Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 54.961 unit hingga 4 Mei 2026.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari menyatakan capaian tersebut dibarengi dengan peningkatan tingkat keterhunian rumah FLPP yang naik menjadi 94,02% dari posisi sebelumnya sebesar 93,62%.

"Realisasi penyaluran FLPP hingga 4 Mei 2026 tercatat sebanyak 54.961 MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] telah menerima manfaat pembiayaan rumah FLPP dari BP Tapera," kata Nauval dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat masih mendominasi realisasi penyaluran tertinggi dengan total mencapai 13.032 unit rumah subsidi.

Posisi berikutnya diikuti oleh Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatra Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur sebesar 3.654 unit.

Nauval menilai kenaikan angka keterhunian mencerminkan perbaikan kualitas penyaluran serta efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh para penerima manfaat.

“BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP sebesar 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis dapat menyalurkan seluruh kuota rumah subsidi sebanyak 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan target tersebut dibidik dengan mengacu pada tingginya minat masyarakat yang telah melakukan pengajuan

“Berdasarkan data SIKASEP [Sistem Informasi KPR Sejahtera], saat ini sisi supply memang belum sepenuhnya mampu mengimbangi demand. Namun dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis target 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Heru menjelaskan bahwa pembiayaan perumahan saat ini didorong untuk lebih inklusif. Skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kini tidak lagi terbatas pada pekerja formal (fixed income), tetapi mulai menjangkau sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

Untuk menjaga keterjangkauan cicilan, BP Tapera tengah mematangkan skema pembiayaan dengan tenor panjang hingga 30 tahun. Langkah ini diambil agar beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap masuk dalam batas aman.

BP Tapera menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral antara perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah merupakan syarat mutlak agar target ratusan ribu unit tersebut tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.

Adapun, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilaporkan telah mencapai 19.741 unit rumah hingga periode Februari 2026. Penyaluran tersebut setara 5,64% dari target penyaluran rumah subsidi yang dibidik pemerintah tahun ini.

Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83% dari total nasional. Berikutnya Sulawesi Selatan menyusul dengan 1.838 unit (9,31%), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27%), Banten 1.388 unit (7,03%), dan Sumatra Selatan 1.208 unit (6,11%).

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69%). Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22%), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45%), Kabupaten Maros 556 unit (2,81%), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74%).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) menggandeng PT Ardias Bayu Pratama (Riscon Group) dalam upaya ekspansi bisnis properti untuk pengembangan proyek perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama REAL, Aulia Firdaus mengatakan proyek tersebut berlokasi di kawasan Perumahan Grand Riscon Darmaga, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Riscon Group berkontribusi sebagai pemilik lahan tersebut.

“Sinergi ini merupakan langkah strategis bagi Perseroan untuk memperluas portofolio pengembangan properti, khususnya dalam mendorong ekspansi bisnis di sektor hunian bagi segmen MBR yang memiliki permintaan sangat besar di Indonesia,” kata Aulia dalam siaran pers, Jumat (13/3/2026).

Dia menambahkan kolaborasi tersebut dilakukan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). Adapun, proyek ini dirancang untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing pihak sekaligus menangkap peluang dari tingginya permintaan hunian terjangkau di Indonesia.

Menurutnya, program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti, mengingat tingginya kebutuhan hunian di Indonesia yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan potensi pasar tersebut, pengembangan hunian MBR dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi bisnis REAL.

Dia menjelaskan REAL bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta unit hunian, sementara Riscon Group menyediakan lahan pengembangan serta menangani kegiatan pemasaran dan penjualan unit. Struktur kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek sekaligus mengoptimalkan potensi monetisasi dari pengembangan kawasan tersebut.

Selain bertujuan untuk memperluas portofolio pengembangan properti Perseroan, langkah strategis ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen REAL dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

REAL, lanjutnya, berupaya mengambil peran aktif dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pipeline pengembangan proyek Perseroan ke depan.

“Kami optimistis kolaborasi ini tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan ke depan,” ujarnya.

CEO Riscon Group, Ari Tri Priyono berharap kolaborasi tersebut dapat mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional, khususnya di wilayah Jabodetabek yang terus berkembang.

“Dengan pengalaman kami dalam pengembangan hunian MBR serta dukungan dari Repower sebagai mitra strategis, kami yakin proyek hunian di Grand Riscon Darmaga ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat merespons merebaknya istilah superflu yang ramai diperbincangkan publik menyusul temuan puluhan kasus influenza H3N2 subclade K di Indonesia.

Ketua IDI Jawa Barat dr Moh Lutfhi menegaskan, istilah tersebut tidak dikenal dalam terminologi medis dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran berlebihan di masyarakat.

Menurut Lutfhi, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, tercatat 62 kasus influenza H3N2 subclade K secara nasional. Dari jumlah tersebut, 10 pasien berasal dari Jawa Barat dan telah menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan metode whole genome sequencing (WGS) untuk memastikan karakteristik virus secara mendalam.

“Pemeriksaan WGS dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis virus dan mutasinya. Dari hasil yang kami terima, 10 pasien di Jawa Barat terkonfirmasi positif influenza H3N2 subclade K,” ujar Lutfhi, Kamis (8/1/2026).

Meski demikian, IDI Jawa Barat belum dapat menyampaikan informasi rinci terkait lokasi persebaran kasus tersebut. Lutfhi menjelaskan bahwa pemetaan wilayah, surveilans epidemiologi, dan pelacakan penularan merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Kesehatan.

“Kami tidak memegang data sebaran wilayah secara detail. Biasanya itu menjadi ranah Dinas Kesehatan dan Kemenkes karena menyangkut pemantauan epidemiologi,” katanya.

Di tengah maraknya penyebutan superflu, Lutfhi menekankan pentingnya pelurusan informasi kepada publik. Ia menyebut, dalam dunia medis, kondisi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai influenza like illness (ILI), yakni sekumpulan gejala mirip flu yang dapat disebabkan oleh berbagai virus pernapasan, tidak terbatas pada virus influenza saja.

“ILI itu bisa disebabkan banyak virus, termasuk influenza, rhinovirus, parainfluenza, dan virus pernapasan lainnya. Jadi tidak tepat jika disederhanakan menjadi satu istilah seolah-olah ini virus baru yang sangat berbahaya,” jelasnya.

Lutfhi juga menerangkan, virus influenza A, termasuk H3N2, bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan, tipe H3N2 tergolong cukup sering ditemukan dalam kasus influenza musiman. Subclade K yang saat ini terdeteksi merupakan hasil mutasi, namun tidak menunjukkan perubahan ekstrem dibandingkan varian sebelumnya.

“Mutasi pada virus influenza itu wajar. Subclade K ini tidak menunjukkan tingkat keganasan yang jauh berbeda dari virus flu lain yang selama ini kita kenal,” ujarnya.

Dari sisi tingkat keparahan, IDI menilai influenza H3N2 subclade K tidak memiliki perbedaan signifikan dengan flu pada umumnya. Namun, virus ini dinilai memiliki kemampuan penularan yang relatif lebih cepat, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan.

IDI Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menggunakan masker saat mengalami gejala flu. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan berat atau berkepanjangan.

“Dengan kewaspadaan yang proporsional dan informasi yang benar, risiko penyebaran dapat ditekan tanpa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan penyaluran rumah subsidi tembus 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun sepanjang 2025. Posisinya, menjadi yang tertinggi sepanjang program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijalankan sejak 2010.

Komisioner Badan Pengatur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pembiayaan rumah subsidi itu disalurkan melalui 40 Bank penyalur dari 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

"Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah 73,63%, wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah 14,06%, dan PNS sebanyak 20.814 unit rumah 7,46%," kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/1/2026).

Kemudian, segmen TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94%), lainnya 8.083 unit rumah (2,90%), serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3%, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7%, PNS meningkat 145,7%, dan TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9%.

Dalam laporannya, provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau setara 22,44%.

Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah 24.470 unit (8,77%), Sulawesi Selatan 23.255 unit (8,34%), Banten 18.966 unit (6,80%), Jawa Timur 18.361 unit (6,58%)

Meski demikian, realisasi penyaluran dana FLPP itu hanya mencapai 79,68% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350.000 unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit. Namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun,” pungkas Heru.