Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal memeriksa tiga orang tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) hari ini, Senin (9/2/2026).

Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan surat panggilan terhadap ketiganya telah dilayangkan sejak Kamis (5/2/2026).

Tiga tersangka tersebut, yakni Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) Taufiq Taufiq Aljufri (TA); Eks Direktur PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berinisial MY; dan Komisaris PT DSI berinisial ARL.

"Jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yang diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Di samping itu, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi untuk mencegah ketiga tersangka ke luar negeri.

Pencegahan itu, kata Ade, dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara fraud PT DSI ini agar bisa diungkap secara terang benderang.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Ditjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terhadap tiga orang tersangka," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengajukan blokir 63 rekening dalam perkara dugaan penipuan atau fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2,4 triliun.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan puluhan rekening dimiliki PT DSI dan pihak terafiliasi baik dari badan hukum maupun perorangan.

"Telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 63 nomor rekening milik PT DSI dan perusahaan afiliasinya," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Kemudian, Ade menyatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan sejumlah penyitaan dalam perkara ini seperti ratusan SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT DSI.

Secara total, penyidik Bareskrim juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir dari perkara ini.

"Melakukan penyitaan uang sebesar Rp4.074.156.192 dari 41 no Rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut. Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya indikasi fraud dalam kasus dugaan gagal bayar fintech P2P lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Ade Safri Simanjuntak menyebut dana pemberi pinjaman (lender) yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PT DSI.

Dengan demikian, lanjutnya, dana tersebut tidak disalurkan kepada peminjam (borrower), tetapi disalurkan ke rekening vehicle atau langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI.

“Yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI, dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukkan pendanaannya,” ucapnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Ade membeberkan pihaknya juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower-borrower yang sudah di-listing PT DSI.

“Dan borrower ini sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan memasukkan kembali proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI ini,” tuturnya.

Dengan temuan indikasi tersebut, Ade menjabarkan PT DSI melanggar ketentuan Pasal 158 POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI yakni, Pasal 158 Huruf A larangan melakukan kegiatan usaha di luar lingkup LPBBTI.

Kemudian, Pasal 158 Huruf D larangan memberikan akses kepada pengurus dan afiliasinya sebagai pemberi dana (lender). Selanjutnya, Pasal 158 Huruf E larangan memberikan akses kepada pengurus dan pemegang saham sebagai penerima dana (borrower).

“Kemudian, Pasal 158 huruf I larangan mempublikasikan informasi fiktif dan atau menyesatkan. Kemudian, Pasal 158 huruf N larangan menghimpun dana masyarakat sebagaimana aktivitas perbandingan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono membeberkan PT DSI selama 2021—2025 berhasil menghimpun dana Rp7,478 triliun.

Dia meneruskan, dari dana tersebut total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1,2 triliun.