Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Mataram (Unram) Ahmad Zaenal Wafik menyatakan laju permintaan rumah subsidi berpotensi meningkat seiring perluasan batas penghasilan masyarakat yang berhak mengakses layanan pembiayaan properti pemerintah.

"Masyarakat yang qualified atau memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi jumlahnya bertambah, maka permintaan terhadap rumah subsidi meningkat," ujar dia saat dihubungi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.

Wafik menceritakan dahulu masyarakat berpenghasilan Rp7 juta sampai Rp8 juta dianggap terlalu tinggi untuk memperoleh rumah subsidi. Sedangkan, kondisi saat ini dengan nominal penghasilan tersebut belum tentu cukup untuk membeli rumah.

Ia menilai perluasan batas maksimal penghasilan merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi agar kalangan generasi Z, pekerja muda, aparatur sipil negara, guru, tenaga kesehatan, hingga pasang muda bisa memiliki hunian.

"Kebijakan perluasan gaji minimal untuk akses pembiayaan rumah subsidi, ini sebenarnya sifatnya adaptif untuk kalangan menengah," kata Wafik.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 23 Juni 2026, pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah hingga maksimal Rp14 juta untuk mengakses rumah subsidi.

Kebijakan itu bertujuan mempercepat program 3 Juta Rumah dan menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak di tengah tren kenaikan harga properti serta kenaikan biaya hidup.

Wafik mengingatkan pemerintah untuk selalu mengantisipasi potensi lonjakan permintaan dengan meningkatkan pasokan rumah subsidi.

Menurutnya, bila jumlah calon pembeli yang memenuhi syarat bertambah banyak, sedangkan pembangunan rumah tidak bisa melebihi jumlah permintaan, maka hal itu dapat memicu persaingan ketat dalam memperoleh rumah subsidi.

Kelompok masyarakat kelas bawah dengan gaji upah minimum regional yang justru paling membutuhkan hunian akan kalah bersaing dengan kelompok masyarakat kelas menengah yang memperoleh gaji belasan juta setiap bulan..

"Kelompok yang berpenghasilan menengah punya administrasi yang bagus dan memiliki kemampuan administrasi atau finansial yang juga bagus, sehingga secara kualifikasi itu bisa berdampak terhadap kelompok menengah ke bawah," pungkas Wafik.

Pemerintah membagi klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam empat zona wilayah dengan batas maksimal penghasilan yang beragam, yaitu Zona I meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTB, dan NTT maksimal penghasilan Rp8,5 juta untuk pekerja lajang dan Rp10 juta bagi pekerja yang menikah.

Zona II mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali dengan maksimal penghasilan Rp9 juta (lajang) dan Rp11 juta (menikah).

Zona III dengan maksimal penghasilan pekerja lajang Rp10,5 juta dan pekerja menikah Rp12 juta yang meliputi seluruh wilayah Papua.

Sedangkan, Zona IV mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan penghasilan maksimal Rp12 juta untuk pekerja lajang dan Rp14 juta untuk pekerja menikah.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap 5 persen hingga akhir tenor.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak mempengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema FLPP.

“Program FLPP sangat berpihak kepada rakyat. Penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang diatur dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Selain harga rumah yang terjangkau, masyarakat juga mendapatkan suku bunga tetap sebesar 5 persen, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, serta cicilan yang ringan dan tetap sampai masa kredit berakhir,” ujar Didyk dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026 dan kembali meningkat menjadi 5,75 persen pada 18 Juni 2026.

Meski demikian, Kementerian PKP memastikan masyarakat penerima FLPP tetap mendapatkan kepastian cicilan yang terjangkau.

Menurut Didyk, FLPP memiliki karakteristik khusus yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak dan terjangkau.

Ia menegaskan bahwa meskipun BI Rate mengalami kenaikan, bunga FLPP tidak akan berubah selama masa kredit berlangsung.

“Dengan arahan Presiden, Menteri PKP, serta dukungan Komite BP Tapera, bunga FLPP tetap 5 persen dan tidak akan naik hingga tenor kredit selesai. Ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat agar tidak terdampak fluktuasi suku bunga pasar,” katanya.

Didyk menjelaskan bahwa keberlanjutan program FLPP didukung oleh skema pendanaan yang kuat. Saat ini, pembiayaan FLPP berasal dari kombinasi dana pemerintah dan dana pendamping dari sektor keuangan.

“Sebanyak 75 persen pendanaan FLPP berasal dari BP Tapera, sedangkan 25 persen lainnya berasal dari dukungan sektor pembiayaan melalui skema yang melibatkan SMF dan perbankan. Dengan skema tersebut, program FLPP dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Didyk menyampaikan bahwa minat masyarakat terhadap rumah subsidi terus meningkat. Pada tahun 2025, realisasi FLPP mencapai 278 ribu unit rumah atau menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program rumah subsidi.

Sementara itu, hingga 24 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 81.268 unit rumah yang dananya telah dicairkan, serta 21.735 unit rumah yang telah melaksanakan akad kredit.

“Capaian ini menunjukkan bahwa rumah subsidi masih menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat. Selain cicilannya terjangkau dan tidak terpengaruh kenaikan BI Rate, kualitas rumah subsidi saat ini juga semakin baik,” ujar Didyk.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, sehingga menjadi semakin banyak.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.

Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bahwa Komite Tapera menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan mendukung penuh arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

"Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden," kata Menteri PKP ditemui usai rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

"Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan," ujarnya.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Ara menilai kebijakan mempertahankan bunga 5 persen merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

Sementara itu, untuk rumah susun subsidi, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6 persen sebagai bagian dari skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik hunian vertikal.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi dan meminta BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan perbankan serta pengembang agar target tersebut dapat tercapai.

Menurut Ara, pemerintah turut memberikan berbagai insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

"Itu tadi, satu bunganya tetap 5 persen (rumah subsidi tapak), yang kedua tenornya (KPR) 40 tahun, yang ketiga 6 persen buat rusun subsidi. Artinya kita putuskan begitu tiga poin itu," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun guna meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan baru ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan cicilan bulanan yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif.

"Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan," ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat dijumpai usai melakukan pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program papan yang berpihak pada rakyat. Sektor perbankan selaku penyalur pembiayaan juga didorong untuk segera mengimplementasikan skema-skema baru ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperpanjang masa tenor pinjaman, pemerintah memberikan kepastian bagi pasar properti dengan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi tapak di level 5%. Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri realestat karena bunga flat tersebut tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan.

Langkah ini diambil guna melindungi daya beli konsumen rumah subsidi dari gejolak pengetatan kebijakan moneter. Dengan tingkat bunga yang terkunci, stabilitas angsuran para debitur dipastikan akan tetap terjaga sepanjang masa kontrak kredit berjalan.

Tidak hanya untuk sektor rumah tapak, Kementerian PKP bersama komite terkait juga menetapkan regulasi khusus mengenai tarif bunga untuk kepemilikan aset vertikal. Pemerintah menyepakati besaran bunga KPR untuk rumah susun (rusun) subsidi adalah sebesar 6%.

Melalui tiga poin keputusan utama tersebut—yakni bunga rumah tapak 5%, tenor hingga 40 tahun, dan bunga rusun subsidi 6%, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penyerapan pasokan rumah nasional. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menggairahkan kembali kinerja industri pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi di dalam negeri.

Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tepat.

"Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya," ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, di saat daya beli melemah, kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi di angka 5 persen membantu meringankan beban masyarakat.

"Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dan akan mengambil KPR rumah subsidi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat kolaborasi pembiayaan perumahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Papua.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang menjelaskan mekanisme dan persyaratan memperoleh rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. BP Tapera terus memperluas akses informasi dan pembiayaan sehingga manfaat program FLPP dapat dirasakan lebih banyak masyarakat,” kata Wilson dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah warga.

Menurut Amalia, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi Papua terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I-2026 mencapai 4,96 persen secara tahunan.

Adapun tingkat kemiskinan terendah berada di Papua Barat Daya sebesar 17,50 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pelaku usaha.

“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.

Tito juga meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Raya memberikan kemudahan bagi pengembang melalui penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah pusat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR, serta berbagai kemudahan pembiayaan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka 5 persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Dia mengatakan meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Mauarar di Jakarta, Jumat.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP hingga 40 tahun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2026. Dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Mauarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.

Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga memperoleh dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian juga dibahas perkembangan penyelesaian rumah susun Meikarta. Pemerintah bersama Danantara Indonesia membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari proses serah terima hibah, percepatan due diligence terhadap legalitas tanah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Danantara, hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan untuk melaksanakan proyek tersebut.

Selain itu, dibahas pula skema penetapan harga jual per unit rumah agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal.

Rapat juga membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi oleh Danantara sebagai salah satu instrumen percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) skema tenor cicilan KPR Rumah Subsidi hingga 40 tahun untuk memberikan kemudahan kepada rakyat.

"Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi, tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah itu bagus sekali. Sekarang bagaimana tata kelolanya juga bisa berjalan dengan baik," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa rencana skema tenor cicilan KPR Rumah Subsidi hingga 40 tahun akan dibahas dalam Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tapera.

"Kita lagi mencari waktu yang cocok karena harus dengan Komite Tapera. Dalam Komite Tapera itu ada saya, ada Pak (Menteri Keuangan) Purbaya, ada Menteri Tenaga Kerja serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi sama-sama kita sudah dipersiapkan oleh Tapera, sudah dipelajari satu setengah bulan ini, sudah bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF nanti diajukan dibawa ke Tapera dulu, komite yang bicarakan," katanya.

Ara menyampaikan bahwa aturan skema tenor cicilan KPR Rumah Subsidi hingga 40 tahun diharapkan dapat rampung pada tahun ini.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

Dirinya menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi per 11 Juni 2026 telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau Rumah Subsidi melalui skema FLPP terus menunjukkan tren positif.

"Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Capaian tersebut merupakan kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten/kota pada 35 provinsi di Indonesia.

Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini.

Diikuti dengan Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya.

Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari Real Estat Indonesia (REI) dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini.

Posisi berikutnya ditempati Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit (29,72 persen), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebesar 10.426 unit (13,44 persen), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19–25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini.

Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar.

Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen.

Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah

Denpasar (ANTARA) -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengucurkan Rp53,6 miliar Kredit Program Perumahan (KPP) hingga Maret 2026 di Bali guna mendukung target pemerintah mempercepat penyediaan tiga juta rumah secara nasional.

“Program itu sudah diserap 179 debitur KPP,” kata Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan di Denpasar, Bali, Senin.

Program KPP yang diluncurkan pemerintah pada Oktober 2025 itu disalurkan dalam dua skema yaitu penyediaan rumah dengan sasaran pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan.

Plafon kredit yang disediakan Rp500 juta hingga Rp5 miliar dengan suku bunga 5,99 persen.

Kredit itu dapat digunakan debitur untuk pengadaan tanah, membeli bahan bangunan dan pengadaan barang/jasa.

Skema kedua yaitu pelaku UMKM perorangan dengan usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Suku bunga yang diberikan mencapai 6 persen selama lima tahun untuk renovasi, pembangunan atau pembelian rumah.

Ia berharap dinamika global tidak berdampak signifikan terhadap KPP karena sebagian besar komponen masih bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Meski begitu, ia mengakui beberapa komponen industri konstruksi perumahan seperti besi dan baja terdampak.

“Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah, angsuran terjangkau dan harga ditentukan pemerintah sehingga pengembang tidak bisa menaikkan harga rumah semaunya juga,” imbuhnya.

Sementara itu, kinerja kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi selama triwulan I-2026 juga menunjukkan tren positif di tengah dinamika global yang mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan.

Secara akumulatif, bank BUMN itu telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 13.244 unit di Bali dan menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung akses kepemilikan rumah masyarakat di Pulau Dewata.

Di sisi lain, untuk menambah geliat sektor pariwisata di Bali, pihaknya juga memperluas layanan digital yang memperkuat sektor perumahan sekaligus memperluas ekosistem pendukung sektor properti dan ekonomi daerah yaitu melalui bale, aplikasi super app perbankan digital BTN.

"Melalui bale, kami dukung kemudahan wisatawan mulai pembayaran, perjalanan, hingga mendukung pelaku usaha lokal agar semakin nyaman dan mudah bertransaksi," imbuh pemimpin muda itu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026