Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyatakan, capaian sertifikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,6 persen dari bidang tanah yang ada dan ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

"Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta," kata Ossy di Jakarta, Rabu.

Menurut Wamen Ossy, cakupan sertifikasi yang telah mencapai 98,6 persen perlu terus ditingkatkan hingga seluruh bidang tanah di DKI Jakarta terdaftar dan bersertifikat.

Untuk mewujudkannya, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, baik dalam percepatan sertifikasi tanah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

"Sebanyak 98,6 persen bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Dan ini dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam keterangan resminya.

Penguatan sinergi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya dilakukan melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan.

Wamen Ossy mengatakan bahwa sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerimaan daerah.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 499 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas mencapai sekitar 85 hektare. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan legalitas tanah ulayat di sejumlah daerah, salah satunya di Riau. Upaya ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menekan potensi konflik lahan.

Kementerian ATR/BPN bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti camat, kepala desa, hingga pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan, program ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat. “Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” kata Rezka dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rezka menjelaskan, pendaftaran tidak mengubah status kepemilikan tanah ulayat menjadi milik negara. Tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat, sementara negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, program ini bersifat pilihan. “Keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat,” kata Rezka.

Rezka menyebut Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada 2026. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra mengatakan, saat ini telah terinventarisasi tujuh bidang tanah ulayat di Pelalawan. Data tersebut menjadi tahap awal dalam proses pengadministrasian.

Nurhadi menilai penataan administrasi pertanahan dapat mengurangi potensi sengketa. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan, sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami tata kelola tanah ulayat. “Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” kata Zukri.

Zukri menilai legalitas tanah dapat meningkatkan perlindungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat.

JAKARTA - Nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) percepatan sertifikasi tanah wakaf ditandatangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. MoU tersebut diklaim untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan umat.

“Melalui nota kesepahaman ini, semoga kita dapat bersinergi secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).

“Saya juga minta para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti kesepahaman ini dengan langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Dia menjelaskan, sertifikasi tanah wakaf menjadi prioritas karena memiliki nilai strategis dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menilai percepatan sertipikasi tanah wakaf sangat penting untuk melindungi aset umat dari potensi sengketa sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal bagi masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini BPN yang secara terus menerus memberikan perhatian kepada kami dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf milik NU. Mudah-mudahan MoU ini bisa memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendaftaran tanah baik pertama kali maupun pemeliharaan data untuk tanah wakaf, tanah aset badan hukum, serta tanah milik pengurus dan anggota PWNU DKI Jakarta.

Selain itu, kerja sama juga meliputi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait persiapan serta pelaksanaan pendaftaran tanah, pemberian asistensi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan, serta pengembangan bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya MoU ini, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PWNU DKI Jakarta berharap proses legalisasi tanah wakaf di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat. Kepastian hukum atas tanah wakaf diharapkan mampu memperkuat fungsi sosialnya dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerbitkan 3.922 sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mana, apabila diakumulasikan total nilai atas aset yang disertifikasi tersebut mencapai Rp102 triliun

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan dalam rangka melindungi aset negara dari potensi konflik agraria.

"Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

Nusron menambahkan, kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat, termasuk dalam rencana penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.

Adapun, kepastian hukum atas tanah menjadi kunci dalam mengamankan barang milik negara (BMN) agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan luas lahan yang telah sertifikatkan tersebut mencapai 563,9 hektare. Aset yang disertifikatkan antara lain 2.837 ruas jalan dan 691 gedung seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga.

Selain itu, sertifikasi turut dilakukan pada 154 sarana pendidikan, 123 taman, 69 gedung, 39 kantor kelurahan/kecamatan, serta 17 eks rumah dinas.

“Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertifikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik,” pungkas Pramono.

Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan memastikan program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) berjalan optimal bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, Jawa Timur.

"Program Pelataran ini ditujukan bagi masyarakat yang hanya memiliki waktu luang di hari libur akhir pekan," kata Ossy di Pasuruan, Minggu.

Menurutnya, kunjungan menuju Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta Kota Pasuruan bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran merupakan langkah kementerian dalam memastikan penguatan kualitas layanan operasional dan validitas data pertanahan di daerah.

Tak hanya itu, Ossy menuturkan pihaknya juga akan terus melakukan validasi total di wilayah Kabupaten Pasuruan agar masyarakat yang masih memiliki status data tanah KW 4, KW 5, maupun KW 6 atau data tanah yang memerlukan verifikasi dapat segera menaikkan status kualitas data tanah menjadi lebih baik dan akurat.

Ia menegaskan digitalisasi, akurasi, dan verifikasi kualitas data tanah tersebut penting demi menghindarkan masyarakat dari sengketa tanah di masa mendatang.

"Kami terus bergerak menuju digitalisasi penuh. Saya optimis dan akan pastikan Pasuruan segera bersih dari KW 4, 5, dan 6," kata Ossy.

Ossy memastikan Kemen ATR/BPN terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, bahkan saat hari libur demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern dan terpercaya.

Ia pun meminta seluruh petugas pelayanan di masing-masing kantor pertanahan daerah untuk selalu berkonsentrasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya demi menghindari kesalahan-kesalahan yang berpotensi terjadi.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mempercepat penyelesaian status lahan transmigrasi yang selama puluhan tahun membuat ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian. Kementerian Transmigrasi memastikan 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga transmigran yang selama ini tercatat masuk kawasan hutan akan segera dituntaskan status hukumnya agar bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, persoalan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran. “Ada keluarga yang sudah tinggal 20 sampai 30 tahun, tapi tanahnya belum bisa dipastikan hukumnya. Ini yang sedang kita akhiri,” kata Menteri Iftitah usai Rapat Kerja dengan Pansus Reforma Agraria DPR RI,Rabu (21/1/2026).

Akibat permasalahan lahan yang menahun, ribuan transmigran terhambat mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Padahal dengan kepemilikan SHM para transmigran dapat mencapai kesejahteraannya.



“Kami tidak ingin transmigran terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sertipikat adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi hak warga,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah telah membagi penanganan ke dalam beberapa skema. Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan sertipikat hak milik. Menteri Iftitah menegaskan, negara tidak boleh membebani rakyat atas persoalan yang bukan mereka ciptakan.

“Mereka ditempatkan oleh negara. Jadi negara yang harus membereskan. Kita dorong agar proses ini dibebaskan dari berbagai pungutan seperti PSDH, DR, dan PNBP lainnya,” tegasnya.

Koordinator Pansus Reforma Agraria DPR Saan Mustopa, menilai persoalan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan permukiman dan transmigrasi merupakan salah satu sumber ketimpangan struktural di pedesaan dan harus diselesaikan secara menyeluruh.

“Meminta seluruh mitra pansus secara bersama-sama memetakan objek reforma agraria, mendorong Pemerintah untuk mempercepat terbentuknya one map policy (data tunggal) kebijakan satu peta, dan mendorong mitra pansus untuk mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan sekaligus berkomitmen dalam rangka mensinergikan pembangunan desa yang stausnya berada di dalam kawasan hutan,” tegas Saat Mustopa.

Sementara Wakil Koordinator Pansus Titiek Soeharto, menekankan kawasan transmigrasi yang telah puluhan tahun dihuni tidak boleh terus berada dalam status abu-abu dan harus segera diberikan kepastian hukum. Pemerintah optimistis, percepatan sertifikasi lahan ini tidak hanya mengakhiri masalah lama, tetapi juga akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

“Ini bukan sekadar membereskan peta, tapi mengakhiri ketidakpastian hidup ribuan keluarga dan membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh lebih sejahtera,” pungkas Menteri Iftitah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sertifikasi hak tanah atas 9 pulau kecil di Indonesia sepanjang tahun ini.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP Ahmad Aris mengatakan sertifikasi dilakukan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang berpotensi dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat.

"Kita juga melakukan sertifikasi hak tanah di pulau-pulau kecil. Terutama pulau-pulau kecil terluar seluruh Indonesia dan pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat," ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Selain itu, Aris menegaskan sertifikasi dilakukan untuk mengamankan pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat.

"Sertifikasi itu untuk lahannya KKP dalam rangka mengamankan pulau-pulau kecil. Jadi contoh yang 9 (pulau kecil) tahun ini itu posisinya di Balabalakan itu dekat dengan ibu kota negara yang baru (IKN)," tambahnya.

Kemudian, dalam proses pengembangan sertifikasi tahap pertama sebesar 1.000 hektare (ha), seperti di lokasi tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terdapat kolaborasi dalam penggunaan lahan.

Kolaborasi penggunaan lahan sebanyak 500 ha untuk masyarakat, 200 ha untuk pemerintah daerah (pemda), dan 300 hektare untuk KKP.

"Di situ ada kolaborasi di dalam penggunaan lahan supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan di samping memberikan manfaat kepada negara nasional juga pemda dan masyarakat," jelas Aris.

Lebih lanjut, Aris juga menyebut KKP terus mendorong untuk semua pulau-pulau kecil di Indonesia untuk bisa disertifikasi dan selanjutnya akan dicarikan investor dari luar negeri.

"Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat, tapi KKP yang mencari investor," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pertamina EP berhasil menuntaskan proses pengurusan dan menerima Sertifikat Hak Pakai (SHP) Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas berupa tanah di sejumlah lokasi Wilayah Kerja Pertamina EP Jawa. Lokasi tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, dan Brebes.

Sebanyak 15 sertifikat BMN Hulu Migas dengan total luas sekitar 137 ribu meter persegi diserahkan secara simbolis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi dalam kegiatan yang berlangsung di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Pengurusan sertifikasi BMN Hulu Migas berupa tanah tersebut menunjukkan komitmen Pertamina selaku operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan pengamanan aset negara sesuai regulasi. Langkah ini sekaligus mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas guna menjaga ketersediaan dan ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan terpisah, Senior Manager Relations Regional Jawa, Rian Dhanisaputra, menjelaskan penyerahan dokumen ini merupakan bagian dari program berkelanjutan serta upaya tim Land Matter & Formalities dalam memperoleh sertifikat atas seluruh aset tanah yang dikelola perusahaan.

“Upaya sertifikasi seluruh aset tanah ini merupakan bentuk pengamanan aset BMN Hulu Migas guna mendukung kelancaran kegiatan operasional migas, sekaligus tanggung jawab kami sebagai perusahaan yang mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya terkait ketahanan energi nasional, melalui pengelolaan aset negara yang profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat (26/12/2025).

Sertifikat Hak Pakai yang diserahkan tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan, yang merupakan alas hak tertinggi dan sah atas kepemilikan tanah. Proses sertifikasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas.

Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Yoshua Wisnungkara, menyampaikan apresiasi kepada Pertamina EP, PPBMN, SKK Migas, kantor pertanahan, serta seluruh pihak yang terlibat dan bekerja keras dalam menyelesaikan proses sertifikasi hingga terlaksananya serah terima dokumen SHP.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya. “Semoga proses sertifikasi tanah BMN Hulu Migas Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola BMN Hulu Migas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat,” ujar Yoshua.

Sebagaimana diketahui, sertifikasi tanah BMN Hulu Migas merupakan bagian dari kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas. Langkah ini juga bertujuan melindungi aset negara dari potensi masalah hukum, menjaga tertib administrasi, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George Nicolas M Simanjuntak, menyampaikan terima kasih kepada Pertamina dan afiliasinya selaku KKKS, serta ATR/BPN RI atas diterbitkannya sertifikat tanah tersebut.

“Agar Pertamina Group ke depannya segera melakukan pensertifikatan BMN tanah yang dimiliki, dan ini dapat menjadi contoh bagi KKKS lainnya. Sehingga ke depan tidak lagi terdapat temuan berulang terkait tanah BMN dalam audit BPK. Sinergi dan kerja sama yang baik harus terus dijaga agar pengelolaan aset negara di sektor hulu migas semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” kata George.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengajak jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat (TNI AD), untuk segera mengurus sertifikat tanah guna mengamankan asetnya.

"Kami mengajak para komandan satuan, terutama satuan wilayah, untuk mempercepat proses sertifikasi agar aset-aset yang dimiliki dapat diamankan," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ajakan itu ia sampaikan menyusul data dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang menunjukkan hingga Desember 2024 terdapat 527 kasus pertanahan di bidang pertahanan di mana mayoritas terkait aset yang belum bersertifikat.

"Paling tidak, aset-aset yang sudah clean and clear segera kita pastikan legalitasnya," kata Ossy.

Ossy juga menegaskan bahwa satuan di wilayah harus segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila masih terdapat aset yang belum bersertifikat.

Selain persoalan aset belum bersertifikat, Ossy menjelaskan tiga masalah lain yang umum terjadi. Pertama, sengketa atau klaim ganda, yang sering muncul karena batas wilayah tidak jelas atau dokumen lama hilang.

Kedua, alih fungsi dan pemanfaatan yang tidak sesuai, yakni aset TNI yang berubah menjadi fasilitas komersial atau lahan garapan melalui kerja sama tertentu.

“Perubahan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Ossy.

Ketiga, dokumen historis yang hilang atau tidak lengkap. Banyak aset tanah di bidang pertahanan merupakan warisan dari masa kolonial atau awal kemerdekaan.

Dengan demikian, ia mengatakan dokumen pengalihan hak atau dasar hukumnya tidak lagi utuh, rusak, atau belum masuk ke sistem administrasi modern. Kondisi itu membuat proses sertifikasi sering terkendala karena sulit menemukan bukti autentik kepemilikan negara.

Ossy menambahkan bahwa persoalan tersebut berakar dari beberapa masalah struktural, mulai dari warisan sejarah yang panjang, data administrasi yang belum seragam, hingga minimnya sinkronisasi antar instansi.

“Ini yang menjadi PR kita bersama, dan Bapak Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan simpang siur data antar instansi ini,” katanya.

Ia juga menjelaskan sejumlah dampak yang dapat timbul jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. Dari sisi hukum, negara berpotensi kehilangan hak atas tanah pertahanan karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Dari sisi pertahanan, beberapa fasilitas berisiko tidak aman, seperti lapangan latihan yang berbatasan langsung dengan permukiman.

Dari sisi sosial, dapat timbul ketegangan dengan masyarakat yang menganggap lahan militer sebagai tanah bebas. Sementara dari sisi tata kelola, aset negara rentan tidak optimal dan mudah disalahgunakan.

“Sehingga kita berharap, Bapak-bapak sekalian, tugas kita bukan mencari siapa yang salah atau benar, tetapi memastikan bahwa tanah pertahanan negara tidak lagi mengambang status hukumnya. Ini menjadi komitmen kami di Kementerian ATR/BPN untuk mendukung TNI, khususnya TNI Angkatan Darat,” kata Ossy.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim Asep Heri membahas percepatan sertifikasi tanah, tanah wakaf, serta gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (Gemapatas).

"Saya minta kepada Pak Sekda untuk menginvetarisir aset sekolah SMA/SMK di bawah naungan Pemprov Jatim beserta kantor-kantor UPT yang masih dalam proses pendataan maupun proses bersertifikat," kata Khofifah saat melakukan pertemuan di Surabaya, Kamis.

Gubernur Khofifah menilai persoalan legalitas tanah menjadi hal penting yang harus dimiliki masyarakat. Legalitas tanah, kata dia, merupakan bagian dari nilai sejarah perjalanan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Khofifah mendukung penuh kebijakan BPN, mulai dari sertifikasi tanah wakaf, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas).

"Gemapatas ini untuk meminimalisir sengketa batas dan mempercepat proses pengukuran. Semoga dalam minggu ini kita akan luncurkan Gemapatas bersama Kanwil BPN Jatim," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh penyelesaian program nasional di Jatim.

"Kami sepakat bersama Kanwil BPN untuk memberikan prioritas dalam penuntasan sertifikasi, baik untuk tanah wakaf maupun seluruh aset milik pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan bahwa kedatangannya menemui Gubernur Khofifah untuk melaporkan progres pelaksanaan sertifikasi wakaf.

"Dari target kurang lebih 80.000 sertifikat wakaf di Jawa Timur, saat ini sudah selesai 100 persen," ungkapnya.

Asep menambahkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat vital dalam menyelesaikan target besar BPN untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap.

"Kami berterima kasih atas dukungan dari Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Jatim. Dengan sinergi ini, kami optimis dapat mempercepat sertifikasi untuk sisa bidang tanah yang ada, sehingga seluruh masyarakat Jatim dan Pemda memiliki kepastian hukum atas aset mereka," tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nusron Wahid mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025).

Nusron mengatakan kunjungan ini untuk meminta petunjuk evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan yang masih menggunakan mekanisme lama.

Dia menyebut bahwa bisnis proses yang telah berlangsung 15 tahun sudah tidak relevan dengan era saat ini dan terlalu berbelit-belit. Menurutnya, harus ada transformasi proses bisnis yang lebih progresif.

"Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan [ke KPK] karena bisnis proses yang ada hari ini usianya sudah 15 tahun. Sudah nggak sesuai dengan konteks hari ini," ucap Nusron, Rabu (22/10/2025).

Kunjungannya juga dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru dan mengetahui letak-letak celah pungli dalam bisnis pertanahan. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya ATR-BPN telah bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi tanah dan pelayanan publik lainnya

Nusron menuturkan upaya ini sebagai langkah mewujudkan langkah strategis nasional dengan menggandeng stakeholder terkait seperti persetujuan KPR dan reformasi agraria.

"Ini mau kita wujudkan bersama-sama, karena sudah berjalan lama, sudah lebih dari 7 tahun kerja samanya, nah kita mau minta masukan, kita mau ngasih tau pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kita akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya," jelas Nusron

Presiden sudah memberikan arahan. Di sana, transmigran langsung pegang sertifikat. Itu yang kami sebut paling beruntung,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa pemerintah terus mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah transmigrasi dan ditargetkan sebanyak 13 ribu bidang tanah disertifikasi tahun ini.

“Dari 129 ribu bidang tanah yang harus kami selesaikan, tahun ini kami sudah menyelesaikan 6.600 tanah yang sudah disertifikatkan. Itu bukan angka kecil, karena menyelesaikan persoalan yang tertunda selama 20–30 tahun. Mudah-mudahan bisa selesai 12–13 ribu bidang tanah hingga akhir tahun,” ujar Iftitah usai menuntaskan open house 24 jam di kantornya, Jakarta, Minggu.

Ia menyebut, salah satu contoh percepatan terjadi di kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Wilayah ini ditetapkan sebagai proyek percontohantransmigrasi terintegrasi, menyusul adanya pembangunan Rempang Eco City sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

Warga Rempang yang terdampak proyek tersebut mengikuti program transmigrasi ke Tanjung Banon.

Ifititah menyebut di sana, mereka langsung menerima sertifikat tanah tanpa harus menunggu puluhan tahun seperti praktik sebelumnya.

“Presiden sudah memberikan arahan. Di sana, transmigran langsung pegang sertifikat. Itu yang kami sebut paling beruntung,” kata Iftitah.

Rempang Eco City dirancang untuk menarik investasi besar, termasuk pembangunan pabrik kaca berbasis pasir silika-komoditas unggulan daerah tersebut.

Program transmigrasi di kawasan ini diarahkan untuk mendukung industrialisasi sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Meski percepatan menjadi prioritas, Iftitah menegaskan bahwa seluruh proses tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Sebagai kementerian baru, pihaknya harus tunduk pada aturan sebelum dapat mengeluarkan anggaran dan memulai inisiatif pembangunan.

“Kami tidak bisa membangun ini, membangun itu tanpa mematuhi regulasinya. Tapi paling tidak bapak presiden sudah memberikan arahan," ujar Iftitah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025