Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menargetkan penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) sebagai upaya mengurangi rokok ilegal rampung pada 2026.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok ini didorong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna memastikan rokok-rokok ilegal alias yang belum pita cukai bisa segera menyetor penerimaan ke negara dan menyandang status legal. Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi peredaran rokok ilegal, tapi tidak mematikan industri yang sudah ada.

"[Penambahan layer CHT] terus dibahas intensif. Harus [selesai] tahun ini. Kalau tahun depan dibicarakan nanti di KEM-PPKF [Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal]," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto kepada wartawan di kantor Bea Cukai Pusat, Selasa (28/4/2026).

Nirwala menjelaskan bahwa pihaknya masih terus membahas formulasi tarif layer tambahan untuk rokok-rokok yang masih ilegal ini. Dia mengakui bahwa masalah yang dihadapi otoritas saat ini bukan hanya rokok ilegal, melainkan fenomena downtrading.

Fenomena tersebut merupakan peralihan konsumsi perokok ke produk rokok yang lebih murah sejak sekitar era pandemi Covid-19. Penyebabnya juga dipicu oleh penurunan daya beli masyarakat.

"Itu makanya salah satu yang ditempuh nanti, yang mungkin sudah diumumkan Pak Purbaya, salah satunya buka layer. Tujuannya tadi adalah mengatasi downtrading dan untuk yang ilegal tadi dengan tarif yang pas dia akan menjadi legal," paparnya.

Proses ke depan, lanjut Nirwala, adalah konsultasi dengan Komisi XI DPR. Namun, saat ini parlemen masih dalam masa reses sehingga akan menunggu sampai pembukaan masa sidang.

Nirwala mengaku pasti akan ada pro kontra sehingga pemerintah bakal berupaya mengambil kebijakan yang paling pas. Hal ini diupayakan di tengah meningkatnya belanja pemerintah.

Menurutnya, layer cukai rokok yang akan ditambah kemungkinan besar adalah pada sigaret kretek mesin (SKM). Sebab, rokok ilegal yang beredar di masyarakat paling banyak dari jenis ini dibandingkan dengan jenis lain seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Nirwala menjelaskan bahwa rokok-rokok SKT membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Perkiraannya, pembuatan 3.000 batang rokok SKT saja membutuhkan satu orang pelinting. Apabila produksi dibutuhkan 300.000 batang, maka tidak mungkin industri ilegal bisa mempekerjakan sampai 100 pelinting.

"Sedangkan mesin yang MK8 paling kecil itu satu menitnya 2.500 [batang]. Sehari sama-sama delapan jam bisa 1 juta batang, satu mesin. Operatornya paling tiga orang. Jadi ya Kalau SKT hampir dibilang enggak ada yang ilegal," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan skema tarif cukai rokok lokal selesai pada Mei 2026. Skema ini bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Rumusan aturan soal tarif cukai yang menjadi legalisasi peredaran dan pemasukan bagi negara ini sudah rampung di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga bakal dibahas mendalam dengan parlemen.

"Mau diskusi dengan DPR bagaimana bagusnya, tapi proposal sudah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kami jalankan nanti," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dia menginginkan realisasi kebijakan tarif cukai ini dapat diimplementasikan mulai Mei 2026 agar segera bisa masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan negara.

"Yang jelas inginnya Mei itu paling telat sudah jalan supaya pendapatan ke negara masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok-rokok yang ilegal (beredar)," katanya.

Purbaya lantas mewanti-wanti bakal bertindak tegas produsen rokok yang masih mengakali pita cukai untuk memasarkan produknya. Sebab, setiap rokok yang beredar mesti sesuai dengan aturan cukai.

"Saya tutup betulan nanti karena mereka kita kasih kesempatan kan untuk main di pasar yang legal, kalau tidak mau (ikut aturan) kami tutup," katanya.

Sebagai informasi, Kemenkeu mencatatkan pemberantasan rokok ilegal sebanyak 20 ribu kali sepanjang 2025, dengan menyita 1,4 miliar batang rokok ilegal. Salah satunya, pengungkapan sebuah gudang penimbunan rokok ilegal di Kota Pekanbaru, Riau dengan temuan sekitar 160 juta batang senilai Rp300 miliar.

Penerimaan negara dari cukai rokok terealisasi Rp176,5 triliun hingga Oktober 2025. Jumlah ini naik 5,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

(Dhera Arizona)

Malang (ANTARA) - Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB), Joko Budi Santoso memproyeksikan jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, sektor IHT akan terus tertekan.

"Penurunan produksi akan terus terjadi, dimana produksi rokok pabrikan legal 2025, sebesar 307,8 miliar batang atau turun sekitar 3 persen dari 2024, dan penerimaan cukai hanya tercapai sebesar 92,10 persen atau sekitar Rp211,9 triliun dari target sebesar Rp230,09 triliun pada 2025," kata Joko Budi di Malang, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan penurunan produksi terjadi selama tiga tahun terakhir, karena serangan rokok ilegal dan kebijakan cukai yang masih eksesif, sementara daya beli masyarakat relatif stagnan.

Ia menilai rencana penambahan layer untuk mengadopsi rokok ilegal ke ranah legal dalam upaya mengatasi kebocoran penerimaan negara karena maraknya rokok ilegal, kurang tepat, karena proyeksi penerimaan dari kebijakan tersebut tidak signifikan.

"Kebijakan ini justru merusak iklim usaha sektor IHT dan mengabaikan para pabrikan rokok yang sudah patuh dengan ketentuan kebijakan perpajakan dan cukai," ujarnya.

Seharusnya, lanjutnya, penindakan rokok ilegal diperkuat dengan penguatan alokasi penegakan hukum melalui peningkatan alokasi anggaran penindakan rokok ilegal dan perubahan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari 10 persen menjadi setidaknya dua kalinya dan ini dapat dituangkan dalam revisi PMK 72/2024.

Selain itu, kesungguhan dalam penindakan rokok ilegal juga diperkuat melali sinergi antara aparat penegak hukum, karena tim bea cukai sangat terbatas untuk mengkover wilayah pemasaran rokok ilegal. Kuncinya, menembus wilayah produksi, produsennya yang dibabat habis.

Oleh sebab itu, kata Joko, perlindungan pasar oleh pemerintah perlu dilakukan agar penerimaan cukai dapat kembali meningkat.

Karena, katanya, sektor IHT tidak hanya berperan strategis bagi penerimaan negara, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja, dan berbagai linkage IHT seperti pertanian tembakau dan cengkeh, UMKM, dan berbagai pelaku usaha di rantai pasok sektor IHT, sekitar 6-7 juta pelaku usaha dan karyawan di sektor ini dapat terancam.

Menurut Joko, sudah seharusnya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya berupaya menambah layer cukai dapat dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan, khususnya pabrikan rokok untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk keadilan dan kesinambungan IHT.

“Jangan sampai kebijakan penambahan layer justru merusak iklim usaha sektor IHT dan tidak berdampak signifikan bagi penerimaan negara,” ucapnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jika penambahan layer tarif cukai rokok terealisasi, akan mematikan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal produsen SKM golongan II..,

Malang (ANTARA) - Sebanyak 24 ribu pekerja di perusahaan rokok (PR) produsen sigaret kretek mesin (SKM) gologan II di Malang Raya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pabrik rokok (PR) ilegal dilegalkan melalui penambahan layer tarif cukai direalisasikan pemerintah.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto di Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, jumlah PR produsen SKM yang ada di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang), ada sekitar 80-an perusahaan.

Heri mengaku, khawatir jika PR ditutup akan mengganggu kestabilan sosial daerah, terutama kestabilan ekonomi di Malang Raya, karena banyak tenaga kerja yang di PHK.

"Jika penambahan layer tarif cukai rokok terealisasi, akan mematikan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal produsen SKM golongan II, apalagi pemain rokok ilegal jumlahnya kemungkinan sangat banyak, sehingga menekan kinerja rokok resmi eksisting," ujarnya.

Ia mengaku mendapat informasi ada sekitar 300 mesin produksi sigaret kretek mesin (SKM) digunakan untuk memproduksi rokok ilegal yang tersebar di berbagai daerah. Satu unit mesin produksi SKM mampu berproduksi 1 miliar batang per tahun.

Kondisi tersebut, lanjutnya, PR golongan II terancam bangkrut, karena kalah bersaing di tengah persaingan yang tidak sehat. Pabrik rokok ilegal diberi afirmasi dengan dilegalkan dan memperoleh tarif cukai yang murah.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso menilai produksi rokok legal terus mengalami tren penurunan. Pada 2019, produksi rokok legal mencapai 355,9 miliar batang dan pada 2025 menurun menjadi 307,8 miliar batang.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik beberapa poin, yakni kebijakan tarif secara eksesif selama satu dekade terakhir telah melewati ambang batas antara produksi dengan tarif cukai. Peningkatan tarif justru menurunkan produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau.

Kedua, mekanisme tarif untuk mempengaruhi tingkat konsumsi produk industri hasil tembakau (IHT) tidak berjalan secara linear, hal ini dapat dilihat dari tingkat prevalensi merokok relatif stagnan di kisaran 28 persen.

Kenaikan cukai yang berdampak pada kenaikan harga produk IHT tidak membuat konsumen berhenti konsumsi produk IHT, tetapi mencari produk yang lebih murah dan ini diisi oleh rokok ilegal yang kualitasnya tidak tersertifikasi.

Menurut dia, antara stagnannya prevalensi merokok dan penurunan produksi rokok, secara hitungan kasar dapat diperkirakan peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 48 miliar batang atau sekitar 13,5 persen.

Selama ini, pemerintah hanya berkutat pada penindakan pada wilayah distribusi dan pemasaran, yaitu dengan penindakan pada pengiriman dan operasi pada toko kelontong, sedangkan penindakan pada wilayah produksi masih sangat lemah.

"Penindakan ini yang perlu diperkuat dan dioptimalkan, bukan menambah layer baru," ujarnya.

Ia menilai layer saat ini sudah tepat dan memberikan sedikit ruang bagi IHT untuk melakukan restrukturisasi di tengah himpitan tarif dan tekanan rokok ilegal.

Kebijakan layer dapat menjadi win-win solution di tengah tarikan kepentingan, khususnya dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun bagi pelaku IHT.

Ketidakpastian kebijakan cukai ini sebagai dampak dari tak kunjung selesainya roadmap IHT yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika pemerintah jeli, penerimaan cukai dari IHT masih dapat dioptimalkan dengan penyesuaian tarif cukai pada rokok elektrik, karena tarifnya masih rendah dibandingkan rokok tembakau.

Joko Hadi mengingatkan, pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan menambah layer baru dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal, tetapi lebih fokus pada penguatan penindakan rokok ilegal pada wilayah produksi, produsennya yang ditindak.

Ia menilai kebijakan yang diambil dengan moratorium kenaikan tarif cukai maupun bertahan di layer saat ini tepat, pemetaan wilayah produksi dan jalur distribusi sudah dilakukan.

"Tinggal bagaimana pemerintah menindak produsen rokok ilegal tersebut, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan lebih dari Rp97 triliun," ujarnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok berisiko meningkatkan konsumsi rokok ilegal jika struktur tarifnya tidak dirancang secara hati-hati (prudent).

Peneliti Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Wawan Hermawan mengatakan, penambahan layer yang ditujukan untuk menarik produk di segmen bawah ke dalam sistem kepatuhan berisiko mengaburkan batas antara pasar legal dan ilegal, serta membuka ruang pergeseran konsumsi (down-trading) apabila strukturnya tidak tepat.

“Jika layer baru ditempatkan di segmen murah, maka harus ada desain kompensasi kebijakan agar konsumen tidak terdorong berpindah dari produk legal ke produk berisiko ilegal. Tanpa itu, tujuan fiskal justru bisa berbalik arah. Hal ini karena, walaupun konsumsi rokok secara total tidak mudah turun, konsumen sangat peka terhadap selisih harga, sehingga mudah berpindah ke produk yang lebih murah atau ilegal,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Wawan menyampaikan, penyesuaian tarif pada golongan atas bukan dimaksudkan sebagai keberpihakan kepada industri besar, melainkan sebagai instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga kepatuhan dan mencegah arbitrase antar-layer.

Dikatakan Wawan, industri hasil tembakau saat ini berada dalam tekanan struktural. Produksi rokok nasional pada 2025 tercatat mengalami shortfall sekitar 3 persen (yoy), turun dari 317,43 miliar batang pada 2024 menjadi sekitar 307,8 miliar batang.

Jika dibandingkan dengan 2019, produksi telah turun lebih dari 13 persen atau sekitar 48,7 miliar batang.

“Dalam kondisi seperti ini, di mana terjadi penurunan besar di produk rokok legal, maka kebijakan tarif yang menambah kompleksitas struktur layer harus ekstra hati-hati, karena tekanan berlebih justru dapat memperluas ruang pasar ilegal,” katanya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Wawan mengajukan beberapa prasyarat kebijakan. Pertama, kebijakan bersifat transisional dan terbatas, dengan batasan waktu, volume, dan harga yang jelas, agar layer baru benar-benar berfungsi sebagai jalur konversi kepatuhan, bukan skema permanen.

"Kedua, penegakan hukum harus didahulukan, bukan menyusul, sehingga layer baru tidak dibaca sebagai toleransi terhadap pelanggaran," ujarnya.

Ketiga, dia juga mensyaratkan adanya transisi dengan menyiapkan program mitigasi sosial dan ketenagakerjaan, melalui program transisi bagi pekerja dan petani tembakau yang terdampak.

Keempat, urgensinya evaluasi multidimensi. Menurutnya, penilaian kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada angka penerimaan, tetapi juga peredaran rokok ilegal, dampak kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Wawan juga menegaskan, penambahan layer di segmen murah merupakan kebijakan berisiko tinggi yang membutuhkan paket kebijakan pendamping.

“Tanpa desain transisional yang ketat dan penegakan hukum yang kredibel, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang, bukan hanya bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi industri hasil tembakau legal dan tujuan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok. Perubahan tersebut ditargetkan dapat diputuskan pada pekan ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kemenkeu tengah mematangkan skema penambahan lapisan (layer) baru cukai rokok. Hal ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi produk tembakau.

"Belum (ada keputusan), masih didiskusikan. Kita buat cepat secepat mungkin lah," ujar Purbaya saat ditemui usai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Terkait tenggat waktu implementasi, Purbaya menargetkan kebijakan ini dapat diputuskan pada pekan ini. Namun, dia mengingatkan keputusan tersebut tidak bisa langsung diterapkan karena harus melewati tahap konsultasi dengan DPR sesuai dengan mekanisme undang-undang.

"Implementasi minggu ini mungkin enggak sih. Tapi minggu ini putuskan. Nanti kan kalau enggak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Nanti saya tergantung DPR-nya, DPR punya waktu apa enggak," katanya.

Rencana penambahan atau penataan ulang layer cukai rokok ini menjadi perhatian publik karena dampaknya yang luas terhadap industri hasil tembakau (IHT).

Berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat dua isu utama yang melatarbelakangi kebijakan ini. Selama beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan untuk menyederhanakan jumlah layer cukai guna menutup celah bagi produsen rokok besar yang memanfaatkan tarif di layer bawah (rokok murah) untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. Namun, belakangan ada rencana untuk menambah layer guna mengakomodasi rokok yang sebelumnya ilegal.

(Dhera Arizona)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Imanina Eka Dalilah menilai berdasarkan perspektif ekonomi fiskal, argumen pemerintah bahwa penambahan layer dapat memperluas basis pemungutan cukai memiliki dasar teoritis yang sah.

"Jika konversi ini benar-benar bersifat tambahan (additional), dapat mendorong penerimaan negara dari cukai dan pajak tidak langsung dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum," katanya dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Akan tetapi, lanjutnya, secara empiris, manfaat fiskal tersebut tidak otomatis. Apabila layer baru justru mendorong pergeseran produksi dan konsumsi dari segmen legal eksisting ke segmen tarif yang lebih rendah, yang terjadi bukan perluasan basis, melainkan kanibalisasi penerimaan.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi keberlangsungan industri, khususnya produsen legal kecil dan menengah, kekhawatiran terhadap penambahan layer juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat.

Industri yang patuh terhadap regulasi cukai dan pajak menghadapi risiko persaingan baru dari pelaku yang ilegal, kemudian dilegalkan melalui skema tarif yang lebih ringan.

"Dalam teori ekonomi kelembagaan, kondisi ini berpotensi menciptakan moral hazard kebijakan, yakni situasi dimana kepatuhan di masa lalu tidak lagi memberikan keunggulan dibanding pelanggaran yang kemudian diampuni melalui perubahan aturan," ujarnya.

Ia mengatakan dari perspektif pengendalian rokok ilegal, penambahan layer dapat efektif jika dipahami sebagai instrumen transisi, bukan solusi permanen.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa legalisasi bersyarat dapat menekan pasar ilegal hanya apabila disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang tetap berada di luar sistem.

Tanpa peningkatan risiko terhadap aktivitas ilegal, pelaku rasional justru akan menunggu konsesi kebijakan berikutnya, sementara produsen legal menghadapi tekanan harga yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, tujuan menekan rokok ilegal justru tidak tercapai secara struktural.

Dia menilai dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama rencana penambahan layer tarif cukai bukan terletak pada "boleh atau tidak boleh", melainkan pada desain dan tata kelola implementasinya.

Penambahan layer tarif cukai dapat mendekati win-win solution apabila dirancang dengan batasan yang ketat, dimana layer baru tidak boleh menghasilkan harga rokok legal yang lebih murah agar tidak memicu perpindahan konsumsi dan kanibalisasi penerimaan negara.

Layer tersebut, katanya, juga harus bersifat sementara dengan masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi bahwa pelanggaran akan selalu diampuni melalui perubahan kebijakan, sekaligus mendorong pelaku yang dilegalkan untuk naik ke struktur tarif normal.

Volume produksi pada layer baru perlu dibatasi agar setiap tambahan produksi benar-benar merepresentasikan konversi rokok ilegal menjadi legal, bukan sekadar pemindahan produksi dari segmen legal lama.

Menurut dia, ketiga batasan ini harus diterapkan secara bersamaan, karena tanpa pengendalian harga, waktu, dan volume, penambahan layer berisiko merugikan produsen legal, melemahkan insentif kepatuhan, serta gagal memberikan tambahan penerimaan negara yang berkelanjutan.

Ia menilai kehati-hatian yang disuarakan oleh pelaku industri legal bukanlah semata resistensi sektoral, melainkan refleksi dari kekhawatiran rasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan cukai tembakau tetap memberikan sinyal yang jelas, yakni kepatuhan dihargai, pelanggaran tidak diinsentifkan, dan tujuan fiskal dicapai tanpa mengorbankan stabilitas struktur industri legal.

"Tanpa itu, penambahan layer tarif cukai justru berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan persoalan kebijakan jangka panjang," ucapnya.

Sementara itu, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak penambahan layer tarif cukai, karena tidak berkeadilan dan hanya mengakomodasi kepentingan pelaku rokok ilegal menjadi pelaku rokok legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan penambahan layer cukai benar-benar tidak berkeadilan, terutama pelaku golongan II SKM.

Mereka mendapatkan tekanan berat dengan adanya pesaing "resmi", yakni pelaku rokok ilegal yang dilegalkan dengan perlakuan afirmatif dari pemerintah lewat tarif cukai yang lebih murah.

"Kebijakan tidak masuk akal, mengherankan. Bagaimana pelaku usaha yang taat hukum dengan kesediaan membayar pajak dan cukai, justru ditekan pemerintah dengan diberi pesaing lewat penerbitan penambahan layer cukai rokok," katanya.

Dia berharap DPR memahami masalah tersebut. Fakta yang tidak dapat dipungkiri, yakni pelaku rokok legal telah berjasa menyumbang penerimaan cukai pada 2025 yang mencapai Rp221,7 triliun, jauh lebih tinggi dari total laba BUMN.

"Kalau fakta-fakta ini tidak menjadi perhatian DPR dan memilih untuk menyetujui usulan Menkeu untuk menambah layer cukai rokok, jelas wakil rakyat tidak peduli dengan keberlangsungan nasib IHT. Mereka lebih memilih hal-hal yang bersifat jangka pendek, tidak memperhatikan kepentingan yang lebih luas," ujarnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal melegalkan rokok ilegal dengan menambah satu lapisan (layer) tarif hasil tembakau atau CHT. Aturan tentang rokok ilegal itu bakal diterbitkan pada pekan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Sebagaimana diketahui, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Rokok Ilegal Masih Marak

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 1,4 miliar batang rokok ilegal yang ditindak sepanjang 2025. Meski jumlahnya meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, otoritas fiskal menduga jumlah rokok ilegal yang beredar di masyarakat saat ini masih mencapai belasan miliar.

Pada konferensi pers APBN KiTa 2025, Kamis (8/1/2025), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa peningkatan penindakan rokok ilegal itu berkat kerja sama lintas instansi termasuk aparat penegak hukum.

Dari segi intensitasnya, sebenarnya jumlah penindakan terhadap rokok ilegal relatif sama pada 2025 yakni 20.537 kali penindakan. Jumlahnya sedikit menurun dari 2024 yaitu 20.783 kali.

Namun, jumlah batang rokok yang melanggar aturan atau tidak menggunakan pita cukai itu meningkat dari 792 juta batang pada 2024 ke 1,5 miliar batang pada 2025. Peningkatan yang terjadi mencapai 77,3%.

"Tetapi kalau kami memahami bahwa di luar sana masih belasan miliar lagi yang sifatnya itu ilegal," ungkap Suahasil, dikutip Minggu (11/1/2026).

Suahasil mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menggalakkan kepatuhan terhadap cukai hasil tembakau (CHT). Misalnya, belum lama ini otoritas menemukan satu gudang berisikan sekitar 150 juta batang rokok ilegal.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, setoran dari cukai, bea masuk maupun bea keluar secara keseluruhan sepanjang tahun lalu mencapai Rp300,3 triliun. Realisasinya mencapai 99,6% dari target APBN.

Secara terperinci, setoran dari cukai menyumbang terbesar yakni Rp221,7 triliun atau turun dari 2024 yakni Rp226,4 triliun. Hal ini sejalan dengan turunnya produksi hasil tembakau sebesar 3% (YoY).