggunaan panel surya di gedung publik, sekolah, rumah sakit, pasar, hingga kawasan permukiman, sekaligus mempercepat standar bangunan hijau dan efisiensi energi di berbagai sektor.

Ketiga, memperkuat ketahanan Jakarta menghadapi krisis iklim. Fahira Idris mengingatkan bahwa Jakarta menghadapi ancaman serius berupa banjir, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, hingga gelombang panas perkotaan (urban heat island). Karena itu, berbagai kebijakan adaptasi iklim harus dipercepat secara terintegrasi. “Jakarta tidak hanya harus bicara soal kota global, tetapi juga kota yang aman dan tangguh menghadapi krisis iklim,” tegas Fahira Idris.

Keempat, memperluas ruang terbuka hijau dan ruang publik berkualitas. Aktivis perempuan ini berharap Jakarta memanfaatkan pengalaman kota-kota dunia anggota C40 untuk mempercepat pembangunan taman kota, koridor hijau, hutan kota, hingga ruang publik inklusif yang mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Kota global modern, lanjutnya, bukan hanya tentang gedung tinggi dan pusat bisnis, tetapi juga tentang kualitas ruang hidup manusianya.

Kelima, memperkuat ekonomi hijau yang menciptakan lapangan kerja baru. Fahira Idris berharap agenda lingkungan Jakarta juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga melalui pengembangan ekonomi sirkular, industri daur ulang, energi bersih, transportasi hijau, hingga usaha berbasis keberlanjutan.

“Transisi hijau harus menjadi peluang ekonomi rakyat, bukan hanya agenda elite atau proyek simbolik,” kata Fahira Idris.

Keenam, memperkuat kolaborasi kawasan aglomerasi Jabodetabek. Berbagai persoalan lingkungan Jakarta seperti polusi udara, banjir, sampah, hingga transportasi tidak bisa diselesaikan Jakarta sendirian. Karena itu, kolaborasi lintas daerah di kawasan aglomerasi harus diperkuat secara konkret dan berkelanjutan.

Ketujuh, memastikan seluruh agenda kota hijau berdampak langsung pada warga.Fahira Idris mengingatkan bahwa keberhasilan Jakarta di panggung global harus diukur dari kualitas hidup warga sehari-hari, mulai dari udara yang lebih bersih, transportasi yang nyaman, ruang publik yang sehat, hingga biaya hidup perkotaan yang lebih efisien.

“Paling penting adalah bagaimana seluruh agenda global ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi warga Jakarta, terutama kelompok rentan dan masyarakat kelas menengah bawah,” ujar Fahira Idris.

Jakarta, sambung Fahira Idris, sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kota global hijau dunia, terutama karena berbagai transformasi yang sudah mulai berjalan seperti elektrifikasi bus TransJakarta, penguatan transportasi publik terintegrasi, pengembangan bangunan hijau, hingga berbagai agenda ketahanan iklim.

“Jakarta punya peluang besar menjadi contoh kota global hijau di kawasan Asia Tenggara. Tetapi untuk sampai ke sana dibutuhkan keberanian mengambil kebijakan yang progresif, konsisten, dan berpihak pada keberlanjutan jangka panjang,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei YouGov atas penugasan Market Forces menunjukkan mayoritas responden Indonesia, yakni 60 persen atau tiga dari lima orang, percaya perbankan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.

"Sekitar 71 persen warga Indonesia juga percaya bahwa bank seharusnya tidak mendanai perusahaan atau proyek dengan emisi gas rumah kaca tinggi yang memperburuk perubahan iklim," kata Juru Kampanye Market Forces di Indonesia Ginanjar Ariyasuta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” lanjutnya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 43 persen warga Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengganti bank mereka jika masih membiayai proyek batu bara baru.

Sebanyak 54 persen warga Indonesia juga tidak akan mempercayai perbankan yang mengaku menghentikan pembiayaan proyek batu bara, tetapi masih membiayai perusahaan yang membangun proyek tersebut.

Di samping itu, sebanyak 66 persen warga Indonesia berharap ketika bank berkomitmen untuk tidak lagi membiayai proyek batu bara baru, hal itu juga diimplementasikan untuk semua jenis proyek batu bara, termasuk PLTU captive yang dibangun untuk kebutuhan industri, seperti smelter nikel dan aluminium.

Hasil survei bertajuk “Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore” turut memotret pandangan masyarakat Malaysia dan Singapura.

Survei terhadap responden 4.000 orang di tiga negara tersebut dilakukan pada Maret 2026, dengan 2.000 responden di antaranya berasal dari Indonesia.

Hasil survei mencatat bahwa hampir semua warga Indonesia (96 persen) menyatakan cukup hingga sangat peduli terhadap perubahan iklim, tertinggi dibanding Malaysia (85 persen) dan Singapura (81 persen).

Sebanyak 65 persen warga menyebut mengurangi penggunaan energi batu bara dengan cepat adalah salah satu cara terbaik mengatasi perubahan iklim, juga yang tertinggi dibanding Malaysia (58 persen) dan Singapura (61 persen).

Mayoritas warga Indonesia (61 persen), yang tertinggi dibanding dua negara lainnya, tidak menganggap nikel masuk dalam kategori “hijau” jika diproduksi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Direktur Asia Energy Finance dari Market Forces Bernadette Maheandiran menilai kepedulian yang dialami masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai perubahan iklim memiliki alasan yang kuat seiring dengan dampak yang muncul mulai dari gelombang panas, banjir, badai, dan tanah longsor.

“Sebagian besar warga setuju bahwa penghentian penambangan dan pembangkit listrik batu bara secara cepat akan melindungi kita dari perubahan iklim yang berbahaya,” kata dia.

Bernadette pun memandang bahwa bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK - Kementerian Kehutanan terus memperkuat kerja sama internasional di bidang kehutanan dan perubahan iklim . Hal ini sebagai implementasi arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Director of Climate Change Division United Nations Environment Programme (UNEP) Martin Krause. Pertemuan digelar di Indonesian Lounge, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Banjir Bandang Melanda 3 Provinsi, Prabowo: Perubahan Iklim Harus Kita Hadapi

Pertemuan membahas keberlanjutan dan penguatan kerja sama Indonesia–UNEP di bidang kehutanan. Termasuk penguatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pengembangan pasar karbon kehutanan, serta skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin baik antara Indonesia dan UNEP, termasuk melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2024. ”Kerja sama tersebut menjadi landasan kuat untuk diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih konkret dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai prioritas utama, khususnya dalam mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global (global carbon hub) dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi.

Indonesia telah mengambil langkah besar dalam operasionalisasi pasar karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. ”Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi, sehingga memberikan kepastian dan transparansi bagi investor dan mitra,” ujarnya.

Selain itu, Menhut juga menyampaikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas mengembangkan solusi pembiayaan praktis bagi kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan berbagai pendekatan inovatif lainnya.

Terkait kerja sama REDD+, Menteri Kehutanan menyambut baik inisiatif UNEP untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi REDD+ di Indonesia. Ia menegaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menjadi sektor utama dalam pengelolaan karbon di sektor FOLU, termasuk implementasi REDD+.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau. Program tersebut diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi model pengembangan pendekatan Jurisdictional REDD+ di berbagai daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli juga menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara hutan tropis di UNEP. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berharap semakin banyak profesional Indonesia dapat berkontribusi di UNEP guna memperkuat mandat organisasi dalam isu lingkungan dan kehutanan global. Kemenhut Siapkan 4 Peraturan Turunan untuk Perkuat Tata Kelola Karbon

Pertemuan bilateral ditutup dengan penegasan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan UNEP dalam menghasilkan kerja sama yang konkret, inovatif, dan berdampak nyata bagi pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

JAKARTA - Laporan Survey Burson Data, Insights & Intelligence yang bekerjasama dengan Global Methane Hub tahun 2025 menyebutkan, 98% masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim . Bahkan 81% di antaranya meyakini kegiatan manusia sebagai penyebab utamanya.

Terkait perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai, bahwa seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi akan menjadikan ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional. Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) , Fajar Wibhiyadi menyebutkan, “Kami tentunya mendukung upaya pemerintah dalam hal mitigasi atas perubahan iklim yang terjadi. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung ekonomi hijau yang telah dicanangkan pemerintah. Kami meyakini, bahwa terkait perubahan iklim ini tentunya tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tapi juga perlu langkah strategis yang dilakukan para dunia usaha dan masyarakat”.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha. Perusahaan membutuhkan pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, aset, maupun keberlanjutan usaha ke depan.

Selain itu kebutuhan terhadap sustainability assurance dan climate risk assessment juga terus meningkat seiring berkembangnya implementasi prinsip ESG di berbagai sektor industri. Surveyor Indonesia Perkuat Peran ESG Assurance untuk Dorong Kredibilitas dan Akses Pembiayaan Hijau



“Saat ini kami telah meluncurkan SIClirisk, yaitu solusi digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengembangan SIClirisk merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Services dan Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC (Testing, Inspection, Certification, and Consultation)," ungkap Fajar Wibhiyadi.

Ia juga menambahkan, melalui SIClirisk, para pelaku usaha dapat terbantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko iklim secara lebih komprehensif. Dengan memanfaatan teknologi geospasial, AI, dan analitik data, hal ini menjadi penting bagi kalangan usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

SIClirisk disiapkan dengan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai layer data seperti tutupan lahan, deforestasi, emisi, konservasi, serta analitik risiko iklim berbasis data citra satelit dan geospasial. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti Climate Risk Rating, Carbon Stock Mapping, Flood Risk Assessment, Hydrology Modelling System, Early Warning System, Sustainability Planning, hingga Green Financing Support.