Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan dengan fokus pada ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan (sustainable protection) hanya dapat terwujud dengan ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya sebagaimana yang menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Data dari Badan Pusat Statistik bulan Februari, 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia masih berada pada 4,68 persen, atau setara dengan 7,24 juta orang. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru sebagai target jangka menengah (5 tahun).

“Artinya, tanpa adanya ekosistem yang mampu menyerap tenaga kerja, regulasi perlindungan yang terlalu ketat justru berisiko mematikan industri yang sedang tumbuh,” kata Darwoto.

Dalam menyikapi hasil Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114, Darwato mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif jika ingin menetapkan standar perburuhan internasional yang baru, dimana dalam konvesi tersebut menyepakati adanya fleksibilitas yang luas bagi negara anggota dalam menetapkan status hubungan hukum tenaga kerja platform.

Menurut Darwoto, kajian ini termasuk regulatory impact assessment (RIA), yang sangat diperlukan agar menghasilkan pengaturan yang tepat dan proporsional sehingga dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem digital sebagai salah satu pilar penting dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional.

Konvensi tidak mengharuskan hubungan hukum dari tenaga kerja platform tersebut menjadi di dalam hubungan kerja (employed), namun bisa juga sebagai wirausaha mandiri (self-employed) dengan tetap mengakui adanya hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan status hubungan hukum tersebut.

Pemilihan kategori kedudukan hukum harus dipertimbangkan secara matang serta disesuaikan dengan konteks, karakteristik unik, dan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia di Indonesia mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan akses pelayanan yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia selaku pengguna platform.

Oleh karena itu, APINDO mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan progresif yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya (open door policy), di mana kebijakan ini harus diimplementasikan melalui keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudahan birokrasi investasi, serta ruang yang aman bagi inovasi teknologi.

“Ekosistem usaha yang sehat dan kondusif inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia, demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh,” kata Darwoto.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menegaskan lembaganya fokus membangun fondasi kuat bagi reformasi sektor perasuransian nasional.

"Selama kurang lebih empat tahun terakhir, OJK telah berfokus membangun fondasi yang kuat bagi reformasi sektor perasuransian," kata Ogi pada konferensi pers disela forum Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu penguatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem industri, serta penyelarasan dengan standar dan best practices internasional.

"Oleh karena itu, tahun 2026 kami pandang sebagai fase penting untuk memperkuat implementasi berbagai agenda reformasi yang telah dibangun," katanya.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan, beberapa fokus utama OJK pada tahun 2026 mencakup penguatan permodalan tahap pertama, implementasi spin-off unit syariah, penyusunan New Risk-Based Capital (New RBC), serta penguatan tata kelola dan kualitas produk asuransi.

"Termasuk persiapan implementasi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berupa Program Penjaminan Polis dan penguatan kerangka resolusi perusahaan perasuransian," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa sektor perasuransian memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

"Bagi OJK, asuransi bukan semata instrumen pengelolaan risiko, tetapi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional yang mendukung ketahanan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan stabilitas perekonomian," katanya.

Menurut dia, prospek pengembangan sektor perasuransian Indonesia masih sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan kebutuhan perlindungan yang terus meningkat, ruang pertumbuhan industri masih sangat terbuka.

Hingga April 2026, lanjut dia, total aset industri asuransi tercatat mencapai sebesar Rp1.202 triliun atau tumbuh 3,39 persen year-on-year.

Indonesia Insurance Summit merupakan forum tahunan industri perasuransian Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Asuransi Indonesia bersama seluruh asosiasi perasuransian nasional.

Melalui forum ini industri perasuransian Indonesia diharapkan mampu memperkuat kapasitas menghadapi tantangan masa depan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, perlindungan masyarakat, dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi regulator, pelaku industri, akademisi, dan mitra strategis untuk membahas isu-isu terkini, peluang, dan arah pengembangan industri perasuransian Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Bhayangkara.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Banyak bank sentral di dunia kini mulai mendiversifikasi portofolio cadangan mereka dengan memasukkan berbagai instrumen keuangan berkualitas tinggi untuk meningkatkan imbal hasil tanpa mengorbankan keamanan

Jakarta (ANTARA) - Dalam dunia ekonomi global yang semakin tidak pasti, cadangan devisa menjadi salah satu indikator paling penting bagi ketahanan ekonomi sebuah negara.

Cadangan devisa berfungsi sebagai "tameng" yang melindungi stabilitas nilai tukar, menjaga kepercayaan investor, serta menyediakan likuiditas ketika terjadi tekanan pada neraca pembayaran.

Pengalaman berbagai krisis keuangan menunjukkan bahwa negara dengan cadangan devisa yang kuat lebih mampu menghadapi gejolak global dibandingkan negara yang cadangannya terbatas. Karena itu, memperkuat cadangan devisa bukan sekadar kebijakan moneter, tetapi strategi fundamental untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia, posisi cadangan devisa sebenarnya relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Bank Indonesia mencatat bahwa cadangan devisa Indonesia pada awal 2026 berada di sekitar 151 miliar–155 miliar dolar AS, sedikit turun dari posisi akhir 2025 karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Meski demikian, jumlah tersebut masih cukup untuk membiayai sekitar enam bulan impor atau lebih dari dua kali standar kecukupan internasional yang hanya sekitar tiga bulan impor.

Standar tiga bulan impor tersebut sering digunakan oleh lembaga internasional seperti IMF sebagai batas minimal keamanan. Artinya, jika sebuah negara memiliki cadangan devisa yang cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, negara tersebut dianggap memiliki bantalan dasar untuk menghadapi krisis neraca pembayaran.

Indonesia dengan cadangan sekitar enam bulan impor berarti memiliki ruang stabilitas yang relatif baik. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah level ini sudah ideal untuk menghadapi ketidakpastian global yang semakin besar?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat perbandingan dengan negara lain. Negara-negara Asia Timur dikenal memiliki cadangan devisa yang sangat besar sebagai pelajaran dari krisis Asia 1997–1998. China misalnya, memiliki cadangan devisa lebih dari 3 triliun dolar AS, terbesar di dunia. Jepang menyimpan lebih dari 1 triliun dolar AS, sementara Korea Selatan memiliki sekitar 400 miliar dolar AS cadangan devisa. Negara-negara tersebut sengaja membangun cadangan besar untuk memastikan stabilitas mata uang dan melindungi ekonomi domestik dari volatilitas arus modal global.

Bahkan negara berkembang lain di Asia juga memiliki cadangan yang cukup besar relatif terhadap ukuran ekonominya. India memiliki cadangan devisa lebih dari 600 miliar dolar AS, sementara Thailand memiliki lebih dari 200 miliar dolar AS. Strategi mereka relatif sama; membangun cadangan devisa besar sebagai asuransi makroekonomi terhadap krisis global.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, cadangan devisa Indonesia memang terlihat lebih kecil secara nominal. Namun perbandingan yang lebih tepat sebenarnya adalah terhadap ukuran ekonomi atau nilai impor. Dengan ukuran ekonomi sekitar 1,4 triliun dolar AS, cadangan devisa Indonesia sekitar 10–11 persen dari PDB. Rasio ini sebenarnya cukup sehat, tetapi masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia yang mencapai 20–30 persen dari PDB.

Dari perspektif stabilitas eksternal, banyak ekonom menilai bahwa negara berkembang idealnya memiliki cadangan devisa yang mampu menutup 6 hingga 9 bulan impor, terutama bagi negara dengan struktur ekspor komoditas yang fluktuatif.

Indonesia saat ini berada di kisaran enam bulan impor, sehingga secara teknis sudah memenuhi standar kehati-hatian. Namun untuk menghadapi volatilitas global yang semakin tinggi, meningkatkan cadangan devisa secara bertahap tetap menjadi strategi yang bijak.

Semakin penting

Ada beberapa alasan mengapa cadangan devisa menjadi semakin penting dalam ekonomi global saat ini.

Pertama, arus modal internasional semakin volatil. Ketika suku bunga di negara maju naik, investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang untuk kembali ke aset yang dianggap lebih aman. Fenomena ini pernah terjadi pada 2013 saat taper tantrum, ketika banyak mata uang negara berkembang terdepresiasi tajam.

Kedua, ketegangan geopolitik global semakin meningkat. Konflik di berbagai kawasan dapat mengganggu perdagangan internasional, memicu lonjakan harga energi, dan menciptakan ketidakpastian pasar keuangan. Dalam situasi seperti itu, cadangan devisa menjadi instrumen penting bagi bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar dan menjaga kepercayaan investor.

Ketiga, struktur ekspor Indonesia masih relatif bergantung pada komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Harga komoditas global sangat fluktuatif. Ketika harga komoditas tinggi, cadangan devisa dapat meningkat pesat. Namun ketika harga turun, penerimaan devisa juga bisa menyusut tajam. Oleh karena itu, memiliki cadangan devisa yang cukup besar menjadi penting untuk menstabilkan siklus ekonomi.

Meskipun demikian, membangun cadangan devisa bukanlah proses yang instan. Cadangan devisa yang sehat harus dibangun secara organik melalui kinerja ekonomi yang kuat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa cadangan devisa yang berkelanjutan biasanya berasal dari surplus perdagangan, arus investasi langsung asing yang stabil, serta kebijakan fiskal yang disiplin.

Dalam tahap awal pembangunan cadangan devisa, surplus neraca perdagangan memainkan peran penting. Negara yang mampu mengekspor lebih banyak daripada mengimpor akan menghasilkan surplus devisa yang kemudian dapat disimpan sebagai cadangan resmi bank sentral. Seiring meningkatnya stabilitas ekonomi, arus investasi asing juga dapat memperkuat posisi cadangan devisa.

Namun ada satu tantangan penting dalam akumulasi cadangan devisa, yaitu biaya peluang. Cadangan devisa biasanya ditempatkan pada aset yang sangat aman seperti obligasi pemerintah Amerika Serikat. Aset ini sangat likuid dan aman, tetapi memberikan imbal hasil relatif rendah. Artinya, ada biaya peluang karena dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk investasi domestik yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau teknologi.

Diversifikasi portofolio

Karena itu, strategi cadangan devisa harus seimbang antara keamanan, likuiditas, dan imbal hasil. Banyak bank sentral di dunia kini mulai mendiversifikasi portofolio cadangan mereka dengan memasukkan berbagai instrumen keuangan berkualitas tinggi untuk meningkatkan imbal hasil tanpa mengorbankan keamanan.

Bagi Indonesia, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa ke depan. Pertama, memperkuat struktur ekspor nasional melalui industrialisasi dan hilirisasi. Program hilirisasi mineral seperti nikel dapat meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperbesar penerimaan devisa. Diversifikasi ekspor menuju produk manufaktur dan teknologi juga akan membuat penerimaan devisa lebih stabil.

Kedua, memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat meningkatkan likuiditas valuta asing di sistem keuangan domestik sekaligus membantu memperkuat cadangan devisa nasional.

Ketiga, menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi. Kepercayaan investor global sangat dipengaruhi oleh kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Ketika kebijakan ekonomi kredibel, arus investasi asing akan lebih stabil dan membantu memperkuat posisi cadangan devisa.

Keempat, memperdalam pasar keuangan domestik. Pasar obligasi dan pasar valuta asing yang dalam dan likuid akan mengurangi ketergantungan pada arus modal jangka pendek dari luar negeri. Dengan basis investor domestik yang kuat, volatilitas pasar dapat lebih mudah dikelola.

Pada akhirnya, cadangan devisa merupakan salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional, yang berfungsi sebagai bantalan ketika terjadi guncangan global, sekaligus menjadi sinyal kepercayaan bagi investor internasional. Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif aman dengan cadangan devisa yang mampu menutup lebih dari enam bulan impor. Namun dalam dunia yang semakin tidak pasti, memperkuat cadangan devisa secara bertahap tetap menjadi langkah strategis.

Jika Indonesia mampu meningkatkan kualitas ekspor, menjaga disiplin kebijakan makroekonomi, serta memperdalam pasar keuangan domestik, cadangan devisa nasional dapat terus meningkat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki ekonomi yang tumbuh cepat, tetapi juga ekonomi yang tangguh menghadapi guncangan global.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

kebijakan investasi di sektor pangan harus lebih proaktif dengan memberikan insentif kepada proyek agroindustri, memperkuat akses modal bagi petani dan pelaku usaha mikro

Jakarta (ANTARA) - Satu pencapaian penting telah ditorehkan Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang ekonomi.

Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Nilai itu 101,3 persen dari target pemerintah yang sebesar Rp1.905,6 triliun, serta menandai kenaikan 12,7 persen year-on-year dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat pengumuman pada Kamis (15/1), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, realisasi investasi sepanjang tahun lalu juga mampu menciptakan 2,7 juta lapangan kerja.

Pencapaian tersebut tercatat pada tahun anggaran pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah fase krusial yang kerap menjadi barometer arah kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.

Seperti lazimnya sebuah pencapaian tahun pertama sebuah pemerintahan, pencapaian ini harus dibaca sebagai modal awal, bukan garis akhir. Angka investasi yang melampaui target, di satu sisi tentu memberi sinyal positif, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan investasi tersebut benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan, berkualitas, dan inklusif.

Investasi sektor energi

Banyak angle yang bisa kita baca dan telaah dari pengumuman Menteri Rosan Roeslani. Salah satunya bagaimana realisasi investasi dalam kaitannya dengan ketahanan energi dan pangan. Kedua sektor itu merupakan agenda prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Apa yang dicapai sepanjang tahun lalu, menjadi momentum penting untuk membaca peta investasi sektor energi dan pangan, yang kini ditempatkan menjadi jalur strategis transformasi ekonomi Indonesia.

Sektor energi tidak bisa hanya dipahami dari aspek produksi dan ketersediaan minyak dan gas. Lebih jauh dari itu juga harus ditempatkan dalam konteks energi baru dan terbarukan (EBT) serta hilirisasi energi.

Investasi di bidang hilirisasi mencapai lebih dari Rp580 triliun, atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa investor melihat potensi nilai tambah dari pengolahan dan produksi energi domestik, bukan sekadar ekspor komoditas mentah.

Di luar data realisasi investasi langsung, sektor energi adalah sektor prioritas pemerintahan Prabowo. Sinyal ini tercermin dari peresmian peningkatan kapasitas kilang Balikpapan senilai 7,4 miliar dolar AS yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pekan kedua Januari 2026.

Peresmian tersebut tidak semata memperluas kapasitas refining nasional dan mengurangi kebergantungan impor bahan bakar fosil, tetapi contoh investasi infrastruktur energi memperkuat ketahanan energi nasional.

Energi, baik tradisional maupun terbarukan, memiliki peran ganda dalam struktur ekonomi. Secara langsung, investasi di sektor ini mendukung pertumbuhan kapasitas produksi dan menciptakan ekosistem industri yang luas. Secara tidak langsung, pasokan energi yang lebih stabil dan kompetitif menjadi faktor penting bagi pembentukan ekosistem yang juga mencakup sektor lain seperti logistik, manufaktur, dan pertanian.

Namun, tantangan sektor energi tetap kompleks. Energi fosil masih menjadi komponen dominan dalam konsumsi nasional. Di sisi lain, transisi ke energi bersih menghadapi hambatan regulasi, pembiayaan, serta kesiapan teknologi.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperjelas roadmap investasi EBT, dengan insentif yang menarik investor global guna mendorong percepatan kapasitas energi bersih, termasuk panas bumi, solar, dan hidro.

Dalam konteks global yang semakin terfragmentasi, isu ketahanan energi menjadi sangat strategis, bahkan merembet menjadi isu politik yang bisa memicu konflik seperti yang kita lihat saat ini.

Kebergantungan pada impor energi dapat merusak stabilitas neraca perdagangan dan mengekspos ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas internasional. Namun melalui investasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menjadi pusat produksi energi bersih di Kawasan.

Pelaku usaha dan investor kini tengah memetakan risiko dan peluang jangka panjang. Itu menunjukkan bahwa investasi sektor energi bukan hanya terkait angka realisasi, tetapi lebih pada integrasi strategis dengan agenda nasional seperti hilirisasi, pemanfaatan potensi gas domestik, dan transisi energi bersih.

Oleh karena itu, kebijakan yang memberi kepastian investasi, kemudahan perizinan, serta dukungan fiskal untuk proyek energi hijau adalah prasyarat yang harus terus dilanjutkan.

Pencapaian investasi sektor energi di 2025 memberi sinyal optimistis. Namun, sinyal ini perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan regulasi dan insentif yang berkelanjutan. Tujuannya, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar energi besar, tetapi juga produsen energi modern dan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi pemain strategis dalam peta kompetisi energi global di masa mendatang.

Investasi sektor pangan

Selain energi, Pemerintahan Prabowo juga mencanangkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas. Sektor pangan adalah ujung tombak ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia.

Meningkatnya investasi, termasuk di hilirisasi komoditas pangan (pertanian, perkebunan, dan perikanan), membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, serta keamanan pangan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan fokus investasi BKPM pada sektor hilirisasi yang menyentuh pertanian dan agroindustri.

Investasi hilirisasi pangan yang tumbuh cepat adalah jawaban terhadap tantangan klasik Indonesia, yaitu rendahnya tingkat pengolahan komoditas agrikultur domestik. Dengan nilai hilirisasi mencapai sekitar 30 persen dari total investasi nasional, ini menunjukkan industri pengolahan serta rantai pasok produk pangan bernilai tambah mulai dilirik investor.

Fakta ini sejalan dengan tren investasi global yang menunjukkan bahwa negara yang memperkuat ekosistem agroindustri, termasuk teknologi pangan, cold chain logistics, dan platform pasar pangan digital, cenderung memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka panjang.

Indonesia sejak lama memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Produksi beras nasional diprediksi tetap surplus, di sisi lain produksi hortikultura meningkat. Ini mencerminkan kapasitas produksi yang kuat. Namun tantangan klasik seperti infrastruktur pascapanen, konektivitas pasar, dan produktivitas lahan masih membutuhkan fokus investasi yang tajam.

Untuk sektor pangan, investasi tidak hanya harus masuk pada pengolahan komoditas primer, tetapi juga pada nilai tambah, misalnya, plant processing untuk komoditas pangan, pengolahan protein nabati, dan penerapan teknologi pertanian yang meningkatkan efisiensi. Ini akan membuat sektor pangan tidak lagi sekadar penopang kebutuhan domestik, tetapi juga kontributor ekspor yang kompetitif.

Dampak investasi yang terarah di sektor pangan akan menjawab dua masalah besar Indonesia, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan domestik. Ini sangat penting terutama untuk menopang program prioritas pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan ketersediaan bahan pangan dalam skala besar.

Kedua, membuka peluang baru bagi ekspor produk agroindustri bernilai tambah. Ini berarti ada arus devisa baru yang masuk dan perluasan lapangan kerja. Di tengah tekanan global dan risiko rantai pasok, ini bukan sekadar strategi, tetapi kebutuhan.

Untuk itu, kebijakan investasi di sektor pangan harus lebih proaktif dengan memberikan insentif kepada proyek agroindustri, memperkuat akses modal bagi petani dan pelaku usaha mikro, serta menyiapkan infrastruktur logistik yang memadai. Dengan demikian, investasi bukan hanya angka pencapaian, tetapi kekuatan yang tercermin dalam ketahanan pangan nasional dan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

*) Aditya Laksmana Yudha, Jurnalis Ekonomi Senior

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan empat agenda strategis pada awal tahun 2026 yang diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, memperluas peluang investasi dan perdagangan, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Keempat agenda tersebut meliputi partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) Davos, penyelenggaraan ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Business Conference, Jakarta Food Security Summit, serta Indonesia Economic Outlook.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan WEF Davos yang berlangsung pada 19-23 Januari menjadi agenda krusial sebagai panggung promosi investasi dan perdagangan Indonesia ke dunia.

“Davos adalah ajang yang sangat baik untuk mempromosikan investasi dan perdagangan, dan Kadin sangat semangat mendukung pemerintah dalam forum ini,” ujar Anindya.

Ia menilai momentum WEF Davos tahun ini semakin penting mengingat kondisi geopolitik global yang semakin terfragmentasi, tantangan perubahan iklim, serta pergeseran tatanan ekonomi dunia menuju pola minilateralisme.

Dengan kehadiran sekitar 70 pemimpin negara dan lebih dari 3.000 tokoh global, WEF Davos menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk menyeimbangkan posisinya di tengah kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, China, G20, APEC, hingga BRICS.

Agenda kedua yang disiapkan Kadin adalah Jakarta Food Security Summit, yang akan digelar pada 20-21 Mei di Jakarta.

“Isu utama dalam acara ini adalah food security dan energy security, termasuk pembahasan biofuel 40-50 serta penurunan produksi kelapa sawit. Kita akan membahas berbagai opsi kebijakan, mulai dari pembukaan lahan baru, optimalisasi lahan tidak produktif, hingga kebijakan moratorium,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe.

Agenda strategis berikutnya adalah ABAC Business Conference yang akan diselenggarakan pada 7-9 Februari 2026 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M Vega mengatakan forum itu menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menyuarakan gagasan dan kepentingannya di kawasan Asia Pasifik.

Sementara itu, agenda keempat adalah Indonesia Economic Outlook yang akan digelar pada 15 Januari 2026 di Menara Kadin Indonesia.

WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan forum tersebut akan menjadi rujukan dunia usaha dalam menyusun strategi menghadapi tahun 2026.

Aviliani mengatakan Indonesia Economic Outlook akan membahas tiga isu utama, yakni proyeksi ekonomi global, persepsi dan minat investor asing terhadap Indonesia, serta kondisi ekonomi daerah yang kini menghadapi tantangan penurunan anggaran dan kebutuhan pemulihan setelah bencana.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,43% (qtq).

Capaian ini memang lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, namun masih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Simak analisa para pakar soal realisasi perekonomian nasional!

Bank Permata

Kepala Riset Makroekonomi & Pasar Keuangan Permata Bank Faisal Rachman, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,12% yoy pada triwulan kedua 2025 mencerminkan normalisasi musiman pasca periode hari raya keagamaan pada triwulan sebelumnya, yang biasanya mendukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat.

"Secara kumulatif, pertumbuhan dalam sembilan bulan pertama tahun 2025 mencapai sekitar 5,01% yoy, membaik dari pertumbuhan di bawah 5% yoy yang tercatat pada semester I 2025 dan menandakan lintasan pertumbuhan yang semakin menguat," ujar Faisal dalam keterangan resminya dikutip Rabu (5/11/2025).

Menurut Faisal, prospek pertumbuhan PDB Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan yang menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kebijakan ekonomi ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, terutama pada sektor-sektor produktif dengan efek pengganda yang tinggi.

Konsumsi rumah tangga ke depannya diperkirakan akan meningkat di tengah perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi yang terkendali. Prospek investasi tetap positif, didukung oleh ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga kebijakan global dan domestik lebih lanjut yang akan menurunkan biaya pinjaman/pembiayaan dan memperkuat kepercayaan investor dalam mengembangkan bisnis, meskipun faktor-faktor ini juga dapat mendorong pertumbuhan impor yang lebih tinggi karena sebagian besar impor merupakan barang input.

"Impor kemungkinan akan melampaui ekspor karena ekspor terus terbebani oleh perang dagang yang sedang berlangsung dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Meskipun demikian, ketegangan perdagangan secara bertahap mereda seiring pemerintah AS mengambil sikap yang lebih terbuka terhadap negosiasi," ujarnya.

Secara keseluruhan, Bank Permata memproyeksikan pertumbuhan PDB berada di kisaran 5,0-5,1% untuk tahun 2025. Hal ini menandai revisi ke atas dari proyeksi kami sebelumnya, yang memproyeksikan pertumbuhan PDB setahun penuh akan sedikit di bawah 5%.

Bank Mandiri

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro menjelaskan pertumbuhan ini menandai perlambatan dari 5,12% pada triwulan II 2025, sejalan dengan pola musiman normalisasi aktivitas pada triwulan ketiga.

"Pertumbuhan ini didukung oleh belanja pemerintah yang lebih tinggi dan ekspor neto yang lebih kuat, sementara investasi dan belanja rumah tangga melambat," ujar Andry dalam keterangan resminya dikutip

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% yoy lebih rendahdibandingkan 4,97% pada triwulan II 2025. Menurut Andry hal ini disebabkan oleh pola musiman menyusul periode belanja yang tinggi pada triwulan II 2025, yang mencakup liburan sekolah dan permintaan terkait hari raya.

Sementara Pertumbuhan investasi (PMTB) melambat menjadi 5,04% yoy dibandingkan 6,99% pada triwulan kedua 2025).

"Hal ini mencerminkan normalisasi pembentukan modal setelah kenaikan yang kuat pada triwulan sebelumnya," ujarnya.

Bank Danamon

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat diperkirakan akan menguat. Pasalnya pemerintah akan menggelontorkan sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.

"Skselerasi fiskal terarah yang condong ke belanja modal konektivitas infrastruktur dasar, pengadaan pertahanan, dan renovasi sekolah yang biasanya membawa pengganda tinggi ke konstruksi, logistik, dan rantai pasokan industri," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga telah membuka amplop stimulus kuartal keempat 2025 sebesar Rp 54,6 triliun, termasuk Rp 30 triliun dalam Bantuan Sosiall yang dicairkan pada Oktober 2025 menopang daya beli rumah tangga hingga puncak akhir tahun dengan inflasi yang terjangkar.

"Kondisi keuangan menjadi lebih akomodatif karena pemotongan kumulatif BI sebesar 125 bps hingga Okt-25ditransmisikan ke suku bunga pinjaman dan biaya pendanaan yang lebih rendah, dibantu oleh sekitar Rp 200 triliun aliran pembayaran pemerintah yang menyuntikkan likuiditas dan insentif KLM yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas,"ujarnya.

INDEF

Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menjelaskan di tengah tekanan eksternal akibat perlambatan global dan ketegangan perdagangan, capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun tetap berada di "zona 5 persen stagnan" yang menandakan pertumbuhan belum bergerak ke level yang lebih dinamis.

"Faktor utama pendorong pertumbuhan bukan dari daya beli masyarakat, melainkan dari investasi dan ekspor bersih. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, menandakan daya beli masih terbatas di kelompok menengah bawah," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Rizal menilai agar ekonomi bisa tumbuh setinggi target yang ditetapkan, maka pemerintah perlu fokus pada tiga hal. Yaitu,mempercepat realisasi belanja publik terutama proyek padat karya, memperkuat daya beli masyarakat lewat insentif dan subsidi terarah apalagi triwulan IV terdapat momentum natal dan tahun baru; dan menjaga stabilitas harga pangan dan energi.

"Tanpa kombinasi kebijakan fiskal yang cepat dan koordinasi moneter yang tepat, maka ekonomi hanya akan bertahan di level 5 persen tanpa percepatan berarti. Pertumbuhan ke depan harus diarahkan supaya tidak hanya stabil, tetapi juga lebih inklusif dan produktif," ujarnya.

CORE

Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet menilai perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih bisa dikompensasi pertumbuhan pada PMTB atau investasi sehingga secara keseluruhan kombinasi dari pertumbuhan PMTB dan juga belanja pemerintah menjadi penopang utama dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2025.

"Yang pasti kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang berada di angka 5,04 maka peluang pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2025 yang di set 5,2% itu menjadi terbuka lebar," ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Menurut Yusuf, sekarang pemerintah [perlu memastikan bagaimana upaya untuk mengejar target pertumbuhan di angka 5,4% di kuartal ke-4 ini.

Adapun yang perlu dilakukan pemerintah menurut Yusuf adalah memastikan stimulus yang digulirkan di Oktober sampai dengan bulan Desember nanti bisa tersalurkan secara tepat sasaran.

"Belanja pemerintah kemungkinan besar masih akan terdorong positif mengingat biasanya secara historis belanja pemerintah itu akan tersalurkan lebih besar terutama di Kuartal terakhir," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa terusik dengan banjirnya komoditas impor ilegal di Indonesia, mulai dari tekstil seperti baju bekas atau balpres, rokok, baja, hingga sepatu.

Untuk komoditas tekstil ia menceritakan, telah mendapat informasi bahwa mayoritas dipasok dari China. Bahkan, di tingkat acara fesyen, baju-baju yang ditampilkan berasal dari negara tirai bambu, yang mengusik industri garmen dan tekstil di dalam negeri.

"Saya pernah datang ke fashion show. Wah, ini bagus-bagus. Tapi di sebelah saya ada yang bisik, pak 99% dikuasai China. Waktu saya Ketua LPS, enggak bisa apa-apa. Waduh, jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Oleh sebab itu, ia memastikan, saat menjabat sebagai menteri keuangan pada awal September 2025, berkomitmen untuk menutup seluruh celah barang-barang impor ilegal, supaya industri di dalam negeri dapat berkembang dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Bukannya bangga jadi sedih, padahal orang kita jago. Jadi, sekarang rupanya, banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, nanti pakaian-pakaian yang itu juga garmen, yang ilegal-ilegal kita tutup semua," tegasnya.

Terkait dengan peredaran rokok ilegal, ia mengaku juga telah menemukan banyaknya pasokan dari negara lain, seperti China hingga Vietnam. Karena itu, dia berkomitmen untuk memberantas semua produk rokok ilegal dan mendorong produsen rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal. Caranya dengan mendesak mereka masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan tarif cukai khusus yang akan dikeluarkan pada Desember 2025.

"Nanti, kalau sudah itu jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ," paparnya.

Setelah menutup rapat masuknya barang-barang impor ilegal seperti tekstil, garmen, hingga rokok, Purbaya memastikan, akan menutup celah importir sepatu ilegal hingga baja yang selama ini membuat industri dalam negeri tertekan.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang mengganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kesepakatan transaksi menggunakan mata uang lokal antara Indonesia, China, dan Jepang telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha antar negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, nilai transaksi yang menjadi bagian dari program local currency transaction (LCT) dengan China telah tembus US$ 7 miliar, sedangkan Jepang US$ 5 miliar.

Total transaksi tanpa dolar AS antara China, Jepang, dan Indonesia itu setara US$ 12 miliar, setara dengan nilai Rp 200,37 triliun.

"Nilai transaksi mata uang lokal dengan Tiongkok US$ 7 miliar dan Jepang US$ 5 miliar," kata Perry dalam acara konferensi pers rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Nilai LCT dengan Jepang dan China ini sudah jauh melampaui nilai keseluruhan transaksi mata uang lokal yang tercatat hingga pertengahan tahun ini yang sebesar US$ 11,7 miliar atau setara Rp 189 triliun.

Nilai transaksi ini bahkan juga telah meningkat tajam dibandingkan nilai transaksi LCT pada semester I-2024 yang sebesar US$ 4,702 miliar. Rata-rata jumlah nasabah LCT juga tumbuh signifikan, atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk itu, Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Perkembangan positif LCT ini sejalan dengan komitmen dan konsistensi Satgasnas LCT dalam melakukan penguatan sinergi antarotoritas dan mitra strategis, penyesuaian kebijakan insentif, serta sosialisasi yang targeted, terintegrasi, dan terencana, termasuk kepada pelaku usaha ekspor-impor.

Filianingsih menegaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh upaya menjangkau pemanfaatan LCT lebih luas di berbagai sektor dan wilayah, termasuk perluasan partisipan Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

"Perluasan kerja sama LCT terus dilakukan dengan penambahan negara mitra baru, yaitu Korea Selatan pada September 2024 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2025," kata Filianingsih.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 yang digelar di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

KTT APEC tahun ini mengusung tema "Building a Sustainable Tomorrow" yang menyoroti pentingnya kolaborasi antarnegara dalam membangun masa depan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Dalam sesi pertama pertemuan para pemimpin ekonomi APEC (APEC Economic Leaders' Meeting/AELM Session 1, Presiden Prabowo menyerukan agar kawasan Asia-Pasifik memperkuat kembali semangat kolaborasi, saling percaya, dan kerja sama multilateral yang terbuka dan adil. Ia menilai meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dapat mengancam stabilitas ekonomi global, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menolak fragmentasi dan memperkuat solidaritas ekonomi regional.

Prabowo menegaskan, sistem perdagangan berbasis aturan yang berpusat pada World Trade Organization (WTO) harus menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi global. Menurutnya, keberlanjutan sistem ini penting untuk memastikan negara maju dan berkembang dapat bersaing secara adil serta berkontribusi terhadap pertumbuhan bersama.

"Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bukanlah pertumbuhan sejati. Ketimpangan dan eksklusi hanya akan menciptakan instabilitas yang menghambat perdamaian dan kemakmuran," ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan agar manfaat perdagangan dan investasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satu pun negara yang tertinggal.

Presiden juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang berorientasi pada masyarakat (people-centered cooperation). Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terintegrasi dalam rantai pasok global.

Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, telah menerjemahkan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan ke dalam berbagai kebijakan nasional, antara lain melalui program digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan koperasi modern. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga aktif memperluas kerja sama antarnegara APEC dalam mendorong inklusi keuangan dan transformasi digital di tingkat UMKM.

Dalam forum yang sama, Prabowo turut menyoroti ancaman lintas batas yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kawasan, seperti penyelundupan, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan perdagangan narkotika. Indonesia menyerukan agar negara-negara APEC memperkuat kerja sama hukum dan penegakan regulasi untuk menekan kejahatan transnasional yang dapat merusak integritas sistem perdagangan dan keuangan internasional.

Lewat pengalaman reformasi ekonominya, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik.

Komitmen ini mencerminkan peran Indonesia sebagai mediator dan katalisator dalam memperkuat kepercayaan serta kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.

Partisipasi aktif Indonesia di KTT APEC 2025 menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi rakyat. Melalui kerja sama multilateral APEC, Indonesia terus mendorong peningkatan investasi berkelanjutan, memperluas peluang bagi UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik.

Foto: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025, yang berlangsung di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10). (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025, yang berlangsung di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10). (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan kesiapan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BRI untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan dan melaksanakan visi Asta Cita Nasional, khususnya pilar Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Menghapus Kemiskinan Ekstrem.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan komitmen sebagai mitra penyalur BLTS Kesra merupakan kelanjutan dari peran BRI yang senantiasa hadir dalam setiap inisiatif pemerintah untuk menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kecil.

"BRI memiliki jaringan layanan yang luas dan infrastruktur digital yang andal untuk memastikan setiap bantuan pemerintah tersalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan transparan. Kami siap berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar penyaluran BLTS Kesra benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Hery dikutip Rabu (29/10/2025).

BRI telah menyiapkan strategi operasional terpadu untuk mendukung efektivitas penyaluran BLTS Kesra. Melalui lebih dari 7 ribu kantor dan lebih dari 1 juta agen BRILink di seluruh Indonesia, BRI menjangkau hingga ke wilayah pelosok, memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

"BRI melihat bahwa penyaluran BLTS Kesra bukan hanya program jangka pendek, tetapi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," tambah Hery.

Sebelumnya pada 17 Oktober 2025 Pemerintah secara resmi mengumumkan dua program paket ekonomi, yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Kedua program paket ekonomi diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk program BLT Kesra, akan diberikan pada Oktober hingga Desember 2025 kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kami percaya kesejahteraan rakyat adalah inti dari Asta Cita. Karena itu, BRI berkomitmen hadir di setiap lini kehidupan masyarakat, dari pemberdayaan desa hingga digitalisasi layanan, dengan tujuan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia sejahtera," tutup Hery.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengakui bahwa kondisi ekonomi global saat ini masih mengkhawatirkan. Hal ini pun telah mendorong Indonesia berada dalam pusaran ketidakpastian tersebut.

Melihat hal tersebut, ia pun berharap Indonesia bisa menghadapi ketidakpastian global dengan menjaga ketahanan ekonomi domestik. Hal ini penting dilakukan, agar ketika dunia bergejolak, ekonomi Indonesia tetap kuat dan bisa tetap tumbuh.

"Tantangannya memang nyata. Disini perubahan itu harus kita hadapi suka tidak suka. Namun di tengah perubahan dan ketidakpastian global saya yakin kita bisa dapat peluang lewat tranformasi digital kemudian berkembangnya rantai pasok dan beberapa area yang bisa kita manfaatkan. Ini peran penting resiliensi ekonomi domestik bukan hanya cara bertahan, kita mampu bertahan di ketidakpastian ini dengan tetap tumbuh meski krisis," terangnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Untuk itu lanjutnya, pemerintah diharapkan bisa membangun kolaborasi kuat dengan berbagai stakholder, dalam mendorong perekonomian domestik, khususya kepada pihak swasta.

Menurut Astuti peran swasta sangat krusial untuk resiliensi ekonomi. Dengan banyaknya keterlibatan swasta dalam berbagai program strategis pemerintah, roda ekonomi domestik diyakini bisa berjalan dengan baik.

"Kolaborasi itu adalah kunci sukses untuk membangun satu resiliensi dan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi tidak hanya pemerintah tapi dari pelaku usaha akdemisi dan berbagai stakeholder terkait," terangnya.

INDEF sendiri dengan bangga telah meluncurkan buku 100 ekonom, yang bisa dijadikan rujukan ke pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Di mana setiap artikel merangkum gagasan serta data akurat dan analisis mendalam, untuk kemudian jadi kompas bagi policy maker.

Buku ini lanjutnya bukan hanya dokumentasi pemikiran, tetapi rujukan yang diharapkan mampu menjembatani untuk pembangunan bangsa. Adapun penyerahan Buku 100 Ekonom secara Simbolis telah dilakukan kepada Perwakilan Kemenko Perekonomian.