Pada prinsipnya kerja sama ini bukan hanya karena kondisi sesaat atau faktor krisis. Kerja sama ini dibangun untuk jangka panjang dan bersifat berkelanjutan

Brisbane (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono menilai Indonesia dan Australia perlu membangun kekuatan ekonomi bersama (economic powerhouse) yang bertumpu pada rantai pasok regional yang aman dan tidak rentan terhadap gejolak geopolitik global di kawasan lain.

Menurut Siswo, stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Oseania yang terjaga menjadi salah satu faktor yang membuat kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia memiliki prospek jangka panjang, termasuk dalam perdagangan pupuk dan komoditas strategis lainnya serta investasi.

"Indonesia dan Australia itu harus jadi economic powerhouse bersama-sama. Kalau hubungan baik terjaga, bisa mencegah imbas (dari geopolitik global)," katanya saat berbincang di Brisbane, Australia, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan merespons pertanyaan mengenai kemungkinan normalisasi situasi di Timur Tengah yang dapat memulihkan rantai pasok global dan mengurangi kebutuhan Australia mencari pemasok alternatif di kawasan.

Ia mengatakan pelaku usaha dan investor kini semakin memperhitungkan risiko geopolitik jangka panjang, terutama terkait jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz, Laut Merah, dan Terusan Suez yang berulang kali terdampak konflik.

"Coba lihat Timur Tengah. Konflik terjadi terus. Orang sekarang berpikir soal risiko geopolitik dan choke point seperti Hormuz, Laut Merah, dan Suez yang sewaktu-waktu bisa terganggu," ujarnya.

Menurut Siswo, berbeda dengan kawasan tersebut, Indonesia dan Australia secara geografis berada dekat dan terletak di kawasan yang bukan menjadi lokasi konflik geopolitik.

"Kalau Indonesia dengan Australia, tidak ada choke point. Jalur komunikasinya terbuka. Kita juga bertetangga langsung dan hubungannya sangat baik," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat kedua negara memiliki peluang besar untuk memperkuat integrasi ekonomi, termasuk melalui pengembangan industri bernilai tambah.

Ia mencontohkan bahan baku dari Australia dapat diolah di Indonesia sebelum dikirim kembali ke Australia. Indonesia juga dapat bekerja sama dengan memanfaatkan teknologi tinggi di Australia.

"Bahan baku dari sini diolah di Indonesia, setengah jadi dikirim lagi ke sini, diolah dengan teknologi tinggi. Kurang lebih seperti itu," katanya.

Dubes menilai stabilitas kawasan ASEAN selama puluhan tahun menjadi modal penting yang mendorong aliran investasi asing langsung (FDI) ke Asia Tenggara.

"ASEAN selama sekitar 50 tahun tidak mengalami perang antarnegara. Karena aman, investasi terus masuk ke kawasan ini," ujarnya.

Ia menambahkan perusahaan-perusahaan global kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga keamanan pasokan dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, Indonesia sebelumnya banyak mengimpor gandum dari Ukraina. Namun setelah perang pecah, Indonesia mencari alternatif pasokan dari Australia untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan dalam negeri.

Sebaliknya, Australia membutuhkan pasokan urea untuk mendukung produksi pertanian, termasuk gandum dan kapas, sehingga sejak konflik Rusia-Ukraina dan juga ketegangan di Selat Hormuz, ketergantungan terhadap pasokan pupuk dari Indonesia meningkat.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Indonesia dan Australia di sektor pupuk jangan hanya terjadi saat kondisi krisis yang bersifat sementara, melainkan harus berkelanjutan dengan membangun economic powerhouse.

"Pada prinsipnya kerja sama ini bukan hanya karena kondisi sesaat atau faktor krisis. Kerja sama ini dibangun untuk jangka panjang dan bersifat berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MBG sudah dipotong, bagus itu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menilai perbaikan tata kelola dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat untuk meringankan beban anggaran di tengah dinamika ekonomi.

“MBG sudah dipotong, bagus itu,” ujar JK dalam Seminar Publik Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Menurut JK, perbaikan tata kelola dari program MBG merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.

Langkah-langkah lainnya, tutur JK melanjutkan, adalah mengurangi anggaran untuk koperasi, mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta mengurangi anggaran alutsista.

Dengan mengurangi beban anggaran, JK meyakini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, terutama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

“Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan,” kata JK.

Oleh karena itu, ia menyambut positif usaha pemerintah untuk meringankan beban fiskal dengan melakukan perbaikan tata kelola MBG.

“Alhamdulillah, Pak Presiden menyadari itu. Mengatakan kurangi biaya di situ (MBG). Akhirnya dikurangi,” ujar JK.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.

Nanik mengemukakan Program MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

Setelah melakukan konsolidasi internal BGN, Nanik mengemukakan pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu MBG. Adapun anggaran yang ditetapkan untuk Program MBG di tahun 2026 yakni sebesar Rp268 triliun.

“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia," tuturnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FUNDAMENTAL perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 2026 kian menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi sektor keuangan maupun fiskal. Indikasi pelemahan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tekanan eksternal yang berasal dari ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga negara maju, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang turut memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan mutlak menjadi tantangan utama bagi otoritas moneter maupun fiskal.

Salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya tekanan ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan tekanan inflasi impor, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Meskipun langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, konsekuensi yang muncul ialah meningkatnya biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan dan dunia usaha yang berpotensi menahan laju ekspansi investasi maupun konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat kredit perbankan yang masih tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan pada April 2026 berisiko mengalami perlambatan seiring meningkatnya biaya pembiayaan dan melemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Pada saat yang sama, tekanan dari sisi moneter berlangsung beriringan dengan tantangan fiskal yang tak kalah berat. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, mendukung berbagai program prioritas nasional, serta menyediakan ruang antisipasi terhadap potensi dampak perlambatan ekonomi global, sementara kapasitas fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Situasi tersebut diperumit oleh kondisi pasar keuangan yang menunjukkan kehati-hatian tinggi, tercermin dari volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai perkembangan global. Artinya, kondisi perekonomian saat ini menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dalam situasi tersebut, setiap instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah maupun otoritas moneter perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai dampak yang mungkin timbul, baik terhadap stabilitas makroekonomi, iklim investasi, maupun daya beli masyarakat. Respons kebijakan perlu dirancang secara terukur, adaptif, dan terkoordinasi agar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Reorientasi Prioritas Fiskal

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir, pemerintah menempatkan sejumlah program prioritas sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pemerataan pembangunan.

Di antara program yang memperoleh alokasi anggaran besar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta berbagai program prioritas strategis lainnya yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Program MBG bahkan menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2026, dengan nilai mencapai sekitar Rp268 triliun hingga Rp335 triliun.

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memperoleh dukungan fiskal yang signifikan melalui berbagai skema pembiayaan dan penguatan kelembagaan desa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan produktivitas yang sesuai dengan ekspektasi awal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga pada efektivitas desain program, kualitas implementasi, serta kemampuan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat ruang fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, perlambatan ekonomi global, serta tingginya biaya pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah anggaran publik dituntut mampu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal melalui peningkatan konsumsi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas program-program prioritas menjadi langkah yang sangat penting agar sumber daya fiskal yang terbatas dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Secara khusus, Program MBG perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam karena merupakan salah satu program yang menyerap anggaran terbesar dalam APBN. Terlepas dari berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan dapat memberikan manfaat ekonomi yang jauh melampaui tujuan kesehatan semata.

Program serupa di Brasil melalui National School Feeding Programme (PNAE), di India melalui Mid-Day Meal Scheme, maupun di Amerika Serikat melalui National School Lunch Program menunjukkan bukti empiris dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi dan capaian pembelajaran siswa, serta berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, khususnya di Brasil, integrasi program makan sekolah dengan pengadaan pangan dari petani lokal berhasil menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, memperkuat usaha pangan daerah, dan menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Artinya, fokus kebijakan sebaiknya tidak semata-mata pada besarnya anggaran MBG, melainkan pada upaya menyusun ulang desain implementasinya agar lebih terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Program MBG dapat diarahkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal melalui kewajiban penggunaan bahan baku domestik, pelibatan BUMDes, UMKM pangan, petani, peternak, dan nelayan setempat sebagai bagian dari rantai pasok utama.

Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Belanja Publik

Perbaikan tata kelola belanja negara merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam kondisi fiskal yang semakin menantang, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sama pentingnya dengan besarnya alokasi yang disediakan.

Sehingga, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program perlu dilakukan secara menyeluruh agar belanja negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi inefisiensi, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain tata kelola, penentuan prioritas wilayah juga menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia sangat beragam sehingga pendekatan yang seragam sering kali kurang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Program-program pemerintah perlu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, kerentanan sosial, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah. Melalui pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, alokasi anggaran dapat difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi sehingga manfaat program menjadi lebih efektif, merata, dan berkeadilan.

Di sisi lain, kualitas pendataan penerima manfaat merupakan fondasi utama bagi keberhasilan berbagai program pemerintah. Data yang akurat, terintegrasi, dan selalu diperbarui akan meminimalkan risiko kesalahan sasaran, duplikasi penerima, maupun terlewatnya kelompok masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat. Sehingga, penguatan sistem data melalui integrasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi digital, serta mekanisme verifikasi dan validasi yang berkelanjutan perlu terus dikembangkan.

Sejatinya, dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa efektif anggaran tersebut menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Sebab itu, penguatan tata kelola, ketepatan sasaran, dan orientasi pada dampak harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan belanja negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Semoga.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menggelar rapat untuk mengantisipasi gelombang PHK. Langkah ini untuk merespons situasi dan kondisi ekonomi saat ini.

“Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” kata Dasco saat memberi sambutan di acara Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Ia memastikan, rapat itu juga akan membahas masukan dari para ketua serikat pekerja, salah satunya perihal titik rawan yang terkena dampak PHK.

“Nah sehingga kita harapkan kerja sama yang baik antara para pihak,” ucap Dasco.

Lebih lanjut, Dasco mengapresiasi kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang banyak membantu dalam merelokasi daerah terdampak PHK.

“Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” sebutnya.

Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk ritel dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

“Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah,“ ujar Aida dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) sebagaimana keterangan resmi BI dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

BI, kata Aida, bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

Hal tersebut, kata Aida, penting terlebih saat ini ketika dinamika ekonomi global terus bereskalasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan kondisi finansial masyarakat.

"Di tengah dinamika global, BI memastikan setiap kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan," ujarnya.

Selain itu, Aida menjelaskan, untuk memperkuat stabilitas ekonomi, Bank Sentral juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital antara lain melalui QRIS yang membuat transaksi serta akses ke produk keuangan dan investasi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan UMKM.

Aida mengajak generasi muda agar paham digital, selalu tumbuh, dan matang finansial.

Selain itu, ujar Aida, BI juga turut mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program inovasi seperti Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dan Digdaya x Hackathon guna mempersiapkan generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi digital.

"BI secara aktif juga menjalankan upaya pelindungan konsumen melalui program PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai risiko fraud dan kejahatan digital," kata dia.

LIKE IT merupakan program kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

BI pada awal Mei 2026 mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Apalagi selama setahun tujuh bulan, pemerintahan ini telah berikhtiar memanifestasikan atau mewujudkan program ekonomi, program sosial politik, dengan tata kelola kehidupan demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, perjuangan mahasiswa pada 1998 telah melahirkan era Reformasi. Setelah berhasil menghadapi krisis ekonomi, moneter, anjloknya rupiah dan krisis politik telah mengubah jalan baru demokrasi di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, telah menandai era reformasi di Indonesia.

Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Akhmad Gojali Harahap mengatakan, Indonesia sebaiknya merenungkan kembali alur sejarah saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan moneter, problematika sosial, politik dan demokasi di Indonesia.

"Sebelum Presiden Soeharto dilengserkan, kondisi ekonomi nasional menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Nilai rupiah terhadap Dolar, anjlok. Selain itu, kehidupan demokrasi, sosial politik di Tanah Air mengalami kemunduran total. Kita sebagai anak bangsa sebaiknya merenungi dan berupaya bagaimana saat ini Indonesia mampu menghadapi situasi dan kondisi perekonomian nasional yang sedang menghadapi ujian berat," katanya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Gojali, Indonesia adalah negara dengan peradaban modern. Indonesia adalah negara dan bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik dan kehidupan demokrasi.

"Ingat juga, suatu negara demokrasi yang berdaulat akan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi dasar dan pilar utama suatu negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto sudah sejak awal bersiap diri, termasuk agar Indonesia bertahan di tengah-tengah krisis geopolitik, dinamika kawasan dan problematika domestik," kata Gojali.

Dalam berbagai kesempatan, kata Gojali, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan dan energi secara komprehensif dan strategis.

Di sisi lain, Gojali mengingatkan Indonesia harus mampu menjaga hubungan kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan. Indonesia tidak harus selalu bergantung dengan negara-negara lainnya dalam kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

“Indonesia, harus mampu menata kehidupan ekonomi nasional secara eksklusif, sehingga dapat bertahan dalam geliat geopolitik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Gojali menegaskan Presiden Prabowo dan para pemangku kebijakan negara, harus berpikir dan bekerja keras untuk bertahan menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, ancaman krisis energi dan ketersediaan pangan nasional dan berbagai kebutuhan masyarakat.

"Indonesia harus belajar bagaimana, setelah kriris ekonomi, politik, dan demokrasi sebelum Reformasi dan setelah reformasi berjalan sampai hari ini. Saya yakin, Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi berbagai problematika nasional, seperti menghadapi gejolak nilai rupiah dan berbagai persoalan ekonomi lain yang menyertainya," tandas Gojali.

Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, setiap guncangan global membuat rupiah seakan berdiri hanya dengan tameng tipis, bukan di balik benteng kokoh

Jakarta (ANTARA) - Tekanan terhadap rupiah kembali mengemuka ketika kurs menembus Rp17.424 per dolar AS pada 5 Mei, melemah sekitar 5 persen dalam 12 bulan. Ironisnya, gejolak nilai tukar ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru solid, mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026, lebih tinggi dari pada kuartal sebelumnya yang 5,39 persen.

Di permukaan, publik mudah menunjuk jari ke faktor eksternal: perang Iran menghadapi agresi AS dan Israel, ketegangan di Selat Hormuz, lonjakan harga minyak, dan tingginya suku bunga Amerika Serikat. Namun, di balik semua itu, tekanan terhadap rupiah sesungguhnya mencerminkan rapuhnya fondasi domestik yang membuat setiap guncangan global membesar, efeknya terasa di dalam negeri.

Secara global, dolar AS menguat karena kembali menjadi aset pelindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik, diperkuat kebijakan suku bunga tinggi The Fed.

Ketegangan di Selat Hormuz tidak hanya memicu kekhawatiran pasokan energi, tetapi juga ikut mendorong kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi impor di negara pengimpor minyak, seperti Indonesia. Inflasi kita melonjak menjadi 4,76 persen (year-on-year) pada Februari 2026, dari 3,55 persen pada Januari, dengan indeks harga konsumen naik dari 105,48 menjadi 110,50.

Literatur ekonomi moneter kontemporer mengingatkan bahwa faktor eksternal hanya pemantik; besarnya "api" sangat ditentukan oleh kondisi bahan bakar di dalam negeri. Di Indonesia, ada setidaknya empat kerentanan struktural yang membuat rupiah mudah goyah.

Pertama, pelebaran defisit fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal. Pasar akan menuntut premi risiko lebih tinggi, yang berujung pada arus keluar dana portofolio asing dari pasar surat berharga negara dan memperbesar tekanan pada rupiah.

Kedua, struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku, beberapa pangan, dan energi, membuat kebutuhan dolar AS tetap tinggi, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi domestik terlihat baik. Begitu harga komoditas melemah atau permintaan global melambat, surplus perdagangan menyempit dan bantalan cadangan devisa terhadap gejolak kurs menipis.

Ketiga, daya saing ekspor Indonesia masih terkunci pada komoditas primer, dengan nilai tambah rendah dan logistik nasional yang mahal dan tidak efisien. Di sisi UMKM, ada perkembangan menggembirakan: sepanjang 2025 ekspor produk UMKM mencapai sekitar 15 persen dari total ekspor Indonesia, dan menembus lebih dari 33 negara.

Namun, bila dibandingkan dengan sekitar 65 juta pelaku UMKM aktif, kontribusi tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menopang neraca perdagangan dan cadangan devisa secara signifikan jika dikomparasikan dengan Malaysia dan Thailand yang mencapai 28-30 persen UMKM penyumbang ekspor.

Keempat, tata kelola kebijakan dan komunikasi antarlembaga yang belum sepenuhnya selaras sering kali menimbulkan kebingungan sinyal. Pergeseran pesan dan komunikasi kebijakan ekonomi yang tidak solid memperkuat sikap wait and see investor dan mendorong volatilitas di pasar keuangan domestik. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, setiap guncangan global membuat rupiah seakan berdiri hanya dengan tameng tipis, bukan di balik benteng kokoh.

Perisai jangka pendek

Menghadapi tekanan kurs di atas Rp17.400, Bank Indonesia merespons dengan strategi intervensi multi-instrumen, memanfaatkan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) offshore, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) onshore, intervensi spot, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

DNDF domestik dirancang memberikan fasilitas lindung nilai berbasis rupiah tanpa penyerahan dolar tunai, sehingga perusahaan dapat melakukan hedging di pasar dalam negeri dan mengurangi dominasi NDF offshore dalam pembentukan ekspektasi nilai tukar.

Bank Indonesia juga memperkuat instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang tercatat meningkat 21 persen menjadi Rp885,41 triliun pada April, di samping pembelian SBN di pasar sekunder yang mencapai Rp123,8 triliun hingga awal Mei.

Langkah ini bertujuan menahan kenaikan yield yang berlebihan, menstabilkan pasar obligasi, dan menarik kembali capital inflow untuk mengimbangi keluarnya dana dari SBN dan pasar saham.

Bagi UMKM eksportir, kebijakan ini ibarat kabar baik yang masih “terlalu jauh di menara kebijakan”. DNDF potensial menjadi alat penting perlindungan nilai tukar, tetapi di lapangan, UMKM menghadapi kendala lit­erasi derivatif yang rendah, skala transaksi kecil, dan biaya serta persyaratan margin yang terasa berat.

Karena itu, efektivitas DNDF bagi UMKM jauh lebih besar bila digunakan melalui skema tidak langsung. Bank menawarkan paket kredit ekspor plus fasilitas hedging sederhana, sementara banklah yang melakukan lindung nilai ke Bank Indonesia melalui DNDF.

Integrasi dengan KUR berorientasi ekspor, KURBE, dan pembiayaan LPEI dengan komponen hedging yang disubsidi – wajib atau opsional – akan membuat perlindungan kurs benar-benar menyentuh pelaku kecil yang padat karya.

Sektor pertanian, mebel, dan tekstil yang sensitif terhadap margin kurs bisa menjadi prioritas karena dampaknya besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Namun, semua instrumen ini, betapapun canggih, pada hakikatnya masih tameng taktis jangka pendek. Tanpa penguatan struktur ekonomi, rupiah akan terus menjadi korban pertama tiap kali ada badai global berikutnya.

Membangun benteng

Stabilitas rupiah yang berkelanjutan menuntut sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural yang konsisten dari hulu ke hilir. Di sini, penguatan UMKM eksportir bernilai tambah tinggi, bukan sekadar agenda pemberdayaan, tetapi bagian inti dari strategi pertahanan mata uang.

Pertama, pemerintah harus menjaga kepercayaan pasar melalui jalur konsolidasi fiskal yang kredibel dan bertahap. Pengelolaan anggaran yang hati-hati, transparan, dan konsisten akan mengurangi kekhawatiran soal kemampuan negara mengelola utang dan memenuhi kewajiban, sehingga premi risiko menurun dan tekanan terhadap rupiah berkurang.

Kedua, koordinasi moneter–fiskal antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu naik kelas dari sekadar koordinasi formal menjadi orkestrasi narasi. Dalam masa krisis, publik dan pasar perlu mendengar pesan yang sama, dengan nada yang sama, dari otoritas moneter dan fiskal. Komunikasi yang tegas dan selaras membantu meredam kepanikan, menjaga ekspektasi inflasi, dan menstabilkan kurs, seperti yang diupayakan ketika rupiah berada di bawah tekanan pada April–Mei 2026.

Ketiga, komitmen untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor dan dolar harus diterjemahkan ke agenda konkret: substitusi impor selektif, dorongan hilirisasi industri, dan pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi yang melibatkan UMKM.

Perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral (local currency transaction/LCT) serta pemanfaatan transaksi digital lintas negara (seperti QRIS dan BI-FAST di kawasan regional) dapat membantu mengurangi tekanan permintaan dolar secara bertahap. Di saat yang sama, perbaikan efisiensi logistik dan penguatan kapasitas produksi domestik akan memperkuat cadangan devisa dan mengurangi kerentanan kurs dalam jangka panjang.

Keempat, pendalaman pasar keuangan domestik – termasuk pasar DNDF onshore– menjadi keharusan, bukan pilihan. Instrumen lindung nilai harus lebih beragam dan mudah diakses, sementara surat berharga rupiah perlu semakin atraktif bagi investor domestik dan manajer dana regional yang terkait ekosistem UMKM. Likuiditas dan efisiensi pasar yang membaik akan membantu menyerap guncangan global tanpa selalu memaksa bank sentral melakukan intervensi besar-besaran.

Kelima, kualitas tata kelola dan konsistensi sinyal kebijakan ekonomi perlu ditingkatkan secara serius. Kredibilitas institusional yang kuat, transparansi pengambilan keputusan, dan komunikasi yang bisa diprediksi adalah modal penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan investor. Dalam dunia yang sarat ketidakpastian, kebijakan yang tidak bisa diprediksi seringkali lebih berbahaya daripada berita buruk yang jelas.

Transformasi

Strategi sinergi ini perlu ditempatkan dalam horizon waktu yang jelas. Jangka pendek (0–6 bulan) menitikberatkan pada intervensi terukur DNDF/NDF/spot, penguatan SRBI, pengendalian transaksi spekulatif, dan komunikasi yang konsisten antara otoritas.

Jangka menengah (6–18 bulan) diarahkan pada konsolidasi fiskal yang kredibel, pendalaman pasar DNDF domestik, integrasi hedging dalam pembiayaan ekspor UMKM, dan percepatan substitusi impor selektif. Jangka panjang (lebih dari 18 bulan) harus fokus pada transformasi struktur ekspor lewat hilirisasi, penguatan daya saing, dan konsolidasi tata kelola institusional.

Pada titik ini, pertanyaan kuncinya bukan lagi sekadar “berapa cadangan devisa kita?” tetapi “seberapa kokoh fondasi ekspor bernilai tambah dan basis devisa yang bersumber dari jutaan pelaku usaha?” Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih solid 5,61 persen di kuartal I 2026, Indonesia memiliki momentum yang sayang jika hanya dihabiskan untuk strategi tanggap darurat jangka pendek.

Rupiah tidak bisa selamanya hanya mengandalkan tameng intervensi pasar ketika badai datang. Ia membutuhkan benteng: struktur ekonomi yang lebih berdaulat, basis ekspor UMKM yang naik kelas, pasar keuangan domestik yang dalam, dan tata kelola kebijakan yang kredibel.

DNDF, NDF, dan instrumen moneter lainnya tetap penting sebagai lapis pertama pertahanan; tetapi tanpa reformasi struktural dan penguatan UMKM eksportir sebagai basis devisa, kita hanya memindahkan titik lemah dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya. Dengan orkestrasi kebijakan yang konsisten, Indonesia bukan saja bisa mempertahankan stabilitas rupiah, tetapi sekaligus mengubah setiap episode tekanan global menjadi momentum percepatan transformasi ekonomi

*)Prof Dodi Wirawan Irawanto PhD,Ketua Pusat Riset Kepemimpinan dan Organisasi Universitas Brawijaya Malang

Copyright © ANTARA 2026

Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, gejolak geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas para mitra dagang strategis dalam rangka mempertahankan surplus neraca perdagangan.

"Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Perluasan mitra-mitra dagang strategis tersebut, katanya, merupakan upaya untuk mempertahankan neraca perdagangan agar tetap surplus atau untung di tengah gejolak geopolitik global.

"Salah satu cara menurut saya ke depan yang bisa dilakukan dengan situasi ini supaya neraca dagang kita tetap bagus adalah memperlebar para mitra strategis, berkunjung ke banyak negara kawasan Eropa dan Asia," ujar Eko.

Menurut dia, perluasan para mitra dagang strategis di kawasan Asia dan Eropa dinilai penting karena situasi di kedua kawasan tersebut relatif tenang.

"Itu sebetulnya yang harus didorong. Dan itu negara-negara (Asia dan Eropa) relatif tenang, sehingga itu memungkinkan menurut saya untuk mengembangkan perdagangan dari hasil diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia kembali melanjutkan tren surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut hingga Maret 2026, dengan kinerja terutama ditopang oleh ekspor sektor nonmigas, khususnya industri pengolahan.

Dijelaskan dia, neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS, yang ditopang oleh surplus komoditas nonmigas mencapai 5,21 miliar dolar AS, dengan subsektor kontributor utama yakni lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar 1,89 miliar dolar AS, dengan komoditas penyumbang defisit berasal dari minyak mentah, hasil minyak, dan gas.

Adapun secara kumulatif, sepanjang Januari-Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 5,55 miliar dolar AS yang ditopang oleh surplus nonmigas, termasuk industri pengolahan sebesar 10,63 miliar dolar AS, sementara sektor migas mengalami defisit 5,08 miliar dolar AS.

Dari sisi ekspor, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2026 mencapai 66,85 miliar dolar AS atau naik 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ekspor migas tercatat 3,25 miliar dolar AS atau turun 10,58 persen, sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh 0,98 persen menjadi 63,60 miliar dolar AS.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menyusul gejolak ekonomi eksternal yang semakin tereskalasi akibat ketegangan geopolitik global.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam pertemuan media di Bandung, Jumat, mengatakan BI memperkuat intervensi, baik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), termasuk transaksi di pasar offshore.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, termasuk penguatan instrumen pasar uang guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung ketahanan eksternal ekonomi.

"Intensitas BI dalam intervensi semakin kuat, didukung tidak hanya di spot, tapi di forward, baik dalam negeri maupun luar negeri DNDF dan kebijakan terkait transaksi valas akan kita lakukan sebagai bentuk komitmen BI menjaga stabilitas," kata dia.

Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di rentang 4,9-5,7 persen dan menetapkan sasaran inflasi 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.

Saat ini, kata Juli, tekanan eksternal belum mereda. Tekanan itu berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan komoditas akibat disrupsi produksi dan distribusi di kawasan ladang migas sekaligus jalur pelayaran global itu.

Disrupsi itu membuat harga pangan dan komoditas global meningkat yang mengerek tekanan inflasi. Karena itu, BI merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen dari 3,1 persen, sedangkan inflasi menjadi 4,2 persen dari 4,1 persen.

Karena proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah, sedangkan inflasi meningkat, BI melihat ruang pelonggaran kebijakan moneter global kian terbatas.

Arah kebijakan bank sentral dunia, termasuk The Federal Reserve juga diperkirakan menahan suku bunga lebih lama akibat ketegangan geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) dan memperkuat dolar AS, sehingga meningkatkan tekanan terhadap arus modal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Daya tarik aset keuangan AS meningkat, sehingga terjadi pergeseran aliran modal global,” katanya.

Juli melihat neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas. Adapun cadangan devisa pada Maret 2026, tercatat tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang cukup untuk mendukung stabilitas eksternal.

BI berjanji akan terus mencermati perkembangan global dan memperkuat respons kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS. Pada Kamis (23/4), nilai tukar rupiah melemah menembus level Rp17.304 per dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) berupaya untuk memperkuat ketahanan produksi di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah dengan mendorong transformasi menuju industri rendah karbon.

“Transformasi menuju ekonomi rendah karbon itu bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan. Karena itu, industri harus tetap berjalan, namun di saat yang sama target-target iklim juga harus tetap dicapai,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari sisi operasional, Yehezkiel menambahkan, Pupuk Indonesia mengedepankan kemandirian bahan baku sebagai fondasi ketahanan industri. Ketersediaan gas alam domestik menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas produksi pupuk nasional, bahkan di tengah potensi gangguan rantai pasok global.

Yehezkiel mencontohkan, risiko gangguan di Selat Hormuz yang dapat memengaruhi sekitar 30 persen pasokan urea dunia tidak berdampak terhadap Indonesia.

Hal ini karena Pupuk Indonesia memiliki pasokan urea yang kuat, ditopang oleh kapasitas produksi, serta ketersediaan bahan baku gas alam dari dalam negeri.

Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini, sementara kebutuhan domestik berada di kisaran 6,3 juta ton.

Kondisi surplus produksi ini memastikan pasokan dalam negeri tetap aman, sekaligus memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk berperan sebagai stabilisator pasokan urea global.

“Namun perlu kami tekankan, bahwa komitmen kami adalah memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu,” ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan juga memperkuat strategi dekarbonisasi melalui pengembangan portofolio energi bersih. Salah satu fokus utama adalah clean ammonia, yang mencakup green ammonia berbasis energi terbarukan, serta blue ammonia yang memanfaatkan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Pendekatan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap gas alam sekaligus menekan emisi dari proses produksi.

“Kami secara bertahap menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam, di antaranya melalui pengembangan green ammonia berbasis energi terbarukan dan blue ammonia dengan dukungan teknologi CCUS,” kata Yehezkiel.

Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia juga mendorong transisi energi bersih melalui rencana pengembangan pabrik metanol di Aceh dan Kalimantan Timur. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah menuju B50, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menjalankan program berbasis alam melalui nature based solutions (NBS), termasuk pemanfaatan lahan tidur dan pemberdayaan kelompok tani. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung penyerapan emisi sekaligus memperkuat sektor pertanian.

Melalui kombinasi strategi ketahanan operasional, inovasi teknologi, dan pendekatan berbasis alam, Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus menjaga stabilitas industri pupuk nasional di tengah dinamika global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

pelajaran yang bisa diambil dari dampak krisis Timur Tengah saat ini adalah secara bertahap mengakhiri kebergantungan yang terlalu besar pada pangan impor.

Jakarta (ANTARA) - Konflik berlarut Iran versus koalisi AS–Israel berdampak serius pada ketegangan regional, dalam hal ini kawasan Timur Tengah, kawasan yang dikenal sebagai produsen minyak skala besar.

Ketegangan geopolitik seperti itu bukan lagi sekadar peristiwa unjuk kekuatan militer, namun juga berdampak pada disrupsi pasokan energi fosil ke sejumlah negara importir, termasuk Indonesia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah bersifat fundamental terhadap pasokan dan permintaan minyak dunia. Elastisitasnya terhadap kenaikan harga minyak dunia berpotensi lebih besar dibanding konflik Rusia-Ukraina.

Disebut berdampak fundamental karena posisi Iran sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang bisa memengaruhi OPEC dalam bentuk kuota produksi minyak mentah dan kebijakan harga.

Harga minyak dunia melonjak tajam melampaui 100 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh kisaran 116—119 dolar AS per barel untuk jenis Brent, setelah serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pasar energi global segera bereaksi, terutama ketika Iran menutup Selat Hormuz, jalur distribusi energi paling vital di dunia.

Bagi pasar energi global, gangguan pada Selat Hormuz bukan sekadar peristiwa regional. Selat ini merupakan urat nadi perdagangan minyak global, sehingga setiap ancaman terhadapnya segera memengaruhi pasar.

Bahkan tanpa gangguan pasokan nyata, ekspektasi terhadap potensi gangguan distribusi sudah cukup untuk memicu volatilitas harga minyak.

Antisipasi Indonesia

Bagi Indonesia sebagai net importir minyak, geopolitik jalur distribusi energi memiliki implikasi strategis besar. Ketika sekitar 60 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, setiap gejolak harga global segera tecermin pada neraca perdagangan migas, inflasi domestik, serta potensi pelebaran beban subsidi energi.

Krisis Selat Hormuz saat ini memperlihatkan bahwa keamanan energi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan produksi domestik atau pengelolaan cadangan strategis.

Stabilitas energi nasional juga sangat bergantung pada keamanan jalur perdagangan global yang berada jauh di luar wilayah kedaulatan negara.

Dalam lanskap geopolitik yang makin terfragmentasi, jalur distribusi energi akan tetap menjadi pusat persaingan kekuatan dunia. Selama perdagangan minyak global masih bergantung pada sejumlah jalur sempit strategis, stabilitas pasar energi akan selalu berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.

Bagi Indonesia, pelajaran dari krisis ini jelas. Strategi ketahanan energi tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi domestik atau diversifikasi sumber energi.

Negara juga perlu memperkuat diplomasi energi, memperluas kerja sama keamanan maritim, serta mempercepat transisi bauran energi yang tahan terhadap guncangan geopolitik global.

Kesiapan Indonesia selaras dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang pernah menyatakan stok bahan bakar minyak nasional hanya berada pada kisaran sekitar 20 hari.

Cadangan tersebut memang memberi ruang penyangga jangka pendek, tetapi juga menunjukkan bahwa keamanan energi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas jalur distribusi energi global.

Ketergantungan ini makin terasa ketika eskalasi konflik di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons. Dalam hitungan jam, ketegangan geopolitik tersebut langsung tercermin dalam volatilitas pasar minyak internasional.

Peristiwa ini menegaskan bahwa stabilitas pasar minyak tidak hanya ditentukan oleh produksi dan permintaan, tetapi juga oleh keamanan jalur distribusi energi yang menopang perdagangan global.

Guna mengantisipasi skenario terburuk, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana perlindungan sosial yang memadai, untuk meminimalkan dampak kenaikan harga minyak global terhadap perekonomian domestik.

Antisipasi lain adalah menjaga stok pangan yang bisa diproduksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada produk pangan impor, utamanya beras dan gandum.

Kenaikan harga BBM bisa memicu inflasi secara langsung, transmisinya melalui kenaikan harga konsumsi masyarakat. Impor BBM juga bisa ikut meningkatkan inflasi dari komponen impor (imported inflation).

Indonesia perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak ini, pemerintah perlu bergerak cepat merespons efek rambatan ini ke dalam negeri.

Melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri adalah salah satu opsi, dengan konsekuensi peningkatan subsidi energi, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan.

Antisipasi pemerintah dengan cara menambah belanja sosial guna melindungi kelompok rentan dari imbas kenaikan harga minyak, adalah langkah yang tepat guna menjaga ketahanan energi.

Kendati tekanan terhadap rupiah dan harga minyak saat ini lebih bersumber dari faktor eksternal, kita harus tetap fokus memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri.

Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari dampak krisis Timur Tengah saat ini adalah secara bertahap mengakhiri kebergantungan yang terlalu besar pada pangan impor.

Selanjutnya mempercepat transisi energi, dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensinya melimpah di dalam negeri, yang niscaya akan memperkuat ketahanan energi ketika menghadapi tekanan serupa di masa mendatang.

Sejak tahun 2022 sejatinya sudah disiapkan regulasi sebagai antisipasi krisis energi, yaitu Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi.

Salah satu yang tertuang dalam perpres tersebut adalah terkait proyeksi masa aman, semisal selama 30 hari untuk cadangan penyangga energi. Jadi, jika terjadi krisis energi, Indonesia dipastikan aman minimal 30 hari. Regulasi ini menjadi penting guna memastikan ketahanan energi di Indonesia.

Mencari sumber lain

Impor dari luar kawasan Timur Tengah menjadi opsi pemerintah untuk menjaga pasokan energi setelah suplai global terganggu akibat ketegangan geopolitik.

Menurut data Kementerian ESDM, sekitar 20 persen kebutuhan BBM dalam negeri dipasok dari Arab Saudi melalui Selat Hormuz.

Pemerintah pun mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain, untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan, Indonesia mengimpor crude (minyak mentah) dari Timur Tengah dengan porsi 20–25 persen dari total impor, sementara sisanya berasal dari Angola, Amerika Serikat, dan Brasil. Adapun BBM jadi diimpor dari kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan, Indonesia lebih memilih mengimpor minyak dari negara-negara yang tidak terdampak penutupan Selat Hormuz, salah satunya dengan cara mendiversifikasi impor minyak mentah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selain upaya menjaga ketahanan energi, program strategis lain yang menjadi komitmen Indonesia adalah transisi energi Indonesia. Program transisi energi semakin relevan saat ini, terkait ketegangan geopolitik.

Dengan kekayaan sumber daya alam, ekonomi yang terus tumbuh, dan komitmen ambisius untuk menurunkan emisi karbon, Indonesia memposisikan diri sebagai calon pemimpin baru dalam perlombaan global menuju dekarbonisasi. Salah satu sumber energi terbarukan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan gas bumi.

Selaras dengan apa yang disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, di COP 29 (KTT Perubahan Iklim) di Baku, Azerbaijan, tahun lalu.

Dalam forum COP 29 Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana Presiden Prabowo untuk meningkatkan pemanfaatan EBT, sebagai upaya memperlambat kenaikan suhu global. Adapun salah satu sumber energi baru yang akan dikembangkan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Hashim menambahkan, setidaknya sekitar 5 Giga Watt (GW) PLTN akan dibangun hingga 2040. Hal ini adalah bagian dari skema tambahan 100 GW pembangkit listrik baru hingga 15 tahun mendatang.

Dalam Kebijakan Energi Nasional, PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas 250 MW. Melihat skalanya, kapasitas tersebut masuk dalam kategori Small Modular Reactor (Reaktor Modular Kapasitas Kecil).

Berdasarkan pengalaman selama ini di negara lain, PLTN berskala besar [kapasitas 1 GW ke atas] dibangun selama kurun waktu 7-10 tahun. Sedangkan, untuk PLTN pertama, Indonesia akan menggunakan PLTN dengan skala Small Modular Reactor [kapasitas di bawah 300 MW] yang diperkirakan waktu pembangunannya sekitar 5 tahun.

Dari berbagai pertimbangan ada beberapa alasan utama Indonesia perlu membangun PLTN, salah satunya adalah diversifikasi, yaitu perluasan pemanfaatan sumber energi sebanyak dan seluas mungkin.

Transisi energi atau dekarbonisasi juga bisa melalui perluasan pemanfaatan jaringan gas. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus mendorong pemanfaatan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) di kawasan perumahan sebagai bagian dari upaya menjadikan energi bersih, aman, dan efisien.

Langkah ini sejalan dengan komitmen PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor perumahan dan real estate, PGN membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan pengembang perumahan (developer). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat integrasi infrastruktur gas bumi sejak tahap perencanaan kawasan hunian.

Pembangunan jargas secara masif merupakan salah satu kontribusi dukungan PGN dalam menahan laju pertumbuhan impor energi pemerintah sehingga dapat memperbaiki Current Account Defisit Migas.

Jargas adalah bentuk konkret dalam menghadirkan energi lebih bersih, aman, dan terjangkau untuk masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan misi ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber gas domestik.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Amdatara) menyoroti tantangan serius yang dihadapi industri AMDK , khususnya terkait kenaikan harga bahan baku kemasan akibat gejolak global yang terjadi saat ini. Diperkirakan, kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan ribuan usaha dan puluhan ribu lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap air minum aman bagi kesehatan publik.

”Kami menyampaikan keprihatinan serius atas tekanan yang semakin berat terhadap industri AMDK akibat lonjakan harga bahan baku kemasan, terutama plastik yang berbasis minyak bumi,” ujar Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo, Senin (6/4/2026).

Dia menuturkan gejolak global akibat perang AS-Israel versus Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 telah menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak tajam dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi 98 dolar AS per barel pada pertengahan Maret 2026. Sementara itu, harga gas alam acuan di Asia dan Eropa melesat lebih dari 60 persen dalam periode yang sama.

“Karena lebih dari 99 persen plastik global diproduksi dari bahan bakar fosil (minyak bumi dan gas alam), kenaikan harga energi ini langsung berdampak pada biaya produksi dan bahan baku plastik,” katanya.

Pihaknya memperkirakan lonjakan harga bahan baku hingga 100% ini berpotensi mendorong kenaikan harga kemasan menjadi sekitar 25–50 persen, tergantung pada jenis material, volume produksi, dan skala usaha masing-masing perusahaan. Jika kondisi ini berlanjut, harga jual produk AMDK di pasar berisiko mengalami kenaikan, terutama bagi produsen kecil dan menengah yang memiliki stok terbatas dan likuiditas yang lebih rendah.

“Hal ini tidak hanya mengancam kelangsungan ribuan usaha dan puluhan ribu lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap air minum aman yang selama ini menjadi kontribusi penting industri AMDK bagi kesehatan publik,” katanya.

Berdasarkan laporan langsung dari anggota asosiasi di berbagai daerah, kenaikan harga bahan baku kemasan pada beberapa jenis material telah mencapai hingga 100 persen dalam waktu relatif singkat. Kenaikan harga bahan baku kemasan yang mencapai dua kali lipat ini tidak lagi bias dianggap sebagai fluktuasi biasa.

Diketahui, industri AMDK merupakan salah satu pilar penting sektor manufaktur nasional. Saat ini terdapat 707 pabrik dengan kapasitas produksi terpasang mencapai 47 miliar liter per tahun dan menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung.

Industri ini juga mendukung jutaan pekerja di sepanjang rantai pasok distribusi serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia sebagai bagian dari subsektor makanan dan minuman.

Selain itu, AMDK memainkan peran strategis dalam kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses air minum yang aman, higienis, dan berkualitas, sehingga membantu mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air tidak bersih.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bersedia hadir secara aktif sebagai penyangga (shock absorber) bagi industri strategis seperti AMDK melalui langkah-langkah konkret. Langkah itu berupa relaksasi kebijakan sebesar 20–30 % pada komponen biaya terkait bahan baku dan energi seperti penurunan sementara PPN kemasan dari 11% menjadi 8%, relaksasi Bea Masuk Anti Dumping/BMAD, serta stimulus pajak penghasilan UMKM di sektor AMDK.